BPK: Kerugian Negara Rp22,7 T Kasus Asabri Nyata dan Pasti.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA--------Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memastikan bahwa total kerugian kuangan negara sebesar Rp22,78 triliun akibat kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asabri adalah nyata dan pasti.

"Kami sampaikan adalah hasil perhitungan kerugian negaranya, yang paling penting adalah angka ya, angka yang nyata dan pasti," ujar Agung Firman Sampurna, Ketua BPK, dalam konferensi pers daring bersama Jaksa Agung Burhanuddin di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Senin (31/5).

Selain angka yang nyata dan pasti, ujar Firman, dalam laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara ini, juga terdapat konstruksi perbuatan melawan hukumnya, yakni apa yang menyebabkan terjadinya kerugian negara tersebut.

"Nanti dari situ juga ada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Untuk itu, pihak yang bertanggung jawab ini akan didalami oleh teman-teman dari aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan," ujarnya.

Dari data-data tersebut, nantinya Kejagung yang akan menentukan apakah masih ada pihak yang harus dimintai pertanggung jawaban. "Akan ditentukan siapa yang kemudian akan, apakah ada penambahan tersangka atau tidak," ujarnya.

Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan 9 orang tersangka. Tujuh orang di antaranya, yakni 5 orang mentan pejabat PT Asabri dan 2 petinggi perusahaan segera menjalani sidang karena Tim Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang buktinya kepada Jaksa Penuntut Umum pada Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.

"Tujuh berkas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan dan Investasi pada PT Asabri [diserahkan] kepada Tim Jaksa Penuntut Umum," kata Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung di Jakarta, baru- baru ini.

Penyerahan 7 tersangka dan barang bukti dilaksanakan setelah ketujuh berkas perkara para tersebut dinyatakan lengkap atau P-21 oleh Tim Jaksa Peneliti (Jaksa P. 16) baru- baru ini . Adapun ke-7 orang tersangkanya, yakni:

1. ARD selaku Dirut PT Asabri periode tahun 2011 sampai dengan Maret 2016.

2. SW selaku Direktur Utama PT Asabri (Persero) periode Maret 2016 sampai dengan Juli 2020.

3. BE selaku Mantan Direktur Keuangan PT Asabri periode Oktober 2008 sampai dengan Juni 2014.

4. HS selaku Direktur PT Asabri (Persero) periode 2013 sampai dengan 2014 dan 2015 sampai dengan 2019.

5. IWS selaku Kadiv Investasi PT Asabri Juli 2012 sampai dengan Januari 2017.

6. LP selaku Direktur Utama PT Prima Jaringan.

7. JS selaku Direktur Jakarta Emiten.

Leo menjelaskan, kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asabri tersebut yakni pada kurun waktu Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2019, PT Asabri (Persero) telah melakukan kerja sama dengan beberapa pihak.

Kerja sama tersebut untuk mengatur dan mengendalikan dana investasi PT Asabri (Persero) dalam investasi pembelian saham melalui pihak-pihak yang terafiliasi dan investasi penyertaan dana melalui beberapa perusahaan Manajemen Investasi (MI) dengan cara menyimpangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Perbuatan tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ujarnya.

Atas perbuatan tersebut, Kejagung menyangka ketujuh orang di atas melanggar sangkaan Primair, yakni Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.(RZ/WK)***

Pimpinan DPR Terima Informasi Indonesia Tak Dapat Kuota Haji 2021.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendengar Indonesia tidak mendapatkan kuota untuk beribadah haji tahun 2021 ini. Soal vaksin yang digunakan di Indonesia jadi faktor belum keluarnya kuota untuk jemaah Indonesia.

"Ya sementara kita nggak usah bahas itu dulu (vaksin jemaah haji). Karena informasi terbaru yang kita dengar bahwa kita nggak dapat kuota haji. Nah ini untuk pelajaran juga bagi kita supaya soal vaksin ini kita akan lebih perhatikan agar tidak terjadi hal-hal seperti ini," kata Dasco kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021).

Dasco mengaku belum mendapat informasi detail soal alasan Indonesia tidak mendapat kuota haji dari Arab Saudi tahun ini. Dia membeberkan Komisi VIII DPR atau pimpinan DPR lain yang akan memberi penjelasan.

"Saya belum tahu. Saya baru dapat informasi begitu. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Komisi VIII DPR yang terkait. Atau nanti Pak Muhaimin Iskandar sebagai Wakil Ketua DPR yang membawahi yang akan menjelaskan," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menerima informasi serupa. Ada 11 negara yang sudah mendapat kuota haji dari Arab Saudi. Sayangnya, Indonesia bukan salah satunya.

"Informasi resmi yang kami terima memang pemerintah Arab Saudi telah memberikan izin masuk ke negara tersebut," kata Ace.

Pemerintah Arab Saudi menetapkan sejumlah vaksin COVID-19 yang diperbolehkan sebagai syarat jemaah haji dan umroh, yaitu yang masuk list WHO. Ada tiga jenis vaksin Corona yang termasuk di dalamnya, yaitu Pfizer, Moderna, dan AstraZeneca.

Pemerintah saat ini sedang mengajukan Sinovac untuk diperbolehkan sebagai syarat jemaah haji ke Arab Saudi. Namun belum ada informasi soal hasil pengajuan itu.(RZ/WK)*****

Pidato di KTT P4G, Jokowi: Hindari Proteksionis me Berkedok Isu Lingkungan.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai, perlu langkah yang fundamental untuk mencapai pembangunan hijau di tataran global. Salah satunya, dengan menjalankan parameter pro lingkungan dengan transparan.

Hal ini disampaikan Jokowi saat berpidato di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Partnering for Green Growth and The Global Goals 2030 (P4G) secara daring, yang diunggah di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (31/5/2021).

"Kita harus menghindari proteksionisme yang berkedok isu lingkungan. Parameter Pro Lingkungan harus jelas serta dijalankan secara jujur dan transparan," kata Jokowi

Dia menyampaikan, seluruh negara harus lebih serius mengembangkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berketahanan di tengah ancaman perubahan iklim serta pandemi Covid-19. Untuk mencapainya, Jokowi mengatakan diperlukan cara-cara yang luar biasa antar pemangku kepentingan.

"Cara-cara yang luar biasa kemitraan antar pemangku kepentingan adalah kunci untuk memastikan aktivitas perekonomian produksi dan konsumsi dilakukan secara berkelanjutan," ujar dia.

Menurut Jokowi, kerja sama dan upaya bersama merupakan syarat untuk mensukseskan ekonomi hijau. Terlebih, di kondisi saat ini di mana dunia dalam masa pemulihan akibat pandemi Covid-19.

Perencanaan pembangunan rendah karbon

Saat ini, kata Jokowi, Indonesia telah menerapkan perencanaan pembangunan rendah karbon. Hal ini menjadi bagian tak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Kemudian, Indonesia juga sudah meluncurkan UU Cipta kerja. Keberadaan UU Cipta Kerja ini bentuk komitmen Indonesia untuk memastikan agar kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat tidak merugikan lingkungan.

"Saya tegaskan bahwa Indonesia berkomitmen tinggi untuk bersama-sama dunia mewujudkan kehidupan yang lebih berkelanjutan inklusif dan ketahanan," jelas Jokowi.( RZ/WK)****

Pemilih PDIP Lebih Suka Ganjar Ketimbang Puan Meskipun Sama-sama Pouler.

INDENPERS MEDIA ISTANA, SEMARANG-------Hasil survei lembaga riset Parameter Politik Indonesia (PPI)pada Februari 2021 mencatat popularitas antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo setara di kalangan pemilih PDIP.

"Makanya saya yang beberapa kali diskusi ngeluarin data, misalnya data Februari lalu, saya kebetulan survei, terpilih secara terbuka Ganjar dengan Puan popularitasnya hampir sama. Di kisaran 60-62%, itu popularitas," kata Direktur Eksekutif PPI, Adi Prayitno dalam webinar yang bertajuk "Puan Iri Hati atau Ganjar Tak Tahu Diri" di kanal Youtube salah satu media daring, baru-baru ini.

Namun, Adi mengakui bahwa memang ada disparitas yang cukup jauh pada elektabilitas Puan dan Ganjar, di mana Ganjar lebih unggul dari pada Puan. Tetapi, elektabilitas Ganjar hanya unggul di 3 wilayah saja yakni, mayoritas pemilih PDIP di Jateng, sedikit pemilih di Jawa Timur (Jatim) dan Jawa Barta (Jabar).

"Selebihnya (daerah lain) tidak. Ini yang kemudian yang agak lucu dan perlu menjadi bahan evaluasi PDIP terutama Puan yang mewarisi trah ideologi politik Soekarno," ujarnya.

Menurut dosen UIN Jakarta ini, ada alasan khusus kenapa Ganjar lebih disukai pemilih PDIP. Ganjar dinilai lebih merepresentasikan wong cilik dan juga rendah hati. Persepsi ini dilihat dari media sosial (medsos) Ganjar. Sementara Puan, elektabilitasnya tergerus sejumlah isu sensitif yang merugikan dirinya.

"Puan sedikit-sedikit mengkritik Sumatera Barat, tentang NKRI, kemudian matiin mic ketika ada orang interupsi, itu yang mengemuka, bukan apa yang dilakukan misalnya saat jadi pimpinan DPR," ungkap Adi.

Oleh karena itu, Adi menambahkan bahwa Puan perlu pencitraan, karena politik saat ini memang butuh pencitraan. Jokowi pun menjadi presiden tidak terlepas dari pencitraan dan itu suatu hal yang tidak bisa dilepaskan. Tapi, dia mengingatkan bahwa pencitraan tetap 'kaki harus menyentuh ke tanah' (tetap turun ke masyarakat).

"Itu substansinya, di mana PDIP selalu merepresentasikan wong cilik. Ini titik balik yang feed back-nya cukup penting bagi PDIP. Tapi selama hanya Ganjar yang di-sliding, disebut sebagai politisi air mancur, selama itu juga ini akan dikaitkan dengan pencapresan 2024," pungkasnya.( RZ/WK)***

Genjot Ekonomi Lewat Desa Wisata, Sandiaga Gandeng Cinta Laura.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------Program desa wisata terus digalakkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno untuk bisa membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19.

Yang terbaru, Sandiaga Uno mensosialisasikan program Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 di Desa Cibuntu, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Senin (31/5/2021).

