Mobil Pelat Merah Halangi Ambulans, Gibran Tegaskan Tidak Semua Plat AD Asal Solo.

INDENPERS MEDIA ISTANA, SOLO---------------Sebuah mobil berpelat merah AD 9502 OL tak mau mengalah dan menghalangi sebuah ambulans yang sedang membawa pasien di jalur utama Kota Klaten, Jawa Tengah belum lama ini. Peristiwa tersebut viral di media sosial hingga menyinggung nama Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.

Pasalnya plat nomor AD identik dengan Kota Solo. Di salah satu unggahan media online dengan judul 'Mobil Dinas Plat Solo Halangi Ambulans yang Bawa Pasien', tak sedikit warganet yang menyalahkan Gibran. Putra Presiden Jokowi itu dimintai tanggung jawab atas kelakuan anak buahnya tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Gibran pun memberikan sanggahan di akun instagram pribadinya @gibran_rakabuming. Ada tiga tema unggahan foto yang dilakukan Gibran pada Sabtu (30/10) tengah malam. Ketiga foto tersebut bertuliskan 'Tidak Semua Plat AD itu Solo' dan judul berita media online nasional serta kolom tanggapan warganet.

"Beredar viral mobil dinas plat merah AD diduga menghalangi mobil ambulans di Klaten. Pertama, plat AD tak hanya Solo. Kedua, mobil dinas tersebut bukan milik Pemkot Solo. Ketiga, selaku pelayan rakyat, apabila ada jajaran saya yang berbuat demikian, maka tak hanya teguran keras, namun upaya tindak lanjut yang lebih serius kami layangkan," ujar Gibran.

Dalam penyataanya, Gibran juga meminta media online nasional yang mengunggah berita tersebut untuk melakukan pengecekan informasi yang akurat.

Informasi yang dihimpun menyebutkan rekaman video sebuah mobil dinas berpelat merah menghadang mobil ambulans pembawa korban kecelakaan lalu lintas di Klaten tersebut viral di media sosial Jumat malam.

Mobil jenis Toyota Avanza warna hitam enggan mengalah dan memberikan jalan mobil ambulans. Bahkan pengemudi ambulans sampai turun untuk meminta diberikan jalan. (RZ/WK)*****

Jokowi, PM Inggris Hingga PM Australia Ngobrol Bareng Penuh Senyum.

INDENPERS MEDIA ISTANA, ROMA-------------Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan pertunjukan kebudayaan di Terme di Diocleziano, Roma, Italia. Di lokasi tersebut, Jokowi sempat berbincang dengan para pemimpin negara lain.

Berdasarkan keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Minggu (31/10/2021), pertunjukan kebudayaan itu digelar pada Sabtu waktu setempat. Pertunjukan kebudayaan ini merupakan bagian dari rangkaian KTT G20.

Jokowi tiba di tempat yang dibangun antara tahun 298 dan 306 Masehi tersebut pada 20.11 waktu setempat. Jokowi tampak berbincang bersama sejumlah pemimpin seperti Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Perdana Menteri Australia Scott Morrison, hingga Presiden Korea Selatan Moon Jae-in. Dari foto yang dibagikan, perbincangan para pemimpin negara itu tampak hangat dan penuh senyum.

Jokowi kemudian bergabung bersama Perdana Menteri Italia, Mario Draghi, dan para pemimpin negara lain untuk menyaksikan pertunjukan budaya yang menyuguhkan karya seni, pertunjukan musik, hingga tarian.

Usai menyaksikan pertunjukan budaya, Jokowi kemudian menuju Istana Kepresidenen Palazzo del Quirinale untuk menghadiri jamuan santap malam oleh Presiden Italia Sergio Mattarella. Presiden pun sempat berfoto bersama dengan Presiden dan PM Italia beserta pasangan masing-masing.

Turut mendampingi Presiden dalam jamuan santap malam tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.(RZ/WK)****

Bertemu PM Australia, Presiden Jokowi Bahas Vaksinasi, Pemulihan Ekonomi, hingga Isu Perubahan Iklim.

INDENPERS MEDIA ISTANA, ROMA---------------Presiden Joko Widodo mengawali agenda kerjanya di Roma, Italia, pada Sabtu, baru- baru ini dengan mengadakan pertemuan bilateral bersama Perdana Menteri (PM) Australia, Scott Morrison. Dalam pertemuan yang berlangsung di Hotel Splendide Royal tersebut, kedua pemimpin membahas tiga hal utama, mulai dari vaksinasi hingga isu perubahan iklim.

“Untuk hubungan bilateral saya senang melihat kemajuan yang terus terjadi. Pertama, saya sampaikan apresiasi atas dukungan vaksin Australia untuk Indonesia, 1,2 juta dosis vaksin telah tiba minggu lalu dan kami sambut baik rencana kedatangan 10,5 juta dosis vaksin,” ujar Presiden Jokowi.

Menurut Presiden, saat ini kondisi Covid-19 ini sudah sangat membaik. Positivity rate di Indonesia sudah mencapai di bawah 1 persen dan lebih 185 juta vaksin telah disuntikkan.

“Tidak kalah pentingnya protokol kesehatan masih terus kita jaga,” imbuhnya.

Tren penanganan Covid-19 yang telah membaik tersebut membuka ruang bagi kedua negara untuk mulai memikirkan pemulihan ekonomi, termasuk di sektor pariwisata. Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengusulkan pembentukan vaccinated travel lane (VTL) Indonesia dan Australia dan kerja sama saling pengakuan sertifikat vaksin.

“Saya paham dua Menteri Luar Negeri sudah mulai mengomunikasikan kemungkinan kerja sama itu. Mudah-mudahan VTL dan pengakuan sertifikat vaksin dapat segera diselesaikan. Saya yakin ini akan mendorong percepatan pemulihan ekonomi, tentu dengan aman,” jelasnya.

Ketiga, Presiden Jokowi ingin agar Indonesia-Australia dapat terus melakukan kerja sama pembangunan ekonomi hijau dan transisi energi. Menurut Presiden Jokowi, isu teknologi dengan harga terjangkau dan investasi memegang peran penting bagi keberhasilan transformasi ekonomi.

“Oleh karena itu, saya sambut baik Joint Statement on Cooperation on the Green Economy and Energy Transition. Kerja sama yang termuat dalam joint statement ini sejalan dengan semangat presidensi G20 Indonesia di tahun 2022,” ungkapnya.

Di masa presidensi Indonesia, Presiden Jokowi ingin mendorong sejumlah kerja sama konkret di beberapa sektor utama yakni digital, transisi energi, dan inklusi keuangan. Di sektor digital, Presiden Jokowi ingin memastikan transisi digital yang inklusif bagi pertumbuhan dan pembangunan.

Di sektor transisi energi, G20 harus dapat memastikan ketersediaan teknologi rendah karbon dengan harga terjangkau sehingga transisi energi dapat dilakukan oleh semua negara. Sementara di sektor inklusi keuangan, secara khusus Presiden menekankan soal UMKM dan perempuan.

“Saya harap dukungan kuat Australia bagi ketiga usulan Indonesia tersebut. Saya juga berharap untuk dapat menyambut Yang Mulia secara pribadi tahun depan saat KTT kami di Bali, tanggal 30-31 Oktober 2022,” tandasnya.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam pertemuan bilateral tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (RZ/WK)****

Bertemu di Roma, Jokowi Nantikan Kunjungan Erdogan ke Indonesia.

INDENPRS MEDIA ISTANA, ROMA---------------Di sela-sela rangkaian acara KTT G20 yang digelar di La Nuvola, Roma, Italia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Kedua Presiden membahas sejumlah hal, antara lain rencana kunjungan Erdogan ke Indonesia.

Terkait rencana kunjungan Erdogan ke Indonesia, Presiden Jokowi telah menerima laporan hasil kunjungan Menlu Retno Marsudi ke Turki. Presiden Jokowi juga telah menerima hasil pembicaraan dengan Presiden Erdogan, termasuk rencana kunjungannya ke Indonesia.

"Saya menantikan kunjungan Yang Mulia ke Indonesia sekitar bulan Januari atau Februari 2022. Saya yakin kunjungan Yang Mulia akan makin mempererat hubungan Indonesia-Turki. Kita tugaskan Menteri Luar Negeri kedua negara untuk mempersiapkan kunjungan dengan baik," kata Jokowi seperti dalam keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Minggu (31/10/2021).

Selain itu, kedua pemimpin juga menugaskan kedua Menlu untuk mempersiapkan kunjungan termasuk diluncurkannya mekanisme strategis tingkat tinggi atau high level strategic mechanism.

Mengenai rencana pembentukan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Turki atau IT-CEPA. Presiden Jokowi meyakini bahwa IT-CEPA akan lebih memperkokoh kerja sama ekonomi kedua negara.

"Saya sarankan agar kita menugaskan Menteri Perdagangan masing-masing untuk segera mempercepat perundingannya. Tentu akan sangat baik jika IT-CEPA menjadi salah satu deliverable dari kunjungan Bapak Presiden tahun depan," ujar Jokowi.

Jokowi didampingi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menkeu Sri Mulyani, dan Menlu Retno Marsudi dalam pertemuan dengan Erdogan.(RZ/WK )******

Jokowi: Pemerintah Terus Komitmen Jaga Kemerdekaan Pers dan Sikap Kritis.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------Presiden Joko Widodo(Jokowi) berkomitmen untuk menjaga kemerdekaan pers dan membuka ruang insan pers untuk menyuarakan kepentingan publik. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan di pembukaan dan sarasehan ikatan jurnalis televisi Indonesia(IJTI) dalam siaran virtual,baru-baru ini.

"Pemerintah akan terus memegang teguh komitmen untuk menjaga kemerdekaan pers. Membuka ruang bagi insan pers untuk menyuarakan kepentingan publik. Terbuka atas sikap kritis dan solutif mengawal berbagai kebijakan pemerintah," katanya.

