INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA------Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan menjadikan revolusi mental aparatur sipil negara (ASN) sebagai program prioritas 2023.
Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Taufik Hanafi menjelaskan terdapat beberapa usulan yang disampaikan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk dimasukan di dalam rencana kerja pemerintah (RKP) Prioritas untuk tahun 2023.
Beberapa usulan tersebut diantaranya adalah mendorong UMKM dan agar memperhatikan aspek pemerataan dalam pembangunan, pentingnya infrastruktur di tingkat kabupaten yang juga perlu mendapatkan perhatian, terutama kondisi jalan-jalan di kabupaten.
Usulan lainnya dari Banggar adalah terkait prioritas pengembangan sumber daya manusia (SDM), mulai dari pendidikan, kesehatan, dan pentingnya targeting penyaluran bantuan sosial (bansos).
Salah satu hal yang juga turut diusulkan oleh Banggar dalam pengembangan SDM, adalah adanya pengembangan revolusi mental untuk aparatur sipil negara (ASN).
"Revolusi mental, mendukung pandangan dan masukan khususnya terkait perhatian terhadap program revolusi mental, fokus pada aparatur negara," jelas Taufik dalam rapat kerja dengan Banggar DPR, Kamis (16/6/2022).
Nah berbagai usulan dari Banggar DPR tersebut, kata Taufik akan diterima usulannya oleh pemerintah, dalam hal ini Bappenas untuk dimasukkan ke dalam RKP Prioritas 2023.
"Kami dapat menerima dan sepakat (usulan) dari prioritas nasional ini," jelas Taufik lagi.
Seperti diketahui, pemerintah menyiapkan 7 RKP Prioritas untuk tahun 2023. Pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan dengan alokasi anggaran Rp 28,7 triliun.
Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 39,2 triliun.
Ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing antara lain dengan bantuan sosial, serta pemerataan pendidikan berkualitas, akses dan mutu kesehatan sekaligus pendidikan keterampilan dan vokasi dengan total alokasi Rp 223,8 triliun.
Keempat, adalah revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dengan anggaran Rp 5,6 triliun. Prioritas kelima adalah memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, yang meliputi infrastruktur dasar, konektivitas dan sumber daya air dengan anggaran Rp 97 triliun.
Prioritas keenam yakni membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dengan alokasi Rp 11 triliun, dan ketujuh adalah stabilitas politik, hukum, dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik seperti pemilihan umum (Pemilu) yang memiliki anggaran Rp 19,5 triliun dari total alokasi untuk agenda ini sebesar Rp 62 triliun.
Pemerintah juga memiliki major project RKP 2023 yakni akselerasi pengembangan energi terbarukan dengan anggaran Rp 118,8 miliar, food estate Rp 743,2 miliar, reformasi sistem perlindungan sosial Rp 87,89 triliun, serta percepatan penurunan angka kematian ibu dan stunting Rp 5,6 triliun.
Juga adanya reformasi sistem kesehatan nasional, jaringan pelabuhan utama terpadu, transformasi digital Rp 16,22 triliun, serta pembangunan ibu kota nusantara.(RZ/WK)***
No comments:
Post a Comment