Di Desa Cibuntu sendiri dikenal sebagai desa wisata yang memiliki banyak daya tarik wisata karena letaknya yang berada di lereng Gunung Ciremai. Disini terdapat camp site, situs-situs megalitikum, kampung domba, home stay hingga acara adat yang masih dilestarikan.

Desa Cibuntu juga pernah dinobatkan sebagai salah satu desa terbaik di Indonesia setelah Bali dan Yogyakarta pada tahun 2017 lalu. Bahkan salah satu homestay-nya juga pernah mendapat penilaian peringkat kelima di ASEAN.

"Dengan kita hadir disini (Cibuntu) banyak mencatat beberapa kategori yang bisa ditingkatkan agar kebangkitan ekonomi nasional bisa kita hadirkan melalui Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021," kata Sandiaga dalam konferensi pers di lokasi.

Menurut Sandiaga dengan digalakkannya desa wisata diharapkan dapat memberi kebijakan yang adil dengan melibatkan banyak masyarakat. Sehingga bangkitnya ekonomi nasional bisa dimulai dari desa.

"Kenapa desa wisata karena ini adalah kebijakan yang berkeadilan, begitu banyak masyarakat yang terlibat di sini. Selama ini pemerintah pusat hanya fokus di program yang belum tentu menyentuh masyarakat yang ada di lapisan terbawah," ucapnya.

"Jadi ini adalah kebijakan yang mudah-mudahan bisa memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan," sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Sandiaga juga mengajak artis Cinta Laura untuk turut mensosialisasikan program ADWI 2021 dan melihat potensi Desa Cibuntu.

"Saya menghadirkan Cinta Laura yang jago di konten kreatif, generasi Z dan merupakan generasi yang akan terus dilibatkan dalam pengembangan desa wisata kedepan," tandasnya.

Ditempat yang sama Bupati Kuningan Acep Purnama mengungkapkan kunjungan Sandiaga Uno ke Desa Cibuntu akan dijadikan motivasi bagi Pemerintah Kabupaten untuk bisa memajukan sektor pariwisata Kuningan yang berbasis desa.

"Hari ini kunjungan Mas Menteri (Sandiaga Uno) jadi motivasi bagi kita semua sesuai visi kami, Pariwisata Maju Berbasis Desa, semua potensi akan kami gali dan kembangkan untuk membangun desa menjadi ketahanan sosial, ekonomi dan kearifan lokal," singkatnya.( RZ/WK)***"

Presiden Lapor Kasus Besar Tapi Tapi Nggak Direspon, KPK Lindungi Hiu Atau Seneng Makan Teri ?

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-------Pegiat media sosial Denny Siregar ikut merespons pernaytaan Menko Polhukam Mahfud MD pada tahun 2019 yang mengungkap bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah melaporkan kasus besar namun tak direspons KPK.

Menurut Denny, KPK hanya tertarik dengan kasus-kasus kecil namun dengan pencitraan yang besar guna menutupi kasus besar. Baca Juga: Besok Pegawai Akan KPK Dilantik Jadi ASN, Mereka yang Tidak Puas Silahkan Tempuh Jalur Elegan

“Bahkan Presiden sendiri pernah lapor kasus besar, tapi @KPK_RI sedikitpun gak tertarik mengungkap..,” cuitnya dalam akun Twitternya menirukan pernyataan Mahfud, seperti diliihat, Senin (31/5/2021). Baca Juga: Tak Disangka, Tak Diduga, Astaga!! Denny Siregar Bilang: DKI Jakarta Kacau-Balau

“Senengnya makan teri memang, dengan pencitraan yang besar, untuk lindungin hiu yang terus menyantap..,” imbuh dia.

Selain itu, ia juga turut membagikan tautan berita yang mengulas pernyataan Mahfud MD pada tanggal 11 November 2019.

Saat itu, Mahfud MD mengatakan jika Presiden Jokowi pernah bercerita soal kasus korupsi besar.

Hal tersebut dikatakan saat Kepala Negawa menunjuknya menjadi Menko Polhukam.

Namun, meski tidak membeberkan secara spesifik, Mahfud menyampaikan Jokowi sudah melaporkan kasus besar itu ke KPK namun kasus tersebut tak kunjung diungkap.

"Presiden menunjukkan, menyampaikan laporan ke KPK, ini, ini, ini, tapi enggak terungkap. Coba sekarang diperkuat itu kejaksaan, kepolisian. Sehingga kita normal kembali," kata Mahfud saat menjamu para tokoh di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (11/1½019). 

Lanjutnya, dalam kesempatan tersebut, Kepala Negawa berpesan untuk memperkuat KPK. 

"Pemberantasan Korupsi lebih hadir, lebih kuat. Caranya apa? Korupsi-korupsi besar itu diungkap," ujar Mahfud. 

Faktanya, Indonesia berada di urutan kedua terbawah dari 61 negara di dunia dalam hal minat baca. Mau sampai kapan? Mulai aja dulu dari #BacaSampaiTuntas.(RZ/WK)*""

Jokowi Pelototi Lonjakan Covid Kudus yang Disebut Luar Biasa!

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA---------Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di Kudus, Jawa Tengah. Pemerintah pun akan menyelidiki apakah lonjakan ini berkaitan dengan varian baru corona.

Hal tersebut dikemukakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers usai rapat terbatas bersama Jokowi secara tertutup di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (31/5/2021).

"Memang Kudus akhir-akhir ini ada peningkatan luar biasa baik dari sisi kasus konfirmasi maupun yang masuk rumah sakit," kata BGS, sapaan akrab Budi Gunadi Sadikin.

Ia mengatakan, pemerintah sudah bergerak cepat untuk mengatasi peningkatan kasus di Kudus. Salah satunya, dengan mengalihkan pasien ke rumah sakit terdekat di luar Kudus.

"Kami berkoordinasi dengan gubernur, pasien yang berasal dari daerah Kudus, Pati, Sragen, itu kami arahkan ke rumah sakit lain di luar Kudus," jelasnya.

Selain itu, sambung dia, aparat keamanan juga telah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro (PPKM) alias mikro lockdown untuk menghentikan laju penyebaran.

Bahkan, otoritas kesehatan juga telah meminta adanya pemeriksaan whole genome sequencing (WGS) pada pasien Covid-19 di Kudus untuk mengetahui apakah lonjakan kasus yang terjadi berkaitan dengan varian baru corona.

"Pesan kami untuk daerah yang lonjakannya cukup tinggi termasuk Kudus, tolong tetap disiplin," ujar BGS.( RZ/WK )****

Indonesia Tuan Rumah KTT G20, Jokowi Buat Panitia Nasional Penyelenggaraan Presidensi.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk panitia nasional penyelenggaraan presidensi G20. Pembentukan panitia dilakukan setelah pada 22 November 2020 di Konferensi Tingkat Tinggi G20 ke-15 Riyadh, Indonesia ditetapkan sebagai Presidensi G20 tahun 2022.

"Untuk mengoptimalkan posisi Indonesia sebagai penyelenggara Presidensi G2O Indonesia Tahun 2022, perlu membentuk suatu panitia nasional," bunyi Keppres,baru-baru ini.

Pada pertemuan nanti, akan dilakukan sejumlah agenda. Yakni pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi, pertemuan tingkat Menteri dan Gubernur Bank Sentral, pertemuan tingkat Slwrpa, pertemuan tingkat Deputi, pertemuan tingkat Working Group, pertemuan tingkat Engagement Group, program Side Events, dan program Road to G20 Indonesia 2022.

Selanjutnya, dalam Keputusan Presiden (Keppres) yang diteken Jokowi pada 27 Mei 2021 dijelaskan bahwa panitia nasional terdiri dari pengarah, ketua, penanggung jawab bidang, koordinator harian, dan sekretariat. Susunan pengarah terdiri dari Presiden, wakil presiden, menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi, menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

"Pengarah bertugas untuk memberikan arahan, saran dan pertimbangan kepada ketua dalam rangka penyelenggaraan rangkaian presidensi G20," pada pasal 5.

Adapun tugas ketua meliputi tiga bidang yaitu sherpa track, finance track, dan bidang dukungan penyelenggara acara. Pada bidang sherpa track diketuai oleh menteri koordinator bidang perekonomian, ketua II dan wakil didapuk oleh menteri luar negeri.

Lalu untuk finace track diketuai oleh menteri keuangan, ketua II Gubernur Bank Indonesia, Wakil Ketua didapuk oleh wakil menteri keuangan, dan wakil ketua II deputi gubernur senior Bank Indonesia.

Ketua Bidang Sherpa Track, Ketua Bidang Finance Track, dan Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Panitia Nasional kepada Presiden paling lambat tanggal 30 Juni 2023," dalam aturan tersebut. ( RZ/WK)****

Dianggap Bukti Ganjar Tak Disukai DPC Jateng, Ini Hasil Pilgub 2018 Vs 2013. Kok Bisa Dan Ada Apa Ya?.

INDENPERS MEDIA ISTANA, SEMARANG-------Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo disebut tidak disukai oleh pengurus-pengurus dewan pimpinan cabang (DPC) PDIP se-Jateng. Hal tersebut disebut bisa dilihat dari hasil Pilgub 2018. Seperti apa hasilnya.

Untuk diketahui, pada Pilgub Jateng 2013, Ganjar ditunjuk sebagai calon Gubenur Jateng dari PDIP. Ganjar saat itu dicalonkan bersama Heru Sudjatmoko.

Sekjen DPP PDIP ketika itu, Tjahjo Kumolo, mengatakan dipilihnya pasangan Ganjar dan Heru karena dianggap konsisten dan tidak mencla-mencle.

"Kita ingin figur yang benar-benar konsisten dan tidak mencla-mencle, pemimpin daerah yang bisa digugu dan ditiru," kata Tjahjo.

Selain itu, menurutnya, pasangan tersebut merupakan putra Jateng yang pantas memimpin Jateng. "Putra asli daerah Jateng, keduanya bukan yang terbaik, namun dianggap baik untuk maju," katanya

Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko pun menang pada Pilgub Jateng 2013. Mereka dinyatakan KPU Jawa Tengah sebagai kontestan Pilgub Jateng dengan perolehan suara paling tinggi. Hasil rekapitulasi penghitungan suara menunjukkan pasangan yang dijagokan PDIP itu meraih 48% suara dukungan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi, ada 14.259.945 suara sah, yang sebanyak 48,82% di antaranya untuk Ganjar-Heru. Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmodjo menyusul dengan perolehan 30,2% suara. Sedangkan pasangan Hadi Prabowo-Don Murdono memperoleh 20,92% suara dukungan.