Jokowi juga mengklaim sering mendengar kritikan untuk pemerintah. Terutama terkait hal-hal yang belum diselesaikan. "Kritik yang membangun itu sangat penting. Dan pemerintah akan menjawab dengan pemenuhan tanggungjawab agar membuahkan hasil yang diharapkan untuk kepentingan rakyat," ungkapnya.

Sementara itu, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut pun menjelaskan di tengah banjirnya informasi, peran para jurnalis semakin penting. Menjadi suluh dari kegelapan dan situasi tetap jernih serta membangkitkan optimisme dan harapan dalam masyarakat.

"Jurnalisme tidak sekedar fakta tetapi juga memperhitungkan dampak. Tidak saja good journalism, tapi juga wise juornalism. Jurnalisme yang bijak," bebernya.

Jokowi pun menjelaskan pers saat ini harus mampu beradaptasi dengan cepat, gesit mengejar ketertinggalan. Cepat mempelajari kompetensi baru dan inovatif dalam menghadapi era disrupsi teknologi.

"Kehadiran berbagai platform media baru harus memacu para jurnalis lebih kreatif dan produktif. Terus memperkuat valuenya sebagai penyebar informasi yang kredibel. Meningkatkan kecermatan, menjaga independensi dan objektivitas," bebernya.

PTidak hanya itu, Jokowi juga menjelaskan kehadiran platform media baru juga harus mendukung transformasi kemajuan bangsa. Bukan semata-mata dimotivasi untuk menumpuk jumlah viewers, menumpuk jumlah subscriber, menumpuk jumlah like ataupun sekedar click bait.

"Tapi seharusnya bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat, bangsa dan kemanusiaan," pungkasnya.(RZ/WK)****"

Ada Gelagat Tak Enak, Jokowi Mulai Gelisah Kasus CoVID di RI. Ada Apa?

INDENPERS MEDIA ISTANA, Jakarta,-------------Zona hijau alias wilayah yang tidak memiliki kasus Covid-19 di Indonesia kembali bertambah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap meminta agar para kepala daerah berhati-hati dan mewaspadai kenaikan kasus Covid-19 sekecil apapun di daerahnya.

Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Indonesia secara virtual di Istana Merdeka, Jakarta awal pekan ini.

"Meskipun kecil merangkak naik, tetap harus diwaspadai. Artinya apa? Kenaikan itu ada meskipun kecil," kata Jokowi.

"Oleh sebab itu, saya minta Gubernur, Pangdam, Kapolda mengingatkan kepada Bupati, Wali Kota, kepada Kapolres dan juga Dandim, Danrem agar tetap meningkatkan kewaspadaan, memperkuat tracing dan testing, dan juga tes betul-betul kontak eratnya dengan siapa," tambahnya.

Jokowi juga mengingatkan agar semua pihak memaksimalkan penggunaan platform aplikasi PeduliLindungi, terutama di ruang publik mal, di tempat-tempat wisata, dan di pasar-pasar.

Menurutnya, masih ada tempat di kawasan tersebut yang tidak mewajibkan penggunaan QR code PeduliLindungi, namun tetap bisa beroperasi.

"Controlling seperti ini harus diingatkan kepada keluarga kita, tempat-tempat wisata, mal, dan lain-lainnya harus terus diwaspadai dan dikontrol," katanya.

Dalam pidato peringatan Hari Sumpah Pemuda yang diselenggarakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara virtual, Kamis (28/10/2021), Jokowi juga meminta masyarakat saling melindungi satu sama lain terkait pandemi.

"Tidak ada yang aman dari Covid-19 sampai semua orang aman," kata Jokowi. "Makhluk yang hanya bisa selamat kalau semua diselamatkan. Pandemi mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada yang bebas dari risiko Covid-19, sampai semua orang terbebas dari Covid."

Jokowi menegaskan upaya dalam mengatasi pandemi tidak bisa dilakukan sendiri. Menurutnya, pandemi juga mengajarkan kepada manusia tentang pentingnya saling membantu sesama lain.

"Kita harus menggunakan masker setiap saat, kita sakit kita harus mengisolasi diri. Hal ini bukan hanya agar kita tidak terkena Covid-19 dan bisa segera sembuh, tetapi itu harus kita lakukan agar kita tidak menularkan ke orang lain," tegasnya.

"Artinya, pandemi juga mengajarkan kepada moralitas dan etika tentang keseimbangan antara kebebasan individu dengan stabilitas sosial dan kepentingan bersama," pungkasnya.

Indonesia kini tercatat memiliki total 4.243.215 kasus infeksi dan 143.361 kasus kematian, menurut data Worldometers. Sementara zona hijau di RI mencapai 10 wilayah

Melansir laman covid19.go.id, zona hijau di indonesia bertambah dua, dari sebelumnya hanya delapan daerah menjadi 10 daerah per data yang diperbaharui pada 24 Oktober lalu.

Wilayah yang tidak memiliki kasus Covid-19 di Indonesia yakni Musi Banyuasin, Sumatera Selatan; Buton Tengah, Sulawesi Tenggara; Raja Ampat, Papua Barat; Pegunungan Arfak, Papua Barat; Dogiyai, Papua; Seram Bagian Timur, Maluku; Kota Tual, Maluku; Buru Selatan, Maluku; Kaur, Bengkulu; dan Lebong, Bengkulu.(RZ/WK)****

Kode Calon Panglima TNI dari Jokowi Sebelum ke Luar Negeri.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------Kode tentang Panglima TNI baru terlihat saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak ke Eropa. KSAD Jenderal Andika Perkasa ikut melepas keberangkatan Jokowi.

Jokowi terbang menuju Eropa untuk mengikuti serangkaian pertemuan tingkat tinggi. Jokowi akan menghadiri KTT G20 di Roma, COP26 di Glasgow kemudian lanjut terbang ke Uni Emirat Arab (UEA).

Ada hal menarik di balik kunjungan kerja Jokowi ke luar negeri. Dari rombongan yang melepas keberangkatan Jokowi, tampak KSAD Jenderal Andika Perkasa.

Selain Jenderal Andika, hadir juga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Pranowo hingga Mensesneg Pratikno. Biasanya, dalam kesempatan sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bakal ikut melepas Jokowi jika di sana hadir Kapolri Jenderal Sigit. Namun, kali ini yang hadir adalah KSAD Jenderal Andika Perkasa.

Sebelum itu, candaan Jokowi kepada Jenderal Andika juga menuai sorotan. Momen Jokowi melempar candaan ke Iriana dan Andika itu terjadi setelah upacara HUT ke-76 TNI di halaman Istana Merdeka selesai, Selasa (5/10). Jokowi saat itu bersama Iriana dan Wapres Ma'ruf Amin beserta Wury Estu Handayani meninjau alutsista di depan Istana.

Sejumlah pejabat lain turut mendampingi, di antaranya Menko Polhukam Mahfud Md, Menhan Prabowo Subianto, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Jokowi tampak berdialog dengan Hadi di depan deretan kendaraan taktis yang dipamerkan.

Setelah itu, KSAD Jenderal Andika Perkasa turut memberikan penjelasan kepada Jokowi.

"Ini ada yang menonjol, ini Angkatan Darat, kami punya 56 rantis," ucap Andika.

Peninjauan kendaraan-kendaraan taktis ini tak berlangsung lama. Jokowi dan rombongan langsung meninggalkan lokasi. Sebelum kembali ke Istana, Jokowi sempat melontarkan candaan ke istrinya. Jokowi menawari Iriana naik kendaraan taktis TNI dan KSAD Andika yang menyopiri.

"Mau naik gimana? Biar yang nyetir Pak Andika, ha-ha-ha...," demikian candaan Jokowi kepada Iriana.

Jokowi, Ma'ruf Amin, Iriana Jokowi, dan Wury Ma'ruf kemudian menuju golf car. Jokowi kembali menyopiri golf car, mereka kemudian meninggalkan lokasi pameran alutsista.

Alasan Marsekal Hadi Tak Lepas Keberangkatan Jokowi

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ternyata sedang berada di Singapura sehingga tidak bisa melepas keberangkatan Jokowi. Kunjungannya ke Negeri Singa dalam rangka menerima tanda kehormatan dari Presiden Singapura, YM Halimah Yacob.

Berdasarkan rilis dari Kabid Penerangan Internasional Puspen TNI, Kolonel Laut (P) Djawara HT Whimbo, Hadi dianugerahi 'Darjah Utama Bakti Cemerlang' atau dikenal dengan sebutan 'Distinguished Service Order'. Upacara penganugerahan tanda kehormatan digelar di Istana Kepresidenan Singapura,baru- baru ini.

Djawara menjelaskan tanda kehormatan adalah bentuk apresiasi atas pengabdian dan jasa Hadi. Mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) itu dinilai meningkatkan hubungan baik TNI dengan Angkatan Bersenjata Singapura.

Djawara menyebut ini pertama kalinya Presiden Halimah memberikan medali penghormatan dalam dua tahun terakhir.

Usai menerima tanda kehormatan Distinguished Service Order, Hadi mengunjungi Menteri Pertahanan Singapura, YM Dr Ng Eng Hen dan Panglima Angkatan Bersenjata Singapura Letnan Jenderal Melvyn Ong, PPA (E).

Dubes LBBP RI untuk Republik Singapura, Suryo Pratomo, Asisten Operasi Panglima TNI, dan Kepala Pusat Kerja Sama Internasional TNI turut mendampingi Hadi.(RZ/WK)*****

MK Putuskan Status Pandemi sampai Akhir Tahun, Mahfud: Tak Usah Didramatisir.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara ihwal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020. Perppu yang kini telah disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 itu terkait penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. 

Mahfud mengatakan, dikabulkannya uji materiil terhadap Pasal 27 di UU itu justru menguatkan posisi pemerintah. Menurut dia, MK hanya menambahkan frasa 'Sepanjang dilakukan dengan itikad baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari yang tadinya hanya di ayat 2 menjadi ayat 1 dan 3'. 

