Heboh Slip Gajih Bupati Banjarnegara Beredar di Medsos.

BANJARNEGARA. Jawa Tengah.  - Warganet Banjarnegara dihebohkan dengan postingan slip gaji Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono yang beredar di media sosial.
Foto slip gaji yang diterima bulan Oktober 2019 itu diupload oleh akun Instagram @kabupatenbanjarnegara.
Dalam slip gaji itu, setelah dipotong untuk zakat sebesar Rp 152.900, total penerimaan bersih Budhi sebesar Rp 5.961.200.
Sontak, postingan itu dibanjiri komentar dari warganet.
Informasi gaji itu membuat sebagian publik tercengang. Kontroversi bermunculan. Ada yang mengapresiasi unggahan itu, ada juga yang nyinyir menanggapinya.


Ada yang tak mempercayai gaji bupati hanya sebesar itu. Ada juga warganet yang meyakini bahwa itu barulah gaji pokok, belum tunjangan lain yang mestinya ikut diupload.
Tetapi sebagian warganet lain mengapresiasi transparansi bupati dengan menginformasikan gajinya ke publik.
Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono membenarkan foto slip gaji yang diunggah di media sosial itu miliknya.
Ia pun tak mempermasalahkan informasi gajinya diumumkan ke publik.
"Ya memang begitu adanya. Faktanya begitu," katanya, baru-baru ini.
Budhi mengatakan, anaknya lah, Nanda yang mulanya mengambil foto slip gajinya menggunakan kamera.

Postingan slip gaji Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (ISTIMEWA/Instagram/kabupaten banjarnegara)
Nanda lantas berinisiatif mengirim foto slip gaji ayah angkatnya itu ke staf bupati untuk mengunggahnya ke media sosial. Budhi tak mempermasalahkannya.
Publik juga berhak tahu berapa penerimaan atau gaji pemimpinnya yang memiliki tanggung jawab mengurus daerah.
Budhi pun mengaku baru mengetahui gaji bupati sebesar itu setelah menjabat sebagai bupati.
"Kami kan gak tahu jadi bupati gajinya berapa, dulu gak diumumkan sih. Tahu-tahu sudah jadi bupati gajinya segitu,"katanya
Budhi pun mengaku tak masalah jika slip gaji yang diunggah ke media sosial itu mendapat respon dari atasannya.
Yang dia harapkan memang ada perhatian dari pemerintah pusat terhadap kesejahteraan kepala daerah.
Gaji kepala daerah belum sebanding dengan tanggung jawab yang diemban untuk mengurus daerah.
Jangan heran, minimnya kesejahteraan ini pula yang ikut memicu kepala daerah mudah tergoda untuk melakukan penyimpangan.
"Bukan hanya presiden saja, semoga ada perhatian dari Gusti Allah,"katanya.(135)