Jokowi Pakai Traktor Tanam Padi di Trenggalek Jatim.

INDENPERS MEDIA ISTANA, TRENGGALEK--Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanam padi di Trenggalek, Jawa Timur. Jokowi kembali menggunakan mesin penanam atau transplanter seperti saat menanam jagung di Jeneponto, Sulawesi Selatan.

Dalam video yang disiarkan Sekretariat Presiden, Jokowi terlihat mengendarai mobil kecil. Ia bergerak mengelilingi petak sawah. Mesin di belakang mobil Jokowi menanam benih padi di sepanjang jalur yang dilalui.

Usai bercocok tanam, Jokowi mengatakan lahan sawah tersebut bisa memproduksi padi dua kali dalam setahun. Ia menyebut produktivitas lahan itu akan bertambah usai Bendungan Tuhu beroperasi hari ini.

"Dengan adanya nanti Bendungan Tugu, airnya sudah mengalir sampai ke sawah-sawah di sini, akan bisa panen padi tiga kali, palawija sekali sehingga produktivitas setiap hektare yang ada di Kabupaten Trenggalek ini bisa naik secara drastis," kata Jokowi di Trenggalek, disiarkan kanal Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (30/11).

Pada kesempatan itu, Jokowi juga menyempatkan diri berdialog dengan para petani. Ia menerima sejumlah keluhan dari para pelaku usaha pertanian.

Beberapa keluhan yang ditangkap Jokowi adalah ketersediaan pupuk dan alat produksi. Mantan Wali Kota Solo itu berjanji akan mengabulkan permintaan para petani secepatnya.

"Saya kira nanti akan kita bicarakan di Jakarta dan agar juga menteri pertanian menyelesaikan hal kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan ini secepat-cepatnya," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi pernah melakukan hal serupa pada kunjungan kerja ke Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Saat itu, ia menjajal traktor yang juga berfungsi menanam benih jagung.

Jokowi awalnya minta diajari oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Usai agak mahir, Jokowi berkeliling sawah sendirian menggunakan mobil yang dilengkapi mesin penanam benih di belakangnya.(RZ/WK)***

PNS Digantikan Robot, Men PAN-RB Beberkan Alasannya.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------Pemerintah berencana menggunakan teknologi digital atau robot artificial intelligence (AI) untuk meningkatkan layanan publik, sehingga jumlah PNS bisa digantikan teknologi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan, penerapan teknologi dilakukan untuk efektivitas kerja dan menghemat anggaran.

“Ujungnya efektivitas kerja, kolaborasi dan efisiensi anggaran dan fokus program kerja,” kata dia saat dihubungi, Selasa (30/11/2021).

Tjahjo menjelaskan, pemerintah saat ini sedang menyiapkan super apps sebagai bagian digitalisasi di pemerintahan.

“Sedang disusun konsep dan super apps (juga) Inovasi-inovasinya,” ujar dia.

Super Apps memungkinkan penggabungan berbagai aplikasi yang ada di pemerintahan. Super apps memungkinkan penyediaan beragam layanan dalam satu aplikasi.

“Ya benar (penggabungan aplikasi). Aplikasi yang cepat,” ucap Tjahjo.

Dia mengungkapkan, rekrutmen PNS nantinya tetap akan didasarkan pada kebutuhan. Namun dia memastikan, pemerintah akan memperbanyak super apps atau inovasi teknologi.

“Ke depan kebutuhan PNS sesuai kebutuhan dan memperbanyak super apps atau inovasi,” kata Tjahjo.

Penggunaan teknologi ini rencananya untuk menggantikan PNS yang sifatnya administratif, repetitif dan mempunyai operasional prosedur yang jelas. Adapun rencana mengganti sebagian PNS dengan teknologi atau robot AI sebelumnya disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

"Yang namanya eselon III dan IV sedang dikaji, dihitung untuk dipangkas. Mau diganti apa? Diganti yang sekarang sedang banyak dilakukan negara lain, juga baru memulai mereka. Diganti artificial intelligence, AI. Nanti dengan big data yang kita miliki, jaringan yang kita miliki memutuskan akan cepet sekali kalau kita pakai AI. Tidak bertele-tele, tidak muter-muter,” tutur Jokowi, beberapa waktu lalu.(RZ/WK)******

Beda Bendungan Tugu dan Gongseng yang Diresmikan Jokowi.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----Presiden Joko Widodo hari ini meresmikan dua bendungan di Jawa Timur. Dua bendungan tersebut yakni Bendungan Tugu di Trenggalek dan Bendungan Gongseng di Bojonegoro. Simak beda kedua bendungan ini!

Bendungan Tugu berada di Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu, Trenggalek, tepatnya di samping ruas jalan nasional Trenggalek-Ponorogo. Bendungan ini dibangun Kementerian PUPR sejak Januari 2014 dan menelan APBN sebesar Rp 1,69 triliun.

Tak hanya itu, Bendungan Tugu memiliki kapasitas 12 juta meter kubik dengan luas area genangan mencapai 41,8 hektare. Proyek strategis nasional ini diproyeksikan mampu mereduksi potensi banjir di Trenggalek dan sebagai sarana irigasi untuk 1.250 hektare lahan.

Sementara Bendungan Gongseng dibangun sejak 2013 dengan menelan biaya Rp 583 miliar. Bendungan ini memiliki daya tampung air hingga 22 juta meter kubik.

Tak hanya bisa mereduksi banjir, Jokowi menyebut Bendungan Gongseng bisa membantu mengairi lahan pertanian hingga 6.200 hektare.

Jokowi berharap adanya dua bendungan ini mampu mereduksi banjir hingga membantu meningkatkan kesejahteraan petani.

"Diharapkan dengan tambahan dua bendungan ini, aktivitas pertanian masyarakat semakin meningkat, petani semakin produktif dan bisa menanam dan panen sehingga kita harapkan pendapatannya meningkat," harap Jokowi.

Saat peresmian, Jokowi ditemani Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Trenggalek Nur Arifin, Bupati Bojonegoro Anna Muawanah hingga sejumlah perwakilan petani.(RZ/WK)

Diresmikan Jokowi, Pembangunan Bendungan Tugu Telah Biaya Rp 1, 69 T.

 MEDIA ISTANA, TRENGGALEK---Presiden Joko Widodo hari ini meresmikan Bendungan Tugu di Trenggalek, Jawa Timur. Bendungan Tugu ini dibangun dengan menelan biaya sebesar Rp 1,69 triliun.

Bendungan Tugu berada di Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu, Trenggalek, tepatnya di samping ruas jalan nasional Trenggalek-Ponorogo. Bendungan ini dibangun Kementerian PUPR sejak Januari 2014 lalu.

"Bendungan Tugu dibangun dengan biaya 1,69 triliun," kata Jokowi saat meresmikan Bendungan Tugu di Trenggalek, Selasa (30/11/2021).

Tak hanya itu, Jokowi menyebut Bendungan Tugu memiliki kapasitas 12 juta meter kubik dengan luas area genangan mencapai 41,8 hektare. Proyek strategis nasional itu diproyeksikan mampu mereduksi potensi banjir di Trenggalek serta sebagai sarana irigasi untuk 1.250 hektare lahan.

"Dengan kapasitas tampung 12 juta meter kubik dan memberikan manfaat irigasi seluas 1.250 hektare," tambah Jokowi.

Di kesempatan ini, Jokowi juga meresmikan Bendungan Gongseng Bojonegoro secara daring. Jokowi berharap dengan diresmikan dua bendungan ini bisa mencegah terjadinya banjir. Selain itu, adanya bendungan diharap mampu meningkatkan kesejahteraan petani.

"Diharapkan dengan tambahan dua bendungan ini, aktivitas pertanian masyarakat semakin meningkat, petani semakin produktif dan bisa menanam dan panen sehingga kita harapkan pendapatannya meningkat," harap Jokowi.

Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti. Di acara peresmian, Jokowi juga menggelar dialog dengan petani di sekitar bendungan.

Dalam kesempatan ini, Jokowi ditemani Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta hingga Pangdam V/Brawijaya. Lalu ada pula Bupati Trenggalek Nur Arifin dan Bupati Bojonegoro Anna Mua'wanah.

Sementara kunjungan kerja Jokowi di Trenggalek akan dilanjutkan dengan agenda acara pertanian di Desa Buluagung Kecamatan Karangan, Trenggalek. Rombongan Jokowi disambut Menteri Pertanian hingga Kadis Pertanian Kabupaten Trenggalek.

Jokowi diagendakan melakukan olah tanah dengan alat pertanian hingga menanam padi menggunakan mesin dan manual. Kemudian Jokowi melakukan dialog dengan Kelompok Tani.(RZ/WK)*****

Ini Alasan Pemerintah Tak Berlakukan Lockdown Hadapi Varian Omicron.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------Virus Covid-10 varian baru, Omicron atau disebut B 11529 yang diduga berasal dari Afrikan Selatan kini telah menyebar ke-13 negara. Untuk mencegah menyebarnya virus tersebut ke Indonesia maka pemerintah mulai melakukan pengetatan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang bepergian dari luar negeri.

Kenapa Indonesia tidak melakukan lockdown?

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membeberkan alasan pemerintah tidak menerapkan penutupan akses secara penuh keluar masuk orang dari dalam maupun luar negeri.

Menurut dia, lockdown tidak akan serta merta langsung menyelesaikan masalah.

"Kalau dari pengalaman kita, kami sepakat, kita sudah jauh lebih canggih daripada kejadian yang lalu. Kita mengawasi dengan cermat, saya kira sudah cukup bagus. Jadi kita mencari keseimbangan atau equiliberumnya," ucap Koordinator Penanganan PPKM wilayah Jawa-Bali, baru- baru ini.

"Karena pengalaman lockdown itu juga tidak menyelesaikan masalah. Kita lihat saja banyak negara melakukan lockdown malah dapat serangan (virus) lebih banyak. Kita yang banyak melakukan pendekatan seperti PPKM itu akan lebih baik," lanjut Luhut.

Luhut memastikan, hingga saat ini, virus varian terbaru tersebut belum menyebar ke Tanah Air. Disinyalir bahwa virus Omicron bisa menurunkan efikasi vaksinasi virus corona yang disuntikkan kepada seluruh masyarakat secara global.

"Sampai hari ini, belum (ada ditemukan virus varian Omicron) di Indonesia. Ini baru dugaan-dugaan, jadi belum ada berita pasti. Jadi kita harus memegang data-data. Jadi semua keputusan dibuat pemerintah itu berbasis data, bukan berbasis katanya," ujar Luhut.