"Pasangan nomor urut 3, Ganjar-Heru, memperoleh sebanyak 6.962.417 suara," kata Ketua KPU Jateng, Fajar Subhi AKA dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungaan Suara Tingkat Provinsi Pilgub Jateng 2013 di gedung KPU Jateng, Jl Veteran Semarang.

Hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah pasangan Ganjar-Heru memperoleh suara terbanyak. Paling tinggi suara Ganjar-Heru berada pada Surakarta, Purbalingga, Boyolali, Purworejo, dan Brebes. Pasangan tersebut hanya kalah di empat wilayah, yaitu Demak, Kendal, Cilacap, dan Batang.

Pilgub Jateng 2018

Ganjar kembali memperoleh kemenangan pada Pilgub Jateng 2018. Saat itu, Ganjar berpasangan dengan Taj Yasin, yang merupakan putra KH Maimun Zubair atau Mbah Moen.

Pada Pilgub 2018, Ganjar-Yasin unggul dalam pilgub Jateng dengan 10.362.694 suara atau 58,78 persen, sedangkan pasangan Sudirman-Ida yang merupakan pesaingnya mendapatkan 7.267.993 suara atau 41,22 persen.

Angka ini disebut tidak bagus bagi seorang petahana seperti Ganjar. Hasil ini disebut-sebut sebagai bukti Ganjar tak disukai pengurus DPC PDIP se-Jateng.

Isu Ganjar tak disukai pengurus DPD Jateng dan DPC se-Jateng disebut telah beredar lama.

"Memang, soal pengurus DPD Jateng dan DPC se-Jateng tidak suka sama Ganjar ini memang sudah lama. Bahkan sejak Ganjar menjadi gubernur periode pertama," kata Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam kepada wartawan, Minggu (30/5/2021).

Umam menyebut kemenangan Ganjar Pranowo dalam Pilgub Jateng 2018 bisa diraih berkat dukungan putra KH Maimun Zubair atau Mbah Moen, Gus Yasin. Sebagai seorang inkumben, Umam menilai perolehan suara 58 persen tidaklah layak.

"Maka sebenarnya kemenangan Ganjar di Pilgub 2018 juga banyak di-support oleh suara Gus Yasin (santri-santri Mbah Maemun Zubair, Rembang). Hal itu bisa kita lihat dari hasil perolehan suara Ganjar dalam Pilgub 2018 sebanyak 58 persen, sedangkan sang penantang Sudirman Said-Ida Fauziyah memperoleh 41 persen. Bagi seorang inkumben yang didukung PDIP di Jawa Tengah. ( RZ/WK)*****

Gibran Soal Sengketa Tanah Sriwedari; Kita Fight Terus,Ini Aset Terbesar Kita.

INDENPERS MEDIA ISTANA, SOLO----------Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka berjanji akan berjuang untuk mempertahankan Tanah Sriwedari yang saat ini masih menjadi sengketa antara Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dengan ahli waris RMT Wiryodiningrat. Di mana Pemkot Solo kembali mengajukan Peninjauan Kembali (PK) putusan MA yang telah memenangkan ahli waris.

“Kita kan bekerja sekeras mungkin untuk mempertahankan Sriwedari ini. Ini aset terbesar kita,” ujar Gibran, Jumat (28/5).

Putra sulung Presiden Joko Widodo meminta masyarakat bersabar dan mengikuti proses hukum yang berjalan. Meskipun keputusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan ahli waris telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

“Kita tunggu saja prosesnya, nanti hasilnya seperti apa. Pokoknya yang terbaik untuk Kota Solo. Kita pertahankan, kita fight terus,” katanya.

Pemkot Solo melalui kuasa hukumnya belum lama ini melayangkan gugatan perlawanan terhadap putusan inkrah tanah Sriwedari. Kuasa hukum Pemkot Solo TH Wahyu Winarto menilai masih ada peluang untuk menang melawan ahli waris RMT Wirjodiningrat, meskipun sudah kalah hingga tingkatan PK di MA.

“Kami akan terus melawan putusan-putusan yang telah dinyatakan inkrah. Baik itu putusan di tingkat PN (Pengadilan Negeri), PT (Pengadilan Tinggi), kasasi dan PK,” tandasnya.

Wahyu mengklaim masih memiliki peluang untuk menang karena sebagian objek yang akan dieksekusi oleh pengadilan, ada beberapa objek yang dimiliki Pemkot Solo. Yakni hak pakai (HP) 26 dan HP 46 yang selama ini tidak pernah disentuh oleh perkara-perkara yang lalu.

Dia akan mengajukan derden verzet atau gugatan perlawanan guna melawan putusan yang telah inkrah. Sesuai keterangan saksi ahli, putusan yang inkrah di kasus Sriwedari dinyatakan tidak bisa dieksekusi karena ada kesalahan di objek.

“Saya bisa membuktikan HP 26 dan HP 46 yang tidak pernah disentuh dalam perkara yang lalu, dari keterangan saksi dari BPN masih mempunyai kekuatan hukum mengikat karena tidak pernah dibatalkan, tidak pernah tersangkut di perkara apapun,” tandasnya.

Ia berharap hakim bertindak obyektif sehingga kepentingan Pemkot Solo bisa terlindungi dan tidak dicaplok perkara lalu. Menurutnya, HP 26 dan 46 luasnya 8.000 meter persegi, adalah bekas Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mangunjayan dan bekas Bank Pasar. Pihaknya juga mempermasalahkan terkait pemohon eksekusi yang berjumlah 11 orang.

“Ternyata saat kami mohon data ke BPN, ahli waris pemohon eksekusi ada 77 orang,” terangnya.

Sengketa tanah Sriwedari seluas hampir 10 hektar terjadi sejak puluhan tahun lalu. Keberadaan tanah di pusat kota itu memiliki sejarah yang tak bisa dipisah dari Kota Solo. Sriwedari dulunya dikenal sebagai Kebon Rojo (Kebun Raja) di masa pemerintahan Raja Keraton Kasunanan Surakarta Pakoe Boewono (PB) X.

Di lokasi tersebut terdapat Museum Radya Pustaka yang menyimpan ribuan benda cagar budaya (BCB). Kemudian Stadion Sriwedari museum Pekan Olahraga Nasional (PON) pertama. Gedung Wayang Orang, Masjid Agung yang masih dalam proses finishing dan Museum Keris Nusantara, serta bangunan lainnya.( RZ/WK)*****

DPD KAMPUD Simalungun Dukung Terwujudnya Pemerintah Bersih dan Baik di Pemkab Simalungun.

INDENPERS MEDIA ISTANA, SIMALUNGUN------Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD) Kabupaten Simalungun siap mengawal jalannya Pemerintahan di Kabupaten Simalungun, hal ini ditegaskan oleh Ketua DPD KAMPUD Kabupaten Simalungun, Mhd. Aliaman Hamonangan Sinaga, SE,baru-baru ini.

Dengan telah terbentuknya susunan pengurus DPD KAMPUD Kabupaten Simalungun maka sejumlah agenda akan segera dijalankan melalui program kerja untuk menggerakkan aktivitas dan roda organisasi DPD KAMPUD. 

"Sebagai Organisasi non Pemerintah atau juga disebut sebagai Lembaga non Government Organization (NGO) yang bertujuan untuk membantu kinerja dan turut mengawasi jalannya Pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan demi kepentingan Bangsa, Negara dan Masyarakat Indonesia maka kedudukan DPD KAMPUD Kabupaten Simalungun telah dibentuk", kata pemuda yang akrab disapa Ali. 

Masih kata dia, pihaknya akan melakukan koordinasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun sesuai amanat Ketua Umum DPW KAMPUD, Seno Aji, dan juga untuk mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan baik di Pemerintahan Kabupaten Simalungun. 

"Sesuai amanat dari Ketum Seno Aji, maka kita akan agendakan koordinasi kepada Pemerintah Daerah, dalam rangka melaksanakan program kerja dari DPD KAMPUD agar dapat selaras dan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun, demi terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan baik sehingga tidak melakukan praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN)", tutur ketua DPD KAMPUD Kabupaten Simalungun. 

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris DPD KAMPUD Kabupaten Simalungun, Muhadi, bahwa sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat yang bersifat independen keberadaan DPD KAMPUD Kabupaten Simalungun akan segera dilaporkan. 

"DPD KAMPUD Kabupaten Simalungun, memiliki tujuan yang sudah ditetapkan selain wadah menyalurkan aspirasi masyarakat, DPD KAMPUD juga bertujuan menggali dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki oleh Anggotanya, ikut aktif mensukseskan pembangunan Bangsa dan Negara, menjaga kedaulatan Negara, menjaga ketertiban sosial, memberikan pendampingan untuk masyarakat dalam bidang hukum, sosial, ekonomi, politik, pertanian, pendidikan ,agar mencapai keseimbangan antara masyarakat dan Pemerintah, dengan tujuan mulia tersebut dan sebagai organisasi yang independen maka perlu dukungan sebagai mitra Pemerintah", ujar Muhadi. 

Selain itu, Muhadi juga menyampaikan susunan pengurus DPD KAMPUD Kabupaten Simalungun. 

"Ketua :  Mhd. Aliaman Hamonangan Sinaga, SE

Sekretaris : Muhadi

Bendahara ; Alfianto, SH

Bidang-bidang ;

1. Bidang Pendidikan, Diskusi dan Pelatihan 

Ketua :  Drs. Ahmad Syahroni, SH, Mpd

Wakil ketua :  Zainull

Anggota : Jesper Nainggolan

2. Bidang Informasi dan Hubungan Masyarakat :

Ketua : Muhammad Akhyar Lubis

Wakil Ketua : Mhd. Miswan Sinaga

Anggota : Bambang, Sahat Marpaung

3. Bidang Hukum, HAM dan Aksi Massa :

Ketua : Ronal Pasaribu, SH

Wakil Ketua : Dedek Lesmana, SH

Anggota : Bayu Atmaja, SH. MH, Akbar.

Sementara untuk lamat Sekretariat berlokasi di Jalan Bandar Jawa, No.346, Kel. Perdagangan III, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, Kode pos.21184.( Sa/Rz/ WK)****

Menko Luhut Wacanakan ' Work From Bali ' Gibran Juga Punya ' Work From Solo '.

INDENPERS MEDIA ISTANA, SOLO----------Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka siap mengajukan program "Work From Solo" atau bekerja dari Solo untuk mendukung pemulihan pariwisata lokal.

"Kalau melihat potensi Solo ya bisa mengajukan, kota kita kan nyaman," kata Gibran di Solo, Jumat.