"Jadi tidak ada penghapusan hanya ditambahkan kalimat. Nah kalimat yang ada ditambah ini, diambil dari UU yang sudah ada, yaitu pasal 27 ayat (2). Pasal itu menyatakan seperti itu, bahwa pemerintah tidak dapat diajukan ke pengadilan, tidak bisa digugat secara pidana maupun perdata di dalam melaksanakan anggaran terkait Covid jika dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan. Ini sudah ada di UU," kata Mahfud baru- baru ini.

Kalimat yang menyebut sebuah subjek tidak bisa digugat pidana maupun perdata, sambung Mahfud juga termaktub di beberapa UU di antaranya, Pasal 50 dan 51 KUHP dan Undang-Undang Nomor 9 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). 

"Itu juga sudah ada di berbagai UU lain, jadi enggak usah didramatisir seakan-akan ini dibatalkan dan harus ditambahkan. Lho di UU lain sudah banyak nih," tuturnya. 

Oleh karenanya, Mahfud meminta masyarakat membaca demgan seksama isi daripada vonis yang dijatuhkan oleh MK. Dia memastikan, semua hal yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan penanganan Covid-19 berjalan dengan baik. 

"Harap hati-hati dalam membaca. Semua berjalan baik dan kita tahu hari-hari ini sedang mendapat pujian dari pemeringkatan penanganan Covid-19. Di mana Indonesia termasuk yang teratas dan ada di level 1 di seluruh dunia penanganannya," katanya. 

Sekadar informasi, UU tersebut digugat oleh Amien Rais, Sirajuddin Syamsuddin, serta aktivis dan LSM. 

Dalam gugatannya, pemohon menyebut UU Covid-19, khususnya Pasal 27 berpotensi melegitimasi penyelewengan pengelolaan keuangan negara dan membebaskan penyelenggara negara dari jeratan pasal tindak pidana korupsi, bahkan tidak dapat digugat pada peradilan tata usaha. 

Sebelumnya, MK memutuskan UU Covid-19 hanya berlaku selama status pandemi Covid-19 belum diumumkan berakhir oleh Presiden dan paling lama hingga akhir tahun ke-2 sejak UU Covid-19 diundangkan. 

Bila status dilanjutkan, hak yang berkaitan dengan alokasi anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19 harus mendapatkan persetujuan DPR. 

Organisasi Kesehatan Dunia Anugerahi Mensos Risma Penghargaan Excellence in Leadership Medallion

“Pembatasan dua tahun paling lambat Presiden mengumumkan secara resmi berakhirnya pandemi adalah sesuai dengan jangka waktu perkiraan defisit anggaran tersebut,” ujar Hakim MK Suhartoyo. 

Dia mengatakaan, jangka waktu keberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (UU Covid-19) akhirnya dibatasi. 

"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan harus dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Presiden mengumumkan secara resmi bahwa status pandemi Covid-19 telah berakhir di Indonesia dan status tersebut harus dinyatakan paling lambat akhir tahun ke-2,” kata Ketua MK Anwar Us.(RZ/WK)*****

Jokowi Tiba di Roma untuk Hadiri KTT G20.

INDENPERS MEDIA ISTANA, ROMA---------------Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Roma, Italia. Jokowi bersama rombongan mendarat setelah menempuh perjalanan kurang lebih 13 jam.

Berdasarkan keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Sabtu (30/10/2021), Jokowi tiba di Bandara Fiumicino, Roma, Italia, pada Jumat (29/10) sekitar pukul 17.25 waktu setempat. Setelah pintu pesawat terbuka, Duta Besar LBBP RI untuk Italia, RA Esti Andayani naik ke pesawat GIA-1 untuk mempersilakan Jokowi turun dari pesawat, diikuti oleh delegasi resmi dan ajudan dinas.

Di bawah tangga pesawat, Jokowi tampak disambut oleh pejabat penyambut dari Italia HE Raimondo de Cardona dan Atase Pertahanan Republik Indonesia di Roma, Kolonel Laut TNI Wachyad.

Jokowi dan rombongan selanjutnya menuju kendaraan yang telah disiapkan untuk kemudian menuju hotel tempatnya bermalam. Setibanya di hotel, Jokowi disambut oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Selain itu, tampak menyambut juga Duta Besar RI untuk Vatikan Laurentius Amrih Jinangkung, DCM KBRI Roma Leffianna Hartati Ferdinandus hingga pejabat KBRI Roma dan KBRI Vatikan.

Jokowi akan bermalam untuk kemudian melanjutkan agenda kerja esok hari. Jokowi akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dan sejumlah pertemuan bilateral dengan beberapa pemimpin negara.(RZ/WK/)****

Cuti Bersama Natal Dihapus, Ini Alasan Pemerintah Sebenarnya!

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------Pemerintah memastikan kebijakan menghapus cuti bersama Natal adalah untuk melindungi masyarakat. Terutama menghindari gelombang ke-3 Covid-19.

"Pandemi belum hilang," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, dalam siaran persnya, Kamis (28/10/2021).

"Untuk itu, pemerintah mengambil langkah dan kebijakan ini agar potensi peningkatan mobilitas dan aktivitas menjelang momentum akhir tahun dan Natal 2021 tetap sejalan dengan upaya pengendalian pandemi."

Ditegaskannya libur panjang akhir tahun bisa meningkatkan mobilitas penduduk. Ini didasarkan pada pengamatan dan pengalaman sebelumnya yang berujung lonjakan kasus.

"Pemerintah berharap masyarakat dapat memahami kebijakan ini. Kami mengimbau masyarakat tidak pulang kampung, atau bepergian dengan tujuan yang tidak primer," ujarnya.

Cuti bersama Natal sudah dipangkas melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 712/2021, Nomor 1/2021, Nomor 3/2021 soal Hari libur Nasional dan Cuti Bersama 2021. Pemerintah juga melarang ASN mengambil cuti pada momentum hari libur nasional melalui Surat Edaran (SE) Menteri PAN-RB Nomor 13/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi ASN Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021

Pemerintah juga memperketat syarat perjalanan bagi masyarakat yang harus bepergian pada periode libur tersebut. Pengguna moda transportasi minimal harus sudah menerima vaksin dosis pertama, harus memiliki syarat surat negatif PCR 3 x 24 jam untuk transportasi udara atau syarat negatif tes antigen untuk transportasi darat.(RZ/WK)****

Bertolak ke Italia, Britania Raya dan UEA, Ini Agenda Kunker Jokowi.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak ke luar negeri dalam rangka kunjungan kerja (kunker) hari ini. Ada tiga negara yang akan dikunjungi Jokowi dalam lawatan kali ini, yakni Italia, Britania Raya, dan Uni Emirat Arab (UEA).

"Pagi hari ini saya akan memulai kunjungan kerja ke tiga negara, yakni ke Italia kemudian ke Inggris Raya dan ke Persatuan Emirat Arab (UEA)," kata Jokowi dalam konferensi pers di Bandara Soekarno Hatta, yang disiarkan melalui YouTube Setpres, Jumat (29/10/2021).

Roma, Italia

Jokowi mengatakan, di Roma, Italia, dia akan berpartisipasi pada KTT G20. Konferensi tersebut akan berlangsung pada 30-31 Oktober 2021.

Di KTT G20, Jokowi akan diminta berbicara dalam event mengenai UMKM dan peran perempuan. Jokowi juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin dunia. Selain itu, Jokowi juga akan menerima presidensi G20.

"Dalam acara utama G20 saya juga telah diminta untuk berbicara dalam saat event mengenai usaha mikro, usaha kecil, UMKM dan peran perempuan. Undangan ini menunjukkan pengakuan dunia terhadap kebijakan, keberpihakan kita kepada UMKM dan peran perempuan dalam bisnis UMKM," jelasnya.

"Di akhir KTT, Indonesia akan menerima keketuaan presidensi G20 dari Italia. Keketuaan Indonesia ini akan dimulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Kegiatan G20 di bawah kepemimpinan Indonesia sudah akan dimulai bulan Desember ini. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi kita, bagi Indonesia dan sekaligus tanggung jawab yang besar, yang harus kita jalankan dengan baik," imbuh Jokowi.

Glasgow, Britania Raya

Dari Roma, Jokowi akan bertolak ke Glasgow, Britania Raya. Di Glasgow, Jokowi akan menghadiri KTT Perubahan Iklim COP26 yang berlangsung pada 1-2 November 2021 dan dipimpin Perdana Menteri Inggris Boris Johnson.

"Posisi Indonesia untuk isu perubahan iklim adalah sangat konsisten dan kita bekerja keras untuk memenuhi apa yang sudah kita komitmenkan. Kita tidak ingin ikut dalam retorika yang pada akhirnya tidak dapat kita jalankan. Untuk isu perubahan iklim, Indonesia memiliki peran yang sangat penting, peran yang sangat strategis, antara lain karena Indonesia adalah salah satu pemilik hutan tropis dan hutan mangrove terbesar di dunia. Sudah menjadi komitmen Indonesia untuk menjadi bagian solusi isu perubahan iklim," jelasnya.

Jokowi juga akan mengunjungi Paviliun Indonesia di event tersebut. Melalui paviliun ini Indonesia akan menunjukkan capaian dan peluang kerja sama penanganan perubahan iklim.

"Saya juga akan melakukan sejumlah pertemuan pertemuan bilateral. Selain itu saya juga akan melakukan temu bisnis dengan pimpinan bagian dunia bisnis dari Inggris yang merencanakan investasi ke Indonesia," ungkap Jokowi.

Dubai, UEA

Selanjutnya, usai dari Glasgow, Jokowi akan mengunjungi Dubai, UEA. Jokowi akan berada di Dubai dari 3-4 November.

Di Dubai, Jokowi akan bertemu dengan putra mahkota dan ruler of Dubai. Selain itu, Jokowi akan mengunjungi Paviliun Indonesia di Dubai Expo.