Ada kemungkinan, pemerintah akan mengevaluasi kebijakan pencegahan virus varian baru ini tidak lagi tiap pekan. Bisa juga dievaluasi tiap dua hari.

"Jadi, langkah yang ini adalah langkah yang konservatif. Presiden (Joko Widodo) sudah memerintahkan tadi siang, supaya betul-betul dicermati keputusan yang akan dibuat ini adalah yang paling baik buat negeri kita," ujarnya.

Sebagai informasi, mulai Senin (29/11/2021) ini, Pemerintah memberlakukan karantina selama 14 hari bagi WNI yang sudah melakukan perjalanan dari 11 negara.

Adapun kesebelas negara tersebut meliputi Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia dan Hong Kong.

Sementara bagi warga negara asing (WNI) dari kesebelas negara tersebut dilarang masuk ke Indonesia.

Adapun WNA selain dari negara di atas yang datang ke Indonesia, wajib melakukan karantian selama 7 hari, dari sebelumnya hanya 3 hari.(RZ/WK)****

Luhut soal Heboh Varian Omicron: Rakyat Tidak Perlu Panik.

INDENPERS MEDIA ISTANA JAKARTA-----------Virus Covid-19 varian baru, Omicron, mulai merebak. Meski belum masuk ke Indonesia, pemerintah mulai melakukan langkah antisipasi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan pun berkomentar soal strain yang ditemukan di Afrika Selatan itu. Ia menjelaskan virus varian baru ini masih dipelajari oleh ahli sehingga dia mengimbau masyarakat supaya tidak takut berlebihan.

"Kita juga tidak perlu takut dan bereaksi berlebihan karena masih banyak yang kita tidak tahu mengenai omicron ini," katanya.

Sementara itu, agar Omricon tak masuk RI, pemerintah mengumumkan beberapa kebijakan penting. Mulai dari melarang masuk WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari di 10 negara dan satu wilayah yakni  Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambique, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia dan Hong Kong.

Lalu untuk WNI yang pulang ke Indonesia dan memiliki riwayat perjalanan dari negara-negara pada poin pertama, mereka akan dikarantina selama 14 hari.

Pemerintah juga akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI pelaku perjalanan dari luar negeri menjadi 7 hari dari sebelumnya 3 hari.

"Kebijakan karantina ini akan diberlakukan mulai 29 November 2021 pukul 00.00 WIB," kata Luhut.

Koordinator PPKM Jawa dan Bali ini menegaskan aturan akan dievaluasi berkala per dua minggu. Sehingga daftar asal WNA yang dilarang masuk ke RI bisa bertambah maupun berkurang.(RZ/WK)****

Jokowi: Materi, Substansi dan Aturan Cipta Kerja Tetap Berlaku.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------Presiden Joko Widodo menyatakan tidak ada satu pasal pun di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Jokowi, UU Cipta Kerja dan seluruh aturan turunannya masih berlaku. Dia menyebut MK memberi waktu dua tahun bagi pemerintah dan DPR untuk memperbaiki aturan tersebut.

"Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, maka seluruh materi dan substansi dalam UU Cipta Kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/11/2021)

Jokowi memastikan putusan MK soal UU Cipta Kerja tak berpengaruh pada proses investasi. Ia meminta para pelaku usaha dan investor untuk tidak khawatir.

Mantan Wali Kota Solo itu berkata seluruh investasi yang sudah berjalan atau sedang diproses tetap bisa dilanjutkan. Jokowi menyatakan pemerintah menjamin keamanan berinvestasi.

Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan pemerintah menghormati putusan MK. Ia memastikan pemerintah akan segera menjalankan putusan dari Mahkamah.

"Saya telah memerintahkan kepada para menko dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu secepat-cepatnya," ujarnya.

Erick Thohir Perintahkan Fasilitas Umum dan Sosial di BUMN Gratis

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian dari gugatan masyarakat terhadap UU Cipta Kerja. MK menyatakan undang-undang itu inkonstitusional jika tidak diperbaiki dalam kurun waktu dua tahun.

Dalam putusannya, MK juga menyatakan UU Cipta Kerja tetap berlaku selama proses perbaikan. Namun, poin lainnya dalam putusan menyebut segala kebijakan yang berdampak luas dari UU itu harus ditangguhkan.(RZ/WK)******

A

Resep Ini Memperbesar Payudara dalam 5 Hari! Baca Selengkapnya

BREAST TREATMENT PRODUCTS

Li

Terungkap, Ini Alasan Jokowi Ngebut Ganti PNS ke Robot. Kok Bisa Ada Apa Ya?

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------Baru- baru ini, ramai kabar pemerintah akan menerapkan teknologi di sistem administrasi negara dengan mengganti tenaga kerja alias Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan tenaga robot. Dengan begitu, rencana pemerintah untuk mengurangi jumlah PNS dalam beberapa tahun ke depan semakin dekat untuk terealisasi.

Hal ini juga sempat disinggung oleh Presiden RI, Joko Widodo, pada pembukaan Musrenbangnas RPJMN 2020-2024, pada Desember 2019 lalu. Jokowi mengatakan, pergantian tersebut dapat memudahkan untuk pengambilan keputusan dari tingkat daerah maupun nasional.

"Ini bukan barang yang sulit. Barang yang mudah dan memudahkan kita untuk memutuskan sebagai pimpinan di daerah maupun nasional," ujar Jokowi.

Robot tersebut kabarnya akan menggantikan eselon III dan eselon IV yang menghambat birokrasi. Penyederhanaan ini merupakan perintah Presiden Joko Widodo yang harus dilaksanakan cepat oleh para Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Kehadiran AI sejatinya memang dapat menggantikan beberapa tugas pelayanan publik yang sebelumnya dikerjakan oleh eselon III dan IV. Misalnya, terkait pengolahan data yang sebelumnya dilakukan secara manual sebenarnya dapat diformulasikan oleh sistem.

"Nanti dengan big data yang kita miliki, jaringan yang kita miliki, memutuskan akan cepat sekali kalau pakai AI. Tidak bertele-tele, tidak muter-muter," tegasnya.

Di sisi lain, meski ada pergantian pelaksanaan tugas dan fungsi eselon III dan IV dengan AI, namun hal ini tak serta merta membuat penghasilan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di posisi itu akan berkurang.

"Kami tidak ingin potong income, pendapatan dari ASN kita, yang dibutuhkan adalah kecepatan membuat kebijakan, memutuskan di lapangan, karena perubahan yg cepat, pemerintahan yang fleksibel itu dibutuhkan," tambah Jokowi.

Menurut Jokowi, perkembangan zaman yang cepat lah yang membuat pemerintah harus bisa mengikuti, termasuk soal penggunaan teknologi dan digitalisasi di bidang layanan publik.

"Kita butuh kecepatan dalam bekerja, dalam memutuskan, dalam bertindak di lapangan karena perubahan sekarang cepat," tutur Jokowi

Selain itu, Jokowi ingin pergantian ke AI dilakukan karena sejumlah negara sudah mulai melakukan hal tersebut. Indonesia, katanya, tentu tidak ingin ketinggalan untuk segera beradaptasi dengan perkembangan teknologi.(RZ/WK)***

Jokowi Dapat Tekanan saat KTT G 20, Apa Itu ?

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA,---------Pemerintah telah menyatakan melarang hasil tambang mentah untuk diekspor, seperti nikel. Namun Indonesia sempat mendapatkan tekanan dari negara lain terkait larangan ekspor ini.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan di KTT G20, Indonesia mendapat tekanan untuk harus mengirim sebanyak-banyaknya hasil tambang ke negara lain.

"Bapak Presiden tidak mau tanda tangan waktu di G20 mengenai supply chain. Kenapa? Salah satunya kita ditekan bahwa industri pertambangan kita harus dikirim sebanyak-banyaknya ke negara lain," kata Erick.

Padahal saat ini pemerintah berupaya untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam dan digunakan untuk mendongkrak perekonomian nasional.

"Jadi apa bedanya, waktu zaman dulu VOC datang ke sini mencari pala dan rempah. Hari ini juga sama sumber daya alam kita harus dibuka. Tentu kita tidak sepakat dan tidak mau sumber daya alam kita untuk bangsa lain," jelas Erick.

Dia menambahkan Indonesia bukanlah negara yang anti asing. Namun langkah ini dinilai wajar karena penggunaan sumber daya alam demi memajukan negara.

Erick mengungkapkan saat ini sudah waktunya Indonesia menjadi sentra pertumbuhan ekonomi dunia. "Ekonomi dunia jadi bagian pertumbuhan kita, bukan di balik, kita hanya dijadikan sapi perah saja," jelas dia.

Dia juga memaparkan kebijakan Presiden Joko Widodo terkait pelarangan ekspor nikel adalah langkah yang tepat. Apalagi dengan kebijakan pemrosesan hasil tambang misalnya sampai menjadi baterai listrik.

Hal tersebut akan menciptakan turunan berupa kawasan industri hijau di Batam dan tempat lain untuk penciptaan lapangan kerja. "Karena kalau cuma tambang (yang dikirim) berapa banyak sih pekerjaannya. Begitu diturunkan harus dibuat di sini-di situ yang menjadi keberpihakan dengan investasi," tambah dia.(RZ/WK)****

Jadi Tuan Rumah Presidensi G 20. Ini Ambisi Indonesia.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------

Sejak awal pandemi Indonesia secara aktif menyerukan nilai-nilai solidaritas, inklusivitas hingga kemitraan, yang mana nilai-nilai ini akan menjadi kunci presidensi G20 Indonesia yang akan dimulai 1 Desember 2021 mendatang.

Dalam seminar yang bertajuk 'Sosialisasi Presidensi G20 Indonesia: Unlocking G20 Opportunity' yang diselenggarakan di Museum KAA, Bandung, Tika Wihansari selaku Sekretaris Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu mengatakan Indonesia akan memanfaatkan presidensi G20 untuk mendapatkan perhatian terhadap kepentingan negara berkembang dan kelompok rentan.

Negara itu meliputi di Asia, Afrika, Amerika Latin, hingga negara-negara di kepulauan kecil. Kelompok inilah yang selama ini dinilai sangat terpuruk akibat pandemic global covid-19 baik dari aspek Kesehatan maupun ekonomi.

