INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA--------MPR RI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) virtual bersama Kemenko Polhukam, Polri, TNI, dan Badan Intelijen Negara (BIN) guna membahas permasalahan yang terjadi di Papua. Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan, di tingkat internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak ada forum resmi yang mengangkat permasalahan lepasnya Papua dari NKRI.
“Karena seluruh negara dunia menghormati putusan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2504 Tahun 1969 tentang penentuan pendapat rakyat Papua, yang menegaskan Papua, termasuk Papua Barat, merupakan bagian tidak terpisahkan dari NKRI,” kata Mahfud dalam Rakor Virtual yang dikutip lewat keterangan pers Ketua MPR, baru-baru ini.
Sementara Kabais TNI, Letjen TNI Joni Supriyanto mengingatkan, bahwa isu kemerdekaan Papua tidak berdiri sendiri oleh internal KKB maupun Organisasi Papua Merdeka (OPM) di dalam negeri. Melainkan ada campur tangan dari jaringan internasional di luar negeri
“Seperti keberadaan Benny Wenda di Inggris, hingga Veronica Koman di Australia, penerima beasiswa LPDP, yang paspornya sudah dicabut pemerintah Indonesia dan ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO),” paparnya.
Kemudian, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, adanya peningkatan intensitas aksi teror yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, yang kini oleh pemerintah ditetapkan sebagai kelompok teroris. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang menyebut bahwa teroris adalah siapapun orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme.
“Data Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan mencatat, selama tiga tahun terakhir, tidak kurang dari 110 warga menjadi korban teror KKB. Sebanyak 95 orang diantaranya meninggal dunia, terdiri dari warga biasa sebanyak 59 orang, personel TNI sebanyak 27 orang, dan personil Polri sebanyak 9 orang,” ujar Bamsoet.
Mantan Ketua DPR ini memaparkan, sepanjang April 2021 telah terjadi puluhan aksi teror yang dilakukan kelompok teroris KKB. Bukan hanya masyarakat sipil di Papua tapi juga aparat keamanan, di mana Kepala BIN Daerah (Kabida) Papua dan anggota Brimob polri ikut menjadi korban.
Politikus Partai Golkar ini menekankan, rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa aksi kekerasan yang dilakukan teroris KKB mempunyai karakteristik mengkhawatirkan. Dilakukan secara intens, menimbulkan korban jiwa, menyasar target yang bersifat acak/random, yaitu guru, tukang ojek, pelajar, anggota DPRD, dan aparat, disertai perusakan fasilitas publik dan tempat tinggal, serta menciptakan ketakutan dan teror terhadap kehidupan rakyat.
“Mustahil membangun bumi Papua jika eskalasi aksi kekerasan tidak kunjung usai. Negara harus hadir memastikan hak rakyat Papua menikmati hasil pembangunan, tidak terberangus oleh ancaman sekelompok orang. Karenanya, pendekatan soft power tetap diutamakan, namun tatkala kondisi memaksa, tindakan tegas dan terukur harus diimplementasikan melalui tindakan represif, demi melindungi rakyat Papua," tegasnya.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menegaskan, untuk menumpas para teroris KKB, TNI-Polri harus menerjunkan kekuatan penuh. Ibarat keringkan sumber air kolam untuk bisa tangkap ikan. Air kolam adalah sarana dan prasarana pendukung kelompok teroris, sementara ikannya adalah teroris KKB.( RZ/ WK )****
No comments:
Post a Comment