"Ini adalah kunjungan bilateral pertama saya di masa pandemi. Saya akan pergunakan kunjungan ini untuk memperkuat kerja sama, terutama bidang perdagangan dan investasi. Akan terdapat pertemuan-pertemuan dengan bisnis yang akan dihadiri dan hasilnya akan baik bagi ekonomi kita. Tentunya saya akan melakukan pertemuan dengan putra mahkota dan juga ruler of Dubai, dan acara di Dubai akan saya akhiri dengan mengunjungi Dubai Expo di mana kita memiliki Paviliun Indonesia," papar dia.(RZ/WK)*****

Bertolak ke Roma, Presiden Jokowi Akan Hadiri KTT G20.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------Presiden Joko Widodo pagi ini, Jumat, 29 Oktober 2021, bertolak menuju Roma, Italia, dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G20). Kepala Negara bersama rombongan lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dengan menggunakan Pesawat Garuda Indonesia (GIA-1) pada pukul 09.15 WIB.

Dalam keterangannya sebelum lepas landas, Presiden Jokowi menyatakan bahwa kunjungan ke Italia merupakan rangkaian awal kunjungan kerjanya ke tiga negara, yaitu Italia, Britania Raya, dan Persatuan Emirat Arab. 

Di Roma, Italia, Presiden Jokowi akan berpartisipasi pada KTT G20 yang digelar pada 30-31 Oktober 2021. Sedangkan di Glasgow, Britania Raya, Presiden akan berpartisipasi dalam KTT Pemimpin Dunia COP26, pada tanggal 1-2 November 2021. Selain itu, Presiden juga akan melakukan kunjungan bilateral ke Persatuan Emirat Arab.

"Ini adalah kunjungan bilateral pertama saya di masa pandemi. Saya akan pergunakan kunjungan ini untuk memperkuat kerjasama, terutama di bidang perdagangan dan investasi," ungkap Presiden.

Presiden Jokowi dan rombongan akan menempuh penerbangan menuju Roma selama kurang lebih 13 jam. Presiden diperkirakan akan tiba di Fiumicino _Airport_, Roma, pada pukul 17.25 Waktu Setempat (WS) dan akan langsung menuju hotel tempatnya bermalam selama di Roma, Italia.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Roma, Italia, adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Marsda TNI M. Tonny Harjono, Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri/Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo, serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Nampak melepas keberangkatan Presiden di Bandara Internasional Soekarno-Hatta adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kaporlri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa, dan Gubernur Banten Wahidin Halim.(Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden/RZ/WK)***

Istana Ungkap Alasan Jokowi Carter Pesawat Garuda untuk Kunjungan ke Luar Neger.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini bertolak ke luar negeri untuk melakukan serangkaian kunjungan di tiga negara yakni Italia, Inggris dan Uni Emirat Arab (UEA). Pada kunjungannya kali ini, presiden dan rombongan presiden tidak menggunakan pesawat kepresidenan BBJ melainkan mencarter pesawat Garuda Indonesia.

“(Pesawat yang dicarter berjenis) Boeing B777-300ER,” kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Jumat (29/10/2021).

Dia mengatakan bahwa langkah untuk mencarter pesawat ini karena mempertimbangkan protokol kesehatan. Dengan pesawat yang lebih besar maka tempat duduknya dapat berjarak.

“Kami mempertimbangkan protokol kesehatan sehingga seat nya di atur berjarak , rombongan plus demgan paspampres berjumlah 50 orang ( seat harus berjarak). Jika BBJ seat full luar negeri hanya 46-47 dan tentunya tidak bisa ada jarak,” ungkapnya.

Selain itu dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia tidak memerlukan transit dan langsung menuju Roma Italia.

Istana Ungkap Alasan Jokowi Carter Pesawat Garuda untuk Kunjungan ke Luar Negeri

“Perjalanan tidak transit dan langsung menuju Roma. Jika menggunakan ke presiden transit dua kali Banda Aceh dan Abu Dhabi/ Dubai,” pungkasnya.(RZ/WK)****

Kode Keras Jokowi: Tanda Ekonomi Pulih Mulai Terlihat.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa tanda-tanda pemulihan ekonomi negara berkembang di Asia dan Asia Tenggara mulai terlihat.

Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat memberikan sambutan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-14 BIMP-EAGA secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (28/10/2021).

"ADB memperkirakan perekonomian negara berkembang di Asia tumbuh 7,1% pada 2021 dan Asia Tenggara tumbuh 3,1% pada 2021. Kita perlu pastikan bahwa proyeksi pertumbuhan tersebut akan tercapai," kata Jokowi, dikutip keterangan resmi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menegaskan, upaya memperkuat kerja sama antara Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) menjadi kunci pemulihan ekonomi.

"Upaya memperkuat kerja sama menjadi kunci agar kita dapat keluar dari pandemi ini dan mulai memulihkan ekonomi," tuturnya.

Jokowi menyebutkan, BIMP-EAGA telah menghasilkan kerja sama konkret antar wilayah di bagian timur Asia sejak pembentukannya pada tahun 1994.

BIMP-EAGA juga telah berkontribusi dalam membangun perekonomian subkawasan melalui peningkatan daya saing konektivitas serta perdagangan pariwisata dan investasi.

"Namun, upaya kita tersebut selama pandemi menghadapi tantangan yang tidak kecil. Kita kehilangan waktu hampir dua tahun untuk mencapai berbagai target yang tercermin dalam visi BIMP-EAGA 2025, yaitu menciptakan wilayah yang tangguh, inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing dengan prioritas di bidang industri hijau, pertanian, dan pariwisata," ungkapnya.

"Saya berharap pagi ini kita dapat bertukar pandangan untuk mencapai visi BIMP-EAGA 2025 tersebut melalui inovasi, kerja sama yang lebih efektif, efisien, dan produktif, serta saling menguntungkan," katanya.(RZ/WK)*****

Peringatan Sumpah Pemuda di Jawa Tengah, Ganjar Pakai Baju Adat Aceh.

INDENPERS MEDIA ISTANA, SEMARANG-------Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengenakan baju adat Aceh, saat memimpin upacara peringatan Sumpah Pemuda di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (28/10/2021). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Puluhan pemuda pemudi berbagai suku di Indonesia berkumpul di halaman kantor Gubernur Jateng, Kamis (28/10/2021).

Mengenakan pakaian adat dari masing-masing daerah, mereka begitu antusias mengikuti upacara peringatan Sumpah Pemuda.

Ada pemuda-pemudi Papua, Makassar, Lampung, Bali, Jawa, Kalimantan, Palembang, Medan dan lainnya.

Pakaian adat warna-warni dan beragam corak serta bentuk itu membuat upacara Peringatan Sumpah Pemuda kali ini begitu meriah.

Ganjar Pranowo sendiri tampil gagah dengan pakaian adat Aceh.

Baju berwarna hitam dengan hiasan emas di badan nampak pas dipakai Gubernur Jawa Tengah itu.

Sarung dan kopiah juga membuatnya semakin berwibawa.

Upacara digelar dengan sederhana dan diikuti peserta yang terbatas. Upacara juga menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Seusai upacara, Ganjar mengatakan sengaja baju adat Aceh karena bertepatan dengan Kamis pekan keempat.(RZ/WK)***

Sri Mulyani CS Siap Ambil Tindakan Kejar Utang 2 Anak Soeharto.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) siap mengambil tindakan untuk penagihan utang BLBI kepada anak Soeharto yaitu Siti Hardiyanti Rukmana atau Tutut Soeharto dan Tommy Soeharto.

Saat ini Satgas sudah memasukkan dua nama tersebut ke dalam daftar panggilan Satgas. "Memang nama tersebut (Tutut dan Tommy Soeharto) sudah ada panggilan dan sudah ada kuasanya. Satgas sampaikan apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan, manakala tidak dapat sukarela bisa dilakukan dari tindakan," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Rionald Silaban dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Dalam Satgas BLBI terdapat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang berperan sebagai Dewan Pengarah. Tommy Soeharto telah dipanggil oleh Satgas BLBI yang dikomandoi anak buah Sri Mulyani, Rionald Silaban pada 26 Agustus 2021. Tommy Soeharto mengutus perwakilannya untuk menghadap Satgas BLBI.

Tommy Soeharto bersama Ronny Hendrato keduanya mewakili PT Timor Putra Nasional yang memiliki utang Rp 2.612.287.348.912,95.

Tutut Soeharto menjadi salah satu daftar obligor BLBI yang jadi prioritas penanganan Satgas BLBI. Itu terungkap dari dokumen penanganan hak tagih negara dana BLBI tertanggal 15 April 2021.

Pada dokumen tersebut, Tutut mendapatkan dana BLBI melalui PT Citra Mataram Satriamarga, PT Marga Nurindo Bhakti, dan PT Citra Bhakti Margatama Persada.

Satgas BLBI juga sudah melakukan penagihan sebesar Rp 2,45 miliar dan US$ 7,63 juta atau setara dengan Rp 106,8 miliar (asumsi kurs Rp 14.000). Jika dijumlahkan maka yang berhasil disetor ke kas negara adalah Rp 109,25 miliar.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan Satgas BLBI juga sudah memblokir tanah sejumlah 339 aset jaminan, serta pemblokiran saham pada 24 perusahaan.

"Sekarang yang sudah diperoleh dari kerja tim ini, pertama yang disetor ke kas negara sudah Rp 2,45 miliar dan US$ 7,63 juta," kata dia baru- baru ini.(RZ/WK)*****

Hari Sumpah Pemuda, Jokowi: Persatuan Jadi Modal Lalui Tantangan.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan selamat Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada hari ini Kamis (28/10/2021). Seperti diketahui tanggal 28 Oktober 1928 merupakan tonggak sejarah bagi persatuan Indonesia.

Jokowi menilai sumpah yang diucapkan 93 tahun lalu masih sama dan sejalan dengan arus zaman sekarang.

“Sumpah dan tekad yang diucapkan dengan lantang pada 93 tahun lampau oleh pemuda-pemudi Indonesia, masih menggema dengan suara yang sama dan sejalan dengan arus zaman sekarang,” katanya dikutip dari akun Instagramnya @Jokowi, Kamis (28/10/2021).

Dia mengatakan bahwa persatuan dalam kemajemukan merupakan modal penting bagi bangsa Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan.