"pandemic masih membayangi dan terdapat gap dalam distribusi vaksin hingga 3% penduduk di low income countries yang mendapatkan akses vaksin, sementara dari aspek pertumbuhan ekonomi global akan positif di 2022, namun dikhawatirkan tidak merata dan dinilai rentan terhadap situasi pandemic serta disrupsi rantai pasok global" ungkap Sekretaris Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu Tika Wihansari.

Sementara itu, Staf Ahli Menlu RI Bidang Hubungan Antarlembaga Muhsin Syihab mengatakan Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia yang dipilih menjadi anggota G-20, oleh karena itu sebagai tuan rumah G-20 nanti Indonesia berambisi untuk tidak hanya menyuarakan kepentingan nasional, namun juga kepenting negara berkembang.

"Sebagai representasi negara berkembang dalam membangun sistem perekonomian global yang adil, terbuka dan berkelanjutan" kata Muhsin Syihab.(RZ/WK)***

Stafsus Erick Thoir; Ahok Komisaris Jangan Merasa Direktur. Ada Apa Ya?

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulinggabuka suara terkait pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait banyaknya kontrak-kontrak yang dimiliki oleh BUMN justru menguntungkan pihak lain.

Menurut Arya, hal tersebut sudah sejak lama di bahas oleh Menteri BUMN, Eric Thohir. Arya menilai Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina belum memahami tentang 5 transformasi yang ada di BUMN.

"Beliau (Ahok) harusnya lihat juga bahwa omongan itu sudah diomongkan lama oleh pak Eric Thohir. Mulai dari jangan sampai proyek-proyek jadi bahan korupsi, bahwa BUMN perusahaan milik negara," ucap Arya.

"Kalaupun ada kerjasama dengan BUMN itu harus ada win-win solution, tidak boleh ada yang dirugikan. Semua itu sudah dibicarakan pak Eric Thohir jauh-jauh hari itu," tambahnya.

Lebih lanjut, Arya mengatakan bahwa sebagai Komisaris Utama Pertamina Ahok lebih memahami dan belajar terkait yang dilakukan BUMN.

Arya juga berpesan kepada Ahok agar setiap masalah sebaiknya dibahas dengan dewan komisaris lainnya. Jangan sampai Ahok melewati batasannya yakni Komisaris tapi bertindak seperti Direktur.

"Dan beliau sebagai Komisaris Utama harusnya membicarakan itu juga sebagai dengan dewan komisaris. Jangan sampai Pak Ahok ini di Pertamina jadi Komisaris merasa Direktur gitu. Komut merasa Direktur jangan. Harus tahu batasan-batasannya," papar Arya.(RZ/WK)*****

Jawaban Pertamina Usai " Disentil" Erick Thoir soal Toilet SPBU Bayar.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------PT Pertamina (Persero) angkat suara usai 'disentil' Menteri BUMN Erick Thohir karena toilet di SPBU perusahaan masih bayar. 

Corporate Secretary Subholding Commercial And Trading Pertamina Irto Ginting pihaknya akan menggratiskan toilet di SPBU perusahaan. Agar itu bisa terealisasi, pihaknya akan mengingatkan pemilik SPBU untuk meningkatkan layanan ke masyarakat, termasuk memastikan akses gratis toilet serta memperhatikan kebersihan dan kenyamanannya.

Ia memastikan bahwa toilet merupakan bentuk layanan yang ada di SPBU Pertamina.

"Toilet merupakan salah satu bentuk layanan yang ada di SPBU. Kami sosialisasikan kembali ke para pemilik SPBU untuk meningkatkan layanan ke masyarakat, tidak hanya layanan BBM, namun juga termasuk memastikan ketersediaan toilet secara gratis dan memperhatikan kebersihan dan kenyamanannya," jelas dia, Selasa (23/11).

Sebelumnya, Erick mengunggah sebuah video yang menunjukkan adanya pungutan di sebuah toilet di SPBU Pertamina di akun Instagramnya (22/11). Dalam video itu, Erick tampak berbincang dengan penjaga toilet di SPBU tersebut.

Sang penjaga mengatakan bahwa untuk buang air kecil di SPBU itu, masyarakat harus membayar Rp2.000 dan Rp4.000 untuk mandi.

"Kalau yang mau pakai bayar Rp2.000 kalau kencing dan mandi Rp4.000. Kenapa enggak gratis ini? Kan ini fasilitas umum," kata Erick kepada penjaga toilet di SPBU tersebut.

Penjaga toilet yang ditanya Erick mengatakan tak tahu soal alasan pengenaan pungutan itu. Ia mengaku hanya ditugaskan oleh pengelola SPBU.

Atas temuan itu, Erick pun meminta direksi Pertamina untuk menggratiskan toilet di seluruh jaringan SPBU Pertamina.

"Kepada direksi Pertamina saya mengharapkan fasilitas umum seperti ini harusnya gratis. Karena kan sudah dapat dari jualan bensin. Sudah gitu, ada juga toko kelontong. Jadi, masyarakat mestinya mendapatkan fasilitas tambahan," kata Erick.

Erick juga menyebut peraturan ini semestinya berlaku pada seluruh SPBU Pertamina, termasuk yang dikelola swasta.

"Saya minta direksi Pertamina harus perbaiki. Dan saya minta nanti seluruh kerja sama dengan pom bensin swasta yang di bawah Pertamina toiletnya enggak boleh bayar harus gratis," tutur Erick.(RZ/WK)***

Cara Menghilangkan Papiloma secara Alamiah (3 Hari)!

BACTENORMIN

Jangan Baca Ini ji

Warga RI Mari Merapat ! Ada Kabar Baik Dari Presiden Jokowi.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----Presiden Joko Widodo (Jokowi) membawa kabar baik atas kondisi pengendalian covid-19 di tanah air. Kini kasus positif harian covid cenderung melandai.

Jokowi mengingat kembali, periode Juli-Agustus memang sangat berat. Di mana akibat ganasnya varian delta, kasus covid-19 mencapai level 50 ribuan per hari dan tingkat sekitar 2000 orang meninggal setiap harinya.

"Kemaren kasus harian sudah berada di angka 500, 400 dan 300 dalam beberapa waktu terakhir," ujarnya dalam webinar yang dihadiri para CEO ternama tanah air, Kamis (16/11/2021)

Penurunan kasus tersebut tidak lepas dari peran serta masyarakat umum. Baik menjaga diri sendiri agar tidak terinfeksi maupun membantu orang lain yang sudah terinfeksi.

"Kuncinya memang gotong royong kerja bersama-sama solidaritas antar seluruh elemen bangsa dan itu sudah kita tunjukkan di Juli Agustus September dan kita bisa melakukan itu," jelasnya

Jokowi tidak ingin kondisi itu terulang. Landainya kasus covid diharapkan bisa terus berlangsung sampai terciptanya kekebalan komunal dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sementara itu masyarakat diharapkan berhati-hati dan tidak mengabaikan protokol kesehatan.

"Tapi hati-hati, perkembangan covid di negara lain. Coba lihat AS, Inggris, India dan indonesia kita di sebelah mana dan itu yang patut kita syukuri," pungkasnya.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengumumkan ada tambahan 186 kasus baru Covid-19 dalam kurun waktu Minggu (21/11/2021) pukul 12.00 WIB hingga Senin (22/11/2021) pukul 12.00 WIB. Dengan demikian, total kasus Covid-19 di RI mencapai 4.253.598.

Sementara itu, ada tambahan 342 pasien sembuh akibat Covid-19 sehingga totalnya menjadi 4.101.889.

Sedangkan pasien meninggal akibat Covid-19 bertambah lima orang. Dengan demikian, total pasien yang meninggal akibat Covid-19 mencapai 143.744.

Secara kumulatif, kasus aktif Covid-19 di tanah air turun 161 menjadi 7.965.(RZ/WK)****

BIN Tepis Kecolongan soal Farid Okbah Pernah Bertemu Jokowi di Istana.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA -----Badan Intelijen Negara (BIN) menegaskan pihaknya tidak kecolongan terkait penangkapan tersangka dugaan terorisme Ustaz Farid Okbah, Ahmad Zain An Najah, dan Anung Al Hamat. Tepisan BIN ini merespons klaim pengacara Farid dkk yang menyebut BIN kecolongan karena pernah membiarkan Farid ke Istana Negara menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pada dasarnya tidak ada pihak yang kecolongan terkait pengungkapan jaringan kelompok teroris Farid Okbah cs ini," ujar Deputi VII BIN Wawan Hari PurwantoS, Selasa (23/11/2021).

Wawan menjelaskan BIN selalu mengamati pergerakan kelompok teroris untuk melakukan deteksi dini. BIN bekerja sama dengan Densus 88 Antiteror Polri hingga PPATK dalam melakukan pencegahan.

"BIN terus melakukan pengamatan terhadap jaringan kelompok teroris dalam rangka deteksi dini. Pengamatan dilakukan secara berkelanjutan melalui proses waktu yang panjang. Langkah tersebut dilakukan dengan bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait, seperti TNI/Polri, BNPT, Densus 88, PPATK menyangkut pendanaan terorisme, dan lain-lain," tuturnya.

"Kerja sama ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara komprehensif sebagai upaya deteksi dini dan cegah dini," sambung Wawan.

Lebih lanjut Wawan mengatakan Farid belum ditangkap saat bertemu Jokowi kala itu sehingga asas praduga tak bersalah terus dipegang. Saat itu Farid Okbah dkk masih menjadi orang bebas.

"Sebelum ditangkap dalam sebuah proses hukum, seseorang masih menjadi orang yang bebas, termasuk bertemu dengan siapa pun atau menghadiri acara apa pun. Kita tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah," paparnya.

Sementara itu, kata Wawan, laporan intelijen bukan pro justisia atau demi hukum. Dia menekankan penangkapan Farid dkk oleh Densus sudah berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

"Dalam kaitan ini, aparat keamanan terus bekerja dengan melengkapi bukti-bukti. Laporan intelijen bukan pro justisia. Penangkapan terduga teroris dilakukan oleh Densus 88 setelah ada bukti permulaan yang cukup, diperkuat dengan keterangan saksi maupun keterangan ahli sehingga akurat," imbuh Wawan.

Sebelumnya, penasihat hukum Ustaz Farid Okbah, Ismar Syafruddin, mengungkit momen kliennya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Presiden. Dia lalu menyinggung BIN.

