INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------Persetujuan untuk Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI akan diparipurnakan oleh DPR RI besok. Lantas, kapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik Andika Perkasa usai mendapat persetujuan DPR?
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan agenda pelantikan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI belum dijadwalkan. Sebab, saat ini proses tersebut masih dalam tahap administrasi.
"Belum ada jadwal. Kan masih proses administrasi," kata Heru, Minggu (7/11/2021).
Heru juga menanggapi informasi yang beredar bahwa pelantikan Andika Perkasa akan dilakukan pada hari Selasa atau Rabu pekan depan. Dia mengungkapkan, pada Rabu, 10 November, jadwal Jokowi sudah padat.
"Rabu 10 November, jadwal Bapak Presiden sudah padat," ungkapnya.
Heru mengungkapkan, pada hari Rabu pekan depan, Jokowi akan menerima kedatangan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob. Selain itu, Jokowi juga diagendakan menghadiri peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November.
"Bapak Presiden dijadwalkan untuk menghadiri peringatan 10 November di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kemudian, dilanjutkan pemberian tanda jasa di Istana Negara," kata Heru.
"Bapak Presiden selanjutnya akan menerima PM Malaysia di Istana Bogor," lanjutnya.
Sementara, pada hari Selasa 9 November, Jokowi memiliki agenda internal.
"Hari Selasa, Bapak Presiden sudah ada agenda internal," ungkap Heru.
Seperti diketahui, Komisi I DPR RI menyetujui Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI, menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto. Selanjutnya, keputusan Komisi I DPR ini akan dibawa ke rapat paripurna.
"Dengan demikian, Komisi I akan berproses. Surat ini (persetujuan Komisi I DPR) secara kelengkapan dokumentasi akan kami tanda tangani dari pimpinan mewakili anggota Komisi I yang terhormat untuk kemudian dibawakan di rapat paripurna terdekat," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Viada Hafid di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/11/2021).
Lantas, anggota Komisi I DPR dari PDIP menyarankan agar Meutya menyebut jadwal rapat paripurna terdekat, yakni Senin (8/11) lusa. Meutya enggan menyebut tanggal pasti lantaran Badan Musyawarah (Bamus) DPR belum menyuratinya, itu juga merupakan kewenangan pimpinan DPR.
"Terkait yang disampaikan Pak Effendi, dengar-dengarnya memang akan dilaksanakan hari Senin. Namun, sekali lagi, kami menyampaikan hanya yang terkait Komisi I," kata Meutya.
Persetujuan diberikan setelah Jenderal Andika Perkasa menjalani uji kepatutan dan kelayakan. Proses fit and proper test itu digelar terbuka-tertutup dan diakhiri dengan keterangan pers.(RZ/WK)****
No comments:
Post a Comment