“Persatuan dalam kemajemukan menjadi modal bagi Indonesia untuk melalui berbagai tantangan,” tuturnya.

Diketahui, para pemuda Indonesia dari berbagai suku menggelar kongres pemuda II di Jalan Kramat Raya, pada 28 Oktober 1928. Ketika itu disetujui trilogi satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa, yang dirumuskan menjadi sumpah.(RZ/WK)**"""

Pembelian BBM Menggunakan Jerigen Kerja Sama Dengan Operator Di SPBU Sambiroto.

INDENPERS MEDIA ISTANA, Pati------------Perbuatan untuk kepentingan diri sendiri dengan sengaja pihak pengangsu Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU No 4459401 sudah bekerjasama dengan pihak operator dan  pihak pengelola SPBU di Desa sambiroto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati,

Kerja sama yang di lakukan  seolah olah ada permainan dan pembiaran pihak SPBU 4459401 karena dengan bebasnya melakukan pembelian BBM  dengan menggunakan jerigen.saat awak media melintas kedapatan di SPBU  terdapat beberapa jerigen berukura 35 liter berjejeran sehabis melakukan pembelian jenis Pertalite dan pertamak,dan di bawa  mengunakan angkutan plat kuning no pol K 1064 QA .padahal di situ tertera "dilarang mengisikan BBM kedalam  Drum/ jerigen."

Di bagian solar yang bersubsidi terdapat beberapa orang juga sama melakukan pembelian mengunakan jerigen,dengan cara membawa jerigen berukuran 10 liter 2 , dengan cara menuangkan solar bersubsidi kedalam jerigen di saat menuangkan tanpa di bantu pihak operator,keahlian pembeli /pengangsu layaknya sudah terbiasa di lakukan .Setelah terisi penuh di bawa dan di tuangkan di jerigen berisi 35 liter yang berjejeran sekitar lima meter  di kawasan dalam SPBU,guna melabuhi pembeli lainya

Saat di konfirmasi trisno merasa gugup dan bingung karena aksinya ketahuan."aku mocok mas la piye nyoper Yo sepi" sambil menuangkan  solar kedalam beberapa jerigen  sebesar 35 liter.karena aksinya ketahuan kemudian mondar mandir dan  mengambil surat rekomendasi pembelian BBM di dalam mobil angkutan  yang bertandatangan kepala Desa Puncel kecamatan Dukuhsekti Kabupaten Pati.tapi anehnya surat yang di tunjukkan an Jatmi beralamatkan Desa puncel RT 9/3 dan masa berlakunya sudah  habis.

Saat di konfirmasi pengelola SPBU  mengungkapkan"memang  orang puncel bernama Trisno  setiap hari mengambil solar di sini dan sudah berlangganan kalau saya selaku pengelola salah ya mohon maaf dan masalah ini jangan sampai kemana mana. Ungkap pri.(RZ/WK)****

Dugaan Korupsi Pengadaan AC, Lembaga KAMPUD Dukung Kejari Way Kanan Tingkatkan Status Laporan Ke Penyelidikan.

INDENPERS MEDIA ISTANA, Bandar Lampung-----------------------Lembaga Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) terus memberikan dukungannya kepada korps Adhyaksa, kali ini terkhusus kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Way Kanan terkait tindaklanjut laporan dugaan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) Way Kanan dalam proyek pengadaan air conditioner (AC) dan air coller dari alokasi APBD-Perubahan tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 2.158.457.400,00,-.

Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) KAMPUD, Seno Aji dalam keterangan persnya di Bandar Lampung pada Rabu (27/10/2021). 

Dalam kesempatan ini, Seno Aji menguraikan bahwa Lembaga KAMPUD telah mendaftarkan secara resmi terkait laporan pengaduan kepada pihak Kejari Way Kanan dan kemudian ditembuskan juga kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, terkait dugaan KKN dalam proyek pengadaan AC dan air coller Dinas Kesehatan Way Kanan.  

"Laporan telah kami sampaikan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Kejaksaan setempat, kemudian hasil dari monitoring diketahui bahwa terhadap laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh pihak kejaksaan melalui tim Kejari Way Kanan dengan memanggil sejumlah pihak terkait dan pengumpulan tambahan bukti dan data pendukung agar status laporan dapat ditingkatkan dari tahap klarifikasi menjadi penyelidikan", kata Seno Aji. 

Aktivis muda yang karib disapa Seno Aji ini juga menjelaskan atas upaya dan tindaklanjut Kejari Way Kanan terhadap laporan pengaduan DPW KAMPUD, dirinya sangat memberikan apresiasi dan dukungan. 

"Tentunya terhadap kinerja Kejari Way Kanan, Kami sangat mendukung, terlebih upaya dan tindaklanjut untuk meningkatkan status laporan dari tahap klarifikasi menjadi tahap penyelidikan, sungguh luar biasa, walaupun situasi ditengah pandemi Covid-19, tidak menyurutkan semangat insan Adhyaksa untuk mengusut tuntas dugaan Korupsi di Dinas Kesehahatan Way Kanan. Dimana laporan tersebut saat ini ditangani oleh bidang pidana khusus Kejari Way Kanan", tandas Ketua Umum KAMPUD. 

Selain itu, sosok yang dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan low profil ini, mengutarakan sejumlah persoalan dugaan KKN yang dilaporkan oleh Lembaga KAMPUD, yaitu terkait dugaan korupsi dalam proyek pengadaan AC dan air coller tahun anggaran 2019. 

“Indikasi Kolusi, korupsi dan Nepotisme (KKN) diduga melalui modus Mark-up harga dalam penyusunan harga perhitungan sendiri (HPS)", ungkap Seno Aji. 

Dijelaskan juga oleh Ketua umum KAMPUD bahwa pihaknya bukan hanya menyoroti pada proses perencanaan dan pelaksanaan, namun juga menilisik proses tender pengadaan AC/Kipas angin, Dinas Kesehatan Way Kanan oleh pihak unit layanan pengadaan (ULP)/kelompok kerja (Pokja) yang dilelang menggunakan layanan pengadaan secara elektronik Kabupaten Way Kanan. 

"Tender proyek itu, diikuti oleh 6 Perusaahan peserta tender dengan inisial nama perusahaan yaitu CV RP, CV LE, PT BCT, UD PM, CV S, PT TIA,  disinyalir proses tender hanya formalitas pasalnya walaupun CV LE harga penawaran tertinggi oleh panitia lelang tetap menerapkan CV LE sebagai pemenang tender dengan harga penawaran Rp. 2.095.005.000,00,-. 

Akibat tindakan pihak panitia lelang, maka dapat disimpulkan bahwa dari proses tender Negara berpotensi dirugikan sebesar Rp. 418.092.400,00,- hal ini didasarkan pada harga penawaran pembanding milik CV RP senilai Rp. 2.158.457.400,00,-", tandas Seno Aji. 

Lanjut Seno Aji, "tindakan tersebut tidak sesuai dengan peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah", tutup dia.

Sementara, hal senada disampaikan juga oleh Agung Triyono sebagai Sekertaris Umum KAMPUD meminta agar pihak Kejaksaan terus maraton menindaklanjuti laporan dugaan KKN tersebut. 

"Kami sangat mendukung kerja keras Kejari Way Kanan, yang terus bahu-membahu bersama rakyat mengusut tuntas dugaan Korupsi tersebut", tandas Dia.(Sn/Rz/WK)****

Pertalite Harusnya Dijual Rp 11 Ribu Bukan Rp 7.650, Apa Kata Ahok ? Ada Apa Ya.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------Kementerian ESDM mengungkap, harga BBM PT Pertamina (Persero) jenis Pertalite harga keekonomiannya telah mencapai Rp 11.000 per liter. Sementara, Pertamina masih menjual Pertalite di harga Rp 7.650 per liter.

Begitu juga dengan Premium, harga keekonomiannya telah tembus Rp 9.000. Namun, BBM ini masih dijual seharga Rp 6.450 per liter.

Kondisi ini menunjukkan, ada selisih harga yang mesti ditanggung. Lantas, apa kata Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok?

Ahok mulanya tak banyak bicara saat ditanya apakah kondisi ini memberatkan Pertamina. Ia meminta agar ditanyakan ke Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

"Bisa nanya ke dirut," katanya baru- baru ini.

Saat ditanya apakah kondisi itu menjadi perhatian dewan komisaris mengingat akan menjadi tantangan bisnis Pertamina, begini jawaban Ahok.

"Ini masalah tugas Pertamina dalam situasi pemulihan ekonomi," katanya.

Adanya selisih harga keekonomian dan harga jual Pertalite maupun Premium mulanya diungkap Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih. Dia mengatakan, harga Pertalite sebenarnya atau harga keekonomiannya telah mencapai Rp 11.000 per liter. Namun, Pertamina tetap menjual dengan harga Rp 7.650 per liter.

"Pertalite ini kan sebenarnya jenis bahan bakar umum secara normal harga Pertalte ini sudah berada di atas Rp 11.000 harga keekonomian. Kemudian Pertamina masih tetap harus menjual di harga Rp 7.650" katanya baru- baru ini.

Dia mengatakan, supaya tidak terjadi keresahan di masyarakat karena kenaikan harga yang tinggi, Pertamina sebagai BUMN diharapkan tetap mendukung kelancaran penyediaan dan pendistribusian BBM yang terjangkau.

Sementara, Premium sendiri harga keekonomiannya sudah mencapai Rp 9.000 per liter. Sementara, Premium sendiri masih dijual di harga Rp 6.450 per liter.

"Terkait dengan, berat subsidi BBM, Elpiji ya sudah pasti. Tapi kita memang untuk BBM terkait Premium ini, ada kompensasi. Pastinya selisih harga jual Premium yang Rp 6.450 dengan harga keekonomian sekitar Rp 9.000 ya bisa kita hitung berapa kompensasi yang harus dibayarkan," terangnya.(RZ/WK)****

Pemerintah Hapus Cuti Bersama Natal- Tahun Baru, Warga Diimbau Tak Pulkam.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------Pemerintah berupaya mencegah terjadinya gelombang ketiga virus Corona. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan pemerintah telah meniadakan cuti bersama 24 Desember 2021.