"Saya lihat jelas (Farid) disangkakan melakukan teroris apa, menggetarkan, menakutkan, melakukan, coba itu menakutkan banget pasalnya. Tapi beliau diterima oleh Presiden," ujar kuasa hukum Farid Okbah dkk, Ismar Syafruddin, saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (18/11).

Ismar mengatakan Farid Okbah, saat bertemu Jokowi, memberi sejumlah masukan dan nasihat. Menurutnya, Jokowi menghargai pesan dari kliennya.

"Bahkan beliau memberikan masukan-nasihat yang luar biasa kepada Presiden. Ada lima hal yang beliau sampaikan di sana. Dan saat itu sangat menghargai gitu," tuturnya.

Ismar mengaku heran jika kliennya ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana terorisme. Dia lalu menyinggung peran Badan Intelijen Negara (BIN).

"Nah, ini kok tiba-tiba. Kalau hal ini beliau terbukti sebagai salah seorang pelaku teroris. coba di mana muka teman-teman BIN? Berarti kecolongan, membiarkan seorang teroris masuk Istana loh. Sangat berbahaya ini, sangat kontradiktif ini," imbuh Ismar.(RZ/WK)***

Santri di Bogor Deklarasi Dukung Ganjar- Puan Maju Pilpres 2024.

INDENPERS MEDIA ISTANA, BOGOR------------Muncul dukungan kepada Ganjar Pranowo-Puan Maharani untuk maju di Pilpres 2024 dari kalangan santri di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Deklarasi dukungan pun dilakukan di Pesantren Syalafiah Hidayatullah yang dihadiri oleh Ketua DPP Front Ganjar-Puan Timur Kiemas, pada Minggu (21/11/2021).

"Kami pengurus Front Ganjar-Puan dan santri Bogor dengan ini mendukung DPP Front Ganjar-Puang untuk mengusung dan mencalonkan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024," ujar Panglima Front Ganjar-Puan Ustaz Taslim Hidayatullah , Senin (22/11/2021).

Ucapan dari Taslim tersebut kemudian diucapkan oleh sejumlah orang yang hadir dalam deklarasi tersebut. Seperti diketahui, Ganjar dan Puan merupakan kader dari PDI Perjuangan yang masing-masing menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dan Ketua DPR RI.

Usai deklarasi, Taslim mengatakan saat ini pihaknya tengah mengenalkan sosok Ganjar dan Puan kepada umat Islam yang berada di Jawa Barat. Deklarasi ini pun, diklaim berangkat dari keinginan masyarakat.

"Kita lakukan (deklarasi) memang ini permintaan dari masyarakat sendiri, bahwa mereka tahu figur Ganjar dan Puan Maharani yang Insya Allah mewakili masyarakat bahwa dengan sifat kesantrian Ganjar dan nasionalitas Ganjar, Insya Allah akan diterima masyarakat itu sendiri," kata Taslim.

Sementara itu, Timur Kiemas mengatakan bahwa deklarasi ini akan dilakukan secara terus menerus dari berbagai elemen masyarakat di Jabar. "Itu tugas panglima kita nanti di seluruh Jabar bersama pak Kiai, beliau yang nantinya mengomandoi di Jabar, kita DPP nasional. Hanya menerima dari Jabar, Jateng nanti habis deklarasi," ujarnya.

Timur mengatakan, deklarasi ini akan terus dilakukan hingga ada rekomendasi dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kepada Ganjar dan Puan. "Agar wadah ini tidak ada orang yang mengaku dan menggoreng-goreng tentang kita, hanya mengawal Front Ganjar-Puan ini," ujar Timur.(RZ/WK)***

Ketua DPRD Kabupaten Jepara Gelar Event Kejuaraan Forki Dalam Beberapa Kategori Kelas.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JEPARA ------------Federal Organisasi Karate - Do Indonesia (FORKI) gelar Even Kejuaraan Karate dengan memperebutkan Piala Ketua DPRD  Kabupaten Jepara  selama 2 hari dengan

pelaksanaan jadwal pelaksanaan  pada hari Sabtu dan Minggu 20 - 21 November 2021 yang bertempat  di Gedung Wanita, Jl Hos Cokroaminoto,Demaan VII, baru- baru ini.

Even Kejuaran FORKI dengan memperebutkan piala ketua DPR  Kabupaten Jepara ini dengan mengambil Tema "Satukan Tekad Raih Prestasi Menuju Jepara Emas " agar para atlit perpacu motivasinya demi Bumi Kartini yang tercinta.

Haizul Ma'ari,SH selaku Ketua DPRD Jepara sekaligus Ketua Umun FORKI dalam sambutannya berharap,dengan diadakannya kejuaraan karate di Kabupaten Jepara ini mampu memberikan motivasi kepada generasi sejak usia dini dan memacu kreatifitas anak - anak bangsa yang berkarakter sebagai kenshi karate-do yang sejati.

Dengan adanya kejuaraan FORKI tersebut berarti telah ikut berkontribusi sumbangsih dalam memajukan dan mengembangkan  Karate di Indonesia. 

"Gus Haiz sapaan akrabnya juga menyampaikan bahwa dirinya ingin lebih dekat dengan masyarakat sebab tidak menutup kemungkinan calon pemimpin - pemimpin bangsa akan hadir dari karateka - karateka handal yang berkompetisi diajang kejuaran yang akan kami selenggarakan," tuturnya.

Haizul Ma'arif, SH menambahkan,bahwatujuan diadakannya kejurkab Karate Piala Ketua DPRD Jepara adalah untuk pembinaan karateka di Kabupaten Jepara sehingga membentuk karateka yang berprestasi, sebagai ajang kompetisi karate di Kabupaten Jepara untuk pendataan data base FORKI Jepara,disamping itu juga sebagai ajang seleksi pembentukan tim FORKI Kabupaten Jepara untuk mengikuti Pra Kualifikikasi Pekan Olah Raga Propinsi 2022

Kejuaraan Karate ini memperebutkan kategori Kelas yang meliputi: Perorangan putra/putri,dan kelas reregu putra/putri.

Adapun sasaran kejuaraan Kejurkab Piala Ketua DPRD Jepara ini adalah Ranting, Dojo, Clup dan Sekolah se Jepara,yang 

masing masing peserta telah mendapat rekomendasi hanya boleh mewakili 1 kontingen saja sementara jumlah setiap kelas tidak dibatasi.

Atlet atau peserta Kejurkab ada batasan usia, dimulai dari kelas Pra Usia Dini dengan usia 6-7 tahun, kelas Usia Dini dengan usia 8-9 tahun, kelas Pra Memula dibatasi dengan usia 10-11 tahun, kelas Pemula dengan batasan usia 12-13 tahun, kelas Kadet dengab batasan usia 14-15 tahun, kelas Yunior dengan batasan usia 16-17 tahun dan kelas Senior dibatasi dengan usia 18 tahun.

Kejuaraan Karate Kabupaten Jepara ini menggunankan system gugur dan hanya Terdapat Juara 1,2,3 dan 3 bersama.

Gus Haiz mengharapkan partisipasi para pelatih di Kabupaten Jepara untuk mengirimkan atlet atletnya agar ikut berperan dalam Kejurkab Jepara demi memajukan prestasi karate se Jawa Tengah di masa mendatang.( Tiwo/Rz/WK)****

Jokowi Bentuk Jabatan Wakil Menteri, Kali Ini Untuk ESDM.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 97/2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam aturan yang diteken Jokowi pada 25 Oktober 2021 lalu itu, Jokowi mengatur secara spesifik mengenai posisi Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Dalam memimpin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden," tulis Pasal 2 aturan tersebut, seperti dikutip Senin (22/11/2021).

Nantinya, wakil menteri akan diangkat dan diberhentikan oleh presiden, dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri.

Wakil menteri mempunyai tugas untuk membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, yang meliputi perumusan atau pelaksanaan kebijakan kementerian.

Selain itu, membantu menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan kementerian.

Dalam Perpres 97/2021, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan dipimpin oleh menteri dan dapat dibantu oleh wakil kepala yang nantinya adalah Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Selama menjabat sebagai kepala pemerintahan, Jokowi sempat menunjuk Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada 2016 lalu.

Sebagai informasi, ini bukan kali pertama Jokowi membentuk aturan jabatan untuk posisi wakil menteri. Sebelumnya, Jokowi telah menerbitkan aturan wakil menteri untuk sejumlah kementerian lainnya seperti Kementerian PPN/Bappenas, hingga Mendikbudristek.(RZ/WK)****

.Kombes Pol Irwan Anwar Beri Penghargaan Kepada Warga Masyarakat Yang Berkontribusi Selama Masa Pandemi CoVID 19 di Kota Semarang

INDENPERS MEDIA ISTANA, SEMARANG-------Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar, S.I.K., S.H, M.Hum memberikan penghargaan kepada 17 Warga Masyarakat yang berkontribusi dalam membantu tugas-tugas Polri selama musim Pandemi Covid 19. Penyerahan penghargaan di loby Polrestabes Semarang Jalan Dr. Sutomo No. 19 Baru Sari Kota Semarang, Senin, (22/11/2021) pagi.

Dalam acara penyerahan penghargaan, Kapolrestabes Semarang bersama Wakapolrestabes dan jajaranya disaksikan oleh insan pers cetak maupun elektronik serta masyarakat penerima penghargaan dan undangan berjalan sangat meriah dan terharu karena tidak menyangka bahwa niat ihlasnya mendapat apresiasi dari Pemerintah yaitu Kepolisian Negara RI ucap "Giri Purdyanto dari anggota BANKOM Kel. Pedurungan.

Ke 17 Masyarakat penerima penghargaan dari Polrestabes Semarang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dr. Drs .H. Hono Sejati, S.H., M.Hum., (Rektor UNDARIS), atas dedikasinya telah bermitra dengan Polrestabes Semarang untuk menyelenggarakan Perkuliahan S1 dan S2 Kelas Polrestabes Semarang 

2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H., (Dekan Fakultas Hukum UNDARIS) atas dedikasinya telah bermitra dengan Polrestabes Semarang untuk menyelenggarakan Perkuliahan S1 dan S2 Kelas Polrestabes Semarang.

3. Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H.,M.Hum., (Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum) atas dedikasinya bermitra dengan Polrestabes Semarang dengan menyelenggarakan Perkuliahan S1 dan S2 Kelas Polrestabes Semarang 

4. Ir. Mahmud Nurwindu Pekerjaan Komiaris Independen PT. Pupuk Kujang Cikampek atas dedikasinya membantu penggerak vaksinasi masal di wilayah Kecamatan Mijen dan Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. 