Meski siap menyediakan berbagai fasilitasnya, pihaknya belum berencana mengajukan keterlibatan Solo untuk menyukseskan program itu.

"Kalau mengajukan nanti lah, nanti coba tak mengajukan kalau dibolehkan. Yang pasti fasilitas sudah siap, teman-teman hotel juga sudah divaksin semuanya," katanya.

Terkait hal itu, Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Kota Surakarta siap mendukung program "Work From Solo". Ia mengatakan salah satu pertimbangan dari dukungan tersebut karena Solo memiliki modal yang cukup untuk bisa mewadahi "Work From Solo".

Solo Kota Ternyaman

"Sangat bisa diterapkan di Solo karena modal kita cukup untuk itu. Pertama adalah Kota Solo jadi kota yang dijuluki kota ternyaman, jadi nyaman juga untuk melakukan pekerjaan dari Solo," katanya.

Selain itu, menurut dia vaksinasi juga sudah berjalan dengan cepat pada sektor kepariwisataan, baik dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) maupun Asita.

"Vaksinasi juga sudah diberikan kepada petugas hotel dan destinasi yang sudah mengantongi CHSE (kebersihan, kesehatan, keamanan, dan ramah lingkungan). Selain itu, ketersediaan hotel di Soloraya juga mencukupi. Itu cukup jadi modal kita untuk 'Work From Solo'," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan wacana untuk menggencarkan "Work From Bali" bagi kementerian di bawah koordinasinya. Salah satu pertimbangan dari wacana tersebut adalah untuk mengoptimalkan pemulihan pariwisata di Bali.( RZ/WK)****

Gibran Nilai Main Medsos Juga Sangat Penting.

INDENPERS MEDIA ISTANA, SOLO---------Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani menyinggung pemimpin yang mestinya bekerja di lapangan dan bukan hanya tampak di media sosial.

Namun, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka tak setuju dengan hal itu. Dia mengatakan, antara kerja lapangan dan media sosial perlu berjalan beriringan.

"Ya di lapangan penting, sosmed ya penting. Dua- duanya harus seimbang," ujar Gibran,baru- baru ini.

Putra Presiden Joko Widodo itu mengimbau, agar masyarakat tidak menggunakan media sosial untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Tapi sebaliknya, untuk hal yang positif.

"Nanggepin haters itu kan tidak produktif. Kita pakai sosmed itu untuk kembali lagi ke pelayanan publik. Menanggapi keluhan dan masukan, itu lho," kata Gibran.

"Makanya sosmed itu penting, untuk kegiatan yang produktif. Nek sing ra cetho ra cetho yo nggak usah ditanggepin," imbuhnya.

Lebih lanjut, Gibran menyampaikan, dalam menampung keluhan warga, selama ini pihaknya memang membuka layanan melalui sosial media. Admin sosmed yang nanti menampung keluhan warga dan akan meneruskannya ke dinas terkait.

"Tim admin kalau buka sosial media itu pasti yang diutamakan keluhan warga. Banjir, drainase mampet, aspal berlubang, itu yang penting. Kalau haters, haters atau pesan-pesan yang bernada negatif enggak kita tanggapi lah," terangnya.

Gibran tak menampik jika dirinya terkadang menanggapi komentar warganet di sejumlah akun instagram. Hal tersebut ia lakukan untuk menanyakan keluhan dari warganet tersebut.

"Yo rapopo to mas. Kan keluhannya apa kan harus ditanyakan. Pokoknya kita terbuka saja. Pokoknya sosmed jangan ditinggal lah. Wong sekarang anak-anak muda pingin menyuarakan keluhan dan masukannya. Ya harus kita tampung semua," pungkasnya.

Sindiran Puan

Sebelumnya, Puan menyindir sosok yang pemimpin yang terkenal di media sosial.

"Pemimpin itu ke depan adalah pemimpin yang ada di lapangan bukan di sosmed. Pemimpin yang memang dilihat teman-temannya, orang-orang yang mendukungnya. Ada di lapangan, bukan hanya di media," kata Puan di Semarang, Jawa Tengah,baru- baru ini.

Kendati, Puan sepakat bahwa media sosial dan media massa juga diperlukan sebagai sarana komunikasi. Tapi, kerja di lapangan lebih penting. Puan tak menyebut sindiran tersebut ditujukan kepada siapa.( RZ/WK)**"

Kabaharkam Polri: PPKM Mikro Akan Dilakukan di Seluruh Indonesia, Mohon Dukungannya.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA------Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri (Kabaharkam Polri) Komjen Pol Arief Sulistyanto meminta dukungan semua pihak terkait rencana akan diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM mikro di seluruh Indonesia oleh pemerintah.

Hal ini disampaikannya saat melakukan pengecekan PPKM Mikro di Kampung Tangguh Teratai, Kota Pontianak, baru-baru ini.

"Program PPKM Mikro akan dilakukan secara bertahap dan sekarang telah diterapkan di 30 provinsi dan rencananya dilakukan di seluruh Indonesia, kami mohon dukungannya," kata Arief, baru- baru ini.

Dia menegaskan, kebijakan PPKM Mikro ini diambil untuk menekan penyebaran Covid-19. Kemudian semua pihak menyediakan sarana dan prasarana bagi mereka yang terpapar virus Corona.

Untuk diketahui, PPKM mikro mulai 1 Juni 2021 akan diberlakukan di seluruh provinsi di Indonesia.

"Selain itu ada hal terpenting yakni bagaimana mengedukasi masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin dan ketat, karena itu yang paling penting," jelas Arief.

PPKM mikro dinilai sangat efektif jika dikelola dengan baik, Arief mengaku telah meninjau di beberapa kota dan dikelola dengan baik, karena memberikan informasi kepada masyarakat.

"PPKM mikro dinilai sangat efektif jika dikelola dengan baik, seperti di sini, saya sudah meninjau di beberapa kota dan dikelola dengan baik itu efektif karena memberikan informasi kepada masyarakat, mulai dari aspek pencegahan, aspek bagaimana pengolahan apabila ada masyarakat yang terkena, dan penanganan selanjutnya hingga sembuh, sehingga tidak berlarut dan menular ke yang lainnya," kata dia.(RZ/WK)***** 

Gibran ke Kaesang soal Curhatan Felicia Tissue: Ndang Dirampungke!

INDENPERS MEDIA ISTANA, SOLO---------Kisah asmara putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep yang kandas kembali mengemuka setelah Felicia Tissue membuat pernyataan di media sosial. Kakak Kaesang, Gibran Rakabuming Raka memberi pesan kepada sang adik agar masalah itu segera diselesaikan.

Saat ditemui di Mal Pelayanan Publik (MPP) Jenderal Sudirman, Solo, Gibran awalnya meminta wartawan untuk bertanya langsung kepada Kaesang tentang masalah tersebut.

"Tanya Kaesang," kata Gibran,baru- baru ini.

Meski begitu, dia juga berpesan kepada Kaesang agar masalah tersebut segera diselesaikan. "Ndang dirampungke (segera diselesaikan)," ujar dia.

Namun, Gibran engan berkomentar saat ditanya soal Felicia yang turut membawa-bawa nama kedua orang tuanya, Jokowi dan Iriana. Dia pun meminta masalah tersebut ditanyakan langsung ke Kaesang Pangarep.

"Biar diselesaikan Kaesang. Aja takon aku (jangan tanya saya)," katanya.

Diberitakan sebelumnya, mantan kekasih Kaesang Pangarep, Felicia Tissue, buka suara secara langsung untuk pertama kalinya. Dia berbicara soal kandasnya hubungan asmara sambil membawa-bawa nama Presiden Jokowi dan Iriana selaku orang tua Kaesang.

Pernyataan Felicia disampaikannya via kanal YouTube-nya, Felicia Tissue, baru- baru ini  Materi yang dia sampaikan adalah perihal kandasnya hubungan pacaran dia dengan Kaesang.

Dia tidak terima Kaesang Pangarep pergi menghilang begitu saja dan juga tidak terima dengan hujatan banyak pengguna media sosial yang ditujukan kepadanya. Nama Jokowi, bahkan konstitusi, sampai disebutnya.(RZ/WK)****

Ganjar Kembali Tampil di Medsos, Ini Jawabannya saat Ditanya Soal Capres.

INDENPERS MEDIA ISTANA, SEMARANG-------Kunjungan orang nomor satu di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng itu di tengah kritik sejumlah elite politik PDIP terkait aktivitasnya di media sosial (medsos).

Meski demikian, Ganjar seolah tidak ambil pusing dengan kritikan itu. Ia tetap eksis di media sosial. 

Dalam video berdurasi 19 menit 24 detik itu, Ganjar terlihat asyik berbincang dengan Andre Taulany. Kendati demikian, Ganjar menolak memberikan tanggapan saat Andre bertanya soal pencalonannya sebagai presiden pada Pilpres 2024.

“Tapi ya pak, by the way, saya lihat kan ini kok kalau pak Ganjar jadi presiden, saya akan nyoblos yang pertama. Saya jadi orang pertama yang nyoblos bapak,” ujar Andre Taulany.

Mendengar pernyataan Andre, Ganjar sempat terdiam sejenak. Namun, beberapa saat kemudia ia justru mengajak Andre untuk pindah ke ruangan lain.

“Yuk, kita pindah ke luar yuk,” ujar Ganjar spontan sambil diiringi gelak tawa Andre.

“Rame entar,” sambung Andre Taulany.

“Cut-cut-cut..,” ujar Ganjar berjalan ke luar ruang studio milik pria yang akrab disapa Sultan Bintaro itu.

Dalam acara itu, Ganjar juga turut menyaksikan koleksi sepeda motor dan mobil milik Andre Taulany. Dari sekian banyak koleksi sepeda motor Andre, perhatian Ganjar tertuju pada sepeda motor merek Suzuki Satria.

Ia mengaku terkenang dengan masa-masa saat masih berstatus mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Ganjar mengaku saat kuliah sering menggunakan sepeda motor jenis tersebut untuk mengantar mendiang kakaknya bekerja di kantor Imigrasi.

“Saya masih ingat waktu di Jogja masih kuliah, ngantar kakak saya kerja di Imigrasi, almarhumah, tiap hari bawa motor ini. Bawa keranjang berisi makanan nasi bungkus, dijual di kantor,” tutur Ganjar kepada Andre Taulany.

