Presiden Minta Bansos Disalurkan Awal Januari Untuk Ungkit Daya Beli Masyarakat

INDENPERS MEDIA ISTANA, Jakarta ----Presiden Jokowi sebelum menggelar rapat terbatas bersama jajarannya berbincang dengan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia,Pramono Anung dan Menteri Sekretaris Negara,Pratikno mengenai Persiapan Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2021, di Istana Merdeka, Jakarta.

Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) bagi masyarakat penerima manfaat di tahun 2021. 

Presiden dalam kata awalnya menyampaikan bahwa dalam rangka persiapan penyaluran Bantuan Sosial, pagi hari ini beliau membicarakan kembali terutama untuk 2021,ucapnya.

Pada APBN tahun 2021, anggaran sebesar Rp110 triliun telah disiapkan oleh pemerintah untuk melanjutkan program perlindungan sosial. 

Dari sejumlah anggaran tersebut, Presiden merinci, sebanyak Rp45,1 triliun disiapkan untuk program kartu sembako yang akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), masing-masing sebesar Rp200 ribu per bulan.

Kemudian untuk Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp28,7 triliun untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat ( KPM)  selama 4 triwulan. 

Sedangkan  untuk Bansos tunai pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp12 triliun bagi 10 juta KPM, masing-masing sebesar Rp300 ribu selama 4 bulan.

“ Adapun untuk Program Kartu Prakerja telah disiapkan dana sebesarnya Rp10 triliun, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebesar Rp14,4 triliun.

Disamping itu masih ditambah pula dengan diskon listrik selama 6 bulan ini sebesar Rp3,78 triliun,” lanjutnya.

Presiden dalam sambutannya menekankan agar Bansos tersebut segera disalurkan diawal Bulan Januari 2021.

Dengan demikian, Bansos diharapkan akan menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi selanjutnya.

“Beliau sudah menyampaikan ini pada Menteri Koordinator ( Menko) tapi ini sudah ada Menteri Sosial ( Mensos) bahwa pada awal Bulan Januari  harus tersalurkan karena akan memberikan trigger pada pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.

Presiden juga menginstruksikan agar Bansos yang sebelumnya diberikan dalam bentuk sembako, terutama di Jabodetabek, selanjutnya diberikan dalam bentuk tunai melalui pos atau bank.

“Jadi jangan sampai mundur di awal Bulan Januari harus sudah bisa dimulai karena ini menyangkut daya ungkit ekonomi, menyangkut daya beli masyarakat, konsumsi rumah tangga, yang kita ingin ini bisa menggerakkan demand atau permintaan,” jelasnya.

Presiden RI Joko Widodo  meminta agar jajarannya memastikan bahwa bansos disalurkan dengan tepat sasaran. 

Jika diperlukan perbaikan data, pemerintah daerah harus dilibatkan. 

“Libatkan daerah dalam melakukan perbaikan-perbaikan data,” imbuhnya.

Terakhir, Presiden menegaskan agar jangan sampai ada potongan-potongan dalam bentuk apapun.

Untuk itu, Presiden meminta agar bansos dikirimkan langsung ke akun rekening penerima manfaat masing - masing.

“Jadi proses digitalisasi data bansos yang diintegrasikan dengan banking system, saya kira itu yang kita inginkan,” tandasnya.

Jokowi juga berpesan kepada Menteri Sosial Risma segala bentuk bantuan sosial jangan ada pemotongn.( Adh/Rz/Wk )***