5. Roby Maulana Putra, S.E., atas dedikasinya  ikut membangun terbentuknya relawan di Kelurahan Gajahmungkur, bersama memerangi Covid-19, ikut menangani bencana alam di wilayah Kelurahan Gajahmungkur Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang 

6. Lely Nurani, atas dedikasinya menjadi anggota Sibat (Siaga Bencana Berbasis Masyarakat), anggota KSB (Kelurahan Siaga Bencana) aktif relawan di Kelurahan Bendan Duwur, bersama memerangi Covid-19. 

7. Gunando Gultom, Telah mendukung Polrestabes Semarang mengembangkan inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan aplikasi Libas. 

8.  Mahardika Nugraha, S.KOM., Telah mendukung Polrestabes Semarang mengembangkan inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan aplikasi Libas. 

9. Ir. ARI WIBOWO, Telah berperan aktif menjadi ketua team relawan Covid-19 di Kelurahan Candi Kota Semarang. 

10. Giri Purdyanto, S.E., Telah menjadi koordinator Bantuan komunikasi (Bankom) di Kelurahan Pedurungan lor Kecamatan Pedurungan.

11. H. Sutrisno, Telah memberikan Hibah berupa bangunan aula Bhabinkamtibmas beserta perlengkapan meubelnya. 

12. Kyai Masduki Said, Da'i Kamtibmas aktif dan berpartisipasi dalam penangannan Covid-19 di wilayah hukum Polsek Genuk, Polrestabes Semarang. 

13. Adi Pradana (Manager  UTC Semarang), Telah mendukung pelaksanaan vaksin masal di Gedung UTC Kota Semarang.

14. Fitri Maryuani, Menjadi koordinator petugas pemulasaran jenazah Covid-19 yang meninggal karena Covid-19.

15. Timotius Tanutama, Telah menjadi penggerak vaksin masal di Holy Stadium Semarang.

16. Tina Astari M.Th., Telah menjadi penggerak vaksin masal di Holy Stadium Semarang.

17. Peliput Hebat Semarang, Telah meliput kinerja Polri khususnya Polrestabes Semarang dengan hebat.

Kapolrestabes Semarang mengungkapkan bahwa pemberian penghargaan tersebut adalah salah satu wujud perhatian dan kepedulian Polrestabes Semarang kepada Warga masyarakat yang mempunyai dedikasi tinggi dalam membantu tugas Polri khususnya di wilayah Hukum Polrestabes Semarang.

"Alhamdulilah kami ucapkan terimakasih kepada mereka, dan kepada seluruh masyarakat khususnya Kota Semarang, Kami Polrestabes Semarang sangat terasa terbantu, dan Kami bukan apa apa tanpa peran serta dari seluruh elemen masyarakat," kata Kapolrestabes.(Humas Polrestabes Semarang/RZ/WK,)****

KAMPUD Gelar Training Of Trainers Pengurus.

INDENPERS MEDIA,  ISTANA, Bandar Lampung---------------- Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) menggelar acara Training of trainer yang dipusatkan di Hotel Grand Anugrah Bandar Lampung, baru- baru ini.

Acara tersebut mengundang unsur Forum Koordinasi pimpinan daerah (FORKOPIMDA) Provinsi Lampung, diantaranya hadir dan memberikan sambutan dalam Training Of Trainers KAMPUD, Gubernur Provinsi Lampung yang diwakili oleh Bakesbangpol, Rahmad Hariyadi, S.Sos, M.Si sebagai Kepala Bidang (Kabid) Ketansos,  Kapolda Lampung yang diwakili oleh Gadik Madya SPN AKBP. Dr Rinaldi Eka S, SH, MH, Danrem 043/Garuda Hitam yang diwakili oleh Pasi Kamsos Kapten Inf Puryanto, dan Kejaksaan Tinggi Lampung. 

Agenda yang mengusung tema, "Pelatihan dan pembinaan tingkatkan profesionalitas Keterampilan dan kemampuan generasi Bangsa Indonesia" menyasar peserta khusus untuk pengurus KAMPUD baik pengurus Dewan Pimpinan Wilayah/Pusat, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten/Kota diantaranya OKU Timur, Simalungun, Padang,  Lampung Timur, Lampung Selatan, Way Kanan, Bandar Lampung, Pesawaran, dan para sahabat KAMPUD dari sejumlah perguruan Tinggi ternama di Lampung. 

Dalam laporannya, Ketua Pelaksana Kegiatan Training Of Trainers KAMPUD, Agung Triyono mengutarakan bahwa tujuan dan manfaat diadakannya acara ini adalah untuk meningkatkan kemampuan, kompetensi dan  Profesionalitas insan KAMPUD dalam menggerakkan roda organisasi, selain itu mencetak generasi bangsa agar memiliki mental yang unggul. 

"Diharapkan kepada para peserta, setelah mengikuti pelatihan dan pembekalan bertajuk Training of trainers ini dapat menambah dedikasi dan wawasan berfikir insan KAMPUD, sehingga dapat menjadi bekal dalam mewujudkan pengabdiannya untuk Masyarakat, Bangsa dan Negara", kata Agung Triyono. 

Sementara, Ketua Umum KAMPUD, Seno Aji dalam sambutannya menyampaikan sebagai Lembaga Non Pemerintah yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945 menjadi landasan hukum dalam melaksanakan kegiatannya.

"KAMPUD sebagai organisasi yang independen dan terbuka untuk warga Negara Indonesia tanpa membedakan latar belakang sosial, agama, suku, ras, golongan dan Gender dengan semangat progresif revolusioner, maka dalam mensukseskan program yang disusun KAMPUD, usaha yang dilakukan yaitu membangun networking dengan Pemerintah, pengorganisasian masyarakat, menggalang opini publik, melakukan press Publik, membangun network antar lembaga, pendampingan Masyarakat, training-training, seminar, lokakarya, penyuluhan, sosialisasi, kaderisasi profesional, hearing, bantuan hukum dan konseling, dengan beragam kegiatan KAMPUD tersebut maka meningkatkan SDM yang kompeten sangat dibutuhkan, salahsatunya melalui acara Training Of Trainers", kata Seno Aji.

Diketahui, pada acara training of trainer tersebut, hadir sejumlah pemateri diantaranya, Alfian Suni, SH, MH, yang merupakan advocat, dengan materi Advokasi dan pendampingan Masyarakat, Rossy Febriani Daud, S.I.Kom, M.I.Kom yang merupakan akadmeisi dosen ilmu komunikasi di Universitas Muhammadiyah Kotabumi sebagai materi Komunikasi dan Hubungan Masyarakat,  dan Basuki, SH yang merupakan tenaga ahli Komisi Informasi (KI) Lampung, bidang sengketa Informasi, membawakan materi tentang Teknik Orasi dan manajemen aksi. 

Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yaitu menjaga jarak, mengenakan masker, mengecek suhu tubuh, menyiapkan tempat cuci tangan dan hand sanitizer, acara training of trainer ini berjalan aman, lancar dan sukses. (Sn/Rz/Wk)****

Jokowi Ajak Sejumlah Dubes Tinjau Persemaian Rumpin Bogor.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------Presiden Joko Widodo (Jokowi) diagendakan meninjau Persemaian Modern Rumpin di Rumpin, Kabupaten Bogor. Jokowi mengajak sejumlah duta besar (dubes) negara sahabat.

Berdasarkan keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Jumat (19/11/2021), Jokowi bertolak dari Istana Kepresidenan Bogor dengan menggunakan rangkaian kendaraan sekitar pukul 08.00 WIB. Para dubes turut bergabung sejak dari Istana Bogor.

Sebelum berangkat, Jokowi menyempatkan berbincang bersama para dubes di teras Istana.

Para dubes yang hadir antara lain Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Yong Kim, Duta Besar Kanada untuk Indonesia Cameron MacKay, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket, dan Country Director Bank Dunia Satu Kahkonen.

Di Persemaian Modern Rumpin, Jokowi dan para dubes akan meninjau sejumlah fasilitas seperti area rumah perkecambahan, area rumah produksi, hingga kolam air dan sedimen.

Usai melaksanakan salat Jumat di Masjid At-Taqwa, Komplek Balai Diklat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jokowi direncanakan akan kembali ke Istana Bogor.

Turut mendampingi Presiden dalam perjalanan menuju Rumpin antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M Tonny Harjono, dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo.(RZ/WK)****

Moeldoko Beri Penjelasan Soal Diusir Massa Aksi Kamisan Semarang.

INDENPERS MEDIA ISTANA, SEMARANG------Massa Aksi Kamisan yang menuntut penuntasan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) di Kota Semarang mengusir Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. Moeldoko menghormati sikap dari para peserta aksi.

Penjelasan Moeldoko itu disampaikan lewat video yang diterima, Jumat (19/11/2021). Moeldoko awalnya menjelaskan mengenai awal mula dirinya mendatangi peserta aksi.

"Pada saat selesai saya memberikan keynote speech, saya mendapatkan laporan dari pak wali kota bahwa di luar ada demo. Teman-teman yang apa itu menyuarakan tentang persoalan HAM di Indonesia dan saya putuskan oke, saya akan datang dan kebetulan Pak Beka dari Komnas HAM juga hadir. Saya, Pak Wali Kota, dan Pak Beka hadir bersama-sama di sana," ujar Moeldoko.

Moeldoko mendatangi peserta aksi karena ingin memahami tuntutan yang disampaikan mengenai persoalan HAM masa lalu. Namun massa aksi ternyata menolak kedatangan Moeldoko. Mantan Panglima TNI itu mengaku tak masalah.

"Saya datang ke sana untuk melihat berbagai spanduknya, terus saya mencoba untuk berbicara dengan mereka, tapi berbagai suara dari mereka tidak menginginkan atas apa yang saya sampaikan. Bagi saya itu sesuatu yang biasa. Saya menghormati dan menghargai apa yang telah dia sampaikan. Untuk itu, saya beserta rombongan meninggalkan tempat," ujar Moeldoko.

Moeldoko kemudian menjelaskan mengenai Festival HAM di Semarang. Menurut dia, ada pesan kuat yang ingin disampaikan dari acara itu.