Penampilan Ganjar di channel Youtube punya Andre Taulany, TAULANY TV itu pun banyak menarik perhatian netizen. Bahkan belum ada sehari diunggah di Youtube, video tersebut sudah tayang 608.529 kali.

Banyak netizen yang juga memberikan dukungan kepada Ganjar untuk maju sebagai capres pada Pilpres 2024.

“Semoga pak Ganjar jadi Presiden di tahun 2024. Amin ya Allah,” tulis akun Trisna Julianto.

“POKOKKE GUBERNURKU PAK GANJAR JOSS+ANDREY IDOLAKU.. CILACAP NUSAKAMBANG,” respons akun gondrong Rino.( RZ/WK)****

Bukan dipanggil Jokowi, Ini Alasan Ganjar Tak Temui Zulhas.

INDENPERS MEDIA ISTANA, SEMARANG-------Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) batal bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo baru- baru ini. Ganjar pun menjelaskan alasannya membatalkan pertemuan itu. 

Zulhas saat memimpin acara di kantor DPW PAN Jateng mengatakan bermaksud ingin bertemu dengan Ganjar. Namun menurutnya Ganjar ada panggilan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta.

"Nggak (bukan dipanggil Presiden)," jawab Ganjar singkat usai rapat Paripurna di Gedung DPRD Jateng, Jumat (28/5/2021).

Ganjar menjelaskan dirinya bertolak ke Jakarta untuk mengikuti acara dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pembicara. Presiden Jokowi memang hadir namun dalam format daring.

"Kemarin acara dengan BPKP, Pak Jokowi-nya daring," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Zulhas mengungkapkan keinginannya bertemu dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat momen penyerahan SK 18 DPD se-Jateng. Namun, pertemuan dengan Ganjar yang diagendakan baru- baru ini batal.

"Semua sudah oke, apakah karena kemarin 'ramai', kita tidak tahu atau karena lain. Alasan Pak Gub, Mas Ganjar, hari ini dipanggil Pak Jokowi ke Jakarta. Saya dikasih tahu kemarin," ujar Zulhas kemarin.

Zulhas mengaku memaklumi alasan batalnya pertemuan tersebut. Terlebih jika ada panggilan presiden atau kementerian terkait tugas sebagai gubernur.

"Ya itu memang protokolnya seperti itu," ceritanya.

Ditemui usai acara, Zulhas membenarkan soal rencananya untuk bertemu dengan Ganjar. Zulhas tak menjawab dengan lugas saat ditanya pertemuan itu terkait dukungannya agar Ganjar maju capres 2024. Zulhas mengaku hanya ingin mengenalkan pengurus barunya di Jateng.

"Nanti kita pelantikan mau kenalkan pengurus," jawab Zulhas.(RZ/WK)*****

Aparat TNI-Polri Merapat Amankan Aksi Ruwatan KPK.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA--------Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan kehadiran aparat TNI-Polri untuk mengamankan aksi yang rencananya berlangsung di depan Gedung Merah Putih, Jumat (28/5) siang.

"Berdasarkan informasi yang kami terima, dalam rangka penjagaan keamanan obyek vital di antaranya gedung KPK. Kabar dari pihak polres benar akan ada unjuk rasa di depan Gedung KPK," kata Pelaksana tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Jumat (28/5).

Ali mengklaim penambahan personel TNI bukan permintaan dari pihaknya. Ia berujar kehadiran personel TNI karena pihak Polres Jakarta Selatan membutuhkan tambahan personel.

"Enggak ada permintaan KPK. Namun demikian, penjagaan ini dipastikan akan dilakukan dengan upaya persuasif kepada pihak-pihak jika terjadi potensi gangguan keamanan," ujarnya.

Berdasarkan informasi yang tersebar di kalangan media, pada siang ini akan diadakan agenda 'Ruwatan Rakyat untuk KPK'. Agenda akan berlangsung pada pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB.

Puluhan aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersiaga di sekitar kompleks Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (28/5).

Pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, sejumlah aparat menyekat Jalan Kuningan Persada sebelah utara dan selatan KPK. Di sisi utara, aparat memalangkan mobil patroli. Mereka juga menyiagakan mobil water canon.

Sementara di sisi selatan, selain memalangkan mobil patroli, polisi juga menyiagakan kendaraan lapis baja Barracuda. Puluhan aparat lainnya juga tersebar di beberapa titik sekitar KPK. Mereka tampak sedang berteduh di taman atau warung di sekitar jalan Kuningan Persada.

Puluhan personel TNI juga berjaga di tenda seberang gedung KPK. Sementara itu, beberapa anggota Brimob tampak mondar-mandir di jalan depan Gedung KPK.

Unjuk rasa ini digelar di tengah masalah peralihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam peralihan tersebut dilakukan tes wawasan kebangsaan (TWK).

Sebanyak 75 pegawai lembaga antirasuah dinyatakan tak lolos TWK. Berikutnya, setelah ada pembahasan antara KPK dengan kementerian/lembaga terkait, ada 51 pegawai yang dinilai tak bisa lagi bergabung dengan KPK karena mendapat nilai 'merah'.

Sementara 24 pegawai lainnya masih dimungkinkan menjadi ASN dengan terlebih dahulu dilakukan pembinaan lewat pendidikan dan pelatihan bela negara serta wawasan kebangsaan.(RZ/WK)****

Jokowi Teken Perpres 50/2021, Atur Ketentuan Baru Tanggung Jawab Vaksin.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan presiden (perpres) baru terkait pengadaan vaksin COVID-19. Perpres baru itu mengubah ketentuan pengambilalihan tanggung jawab penyediaan vaksin.

Aturan itu tertuang dalam Perpres Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dilihat detikcom, Jumat (28/5/2021). Perpres baru itu diteken Presiden Jokowi pada 25 Mei 2021.

Perubahan di perpres tersebut terkait pengambilalihan tanggung jawab hukum oleh pemerintah terhadap penyedia vaksin. Pengambilalihan tanggung jawab hukum sebelumnya dilakukan jika proses dan distribusi dilakukan telah memenuhi cara pembuatan obat yang baik.

Namun kini pengambilalihan tanggung jawab hukum dilakukan sepanjang waktu penyediaan, produsen telah dilakukan sertifikasi cara pembuatan obat yang baik. Selain itu, vaksin COVID-19 telah disetujui penggunaannya oleh BPOM.

Berikut ketentuan Pasal 11A di Perpres Nomor 50 Tahun 2021:

Pasal 11A

(1) Dalam hal pengadaan vaksin dilakukan melalui penugasan kepada badan usaha milik negara, penunjukan langsung kepada badan usaha penyedia, atau kerjasama lembaga/badan internasional yang penyedianya mempersyaratkan adanya pengambilalihan tanggung jawab hukum, Pemerintah mengambilalih tanggung jawab hukum penyedia Vaksin COVID-19 termasuk terhadap keamanan (safety), mutu (quality), dan khasiat (efficacy)/imunogenisitas.

(2) Pengambilalihan tanggung jawab hukum oleh Pemerintah terhadap penyedia Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang pada waktu penyediaan, produsen telah dilakukan sertifikasi cara pembuatan obat yang baik dari lembaga yang berwenang di negara asalnya dan vaksin COVID-19 telah disetujui penggunaannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization).

Sedangkan aturan sebelumnya di Perpres Nomor 14 Tahun 2021, sebagai berikut:

Pasal 11A

(1) Dalam hal pengadaan vaksin dilakukan melalui penugasan kepada badan usaha milik negara, penunjukan langsung kepada badan usaha penyedia, atau kerjasama lembaga/badan internasional yang penyedianya mempersyaratkan adanya pengambilalihan tanggung jawab hukum, Pemerintah mengambilalih tanggung jawab hukum penyedia Vaksin COVID-19 termasuk terhadap keamanan (safety), mutu (quality), dan khasiat (efficacy) imunogenisitas.

(2) Pengambilalihan tanggung jawab hukum oleh Pemerintah terhadap penyedia Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang proses produksi dan distribusi telah memenuhi cara pembuatan obat yang baik dan/atau cara distribusi obat yang baik.( RZ/WK)****

Sri Mulyani Kecewa APBD Habis Hanya untuk Gaji PNS.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA--------Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kecewa penyerapan APBD tidak sesuai yang diharapkan di tengan pandemi Covid-19. Sebab, anggaran belanja pemerintah dalam APBD hanya dihabiskan untuk gaji para PNS.

"Belanja daerah masih belum sinkron, sebab lebih banyak untuk belanja pegawai daripada menolong kepada masyarakat atau belanja-belanja yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Sri Mulyani, baru- baru ini.

Sri Mulyani menjelaskan, penyerapan belanja APBD membuat dana daerah yang tersimpan di bank semakin besar. Per akhir April 2021, jumlahnya mencapai Rp194,54 triliun. Dana daerah yang ada di perbankan itu terus naik selama tiga bulan beruntun.

"Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendapatan daerah, baik yang bersumber dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa maupun sumber lainnya, belum digunakan secara optimal," kata Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, APBD belum berkolaborasi dengan APBN yang bekerja membantu masyarakat.

"Jadi APBD belum bekerja secara sinkron dan optimal seiring dan seirama dengan APBN yang melakukan action untuk membantu masyarakat," katanya.(RZ/WK)***

PDIP Persilahkan Ikuti Jejak Rustriningsih, Ini Jawaban Ganjar Pranowo.

INDENPERS MEDIA ISTANA, SEMARANG-------PDI Perjuangan (PDIP) mengambil sikap terkait polemik antara Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yakni dengan mempersilakan jika Ganjar ingin mengikuti jejak eks kader PDIP, Rustriningsih. Lalu, apa tanggapan Ganjar?

Saat ditanya soal itu, Ganjar Pranowo menyebut saat ini dia lebih memilih fokus bekerja ketimbang membahas soal polemik yang sedang menimpa dirinya. Termasuk soal PDIP yang mempersilakan jika Ganjar dipinang partai lain dalam Pilpres 2024.

Ganjar menegaskan dirinya fokus membantu penanganan virus Corona atau COVID-19. Ia menyebut sedang membantu Kabupaten Kudus karena menjadi daerah dengan kasus baru Corona terbanyak di Jateng.

"Saya konsentrasi bantu Bupati Kudus urus COVID. Ini lebih penting," kata Ganjar, baru- baru ini.

Usai rapat penanganan COVID-19 di kantornya hari Senin (24/5) kemarin, Ganjar memang mengatakan Kabupaten Kudus menjadi daerah dengan peningkatan kasus baru terbanyak. Ia meminta dukungan masyarakat dalam penanganan COVID-19 sehingga tidak menggelar kerumunan.

