INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-------Pemulihan ekonomi Indonesia terhambat akibat ulah pemerintah daerah (pemda) yang menahan pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hingga Maret 2021, total dana 'ngendon' mencapai Rp 182 triliun.
Ini merupakan tanggung jawab dari semua kepala daerah.
"Satu hal buat menghambat adalah realisasi APBD belanja barang jasa dan pegawai mengalami kontraksi," ujar Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers, Rabu (5/5/2021)
"Presiden sudah ingatkan daerah realisasi anggaran ada, kalau bisa diwujudkan maka konsumsi pemerintah akan bantu pemulihan ekonomi dengan pertumbuhan cukup kuat," jelasnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi tanah air -0,74% secara year on year (yoy) dan -0,96% qtq. Komponen konsumsi pemerintah tumbuh 2,96% yang ditopang oleh realisasi belanja barang dan jasa pemerintah pusat.
"Kenaikan realisasi barang jasa ini semua terjadi pada semua komponen kecuali belanja perjalanan dinas, dan ini meningkat karena berkaitan dengan penanganan covid 19 baik pengadaan obat-obatan dan vaksin," terangnya.( RZ/ wK )*****
No comments:
Post a Comment