"Kita ingin mengangkat berbagai inovasi dan inisiatif baru oleh Pemda untuk menjaga dan memajukan tentang persoalan-persoalan HAM yang berkaitan dengan ekosob dan hak-hak sipil, ekonomi, sosial budaya, dan hak-hak sipil," ujar Moeldoko.

"Kita tidak hanya memikirkan persoalan masa lalu, tapi bagaimana kita menata persoalan-persoalan HAM masa depan yang semakin baik, beriringan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, baik dari sisi kebijakan maupun implementasinya. Itu sesungguhnya yang sedang dipikirkan dalam festival HAM itu," sambung dia.

Moeldoko menegaskan pemerintah sama sekali tak menghindar dari persoalan HAM. Pemerintah juga ditegaskan tak menutup mata terkait persoalan itu.

"Pertanyaannya kenapa saya datang? Kan begitu. Itulah sebuah wujud. Kalau kami tidak peduli, kami tidak datang untuk melihat dan mendengarkan," ujar Moeldoko.

Sebelumnya diberitakan, Aksi Kamisan menuntut penuntasan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) di Kota Semarang mendadak dihadiri Kepala Staf Presiden, Moeldoko. Namun massa justru mengusir Moeldoko dari lokasi tanpa memberi kesempatan bicara.

Moeldoko ke Semarang dalam rangka sebagai pembicara di Festival HAM yang digelar di PO Hotel hari Kamis (18/11) kemarin. Setelah itu ia begeser ke Mal Paragon di sebelahnya untuk melihat Ormas-NGO Expo. Kemudian setelah mendapatkan informasi ada aksi Kamisan di seberang mal, ia pun jalan kaki ke lokasi aksi.

Moeldoko berjalan bersama Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar. Massa ketika melihat Moeldoko langsung berteriak menyuarakan tuntutannya.

Ketika itu Moeldoko bermaksud menyampaikan sesuatu kepada massa. Namun ketika ia memegang microphone dan hendak membuka dialog, penolakan justru terjadi. Beberapa kali Moeldoko hendak bicara namun tersela teriakan. Bahkan ia diminta pulang saja.

"Sudah pulang saja," teriak salah satu peserta aksi,baru- baru ini.

Moeldoko pun mengurungkan niatnya berbicara di depan massa aksi dan kembali ke arah mobilnya di Hotel PO. (RZ/WK)***

Peserta Festival HAM Berkunjung ke Presisi Command Center Polrestabes Semarang.

INDENPERS MEDIA ISTANA, SEMARANG------- Polrestabes Semarang menerima kunjungan Peserta Festival HAM di Loby depan Ruang PCC (Presisi Comand Centre) Mapolrestabes Semarang. Jumat (19/11/2021).

Kegiatan kunjungan tersebut merupakan rangkaian Kegiatan Trip Site Visit Festival HAM Tahun 2021 di Kota Semarang yang diikuti sekitar 125 Orang.

Peserta Festival HAM di terima langsung oleh Kapolrestabes Semarang Kombes Pol. Irwan Anwar, S.I.K., S.H, M.Hum., bersama Wakapolrestabes Semarang AKBP I. G. A. Dwi Perbawa Nugraha, S.I.K., M.Si., dan PJU Polrestabes Semarang.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Komnas HAM RI Drs. Ahmad Taufan Damanik, M.A, Wakil Ketua Internal Komnas HAM RI Munafrizal Manan, Komisioner Komnas HAM RI Sandrayati Moniaga.

Peserta Festival HAM juga meninjau inovasi kreatif yang telah dibuat Polrestabes Semarang dalam kecepatan pelayanan Masyarakat yaitu "Aplikasi LIBAS (Polisi Hebat Semarang)".

Dalam sambutanya Kapolrestabes Semarang mengatakan pelayanan yang ada di Jajaran Polrestabes  Semarang saat ini, benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kondisi Polrestabes saat ini, memang jauh berbeda dari kondisi terdahulu. Apalagi terhadap masyarakat berkebutuhan khusus, yang kita jadikan sebagai pelayanan prioritas.

"Mereka (masyarakat berkebutuhan khusus) kami layani dengan baik. Terutama bagi masyarakat yang akan mengurus SIM, SKCK ataupun surat kehilangan. Mereka kami fasilitasi," ujar Kapolrestabes

Lanjutnya, Polrestabes telah meluncurkan Aplikasi LIBAS yang merupakan salah satu trobosan pelayanan kepada masyarakat dan dapat di manfaatkan untuk kebutuhan menyampaikan informasi atau kejadian, sehingga masyarakat dapat ikut berperan aktif untuk ikut serta menjaga keamanan di kota semarang.

Lanjut Kapolrestabes, aplikasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat di Kota Semarang yang membutuhkan pelayanan Kepolisian.

“Masyarakat dengan sangat mudah bisa melaporkan kejadian di lingkungannya, karena aplikasi LIBAS ini bisa diunduh secara gratis dari Playstore maupun App Store,” imbuhnya

Aplikasi LIBAS memiliki sederet manfaat lebih diantaranya adanya program layanan kesehatan darurat, program pemantauan melalui cctv sampai ketingkat RT, sistem pelaporan diri sendiri, ada tombol panik, tersedia team Elang Hebat Semarang (TEBAS) dan lainya.

“Dengan adanya aplikasi ini diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri serta dapat memudahkan masyarakat apabila membutuhkan.” pungkas Kapolrestabes.

Ketua Komnas HAM RI Drs. Ahmad Taufan Damanik, M.A., mengatakan "Kami sangat berbangga dapat berkunjung ke Polrestabes Semarang untuk itu diharapkan ke depan saling bahu membahu dan bekerja sama dalam penegakan hukum di Indonesia". 

Diakhir acara Kapolrestabes menunjukan dapur aplikasi Libas kepada Peserta Festival Komnas HAM di Ruang PCC (Presisi Comand Centre) yang diluncurkan pada 8 Mei 2021 lalu.(Humas Polrestabes Semarang/RZ/WK)**

Cerita Mega- Prabowo Bertemu Bahas Politik Dibikin Hangat Kehadiran Puan.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------Pertemuan hangat Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri hingga Ketum Gerindra Prabowo Subianto terjadi di Istana Kepresidenan. Pertemuan hangat itu terjadi sesaat sebelum pelantikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Berdasarkan foto yang diterima detikcom, Kamis (18/11/2021), tampak Megawati dan Prabowo duduk dalam satu ruangan. Hadir pula Ketua DPP PDIP Puan Maharani di samping Megawati.

"Pada saat saya mendampingi Ibu Megawati, saya lihat Pak Prabowo berjalan cepat menuju tempat Bu Mega. Lalu saya sampaikan ke Ibu, ada Pak Prabowo. Ibu Mega lalu menunggu, bersalam sapa dengan hangat, dan kemudian masuk ke ruangan VVIP bersama, dengan Mas Pramono Anung dan saya dampingi," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan menjelaskan momen itu.

Setelah bersalaman hangat, Prabowo dan Megawati berbincang. Hasto mengungkapkan isi perbincangan Prabowo dan Megawati.

"Bu Mega dan Pak Prabowo lalu mendiskusikan banyak hal, termasuk saya melaporkan ke Bu Mega kuliah Umum di Universitas Pertahanan yang disampaikan oleh Pak Prabowo," ujarnya.

Megawati memang seorang guru besar di Universitas Pertahanan. Hubungan Prabowo dan Megawati semakin hangat, apalagi setelah Gerindra masuk ke pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Hal ini mengingat Ibu Megawati sebagai guru besar dari Universitas Pertahanan juga menaruh perhatian besar terhadap pertahanan, dan temanya pas dengan momentum pelantikan Panglima TNI dan KSAD," ucapnya.

Hasto menjelaskan, dalam pertemuan Megawati dan Prabowo, ada pula Puan. Ketiga tokoh itu, kata Hasto, membahas politik nasional.

"Mbak Puan Ketua DPR RI beberapa saat kemudian bergabung. Dan di situlah pembahasan berlangsung hangat. Tentu saja terkait politik kebangsaan, dan berbagai dinamika politik nasional," imbuhnya.(RZ/WK)*****

Mahfud MD; Pengkritik Pemerintah Harus Siap Terima Kritik Balik.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah antikritik dan memang tidak diperbolehkan. Namun demikian pengkritik pemerintah juga harus siap menerima kritik balik.

Hal itu disampaikan Mahfud Md saat menjadi keynote speaker dalam acara Webinar Majelis Guru Besar UII Yogyakarta secara daring, Kamis (18/11/2021).

"Saya selalu mengatakan, baru saja saya bicara dengan ulama di Pekalongan, pemerintah tidak antikritik, tidak boleh kita antikritik," kata Mahfud.

Namun, ia mengingatkan kepada pihak yang mengkritik harus siap dikritik balik. Pemerintah, kata dia, menjawab kritik itu dengan data dari pemerintah sebagai pembanding.

"Tetapi apapun yang mau mengkritik harus siap menerima kritik balik. Menerima data pembanding dari pemerintah," tegasnya.

Sebelumnya Mahfud Md sempat menegaskan Indonesia merupakan negara demokrasi, semua orang boleh melontarkan kritik. Namun, Mahfud mengatakan, jika dirinya menjawab kritik warga, itu bukan berarti dirinya antikritik.

"Sekarang saudara boleh bicara apa saja, karena ini di era demokrasi. Dan tidak apa-apa bicara. Cuman kalau ada orang bicara nge-kritik itu, boleh saja. Tetapi kalau misalnya kita menjawab kritik, jangan dibilang antikritik. Ya kritik saja keras-keras," ujar Mahfud dalam diskusi virtual yang disiarkan PPP, Rabu (20/10/2021).

Mahfud mengungkapkan bentuk antikritik yang sebenarnya. Menurutnya, antikritik adalah di mana ketika seseorang tidak terima dikritik, dan justru bertindak represif.

"Ini demokrasi, harus membanding pendapat. Yang antikritik itu kalau melakukan tindakan represif terhadap misalnya orang yang mengkritik," tutur Mahfud Md.(RZ/WK)****

Digugat WTO Soal Setop Ekspor Nikel, Jokowi Pantang Mundur!

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan kebijakan hilirisasi komoditas tambang akan terus dilakukan, meski kini RI tengah digugat Uni Eropa melalui World Trade Organization (WTO) terkait larangan ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020. Kepastian itu disampaikan Jokowi dalam Kompas100 CEO Forum, Kamis (18/11/2021).