"Kita upayakan menekan sedikit mungkin yang akan berpergian. Dan ini sudah diberi pagar-pagar pembatasan. Mulai dari tidak adanya libur cuti bersama. Kemudian, pelarangan mereka untuk mengambil cuti akan kita lakukan," ujar Muhadjir dalam keterangannya, Rabu (27/10/2021).

Muhadjir menuturkan libur Natal dan tahun baru identik dengan mobilitas tinggi masyarakat. Pemerintah khawatir kegiatan itu bisa menimbulkan gelombang ketiga COVID-19.

Untuk itu, pemerintah sudah membuat langkah antisipatif kenaikan angka COVID-19 di akhir tahun. Salah satunya menggeser cuti bersama 24 Desember. Keputusan itu sudah diumumkan sejak Juni 2021 yang tertuang dalam SKB Tiga Menteri Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, serta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama 2021.

Langkah lainnya, larangan ASN mengambil cuti memanfaatkan momen libur nasional. Kebijakan itu berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti bagi ASN Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021.

Pemerintah juga sudah menggelar rakor terkait persiapan angkutan Natal 2021 dan tahun baru 2022. Rakor virtual itu digelar Selasa (26/10) kemarin bersama Menhub Budi Karya Sumadi, perwakilan Dirlantas seluruh Indonesia, Dishub seluruh Indonesia, hingga Satgas COVID-19.

Muhadjir mengatakan perlu sosialisasi masif ke masyarakat untuk tidak melakukan mobilitas di libur akhir tahun.

"Saya mohon nanti ada kampanye besar-besaran untuk mengimbau masyarakat agar tidak berpergian. Tidak pulang kampung, atau berpergian atas tujuan-tujuan yang tidak primer," tuturnya.

Muhadjir menyebut, jika ada warga terpaksa bepergian di hari libur tersebut, perlu pemeriksaan syarat perjalanan yang lebih ketat.

"Sehingga nanti kita harapkan jumlah mereka yang akan melakukan perjalanan bisa dibatasi dan juga dikendalikan. Terutama di dalam pengawasan menghindari kemungkinan terjadinya gejala ikutan, yaitu mereka pulang-pergi membawa oleh-oleh COVID-19," terangnya.

Dia juga mengatakan perlu pengawasan prokes ketat selama libur akhir tahun. Terutama di tiga tempat, gereja pada saat perayaan Natal, di tempat perbelanjaan, dan destinasi wisata lokal.

"Di samping membatasi jumlah, juga pengawasan terhadap kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19," ucapnya.

Muhadjir berharap jalannya roda perekonomian tidak terganggu serta aktivitas masyarakat bisa berjalan. Dia juga meminta Kemenparekraf memastikan destinasi wisata lokal tetap berjalan. Termasuk mengingatkan Kemendag agar suplai bahan pokok tetap terjaga di akhir tahun.

"Yang harus kita pertimbangkan betul, bagaimanapun ketatnya, konservatifnya kita menerapkan berbagai macam ketentuan dalam rangka menghambat dan mencegah penularan COVID-19, tetapi ekonomi kita harus tetap bergerak," tuturnya.

"Masyarakat kita juga harus terjamin keleluasaan. Tidak menciptakan kepanikan, juga tidak menimbulkan energi negatif yang kemudian punya dampak tidak baik dalam kehidupan ekonomi sosial dan masyarakat," kata Muhadjir.(RZ/WK)**†

TNI Kontak Senjata Dengan KKB di Intan Jaya Papua, 1 Prajurit Tertembak.

INDENPERS MEDIA ISTANA, PAPUA-------------Kontak tembak antara prajurit TNI dengan kelompok kriminal besenjata (KKB) terjadi di Kampung Mamba, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Dalam peristiwa ini, satu personel yakni Serka Asep dilaporkan terluka.

Danrem 173/PVB Brigjen TNI Taufan Gestoro membenarkan adanya prajurit yang terluka dalam kontak senjata.

"Memang benar ada prajurit yang terluka dalam baku tembak dengan KSB di Kampung Mamba, Kabupaten Intan Jaya dan kondisinya stabil," ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (26/10/2021) malam.

Laporan sementara yang diterima, korban tergabung dalam tim Mandala dan terluka tembak di bagian perut.

"Saya belum mengetahui pasti kronologi kejadian akibat sulitnya komunikasi ke kawasan tersebut," ujar Jenderal TNI bintang satu tersebut.(RZ/WK)****

Buntut Ulah Pemuda, Sri Mulyani Tahan Dana Untuk 90 Daerah.

INDENPERS MEDIA ISTANA JAKARTA-----------Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menahan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) untuk 90 daerah. Hal ini merupakan buntut dari ulah pemda setempat yang belum menyelesaikan laporan realisasi anggaran.

"Penyaluran TKDD terkontraksi 14%. Penyebabnya karena 90 pemerintah daerah belum memenuhi syarat salur DAU," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa, baru- baru ini.

Maka dari itu penyaluran DAU sampai akhir September hanya sebesar Rp 306,29 triliun atau turun 4,7% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 321,3 triliun.

Padahal ia menjelaskan syarat untuk penyaluran DAU di masa pandemi ini tidak sulit. Pemda hanya perlu menyerahkan laporan belanja wajib dan laporan pelaksanaan telah membelanjakan 8% dari total belanja DAU untuk penanganan Covid-19.

"Ini pemda tersebut belum menyampaikan laporan. Makanya belum kita transfer dana alokasi umumnya dan dana bagi hasil (DBH) nya," kata dia.

Untuk DBH, hingga akhir September 2021 yang sudah disalurkan mencapai Rp 60,05 triliun atau turun cukup tajam yakni 14,2% dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 69,99 triliun.

Meski tidak menjelaskan daerahnya secara rinci, ia menyebutkan 90 daerah ini terdiri dari 78 kabupaten, 6 kota dan 6 provinsi. Sehingga ia meminta agar pemda yang belum memenuhi syarat salur bisa segera melengkapinya.(RZ/WK)****

Perhatikan KTP Jadi NPWP Baru Berlaku 2023.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------Pemerintah mengumumkan akan menerapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak orang pribadi mulai tahun 2023.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dalam Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang diselenggarakan oleh Apindo, Senin (25/10/2021).

"NIK diaktivasi sebagai wajib pajak, kami sedang membangun sistem informasinya. Insya Allah pada 2023 kita akan gunakan sepenuhnya," ujarnya.

NIK sebagai NPWP ini, kata Suryo akan berlaku bagi wajib pajak (WP) orang pribadi, sementara untuk WP Badan masih akan menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB). "Yang kita lapis jadi NPWP nantinya," ujarnya.

Suryo menjelaskan bahwa NIK adalah identitas yang menjadi sarana administrasi, dalam hal ini administrasi perpajakan. Pengintegrasian NIK menjadi NPWP sejalan dengan program Satu Data Indonesia (SID).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengungkapkan, penambahan NIK menjadi NPWP kemungkinan bisa terjadi dengan dua pola yang berbeda.

Pertama, dengan pola masyarakat mendaftarkan sendiri di Kantor Perwakilan Pajak (KPP) terdekat untuk diaktifkan NIK-nya. Kedua adalah diaktifkan secara otomatis oleh DJP dengan mempertimbangkan beberapa ketentuan.

"Kalau DJP melihat ini orang harus punya NPWP dan dilakukan himbauan dan bisa diaktifkan secara langsung oleh DJP, untuk NIK sebagai NPWP," ujar Yoga.

Sehingga nantinya, wajib pajak yang diaktifkan secara langsung akan mendapatkan notifikasi. "Notifikasi bahwa NIK Anda sekarang adalah sebagai NPWP yang aktif sehingga harus melaksanakan kewajiban perpajakannya."

Kendati demikian, kata Yoga masyarakat tidak perlu khawatir karena tidak semua yang punya NIK harus menjadi wajib pajak atau membayar pajak. Karena, kewajiban perpajakan tergantung dari adanya kewajiban subjektif dan objektif.

"Objektif artinya punya penghasilan dan kita bahkan punya PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Tujuan kita adalah integrasi data membuat SID number," jelas Yoga.

Sebagai gambaran, PTKP sebesar Rp 4,5 juta per bulan atau Rp 54 juta per tahun. Artinya, yang dikenakan pajak adalah penghasilan di atas PTKP tersebut.

Selain itu, juga tidak perlu membayar pajak adalah para pedagang yang usahanya dijalankan sendiri atau UMKM orang pribadi. Contohnya, para pedagang warteg, warung kopi dan warmindo dengan syarat omset maksimal Rp 500 juta per tahun.(RZ/WK)

Peringatan Jokowi Nataru; Awas Gelombang 3 ! Kok Bisa Ada Apa ya?

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan seluruh kepala daerah untuk mengelola dan mengatur libur Natal dan tahun baru tahun ini.

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, libur Natal dan tahun baru menyebabkan peningkatan penyebaran Covid-19 yang tidak kecil. Potensi tersebut, bukan tidak mungkin kembali terjadi akhir tahun ini.

"Saya minta betul-betul agar dikelola, diatur, sehingga Natal dan tahun baru ini berjalan dengan tidak ada kerumunan," tegas Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para kepala daerah se-Indonesia, seperti dikutip Selasa (26/10/2021).

Berdasarkan hasil survei yang diterima Jokowi, ada 19,9 juta orang yang berniat mudik pada akhir tahun. Menurutnya, jumlah yang tidak sedikit tersebut harus diantisipasi oleh seluruh daerah.

"Inilah yang harus kita antisipasi, semua provinsi, semua kabupaten dan kota harus mengingatkan warganya agar Natal dan tahun baru ini lebih baik tidak bepergian ke mana-mana," jelas Jokowi.

Jokowi memandang, seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memiliki peranan yang sangat penting dalam menyosialisasikan hal tersebut. Terutama, untuk mengantisipasi kemungkinan gelombang ketiga yang tidak diharapkan.