"Kudus ada lompatan tinggi, ini paling tinggi kasus baru. Makan kita minta siaga tambah tempat tidur (di rumah sakit)," ujar Ganjar tanpa menyebut jumlah lonjakan.

Diberitakan sebelumnya, PDI Perjuangan (PDIP) mengambil sikap terkait polemik antara Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. PDIP mempersilakan Ganjar Pranowo mengikuti jejak eks kader Rustriningsih.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu, Bambang Wuriyanto. Pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini awalnya menyinggung tugas yang diamanatkan kepada Ganjar untuk menjadi Gubernur Jawa Tengah.

"Saya orang Jawa, Ganjar Jawa, ini kultur Jawa, oke? Kultur Jawa itu kalau diberi tugas sama komandannya, komandannya kan Ibu Megawati Soekarnoputri, jadi Mas Ganjar ini diberi tugas untuk menjadi Gubernur Jawa Tengah. Kepala daerah Jawa Tengah, karena beliau menjadi Gubernur Jateng, tugasnya kan di sana," kata Bambang kepada wartawan di kompleks gedung DPR/MPR, Jakarta, baru- baru ini.

Bambang menyebut tidak ada masalah jika Ganjar berkeinginan mencalonkan diri sebagai presiden meski kini masih menjabat Gubernur Jawa Tengah. Menurut Bambang Pacul, keinginan Ganjar tentu tidak bisa dihalangi.

"Karena beliau menjadi Gubernur Jateng, tugasnya kan di sana, sekarang saya tanya sama dikau, Pak Ganjar kalau mau jadi presiden boleh enggak? Jawabannya pasti boleh. Tetapi wong pengen og, hati, rasa, itu tidak bisa dipenjara, rasa tidak bisa dipenjara itu kata para pemimpin kita dahulu. Jadi kalau pengen boleh," ucapnya.

Namun, ketika keinginan itu dijalankan dengan aksi, Bambang Pacul mengingatkan, Ganjar harus hati-hati. Dia pun menyebut kewenangan maju sebagai capres ada pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Jadi kalau pengen boleh. Boleh enggak Pak Bambang Pacul misalnya memacari istri kamu? Boleh, tetapi ketika sudah menjadi tindakan keputusan dan kemudian bertindak, hati-hati loh, hati-hati loh. Hati-hatinya apa? Nomor satu tentu sudah tahu itu istri kawan aku, ada etika yang dilanggar, oke, Bambang Pacul ini cah Jowo ya toh, jadi sampeyan (Ganjar) boleh berkelit seperti apa pun, kita cah Jowo politisi, mesti paham maunya pasukan, kalau tidak begitu saya bukan komandan pasukan bos. Kalau itu sesuai dengan tata krama, fatsun, etika. Tetapi ada wilayah yang kita mesti hati-hati. Kalau wilayah aku pengen jadi calon presiden itu wewenangnya Bu ketum," ucapnya.( RZ/WK)****

Ucapan Waisak dari Jokowi: Ada Kemudahan Setelah Kesulitan.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA---------Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan ucapan Waisak untuk seluruh umat Buddha di Indonesia yang jatuh pada hari ini, Rabu (26/5). Ucapan itu ia sampaikan secara langsung lewat akun twitter pribadinya @Jokowi.

Dalam cuitannya itu ia juga mengungkapkan keprihatinan karena perayaan Waisak tahun ini masih dalam keadaan pandemi.

"Untuk saudara-saudaraku umat Buddha, Tri Suci Waisak tiba saat masih dicengkram pandemi," tulisnya dalam @jokowi, Rabu (26/5).

Jokowi juga dalam cuitannya memberi semangat kepada umat Buddha yang tengah merayakan hari Waisak.

"Tapi kita semua percaya, selalu akan ada cahaya terang sesudah kegelapan, selalu ada kemudahan yang datang setelah kesulitan," ucapnya.

Ia juga mendoakan kepada seluruh umat Buddha agar selalu diliputi dengan kedamaian.

"Semoga kedamaian dan ketenangan senantiasa bersama kita," ujarnya.

Sebelumnya, satuan tugas Covid-19 mengimbau agar perayaan Waisak dan penyelenggaraan ibadah dilakukan secara sederhana dan tetap disiplin protokol kesehatan.

Selain itu,Kementerian Agama juga telah mengeluarkan Surat Edaran No. 11 tahun 2021 yang mengatur protokol kesehatan selama rangkaian pelaksanaan ibadah hari raya Waisak. Dalam surat edar ini, panitia penyelenggara dan umat Budha di Indonesia diminta untuk mengikuti protokol kesehatan.( RZ/WK)*****

Sampaikan Selamat Hari Waisak 2656, Ini Pesan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA--------Menteri Agama RI (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengucapkan selamat Hari Raya Tri Suci Waisak yang jatuh pada hari ini, Rabu 26 Mei 2021. Menag mengapresiasi umat Buddha atas perayaan Waisak 2565 tahun Buddhis yang digelar secara sederhana sesuai anjuran pemerintah dan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

"Selama dua tahun berturut-turut seluruh peringatan hari besar keagamaan dilaksanakan dalam suasana yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Interaksi sesama umat sebagai wujud rasa syukur dan berkah serta Rahmatullah Tuhan Yang Maha esa untuk saling berkunjung dan bersilaturahmi menjadi sangat terbatas. Di sinilah kita sebagai umat beragama di Indonesia diuji untuk bisa memahami dan menjalankan nilai-nilai keagamaan yang kita yakini," kata Menag dalam video yang diunggah Kementerian Agama.

Menag menyampaikan, umat beragama di Indonesia memiliki konsepsi beragama yang mengambil jalan tengah melaksanakan praktik kehidupan peran beragama yang moderat. Sehingga mampu menghadapi tantangan perubahan tatanan sosial dalam kehidupan.

"Sebagai umat beragama kita meyakini bahwa setiap persoalan yang ada terjadi hanya bisa diatasi jika manusia memiliki kedamaian dalam hidupnya kedamaian yang ditopang dalam teguh untuk menghayati kebenaran dharma sehingga terus menghiasi hidupnya," kata Yaqut.

Yaqut meminta kepada seluruh umat Budha Indonesia juga mempunyai tanggung jawab untuk ikut membangun masyarakat rukun damai dan sejahtera. Selain itu, Menag mengajak umat Budha di Indonesia agar dapat turut serta dalam pengembangan Candi Borobudur sebagai super prioritas.

"Sekali lagi saya menyampaikan bahwa pemerintah sudah mengambil langkah strategis dalam merealisasikan program restorasi Borobudur yang berfokus pada nilai-nilai spiritual dan pendidikan dari situs Borobudur. Jadikanlah nilai-nilai luhur itu sebagai spirit untuk bangkit dan bersatu. Bersama-sama menjadikan Candi Borobudur sebagai destinasi kunjungan religi agama Buddha dunia," ujar Yaqut.

Menag yakin dan percaya bahwa dengan memahami kebenaran dharma yang hakiki. Umat Budha Indonesia dapat mengambil peluang tersebut dengan sebaik-baiknya. Bersama-sama menjadikan Candi Borobudur sebagai destinasi kunjungan religi agama Buddha dunia.

"Melalui momentum peringatan Hari Tri Suci Waisak 2565 tahun Buddhis ini, saya berpesan kepada seluruh umat Buddha untuk terus merekatkan tali persaudaraan antarsesama sebagaimana tertuang dalam kitab suci Dhammapada," pesannya.(RZ/WK)***

Viral Adu Push Up Mensesneg Dengan Ajudan Presiden Jokowi.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA--------Viral di media sosial (Medsos) video singkat berdurasi 25 detik yang memperlihatkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno yang tengah melakukan push-up. Tampak ketika melakukan itu Pratikno mengenakan batik warna cokelat dengan motif tribal.

Praktikno, ketika melakukan gerakan itu juga mengenakan masker berwarna hitam. Nampak pula dua ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut melakukan gerakan tersebut.

Secara keseluruhan, Pratikno dan dua ajudan Jokowi melakukan push-up kurang lebih sebanyak 40 kali. Ketika satu ajudsn yang mengenakan seragam dinas biru sudah berdiri menyudahi push-up, Pratikno dsn satu sjudsn lain masih konsisten melakukannya.

Gerakan Pratikno pun amat stabil meskipun usianya kini tidak lagi muda, 59 Tahun. Dalam video juga terdengar suara perempuan yang memuji Pratikno.

"Hebat ya ini Pak Pratik," sebut perempuan dalam video, dikutip Rabu (26/5/2021).

Dilihat dari latar tembok dan barang-barang yang terpampang di video, lokasi itu diduga berada di Istana Negara. Akan tetapi belum diketahui pasti kapan peristiwa itu terjadi dan apa penyebab tiga orang itu melakukan gerakan push-up bersama.( RZ/WK)*****

Pemecatan 51 Pegawai KPK Dinilai Jadi Bentuk Pembangkangan.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA--------Direktur Sosialisasi dan Kampanye (Dirsoskam) Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono menyatakan keputusan untuk tidak meloloskan 51 pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara karena tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) adalah bentuk pembangkangan.

Giri yang merupakan salah satu dari 75 pegawai yang tidak lolos TWK, menilai KPK sebagai lembaga negara di bidang pemberantasan korupsi telah mengabaikan Instruksi Presiden Joko Widodo terkait polemik ini.

"Tentu ini adalah bentuk dari pembangkangan dari lembaga negara. Karena Presiden sudah jelas mengatakan bahwa 75 pegawai bisa dilakukan pembinaan, pendidikan kedinasan sehingga dia tidak harus keluar dari KPK," kata Giri, Selasa (25/5).

Menurutnya, keputusan tersebut telah mengecewakan para pegawai KPK yang selama ini telah mengabdi bagi institusi penegakan hukum itu.

Giri yang telah bekerja sebagai Direktur di KPK selama sembilan tahun ini merasa bahwa sistem yang selama ini dibangun telah dirusak oleh sejumlah agenda, mulai dari Revisi UU KPK hingga pemecatan pegawai-pegawai terbaiknya.

"Ternyata hari ini keputusannya adalah tidak seperti yang kita harapkan," ucapnya lagi.

Dia pun meminta agar Presiden dapat segera bersikap untuk menengahi polemik ini. Pasalnya, keputusan tertinggi saat ini berada di tangan Jokowi sebagai kepala negara.

"Mestinya pemberantasan korupsi tidak dihabiskan dengan hal yang tidak perlu demikian," tambahnya.