"Kebijakan kita mengenai hilirisasi, ini akan kita teruskan. Kalau kita setop nikel (bijih), nikel setop. Meskipun kita dibawa ke WTO oleh Uni Eropa. Silakan enggak apa-apa. Ini nikel kita kok. Dari bumi negara kita kok. Silakan," ujarnya.

Jokowi lantas bercerita kalau pada pertemuan G20 beberapa waktu lalu, banyak negara yang mempertanyakan kebijakan RI terkait nikel.

"Saya sampaikan lho, kita ingin membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya di Indonesia. Kalau saya buka nikel dan saya kirim raw material, kita kirim raw material dari Indonesia ke Eropa, ke negara-negara lain, yang buka lapangan kerja mereka dong. Kita nggak dapat apa-apa," katanya.

"Tapi kalau mau kerja sama ayo. Kerja sama setengah jadi di Indonesia gak apa-apa, nanti setengah jadi dikirim ke negaramu jadikan barang jadi gak apa-apa kok. Kita terbuka. Tapi bikin di sini, investasi di sini. Jadi kita nggak menutup diri kok. Kita terbuka. Tapi kalau kita suruh kirim bahan mentah terus, ndak, ndak, ndak, ndak, ndak, setop. Jangan berpikir Indonesia akan kirim bahan mentah," lanjutnya.

Tidak hanya nikel, Jokowi mengungkapkan pemerintah juga berencana menghentikan ekspor komoditas tambang lain dalam bentuk mentah, misalnya bauksit dan tembaga.

"Kenapa kita lakukan ini? Kita ingin nilai tambah, kita ingin added value, kita ingin ciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Dan itu mulai disadari oleh negara-negara lain. Mereka mau tidak mau harus investasi di Indonesia atau berpartner dengan kita. Pilihannya hanya itu. Silakan mau investasi sendiri bisa, mau dengan swasta silakan, mau dengan BUMN silakan. Kita terbuka. Tapi jangan kamu tarik-tarik kita ke WTO gara-gara kita setop kirim raw material. Ndak, ndak, ndak. Dengan cara apapun akan kita lawan," ujar Jokowi.

Lebih lanjut, mantan Wali Kota Solo itu bilang kalau keputusan pemerintah menghentikan ekspor barang tambang mentah sudah berdampak kepada lonjakan nilai ekspor.

"Sampai akhir tahu perkiraan saya bisa US$ 20 miliar. Karena di bulan Oktober ini US$ 16,5 miliar. Akhir tahun perkiraan saya, estimasi saya bisa US$ 20 miliar. Hanya dari kita setop nikel. Dan perkiraan nanti kalau jadi barang-barang yg lain, perkiraan saya bisa US$ 35 miliar. Hanya dari satu barang," kata Jokowi.

"Begitu bauksit nanti juga sama. Begitu tembaga juga sama. Kenapa berpuluh-puluh tahun tidak kita lakukan ini. Sehingga nanti neraca perdagangan kita baik, neraca transaksi berjalan kita menjadi semakin baik," lanjutnya.(RZ/WK)****"

Jokowi Bawa Kabar Baik Sekaligus Peringatan Soal CoVID di RI.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------Presiden Joko Widodo (Jokowi) membawa kabar baik atas kondisi pengendalian covid-19 di tanah air. Kini kasus positif harian covid cenderung melandai, dimana berkisar antara 400-500 orang .

Jokowi mengingat kembali, periode Juli-Agustus memang sangat berat. Di mana akibat ganasnya varian delta, kasus covid-19 mencapai level 50 ribuan per hari dan tingkat sekitar 2000 orang meninggal setiap harinya.

"Kemaren kasus harian sudah berada di angka 500, 400 dan 300 dalam beberapa waktu terakhir," ujarnya dalam webinar yang dihadiri para CEO ternama tanah air, Kamis (16/11/2021)

Penurunan kasus tersebut tidak lepas dari peran serta masyarakat umum. Baik menjaga diri sendiri agar tidak terinfeksi maupun membantu orang lain yang sudah terinfeksi.

"Kuncinya memang gotong royong kerja bersama-sama solidaritas antar seluruh elemen bangsa dan itu sudah kita tunjukkan di Juli Agustus September dan kita bisa melakukan itu," jelasnya

Jokowi tidak ingin kondisi itu terulang. Landainya kasus covid diharapkan bisa terus berlangsung sampai terciptanya kekebalan komunal dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sementara itu masyarakat diharapkan berhati-hati dan tidak mengabaikan protokol kesehatan.

"Tapi hati-hati, perkembangan covid di negara lain. Coba lihat AS, Inggris, India dan Indonesia kita di sebelah mana dan itu yang patut kita syukuri," pungkasnya.(RZ/WK)****

KSAD Dudung Soal Pangkostrad; Nanti Kami Lapor Panglima- Presiden.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------Pelantikan Jenderal Dudung Abdurachman sebagai KSAD membuat posisi Pangkostrad lowong. Dudung mengatakan sampai saat ini belum ada keputusan mengenai suksesornya.

"Penggantinya sampai sekarang belum," ujar Dudung kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/11/2021).

Dudung berencana akan melaporkan mengenai posisi Pangkostrad itu ke Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Hal itu juga akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Nanti akan kami laporkan kepada Panglima TNI dan nanti akan dilaporkan kepada Bapak Presiden," ujar Dudung.

Saat ditanya soal posisi Pangkostrad bakal dijabat oleh Mayjen Maruli Simanjuntak, Dudung kembali menegaskan belum ada keputusan.

"Belum tahu sampai sekarang," ujar Dudung.

Program Dudung

Dalam waktu dekat, Dudung akan langsung melihat sejumlah daerah operasi. Dia ingin memastikan mengenai profesionalisme prajurit.

"Program yang terdekat saya akan melihat bagaimana peningkatan profesionalisme prajurit. Kedua, saya akan melihat daerah operasi. Bagi prajurit-prajurit TNI Angkatan Darat yang melaksanakan tugas operasi, khususnya di Papua dan di Poso, saya akan lihat sejauh mana profesionalismenya. Karena di Papua adalah saudara-saudara kita. Semua agar diperhatikan jangan sampai ada pelanggaran apalagi menyakiti masyarakat di sana," ujar Dudung.(RZ/WK)****

Jadi Panglima TNI, Andhika Perkasa; Kehormatan bagi Saya dan Keluarga.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengaku sangat terhormat atas kepercayaan yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Andika juga menyampaikan terima kasih kepada DPR.

"Satu kehormatan besar bagi saya dan keluarga atas kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia dan juga dukungan dari DPR RI sehingga akhirnya saya bisa dilantik," kata Andika dalam keterangan pers yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (17/11/2021).

Andika mengaku akan melanjutkan program kerja yang telah ditetapkan. Dia siap bekerja sesuai peraturan perundang-undangan.

"Program kerja kita akan melanjutkan secara umum, karena memang kita kan sudah dibatasi ruang. Ruang di mana tugas-tugas kita sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024. Jadi saya akan terus tetapi memang detailnya saja dari tiap-tiap tugas itu yang perlu mungkin sedikit evaluasi dan perbaikan sana-sini," uja Andika.

Andika juga mengatakan ada pesan dari Jokowi untuk dirinya dan keluarga. Namun dia tak membeberkan detail pesan tersebut.

"Ada tapi itu untuk saya dengan keluarga saya, tapi intinya saya akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya," ujar Andika.

Selain itu, Andika menyampaikan pesan kepada seluruh prajurit TNI. Andika menekankan soal kebersamaan.

"Saya ingin kita menjadi bagian dari kita sendiri, dari kita semua di tengah keluarga, teman maupun sanak saudara kita semua. Karena kita adalah bagian dari mereka," ujar dia.(RZ/WK)***"

Presiden Jokowi Jajal Mobil Listrik Mitsubishi Minicab- MiEV di GILAS 2021.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------Presiden Joko Widodo mengunjungi gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, Rabu (17/11/2021). Setelah berkeliling ke booth peserta pameran, dan melakukan pertemuan dengan beberapa pabrikan mobil Jepang, pria yang akrab disapa Jokowi ini langsung mencoba salah satu mobil listrik mungil milik Mitsubishi, Minicab-MiEV.

Orang nomor satu di negara ini, menjajal kendaraan ramah lingkungan dari jenama berlambang tiga berlian tersebut dengan langsung menjadi pengemudi. Ditemani oleh Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, sebagai penumpang.

Jokowi dan Agus Gumiwang, mencoba mobil listrik ini memutari pelataran depan gedung ICE, sebanyak satu kali. Dan kemudian melanjutkan dengan melakukan press conference di depan awak media nasional.

"Kita tahu semua, industri otomotif menjadi salah satu yang terkena dampak besar pandemi. Kemudian, pemerintah langsung membuat kebijakan dan relaksasi mampu mendongkrak penjualan dan produksi industri otomotif," jelas Jokowi, di sela-sela kunjungannya ke GIIAS 2021, Rabu (17/11/2021).

Minicab-MiEV

Minicab-MiEV merupakan sebuah mobil konsep yang pertama kali hadir di ajang Tokyo Motor Show 2011.Mobil niaga ringan ini memiliki fitur daya listrik 1500W DC dan dapat menjadi sumber tenaga dengan menyalurkan daya AC 100 V yang cukup menyalakan peralatan saat tengah berkegiatan di luar.

Motor listrik memberikan daya yang besar, nol emisi serta senyap sehingga dapat berkegiatan di tengah pemukiman padat.

Baterainya menggunakan jenis lithium-ion dengan kapasitas seperti pada jenis trim yakni 10,5 kWh dan 16 kWh. Motor listriknya menghasilkan tenaga maskimal sebesar 41 ps pada putaran 2.500 rpm sampai 6.000 rpm serta torsi 196 Nm pada putaran 0-300 rpm.(RZ/WK)***

Puan Maharani Dinilai Sangat Mumpuni Maju Pilpres 2024.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------Ketua DPR RI Puan Maharani dinilai sangat mumpuni sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024. Analis Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai Puan menjadi satu-satunya calon saat ini yang memiliki jejak ideologis jelas dan pasti.

"Jangan lupa, Puan adalah anak ideologis sekaligus anak biologis nasionalisme," ujar Emrus saat diskusi bertajuk "Puan Maharani Calon Presiden : Kenapa Tidak?" di Gedung Joeang '45 Jakarta, baru- baru ini.