"Kita harapkan Natal dan tahun baru bisa kita kelola dengan baik, karena hampir semua epidemiolog takut bahwa yang memicu gelombang ketiga nanti ada di Natal dan tahun baru," jelasnya

"Saya harapkan semuanya dirancang, direncanakan secara detail sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, menghargai norma-norma yang ada. Tetapi sekali lagi, tetap sesuai dengan protokol kesehatan dengan gas dan rem yang dinamis, selalu waspada, siap siaga, cepat bertindak, itu yang terus harus kita jaga," tegasnya.(RZ/WK)****

Presiden Saksikan Pengucapan Sumpah Jabatan Kepala PPATK.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------Presiden Joko Widodo menyaksikan pengucapan sumpah jabatan Ivan Yustiavandana sebagai Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Masa Jabatan Tahun 2021-2026. Pengucapan sumpah jabatan digelar pada Senin, 25 Oktober 2021, di Istana Negara, Jakarta.

Pengangkatan tersebut dilakukan berdasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 48/M Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan.

Ivan Yustiavandana menggantikan Kepala PPATK sebelumnya yang diisi oleh Dian Ediana Rae yang telah menjabat sejak Mei 2020 lalu. Sebelumnya, Ivan pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Pemberantasan PPATK.

Acara pengucapan sumpah jabatan Kepala PPATK yang digelar dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat tersebut diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk kemudian diikuti oleh sejumlah tamu undangan terbatas lainnya.

Hadir secara terbatas dalam acara pengucapan sumpah tersebut antara lain Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.(Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden/RZ/WK)***

Jokowi Sebut Penanganan Pandemi Makin Baik, Tapi Kemiskinan Harus Diselesaikan.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersyukur situasi pandemi di Indonesia semakin membaik. Tingkat penularan Covid-19 juga menunjukkan tanda-tanda melandai dan angka kematian berangsur menurun. 

"Kita patut bersyukur penanganan pandemi Covid di Indonesia semakin baik, kasus aktif semakin menurun, tingkat penularan juga menunjukkan tanda tanda melandai, angka kematian juga berangsur menurun," katanya saat pidato di acara HUT Golkar baru- baru ini.

Dia menambahkan, sejalan dengan membaiknya kesehatan, kondisi pekonomian juga mulai menggeliat ke arah positif. Ekonomi tumbuh, neraca perdagangan mengalami surplus, dan manufaktur juga semakin membaik.

Meski menunjukkan berbagai Indikator positif tersebut, kata Jokowi, banyak agenda-agenda strategis bangsa yang dituntaskan. Diantaranya mampu menyelesaikan kemiskinan ekstrem.

"Bagaimana kita mendorong bertumbuhnya lapangan-lapangan kerja baru, bagaimana kita mampu membuat umkm kita naik kelas, agar umkm kita semakin kuat dan tangguh pasca pandemi ini," ujarnya.

Kepala Negara mengatakan, pandemi Covid-19 telah mengajarkan banyak bahwa pentingnya respon cepat dan tepat aga bisa menjangkau, melindungi masyarakat di seluruh pelosok tanpa terkecuali.

"Pandemi juga sebuah ujian ketangguhan sistem dan kelembagaan di negara kita, baik kelembagaan pemerintahan, kelembagaan ekonomi maupun kelembagaan politik," ucapnya.

Jokowi menambahkan, pandemi ini menghadapkan dua krisis global dalam waktu bersamaan yaitu krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Serial krisis yang tidak ada presedennya dalam sejarah.

"Yang untuk mengatasinya di perlukan tindakan tindakan luar biasa, tindakan ekstraordinari. Dalam kondisi seperti ini lembaga eksekutif ditantang dan diuji, lembaga legislatif dan yudikatif juga diuji, semua diuji apakah bisa menghadapi situasi ini dengan baik," pungkasnya. (RZ/WK)****

Lembaga KAMPUD Dukung Kejari Way Kanan Tingkatkan Status Laporan ke Penyelidikan Terkait Dugaan Korupsi Dana JKN Oleh Dinkes.

INDENPERS MEDIA ISTANA. Bandar Lampung------------------------------- Lembaga Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) terus memberikan dukungannya kepada korps Adhyaksa, kali ini terkhusus kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Way Kanan terkait tindaklanjut sejumlah laporan dugaan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Dinas Kehatan (Dinkes) Way Kanan dalam menyalurkan dana untuk kegiatan pelayanan kesehatan melalui JKN tahun anggaran 2019. 

Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) KAMPUD, Seno Aji dalam keterangan persnya di Bandar Lampung pada Senin (25/10/2021). 

Dalam kesempatan ini, Seno Aji menguraikan bahwa Lembaga KAMPUD telah mendaftarkan secara resmi terkait laporan pengaduan kepada pihak Kejari Way Kanan dan kemudian ditembuskan juga kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, terkait dugaan KKN terhadap penggunaan dana untuk kegiatan pelayanan kesehatan melalui JKN. 

"Laporan telah kami sampaikan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Kejaksaan setempat, kemudian hasil dari monitoring diketahui bahwa terhadap laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh pihak kejaksaan melalui tim Kejari Way Kanan dengan memanggil sejumlah pihak terkait dan pengumpulan tambahan bukti dan data pendukung agar status laporan dapat ditingkatkan dari tahap klarifikasi menjadi penyelidikan", kata Seno Aji. 

Aktivis muda yang karib disapa Seno Aji ini juga menjelaskan atas upaya dan tindaklanjut Kejari Way Kanan terhadap laporan pengaduan DPW KAMPUD, dirinya sangat memberikan apresiasi dan dukungan. 

"Tentunya terhadap kinerja Kejari Way Kanan, Kami sangat mendukung, terlebih upaya dan tindaklanjut untuk meningkatkan status laporan dari tahap klarifikasi menjadi tahap penyelidikan, sungguh luar biasa, walaupun situasi ditengah pandemi Covid-19, tidak menyurutkan semangat insan Adhyaksa untuk mengusut tuntas dugaan Korupsi di Dinas Kesehahatan Way Kanan. Dimana laporan tersebut saat ini ditangani oleh bidang pidana khusus Kejari Way Kanan", tandas Ketua Umum KAMPUD. 

Selain itu, sosok yang dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan low profil ini, mengutarakan sejumlah persoalan dugaan KKN yang dilaporkan oleh Lembaga KAMPUD, yaitu terkait dugaan pelaksanaan dana JKN yang tidak sesuai ketentuan dan mengarah pada indikasi praktik KKN, yang direalisasikan untuk belanja premi asuransi kesehatan melalui modus yang dimasukan pada belanja dari pemanfaatan dana kapitasi dan dana non kapitasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang belanjanya disahkan dengan mekanisme penerbitan SP2B berdasarkan pengajuan SP3B dari Pengguna Anggaran.

“Indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperkuat dengan digunakannya dana pada kegiatan pelayanan kesehatan JKN untuk membayar premi kepada perusahaan asuransi tanpa berdasarkan mekanisme dan ketentuan kerjasama/kontrak pihak ketiga/penyedia jasa sehingga tidak sesuai peruntukan senilai Rp. 16.981.130.505, 80 yang seharusnya pembayaran premi kepada perusahaan asuransi masuk dalam ruang lingkup pelayanan”, ungkapnya tegas.

Dijelaskan juga oleh Ketua umum KAMPUD bahwa Pemkab Way Kanan telah menganggarkan Belanja Premi Asuransi Kesehatan senilai Rp.24.442.850.550,00 dengan realisasi senilai Rp.27.748.363.505,80 atau 113,52% diantaranya merupakan belanja premi asuransi kesehatan pada kegiatan pelayanan kesehatan melalui JKN dengan anggaran senilai Rp.13.443.647.500,00 dan realisasi senilai Rp.16.981.130.505,80 atau 126,41%.

"Belanja premi asuransi kesehatan pada kegiatan pelayanan kesehatan melalui JKN diketahui bahwa belanja ini merupakan dari pemanfaatan dana kapitasi dan dana non kapitasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang belanjanya disahkan dengan mekanisme penerbitan SP2B berdasarkan pengajuan SP3B dari pengguna Anggaran.

Hal tersebut tidak tepat dianggarkan pada belanja premi asuransi, karena belanja premi asuransi dipergunakan untuk membayar premi kepada perusahaan asuransi. Seharusnya belanja tersebut dianggarkan pada kegiatan pelayanan melalui JKN dengan rincian belanja bahan pakai habis, belanja bahan/material, belanja jasa pelayanan kesehatan dan belanja operasional pelayanan JKN pada masing-masing Puskesmas", tandas Ketua Umum KAMPUD.

Lanjut Seno Aji, "tindakan tersebut tidak sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan dan dukungan biaya operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah", tutup dia.

Sementara, hal senada disampaikan juga oleh Agung Triyono sebagai Sekertaris Umum KAMPUD meminta agar pihak Kejaksaan terus maraton menindaklanjuti laporan dugaan KKN tersebut. 

"Kami sangat mendukung kerja keras Kejari Way Kanan, yang terus bahu-membahu bersama rakyat mengusut tuntas dugaan Korupsi tersebut", tandas Dia. (Sn/Rz/WK)***

Kereta LRT Tabrakan di Cibubur. Kok Bisa Ada Apa Ya?

INDENPERS MEDIA ISTANA,  JAKARTA----------Keteta LRTLintas Rel Terpadu (LRT) Cibubur tabrakan di ruas Munjul Jakarta Timur, Senin, 25/10/2021 siang. Belum diketahui pasti kronologi kejadian tersebut.

Dalam video yang diunggap akun Instagram @jakinfo, tampak kerera LRT mengalami kerusakan setelah terlibat tabrak. Belum diketahui ada tidaknya korban dalam kejadian itu. Diketahui, jalutr LRT tersebut saat ini masih belum dioperasikan.

Kereta Lintas Rel Terpadu (LRT) Cibubur tabrakan di ruas Munjul Jakarta Timur, Senin, 25/10/2021 siang. Foto: Instagram @jakinfo,(RZ/WK)*****

Hari Santri, Ganjar dan ASN Pemprov Jateng Ngantor Pakai Sarung.

