INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----Pemberantasan korupsi harus bisa meningkatkan pengambilan aset negara.
“Pemberantasan korupsi harus bisa meningkatkan pengambilan aset negara,” kata Jokowi sebagai Kepala Negara menyatakan bahwa dana itu harus disalurkan untuk pemberantasan korupsi selanjutnya.
“Jaksa harus bekerja keras untuk membela kepentingan negara dan menyelamatkan aset negara,” tegas Jokowi.Kejaksaan merupakan lembaga terdepan dalam penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta pengawal pembangunan nasional.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Kejagung segera menetapkan tersangka dalam skandal ASABRI ini. Jika tidak, pihaknya akan mengajukan ke tahap praperadilan.
“Ya, saya mendesak pada Kejaksaan Agung untuk segera menetapkan tersangka. Nah, seperti biasa, kalau tidak segera ditetapkan tersangka, saya akan mengajukan gugatan praperadilan,” tutur Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).
Boyamin menerangkan pola korupsi di PT ASABRI memiliki kesamaan dengan Jiwasraya. Boyamin menduga ada aliran uang di PT ASABRI yang dibayar untuk kewajiban kepada Jiwasraya.
“Bahwa pola dugaan korupsi ASABRI itu kalau dari pihak swasta saya menduga istilahnya sederhana, menggali lubang dan menggali sumur ini terkait dengan Jiwasraya,” katanya.
“Jadi ada dugaan uang-uang dari ASABRI dipakai untuk membayar kewajiban kepada Jiwasraya, sementara Jiwasraya itu juga kan sudah menggali lubang. Nah, untuk berusaha menutupi lubangnya itu dan juga bukan menutupi aja gitu, itu sebagian juga bahkan dikeruk lagi, itu malah menggali sumur di ASABRI,” imbuhnya.
Kasus dugaan korupsi di PT ASABRI diketahui kini ditangani Kejagung. Kejagung resmi menaikkan status penanganan perkara korupsi PT ASABRI ke tingkat penyidikan.
Jaksa menduga ada investasi pembelian saham yang menyimpang dalam perkara yang diusut itu.
Kasus ASABRI Kejagung cegah belasan nama ke Luar Negeri. Ramai juga disebut di media sosial, kasus ini melebihi Jiwasraya. Kerugian korupsi ASABRI capai Rp 22 triliun.
Setelah dipegang Kejaksaan Agung (Kejagung) lebih maju, dibandin saat disidik Kepolisian.
Kerugian negara akibat kasus ASABRI mencapai Rp 22 triliun. Nilai lebih tinggi dibandingkan kasus korupsi Jiwasraya Rp 16,8 triliun.
“Jadi hasil perhitungan (kerugian negara) di BPKP itu Rp 17 triliun, tapi kami menggunakan BPK Rp 22 triliun. Ini yang menjadi fokus perhatian kami,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Kerugian itu terjadi karena kesalahan pengelolaan investasi ASABRI pada periode 2012-2019.(RZ/WK)***
No comments:
Post a Comment