Menurut dia, dalam hal menjaga ideologi nasionalisme, Puan lebih pasti untuk tidak perlu diragukan lagi. "Kalau sekadar ideologis siapa saja masih bisa berubah, tetapi Puan lebih dari anak ideologis tapi biologis sehingga sudah pasti tidak akan bergeming sedikit pun komitmennya terkait nasionalisme," jelasnya.

Dia menjelaskan pemimpin Indonesia ke depan adalah pemimpin yang memiliki kualitas bukan sekadar mengandalkan popularitas. Karena, dia menilai pemimpin tidak cukup bermodalkan popularitas.

Karena, kata dia, semua bisa dipoles untuk memanipulasi persepsi publik. "Jadi populer itu hanya di permukaan saja sifatnya. Bukan substantif mengenai kualitas seorang pemimpin," imbuhnya.

Di samping itu, dia melihat sosok Puan Maharani adalah pemimpin yang apa adanya, tidak mengedepankan pencitraan, tetapi pemimpin yang bekerja sehingga menimbulkan citra positif. Menurut dia, sudah saatnya wacana publik digeser ke kualitas pemimpin bukan sekadar popularitas.

"Selain itu Puan juga punya manajerial skill dan leadership skill yang baik dan ada keunggulan lain seorang Puan karena dia adalah seorang Ibu. Seorang Ibu memiliki kemampuan mengayomi anak-anak," pungkasnya.(RZ/WK)***"*

Gibran Sanksi Guru Yang Tak Pakai Masker SDN Nusukan Barat 113 Solo.

INDENPERS MEDIA ISTANA, SOLO---------------Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mengungkap sejumlah oknum guru di SDN Nusukan Barat 113 sudah mendapatkan sanksi akibat pelanggaran protokol kesehatan (prokes). Apa sanksinya?

"Sanksine kemarin udah dipertegas sama pak wakil wali kota. Ada sanksinya ke masing-masing guru (sanksinya apa) adalah pokoke (pokoknya), mengko wae (nanti saja)," ujar Gibran usai menghadiri kegiatan tali asih di Kelurahan Joglo, Selasa (16/11/2021).

Gibran meyakini dengan sanksi tersebut tidak ada sekolah lain yang berani melanggar prokes selama kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

"Tapi saya rasa setelah kejadian kemarin sudah nggak ada yang berani (melanggar prokes)," ucapnya.

Dia menambahkan, sebelumnya juga kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah sekolah. Dari hasil sidak tersebut seluruh guru dan pegawai sekolah sudah mematuhi aturan prokes.

"Kemarin kan saya udah ngecek ke beberapa sekolah, ada tes UNBK juga, wis tertib kabeh og (sudah tertib semua). Guru-gurunya, murid-muridnya sudah tertib," tutur Gibran.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gibran meninggalkan mobil dinasnya di halaman SDN Nusukan Barat 113 karena ada pelanggaran prokes di sekolah tersebut.

Gibran sebelumnya juga sempat bercerita dirinya yang tak dikenali oleh petugas di sekolah itu. Gibran asat itu sidak dengan tak mengenakan seragam dinas.

Saat masuk ke gerbang, ada petugas tak bermasker yang membukakan pintu. Gibran juga memeriksa ke ruang-ruang dan menemukan guru tak bermasker.(RZ/WK)****

Banjir di Kalimantan Barat Tak Kunjung Surut, Ini Kata Jokowi.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------Sudah lebih dari tiga pekan banjir merendam beberapa wilayah di Kalimantan Barat (Kalbar). Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan banjir ini disebabkan adanya kerusakan daerah tangkapan air (catchment area) yang sudah terjadi berpuluh-puluh tahun.

"Ya itu memang karena kerusakan catchment area, daerah tangkapan hujan yang sudah berpuluh-puluh tahun," kata Jokowi usai meresmikan Jalan Tol Serang - Panimbang Seksi 1- Ruas Serang - Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, Selasa(16/11/2021).

Jokowi pun berharap hal tersebut dapat dihentikan secepatnya. Sebab masalah utama adanya banjir di Kalimantan adalah rusaknya daerah tangkapan air.

"Ya itu yang harus kita hentikan. Karena memang masalah utamanya ada di situ. Kapuas meluber karena daerah tangkapan hujannya rusak. Itu yang nanti kita perbaiki," bebernya.

Bangun Tempat Pembibitan

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut pun menjelaskan pemerintah akan membangun nursery atau tempat pembibitan persemaian. Sehingga penghijauan bisa kembali ada di daerah hulu, tangkapan hujan dan tangkapan air.

"Nanti akan mulai mungkin tahun depan kita bangun nursery, persemaian. Sehingga ada penghijauan kembali di daerah-daerah hulu, di daerah-daerah tangkapan hujan, di catchment area. Kita perbaiki. karena memang kerusakannya ada di situ. Dan kedua memang ada hujan yang lebih ekstrem dari biasanya," pungkasnya.(RZ/WK)*****

Jokowi Lantik Andika Perkasa Jadi Panglima TNI Besok.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI besok. Pelantikan akan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta.

Agenda pelantikan itu disampaikan Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada wartawan, Selasa (16/11/2021).

"Sesuai dengan doorstop Bapak Presiden saat peresmian tol di Serang, beliau menyampaikan besok akan dilaksanakan pelantikan Panglima," kata Heru.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pelantikan Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi Panglima TNI akan dilakukan pada pekan depan. Namun Jokowi belum memastikan kapan tanggal pelantikan tersebut dan masih mencari hari baik.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi setelah menghadiri acara HUT ke-10 NasDem di Akademi Bela Negara NasDem, Jl Pancoran Timur II, Jaksel, Kamis (11/11). Jokowi memastikan pelantikan Andika dilaksanakan pada pekan depan.

"Pelantikan Panglima nanti minggu depan. Harinya baru dicari hari baik. Tapi minggu depan insyaallah," kata Jokowi.(RZ/WK)****

Eks Ketum Laskar Jokowi Sebut Ganjar- Puan Bisa Berpasangan di Pilpres 2024.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------Mantan Ketua Umum Laskar Jokowi Mochtar Mohamad menilai PDI Perjuangan (PDIP) bisa saja memasangkan kader ideologis dan biologis Soekarno pada Pilpres 2024 mendatang. Dalam hal ini, PDIP bisa memasangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo selaku kader ideologis dan Puan Maharani yang merupakan kader biologis Bung Karno.

Mochtar mengatakan, ada beberapa pertimbangan yang mengarah kepada hal tersebut di antaranya, variabel presidensial threshold (ambang batas) pencalonan Presiden. Saat ini PDI Perjuangan memiliki 128 kursi di DPR RI, sedangkan syarat mencalonkan Presiden adalah 115 kursi DPR RI. "Artinya PDI Perjuangan merupakan satu-satunya partai yang bisa mengusung calon Presiden sendiri," kata Mochtar dalam siaran tertulis yang diterima SINDOnews pada Senin (15/11/2021).

Pada Pemilu 2024 mendatang, pemilihan Presiden akan bersamaan dengan pemilihan legislatif, menurut Mochtar, efek ekor jas partai yang mengusung kader sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden akan berpengaruh terhadap perolehan suara dan kursi di legislatif. Mochtar meyakini apabila pasangan ini terwujud akan menciptakan kesolidan dari Partai PDI Perjuangan, dan kekuatan kelompok Soekarnois di luar PDI Perjuangan akan menyatu didalam pasangan ini.

Pasangan ini pun diyakini akan menjamin keberlangsungan estafet kepemimpinan Jokowi pada pemerintahan ke depan yang sudah terbukti keberhasilannya saat ini. Mochtar menuturkan, hasil survei terakhir, saat ini PDI Perjuangan mengungguli partai-partai lain di angka kisaran 25%. Artinya, PDI Perjuangan sudah memiliki modal dasar untuk memenangi Pilpres.

"Hari ini nama kader ideologis Bung Karno yang muncul dan mengungguli hasil survei adalah Ganjar Pranowo, dan kader biologis Bung Karno yang muncul adalah Puan Maharani. Hal ini akan menjadi perpaduan Jawa, Sumatera, Bali yang melebihi dari separuh Indonesia," ucapnya.(RZ/WK)******

Pengamat Sebut Puan Blusukan untuk Meyakinkan PDIP Agar Diusung Capres 2024.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah menilai Puan Maharani terlihat berupaya meyakinkan PDI Perjuangan agar diusung sebagai calon presiden 2024

Dedi mengatakan hal itu nampak dari sejumlah kegiatan blusukan yang dilakukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tersebut belakangan ini. “Terlebih Megawati sendiri pernah memberi perintah agar kader segera merapat pada rakyat. Inilah implementasi perintah itu,” kata Dedi, baru- baru ini.

Salah satu kegiatan yang dilakukan Puan adalah menanam padi di tengah hujan bersama petani di Yogyakarta, pada Kamis lalu. Meski hujan deras mengguyur, Puan turun ke sawah untuk menanam padi  bersama sejumlah petani perempuan di tengah lahan pertanian seluas 6 hektare.

Tak hanya menanam padi, Puan juga mendatangi pedagang angkringan dan memborong makanan yang dijajakan sang penjual. Puan juga memberikan kuliah umum di Universitas Negeri Yogyakarta dan mengajak generasi muda agar memperkuat nilai-nilai kebangsaan kita.

Selain Yogyakarta, Puan memanen padi bersama petani di Banyuwangi, Jawa Timur. Ia mendorong kegiatan pertanian dijadikan salah satu bentuk pariwisata. Putri dari Presiden kelima Megawati Soekarnoputri itu juga mengunjungi kawasan Kampung Mandar, Pantai Boom Marina untuk meninjau vaksinasi dan berdialog dengan nelayan setempat.

Menurut Dedi, PDI Perjuangan sendiri juga terlihat punya kecenderungan untuk mengusung Puan Maharani dibandingkan tokoh lain. Alasannya, ia menyebutkan karena Puan adalah kader elite, berada di struktur pusat dan memiliki posisi strategis sebagai Ketua DPR. “Ini memungkinkan Puan untuk menjangkau pemilih secara nasional,” ujarnya.

Alasan berikutnya adalah mengukur elektabilitas Puan tidak dapat berdiri sendiri. Tetapi, harus melihat elektabilitas PDIP di mana kader atau pemilih partai banteng tersebut merupakan pemilih paling loyal dibanding partai lain. Artinya, kata Dedi, siapapun yang diusung PDIP, besar kemungkinan mendapat suara mayoritas kader.(RZ/WK)**"""