INDENPERS MEDIA ISTANA, SEMARANG ------ Ada yang menarik dengan penampilan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, pagi ini. Jika biasanya Ganjar ngantor pakai batik setiap Jumat, hari ini Ganjar tampil berbeda.

Berangkat dari rumah dinasnya sekitar pukul 08.30 WIB, Ganjar terlihat mengenakan baju koko putih, sarung batik dan peci hitam. Ia juga tak mengenakan sepatu, hanya sandal selop berwarna coklat yang dikenakannya.

Saat ditanya alasannya pakaian itu, Ganjar mengatakan bahwa itu wujud ngayubagyo peringatan Hari Santri. Yah, hari ini Jumat (22/10) memang diperingati sebagai Hari Santri.

"Kita hari ini merayakan Hari Santri, jadi kita ngantor pakai sarung," katanya ditemui sebelum berangkat ke kantornya.

Tidak hanya dirinya, Ganjar mengatakan telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mewajibkan seluruh ASN di lingkungan Pemprov Jateng ngantor menggunakan pakaian ala santri. SE itu dikeluarkan pada Kamis (21/10) bernomor 450/0014496 tentang Peringatan Hari Santri.

"Jadi insyaallah ASN di Pemprov Jateng semua menggunakan sarung dan pakaian santri. Untuk ASN yang beragama lain, boleh menyesuaikan dan tidak wajib," jelasnya.

Tidak hanya simbol semata, mengenakan pakaian ala santri pada peringatan Hari Santri lanjut Ganjar diharapkan bisa memberikan satu spirit nasionalisme. Tidak hanya bajunya saja yang santri, tapi semua orang bisa meneladani bagaimana perjuangan para ulama, para santri saat resolusi jihad dikumandangkan.

"Saat itu, siapapun diantara kita bisa berkontribusi pada keberlangsungan pembangunan bangsa dan negara. Maka tidak sedikit, pondok pesantren saat itu juga menjadi titik-titik perjuangan. Hari ini, kita teladani semangat para ulama dan para santri itu," terangnya.

Kepada para santri di seluruh Indonesia, Ganjar berharap semakin mengikuti perkembangan zaman. Santri diharapkan makin adaptif dan selalu memberikan inspirasi.

"Santri itu persis dengan siswa, tapi ilmu agamanya lebih dalam. Sehingga, kalau kita bicara kecerdasan spiritualnya sudah bagus, maka membangun kecerdasan intelektual dan emosionalnya tinggal menyesuaikan saja. Maka, santri ini memang sesuatu yang lengkap. Selamat Hari Santri," pungkasnya.

Selama seharian penuh, Ganjar akan menjalankan tugasnya dengan pakaian ala santri. Kegiatan dimulai dengan menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Jateng, memimpin RUPS Bank Jateng, meninjau pabrik kendaraan listrik dan kegiatan-kegiatan lainnya.(RZ/WK)*****

Mahfud; Pinjol Sebar Foto Porno Demi Tagih Utang Akan Dijerat UU ITE.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------Menko Polhukam Mahfud Md menyatakan pemerintah telah merumuskan sejumlah alternatif pasal untuk menjerat pelaku pinjaman online (pinjol) ilegal. Salah satunya penggunaan pasal di UU ITE untuk penyebaran foto porno oleh pinjol saat menagih utang.

Hal itu disampaikan Mahfud Md dalam jumpa pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (22/10/2021). Mahfud memastikan pemerintah akan menindaklanjuti semua dugaan tindak pidana pinjol ilegal.

"Kemudian secara pidana sudah ada beberapa alternatif seperti kita kemukakan kemarin, kemungkinan UU ITE. Di UU ITE itu bisa ada Pasal 27, Pasal 29, Pasal 32. Nah, yang Pasal 27 itu misalnya penyebaran foto-foto tidak senonoh, foto-foto porno yang disebar untuk mengancam orang agar malu dan itu banyak yang kasus gitu. Nanti semuanya akan ditindaklanjuti," kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan alasan-alasan penegakan hukum pinjol ilegal sudah ditentukan. Mahfud mempersilakan perdebatan mengenai hal itu dilakukan di proses hukum selanjutnya.

"Alasan-alasan hukum sudah kita rumuskan, sudah kita tetapkan, nanti biar perdebatannya dalam proses hukum karena tentu ada yang setuju ada yang tidak tapi pemerintah ingin hadir menyelamatkan rakyat dari tindakan pemerasan maupun pengancaman," ujar Mahfud.

Selain itu, Mahfud mengimbau kepada seluruh korban untuk melapor. Polisi dan LPSK disiapkan memberikan perlindungan.

"Kemudian para korban supaya berani melapor polisi akan memberikan perlindungan, pun kalau nanti perlindungan yang lebih spesifik bisa dilakukan LPSK, yang semuanya itu disediakan sebagai instrumen undang-undang," ujar Mahfud.(RZ/WK)****

Hari Santri Nasional, Jokowi Minta RI Jadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Indonesia menjadi pusat gravitasi ekonomi syariah dunia. Dia juga meminta Indonesia menjadi pemain utama dalam industri halal dunia.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam Peringatan Hari Santri Nasional dan Peluncuran Logo Baru Masyarakat Ekonomi Syariah, di Istana Negara, Jumat (22/10/2021). Acara ini juga dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia harus menjadi pemain utama dalam ekonomi syariah dan industri halal di dunia. Indonesia harus menjadi pusat gravitasi ekonomi syariah dunia," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, saat ini perkembangan ekonomi syariah Indonesia cukup besar. Bahkan, tahun 2020, ekonomi syariah Indonesia sudah berada di peringkat 4.

"Alhamdulillah perkembangan ekonomi syariah kita cukup besar, cukup besar. Berdasarkan data the state of global Islamic economy indicator report, sektor ekonomi syariah Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang berarti. Kita lihat dari tahun demi tahun, tahun 2018 ekonomi syariah Indonesia berada di peringkat 10 besar dunia. Ini di 2018," ungkapnya.

"Kemudian di tahun 2019 naik menjadi peringkat 15 dan tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Wapres di tahun 2020 ekonomi syariah Indonesia sudah berada di peringkat 4 dunia. Naik, naik, naik terus," sambung Jokowi.

Kendati pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia terus meningkat, Jokowi meminta agar tidak berpuas diri. Dia meminta jajarannya untuk terus mengembangkan ekonomi syariah Indonesia lebih pesat lagi.

"Namun kita tidak boleh berpuas diri perlu ada upaya yang sinergis antar pemangku kepentingan agar ekonomi syariah kita tumbuh lebih pesat lagi," kata dia.(RZ/WK)****

Istana Soal 2 Tahun Jokowi- Ma'ruf: Penanganan Pandemi Covid- 19 Diakui Dunia.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA,----------Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan selama dua tahun pemerintah Presiden Joko Widodo(Jokowi)-Wakil Presiden Ma'ruf Amin menciptakan kebijakan yang berkelanjutan. Pertama yaitu kebijakan penanganan pandemi difokuskan pada penyelamatan kesehatan dan daya tahan sosial ekonomi rakyat secara simultan sehingga penanganan pandemi pun diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia.

"Penanganan pandemi Covid-19 Indonesia diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia pada September 2021. Hal ini dilihat dari keberhasilan memutus mata rantai persebaran virus Corona, vaksinasi dan perekonomian," kata Fadjroel, baru- baru ini.

Dia juga menjelaskan terdapat tiga strategi penanganan pandemi Covid-19 yaitu kesehatan, perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi khususnya UMKM. Dia mengklaim tiga hal tersebut menunjukkan hasil positif yang diakui masyarakat dunia.

"Kebijakan pembangunan dalam narasi Indonesia Sentris tetap dilaksanakan antara lain pembangunan sumberdaya manusia (SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, dan transformasi ekonomi melalui ekonomi hijau dan hilirisasi industri," bebernya.

Selanjutnya ekonomi Indonesia pada Triwulan kedua 2021 mencapai pertumbuhan 7,07% setelah pada awal pandemi 2020 terkontraksi sampai -5,32%. Kemudian kata dia pada level sosial ekonomi mikro daya beli, geliat UMKM, dan ketahanan sosial masyarakat tetap terjaga.

Upaya Penanganan Pandemi

Dalam penanganan pandemi Fadjroel menjelaskan Jokowi telah melakukan berbagai upaya. Mulai dari membentuk Satgas Covid-19 dan Penyelamatan Ekonomi Nasional (PEN). Penangan kesehatan dalam masa pandemi dimulai dengan strategi pembentukan pelayanan kesehatan, yaitu membangun sistem RS rujukan pasien Covid-19 nasional, sistem 3T (test, tracing, treatment), penjaminan ketersediaan obat dan perlengkapan medis, serta edukasi masif protokol kesehatan.

Sosial Ekonomi dan Perlindungan TKI Saat Pandemi

Kemudian penangan sosial ekonomi diwujudkan dalam bentuk insentif keringanan pajak, bantuan modal UMKM, bantuan sosial dengan berbagai skema, dan kartu prakerja. Selain itu, kebijakan perlindungan terhadap WNI terdampak pandemi yang ada di luar negeri juga dijalankan secara simultan, seperti penjemputan WNI dari Tiongkok, Jepang, dan fasilitasi kepulangan TKI dari beberapa negara.

Tidak hanya itu upaya perlindungan dan keselamatan sosial ekonomi rakyat, Jokowi telah melakukan diplomasi internasional terkait pengadaan vaksin sejak pertengahan tahun 2020.

"Alhamdulillah, kerja keras ini menghasilkan pengadaan vaksin baik produk jadi dan bahan mentah sehingga Indonesia menjadi negara dengan vaksinasi tertinggi nomor 6 (enam) di dunia," bebernya.

Upaya pengembangan vaksin produk dalam negeri Vaksin Merah Putih oleh lembaga penelitian dan universitas-universitas terus didorong. Fadjroel pun berharap Indonesia mandiri dalam produksi vaksin Covid-19 pada tahun 2022.(RZ/WK)****