Giri sendiri mengaku telah bekerja untuk komisi antirasuah itu selama 16 tahun. Hanya saja, dia belum mengetahui lebih lanjut mengenai statusnya saat ini. KPK hingga Rabu (26/5) pagi ini belum merilis nama 51 orang tidak dapat lanjut menjadi ASN, dan 24 nama yang akan menjalani pembinaan lanjutan.

"Saya sangat merasa kecewa dengan perlakuan kepada 75 kami," tukas dia.

Hingga berita ini diturunkan, masih mencoba menghubungi Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman dan beberapa pihak lain di Kantor Staf Presiden namun belum mendapat respons.

Sebagai informasi, 51 pegawai yang tidak lolos TWK tidak akan langsung diberhentikan. Mereka masih akan bekerja sampai 1 November 2021 dengan syarat, yaitu harus melaporkan setiap pekerjaan ke atasan.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana menerangkan bahwa kebijakan tersebut diambil sebab para pegawai yang dinyatakan tak lagi bisa menjadi ASN masih memiliki kontrak kerja.

Menurut dia, keputusan tersebut juga mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa para pegawai yang tak lulus TWK tak boleh dirugikan. Hal itu telah sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Bima mengungkapkan alasan 51 pegawai tidak mendapatkan pembinaan lanjutan karena tak memenuhi penilaian berdasarkan kriteria yang ditetapkan tim asesor. Penilaian meliputi tiga aspek yakni kepribadian, pengaruh, dan PUNP (Pancasila, UUD '45, NKRI, Pemerintah sah).

Kata Bima, pegawai KPK yang bermasalah pada aspek kepribadian dan pengaruh masih bisa mengikuti pendidikan serta pelatihan bela negara dan wawasan kebangsaan untuk menjadi ASN, namun PUNP adalah harga mati.( RZ/WK)****

Moeldoko Heran Novel dkk Tak Lolos TWK Diributkan, Bandingkan dengan BPIP.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko buka suara soal polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status pegawai KPK menjadi ASN. Moeldoko heran mengapa tidak lolosnya 75 pegawai KPK dalam TWK ini diributkan.

"Soal tes wawasan kebangsaan yang sempat menjadi polemik haruslah dilihat sebagai bentuk penguatan wawasan kebangsaan setiap pegawai pemerintahan. Kalau nggak, ya kita hanya melihat dari satu sisi. Selama ini sudah berjalan, dan tidak hanya ranah KPK saja, tapi seluruh mereka yang berproses atas alih status menjadi ASN di semua lembaga," ujar Moeldoko dalam video yang diterima detikcom, Rabu (26/5/2021).

Hal itu disampaikan Moeldoko saat menjawab pertanyaan 'Soal gagal masuknya sejumlah pegawai KPK karena tidak lolos uji tes wawasan kebangsaan ini juga dianggap sebagai upaya pelemahan lembaga KPK karena yang tidak lolos ini adalah mereka yang vokal pada upaya reformasi KPK, bagaimana, Pak?'.

Moeldoko juga menyebut banyak orang di lembaga lain yang tak lolos TWK, namun tidak diributkan. Dia membandingkannya dengan pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang tak lolos TWK, namun tidak diributkan.

"Soal tidak lolos uji TWK sebenarnya tidak hanya di KPK, tetapi juga di lembaga-lembaga lain pernah terjadi seperti itu kondisinya. Bahkan di BPIP ada begitu tes TWK mereka ternyata tidak lolos, kenapa itu tidak ribut? Kenapa yang di KPK begitu diributkan?" ucapnya.

Dia juga bicara soal mekanisme TWK yang menjadi perdebatan. Dia memberi saran agar NU dan Muhammadiyah dilibatkan dalam menyusun TWK.

"Begitu pula dengan mekanisme tes wawasan kebangsaan yang jadi perdebatan. Harus dipastikan disusun dengan lebih baik. KSP dalam hal ini merekomendasikan untuk juga melibatkan NU dan Muhammadiyah, yang telah teruji mampu merajut simpul kebangsaan," ucapnya.

"Juga perlu dipikirkan sejumlah skenario atas perbaikan terhadap mereka-mereka yang wawasan kebangsaannya masih kurang. Ya itu, melalui pendidikan kedinasan seperti yang diinginkan oleh Bapak Presiden," sambungnya.

Moeldoko menilai TWK adalah hal yang baik. Dia meminta masalah TWK untuk alih status pegawai KPK menjadi ASN tak lagi diributkan.

"Kenapa kita mesti bertele-tele mendiskusikan sesuatu yang baik untuk kepentingan masa depan Indonesia? Ini bangsa ini sungguh kadang-kadang kehilangan akal sehat," tuturnya.

Sebelumnya, 75 orang pegawai KPK dinyatakan tidak lolos TWK untuk alih status sebagai ASN, di antaranya penyidik senior KPK Novel Baswedan, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, dan sejumlah pejabat struktural seperti Sujanarko dan Giri Suprapdiono. Para pegawai yang tak lolos itu kemudian diminta menyerahkan tugas kepada atasan masing-masing.

Presiden Jokowi kemudian memberi arahan agar hasil TWK tidak serta merta dijadikan dasar pemberhentian para pegawai. Dia juga meminta tak ada pegawai yang dirugikan dalam alih status menjadi ASN.

Terbaru, para pimpinan KPK telah menggelar pertemuan dengan pihak BKN, KemenPAN-RB, hingga Kemenkumham.(RZ/WK)*** 

Harap- Harap Cemas Gaji ke-13 PNS 2021 Batal Cair? Lalu Bagaimana Nasib Pensiunan ?

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA--------Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meminta secara resmi kepada Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk menghemat anggaran belanja tahun ini. Dengan adanya penghematan ini, apakah gaji ke-13 batal cair?

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatawarta menjelaskan, di tengah ketidakpastian global akibat pandemi covid-19 ini, pihaknya akan terus melakukan refocusing anggaran.

"Terutama antisipasi kalau kebutuhan Covid-19 atau PEN perlu kita tingkatkan, besarannya akan kita lihat nanti seberapa besar yang dibutuhkan dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi," jelas Isa dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (25/5/2021).

Kendati demikian, kata Isa pencairan gaji ke-13 untuk PNS yang rencananya cair pada awal Juni ini akan tetap direalisasikan. Namun, komponen gaji ke-13 tanpa memasukan tunjangan kinerja (tukin) pegawai.

"Jadi terus kami pantau dan kalibrasi kemarin setelah PP THR dan gaji ke-13 gak ada tukin, itu kita bisa tarik dari K/L sejumlah dana yang akan kita alokasikan di cadangan untuk penanganan covid dan PEN ini," kata Isa melanjutkan.

Untuk diketahui gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN), baik pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI dan Polri segera dicairkan. Pembayaran gaji ke-13 untuk PNS diperkirakan mulai 1 Juni 2021. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2021.

"Waktu pemberian bulan Juni (idealnya diberikan paling cepat bersamaan dengan pemberian Gaji Pokok bulan Juni, yaitu tanggal 1 Juni). Prinsipnya masih merujuk PP ini," ujar Plt Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik KemenPAN RB, Mohammad Averrouce.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan bahwa gaji ke-13 diberikan saat tahun ajaran baru.

"THR dibayarkan 10 hari kerja sebelum hari raya Idul Fitri. Dan untuk gaji ke-13 akan dibayarkan menjelang tahun ajaran baru anak sekolah," tutur Jokowi.(RZ/WK)****

Sri Mulyani Sebut APBD Boros Gaji PNS, Daerah Mana Ya? Ada Apa Ya.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA--------Penggunaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) banyak yang belum maksimal menopang perekonomian. Bahkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN banyak habis untuk bayar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah.

Dalam rapat dengan Komisi XI DPR, baru- baru ini,  Sri Mulyani mengatakan APBD saat ini masih banyak mengandalkan uang dari pemerintah daerah dalam bentuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

Sementara sekitar 30% dari anggaran pemerintah pusat saat ini diperuntukkan ke daerah lewat TKDD. "Jadi 30% anggaran kita (pemerintah pusat), efektivitas dan kualitasnya tergantung daerah. Pemanfaatan TKDD sangat penting untuk ekonomi," ujar Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengutarakan kritiknya soal APBD yang banyak habis untuk bayar gaji PNS atau belanja pegawai.

Untuk pemerintah provinsi, lanjut Sri Mulyani, rata-rata anggaran belanja pegawai adalah 27,4% dari APBD. Dia menjelaskan, mayoritas pemprov menghabiskan anggaran belanja pegawai di atas rata-rata tersebut. Sri Mulyani mengatakan Provinsi Bangka Belitung paling besar belanja pegawainya, yaitu 35% dari APBD. Sementara yang terendah adalah Jawa Barat, yaitu 21,4% dari APBD.

"Untuk pemerintah kabupaten 35,5% rata-rata anggarannya untuk bayar gaji. Berau terendah, yaitu 22%. Kemudian ada 30 pemerintah kabupaten di atas itu. Tertinggi Bangkalan sebesar 50%," papar Sri Mulyani.

Kemudian untuk pemerintah kota, ujar Sri Mulyani, rata-rata 35,7% APBD habis untuk belanja pegawai. Kota Siantar paling besar, 47,63% APBD hanya untuk belanja pegawai.

Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani mengungkapkan, akuntabilitas penggunaan APBD masih perlu diperbaiki. Karena masih banyaknya temuan-temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).(RZ/WK)*****

Presiden Jokowi Lantik Ganip Warsito Sebagai Kepala BNPB.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA--------Presiden Joko Widodo pada Selasa, 25 Mei 2021, melantik Ganip Warsito sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pelantikan tersebut digelar di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 25 Mei 2021, selepas pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.

Pelantikan Kepala BNPB ini digelar berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Ganip Warsito selanjutnya akan menggantikan Kepala BNPB sebelumnya, Doni Monardo, yang akan memasuki masa pensiun dari dinas TNI pada 1 Juni 2021 mendatang.

Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo mengambil sumpah jabatan Kepala BNPB tersebut yang dilantik hari ini.

"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," demikian Presiden mendiktekan sumpah jabatannya.

Acara pelantikan tersebut kemudian diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan terbatas yang hadir.

Hadir secara terbatas dalam pelantikan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Untuk diketahui, Ganip yang kelahiran Magelang, 23 November 1963, merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1986. Sebelum dilantik menjadi Kepala BNPB, beliau menjabat sebagai Kepala Staf Umum TNI.

Ganip juga pernah menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III pada 2019-2021, Pangdam XIII/Merdeka (2016-2018), dan Asops Panglima TNI (2018-2019).

(Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden/ RZ/WK )****

Kritikan Keras PDIP Terhadap APBN Jokowi ! Ada Apa Ya ?

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-------Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik keras terhadap kebijakan anggaran pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPR Fraksi PDIP Bambang Wuryanto, dalam penyampaian pandangannya terhadap Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2022.

Dalam kesempatan itu, PDIP memandang bahwa sejak pandemi Covid-19 masuk ke tanah air, negara ini menjadi penuh ketidakpastian. Hal ini pun memaksa pemerintah untuk melakukan refocusing anggaran, yang difokuskan untuk menangani pandemi Covid-19.

"Covid sampai hari ini belum selesai. Catatan di 2020, kita dalam hal ini pemerintah menjadi kehilangan opportunity loss Rp 1.3456 triliun. Defisit APBN-nya menjadi 6,1%," jelas Bambang Wuryanto dalam Rapat Paripurna, Selasa (25/5/2021).

PDIP memandang bahwa regulasi yang diterapkan tahun lalu belum efisien, dan hal itu menjadi penghambat investasi dan daya saing ekonomi.

Partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri ini juga memandang sistem kesehatan masih jauh dari harapan. Penanganan pandemi Covid-19, menurut PDIP menuju perbaikan, tapi belum memadai.

Kemudian adanya refocusing anggaran, PDIP meminta Sri Mulyani dan jajarannya untuk bisa merancang dan menyusun APBN di tahun berjalan ini dengan matang.

Seperti diketahui, baru-baru ini Sri Mulyani meminta kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menyesuaikan anggaran, sebagai antisipasi adanya dampak kasus aktif Covid-19 di tanah air.

Adanya permintaan penyesuaian anggaran K/L tersebut disampaikan Sri Mulyani melalui surat resmi bernomor S-408/MK.02/2021 yang diterbitkan pada 18 Mei 2021. Penyesuaian tersebut ditujukan agar belanja dialokasikan untuk program prioritas, di antaranya adalah vaksin.

"PDIP tidak mempersoalkan hubungan anggaran vaksin, pasti kita setuju. Untuk penanganan covid pasti setuju, maupun pemulihan ekonomi nasional, PDIP pasti setuju. Yang dipersoalkan adalah mekanisme perencanaan dan penyusunan APBN di Kemenkeu," jelas Bambang.

"Ketika terjadi perubahan dengan keluarnya surat perencanaan di Kemenkeu, mohon izin rasa-rasanya perlu perbaikan lebih tajam lagi," ujar Bambang lagi.

Pasalnya, lanjut Bambang, sesuai fakta di lapangan, dalam melakukan refocusing anggaran pemerintah daerah 'keteteran'.

"Bila lewat akan dilakukan pemblokiran anggaran (oleh) Kemenkeu. [...] Fakta di lapangan, kawan di daerah ketika melakukan refocusing hanya waktu 10 hari terjadi 2 surat kementerian, itu di lapangan bikin pusing kepala daerah," jelas Bambang.

Pada rapat paripurna sebelumnya , Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2022. Berikut rincian asumsi makro 2022:

- Pertumbuhan ekonomi 5,2%-5,8%

- Inflasi 2%-4%

- Tingkat bunga SUN 10 tahun 6,32 - 7,27%

- Rupiah Rp 13.900/US$ - Rp 15.000/US$

- ICP US$ 55 - US$ 65 per barrel.( RZ/WK)*** 

Puan dan Ganjar Pranowo ' Memanas ', Risma : Enggak Tahu Aku. Kok Bisa. Ada Apa Ya?.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA--------Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu), Bambang Wuryanto mulai memberi peringatan keras kepada Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo lantaran dinilai kebablasan terkait ambisinya untuk maju di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Bahkan, Ganjar pun sengaja tidak diundang dalam acara Pameran Foto Esai Marhaen yang diselenggarakan PDIP yang dihadiri oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Semarang, Jawa Tengah.

Terkait polemik ini, begini respons Menteri Sosial (Mensos) yang juga kader PDIP, Tri Rismaharini. “Aku udah terlambat, dah terlambat aku,” ujar Risma sembari berjalan cepat saat dihampiri awak media setelah Rapat Kerja di Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, baru- baru ini.

Saat ditanya mengenai teguran PDIP kepada Ganjar, Risma mengatakan dirinya tidak tahu mengenai hal itu. “Enggak tahu aku, enggak tahu aku, enggak tahu, enggak tahu,” jawabnya. Kok bisa gitu Bu ? 

Adapun nama Risma yang masuk ke dalam bursa calon presiden (Capres) 2024, mantan Wali Kota Surabaya itu menjawab bahwa dirinya tidak memikirkan hal itu dan dan tidak ada keinginan untuk itu. 

“Enggak enggak enggak, aku enggak kepikir. Aku enggak punya duit dan aku enggak kepingin,” tandas Risma.(RZ/WK)***

Bela Gubenur Jateng, Ketua DPP PDIP: Ganjar Pranowo Tak Buat Kesalahan.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA---------Ketegangan antara putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDIP Ganjar Pranowo, mulai nampak ke publik saat Ganjar dengan sengaja tak diundang dalam acara Pameran Foto Esai Marhaen yang diselenggarakan PDIP di Semarang, Jawa Tengah, baru-baru ini

Dalam acara tersebut, Puan juga menyindir dalam sambutannya, bahwa pemimpin ideal tidak hanya muncul di media sosial (medsos) saja, tapi turun ke lapangan. 

Terkait hal ini, Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun mengatakan itu sebagai dinamika. PDIP sendiri memiliki mekanisme yang sudah sangat paten, di mana semua hiruk pikuk yang terjadi, semua kader akan tegak lurus pada keputusan yang sudah diambil oleh Ketua Umum (Ketum) Megawati Soekarnoputri. 

“Kenapa, karena PDI Perjuangan punya institusi yang ketua umum itu diberi hal prerogatif oleh kongres untuk mengambil keputusan tunggal dan akan ditaati oleh seluruh kader apabila ada ancaman terhadap negara, ada ancaman terhadap partai, maka Ketum mempunyai hak prerogatif untuk memutuskan,” kata Komarudin, baru- baru ini.

Komarudin mengungkap, selama ini banyak keputusan calon kepala daerah yang bermasalah, seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilgub DKI, di mana kader PDIP Bambang DH sebagai Ketua Pemenangan Pemilu menentang Ahok, tapi semua tunduk saat Ketum sudah memutuskan. Megawati sudah teruji dalam menangani berbagai ujian yang lebih berat.

“Ya dinamika, biarlah berdinamika, karena kita sudah punya mekanisme baku di partai. Dan saya yakin Ibu Mega sudah teruji dalam ujian-ujian yang lebih berat dari itu, banyak. Dulu Pak Jokowi masuk ke Jakarta jadi gubernur DKI juga dulu begitu konflik internal luar biasa, tetapi juga diambil keputusan secara bijak,” ujarnya.

Apakah pernyataan Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanti (Pacul) dianggap lampu merah, menurut dia, harus dilihat dari perspektif bahwa yang disampaikan Bambang itu sebuah kritik budaya, tapi apa yang dilakukan Ganjar dengan aktif di medsos itu tidak dilarang dalam aturan formal partai. “Tapi yang saya tangkap itu menyangkut dalam bahasa Jawa ya sudahlah tidak boleh begitu tetapi dalam aturan formal partai tidak melarang itu, Ganjar tidak buat sebuah kesalahan supaya ada lampu merah lampu hitam itu,” tegas Komarudin.

Menurut anggota Komisi II DPR ini, Ganjar bukan orang baru di PDIP, bahkan sudah lama berada di PDIP. Jadi, Ganjar pasti tahu apa yang dilakukannya, bahkan menurutnya, semakin banyak kader PDIP yang memperoleh dukungan publik dan rakyat, akan semakin baik. Itu tanda bahwa kader PDIP berhasil sehingga rakyat senang.

Legislator asal Dapil Papua ini menegaskan, semua dukungan terhadap kader-kader PDIP harus dikelola secara baik dengan semangat kekeluargaan. Saat sudah ada keputusan soal siapa yang maju, semua calon beserta pendukungnya harus bersatu dalam sebuah tim pemenangan, sesame kader jangan bertengkar.

“Ketika keputusan si A atau si B maju, ya sudah yang lain dengan gerbongnya semua bersatu untuk pemenangan. Itu yang penting. Jangan sampai sesama kader sendiri berantam itu tidak bagus, tidak dewasa. Ya, saya kira kalau soal itu Ibu teruji, Ibu teruji dalam membuat keputusan, keputusan dalam kondisi krisis lalu mengambil keputusan tepat dan saya percaya itu,” pungkas Komarudin.(RZ/WK)***

Presiden Sebut Positif Covid Periode Lebaran hanya Naik 5 persen.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kebijakan larangan mudik yang ditetapkan Pemerintah tahun ini berhasil menekan kenaikan kasus positif pandemi Covid-19. Terlihat dari kenaikan kasus di periode tersebut hanya 5% saja.

Menurutnya, hal ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berdiskusi tadi pagi dengannya. Ini jauh berbeda dengan periode tanpa adanya larangan mudik tahun lalu.

"Karena kita tidak mudik, pengaruh nya ke Covid-19 benar-benar menjadi lebih baik. Tadi pagi kata pak Presiden katanya angkanya naiknya baru naik 5%," ujarnya dalam rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (24/5/2021).

Lanjutnya, angka kenaikan pasien di wisma atlet Kemayoran pun tidak signifikan yakni hanya 5% juga. Jauh berbeda dengan Lebaran tahun sebelumnya maupun libur natal dan tahun baru tahun ini.

"Kalau dulu (tanpa larangan mudik), naik (kasus positif) sekitar 90%an. Jadi kita harapkan tidak terjadi seperti tahun lalu," kata dia.

Dengan langkah kebijakan tersebut, Pemerintah menekankan bahwa pengendalian Covid-19 masih menjadi fokus utama di tahun ini. Pengendalian dengan berbagai kebijakan akan terus ditempuh agar kasus nya semakin menurun.

"Jadi diskusi dengan pak Presiden, tetap kuncinya pada Covid. Tadi bapak Presiden juga menyampaikan kenaikan kasus Covid ini masih di monitor terus seusai lebaran. Mudah-mudahan ini nggak naik sampai 95% seperti tahun lalu karena lebih baik penanganannya," tegasnya.( RZ/WK )****