BPJS Kesehatan Masih Punya Utang Ke RSUD Ungaran. Pihak RSUD Ungaran Ultimatum Pelunasan Hingga Akhir Tahun ini. Ada Apa ?


Ungaran. Kabupaten Semarang Jawa Tengah.  - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menunggak tagihan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ungaran yang secara de facto senilai RP 20 milyar.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur RSUD Ungaran Setya Pinardi, baru-baru ini.
Ia mengatakan pihaknya selalu mengajukan surat penagihan sejak Mei 2019 namun hingga kini dari pihak bersangkutan tidak memberi jawaban maupun kepastian pelunasan.
"Kami selalu mengajukan surat penagihan ke BPJS namun belum ada jawaban," ungkap pria yang akrab disapa Dokter Didik tersebut.

Adanya penangguhan pembayaran dari BPJS Kesehatan membuat pihaknya harus menyurati penyuplai obat, penyuplai makanan pasien, dan bagian operasional lainnya untuk melakukan penundaan pembayaran.
Didik memberikan batas toleransi pada pihak BPJS Kesehatan hingga akhir tahun.

Namun setelah akhir tahun, operasional RSUD Ungaran bisa saja menghentikan pelayanan untuk pasien BPJS Kesehatan.
Sejauh ini, RSUD Ungaran melayani 80% pasien BPJS dan 20% pasien umum.
"Pada 2018 pernah terjadi tunggakan pembayaran juga, namun paling lama hanya tiga bulan.
Kali ini sudah bulan ke enam dan setiap kali saya hubungi, pihak BPJS Kesehatan belum bisa menjawab kepastian pelunasannya," terang Didik.
Tagihan tersebut secara de facto sebesar RP 20 milyar, namun klaimnya nanti akan menjadi lebih dari Rp 14 milyar karena memperhitungkan hasil rekapan administrasi dan dokumen yang dilaporkan.
Pada kesempatan yang sama, Didik merespon kenaikan iuran BPJS Kesehatan merupakan hal yang bagus untuknya sebagai pengelola RSUD bila masyarakat mampu membayar iuran tersebut.
"Tapi kalo nggak mampu ya nggak bagus," pungkasnya.
Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ungaran Titus Sri Hardianto belum bisa memberikan konfirmasi atas permasalahan penunggakan rumah sakit.
Hal tersebut disampaikan oleh Staf Humas BPPJS Kesehatan Rinda Thuvani.(135 )*****

Ketika Ditanya Tentang Penegakan Perda Karoke, Bupati Demak M Natsir Enggan Menjawab. Ada Apa Ya ?

Demak. Jawa Tengah. - Bupati Demak, M Natsir enggan memberikan jawaban terkait penegakan Perda Tempat Hiburan, yang sebelumnya sempat memicu amarah warga Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, baru-baru ini.
Bupati Demak yang ditanya perihal tempat karaoke yang didapati masih beroperasi .

Alun-alun Demak, mengatakan agar tidak mencampur momentum perayaan Hari Santri dengan perihal sejumlah karaoke di Desa Botorejo.
"Sudah kita sampaikan seluruhnya, kegiatan itu sudah sesuai Perda kita lakukan.
Terkait kekhususan itu, nanti kita akan bersama-sama bahas lagi," jelasnya.

Sementara Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Demak, KH Aminudin menanggapi perihal kasus sejumlah warga termasuk kyai di dalamnya yang dilaporkan atas dugaan perusakan alat karaoke di Desa Botorejo.
Ia mengatakan, jika ada kyai yang dilaporkan atas dugaan perusakan alat karaoke, ia memohon untuk ditinjau kembali.
"NU sebagai ormas mengawal proses hukum yang berlaku.
Terkait undang-undang yang mengatur tempat hiburan di Demak, jelas sudah melanggar, dan hal itu harus ditegakkan sesuai Perdanya," terangnya.
Ia berharap Perda nomor 11 tahun 2018 tersebut, ditegakkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak.
Ia memastikan, tidak akan ada gerakan massa dan tindakan kekerasan selama hukum tersebut ditegakkan dengan baik. (135 )***

7 Prioritas Dalam Operasi Patuh Candi 2019 Polrestabes Semarang.

Semarang. Jawa Tengah. Satlantas Polrestabes Semarang menekankan tujuh pelanggaran dalam pelaksanaan operasi  Patuh Candi 2019 yang akan dilaksanakan mulai hari ini (29/8) hingga (11/9/2019) mendatang.

Dari tujuh prioritas tersebut adalah  para pengemudi online dan anak dibawah umur yang mengemudikan kendaraan bermotor.
Kasatlantas Polrestabes Semarang AKBP Yuswanto Ardi menegaskan tujuh prioritas yang menjadi perhatian pihaknya adalah tidak memakai helm standar, memakai safety belt pada pengendara roda empat, pelanggaran batas kecepatan, melawan arus, pemasangan sirene/strobow yang tidak semestinya, pengendara dibawah umur dan menggunakan HP di jalan raya.

"Untuk pengendara dibawah umur kami akan bekerjasana dengan pihak sekolah dan untuk rekan rekan yang berkecimpung dibidang transportasi online agar tidak menggunakan HP saat dijalan raya, sebaiknya menepi atau berhenti terlebih dahulu," ungkap  AKBP Yuswanto Ardi usai gelar pasukan ops Patuh Candi 2019 di halaman Mapolrestabes Semarang, belum lama ini.

Yuswanto menpersilahkan kepada pengemudi transportasi online untuk menggunakan HP untuk kepentingan  pekerjaan. Namun jangan sampai menganggu konsentrasi pengemudi sehingga dapat membahayakan pengendara lain.

"Silahkan disiasati dengan cara yang lain sehingga bisa menekan kecelakaan. Masih  banyak rekan pengemudi transportasi online yang melawan arus. Akan kami tindak tegas dalam pelaksanaan ops Patuh Candi 2019 ini," imbuhnya.

Yuswanto mengharapkan dalam pelaksanaan ops Patuh 2019 anggota yang tetap humanis,  sesuai SOP dalam pelaksanaan razia di lapangan dan jangan memanfaatkan momen untuk melakukan pungutan liar (Pungli).

"Akan kami tindak tegas jika ada anggota melakukan pungli dalam pelaksanaan ops Patuh ini," pungkasnya.

Dalam pelaksanaan apel gelar pasukan ops Candi 2019 bertindak sebagai inspektur upacara adalah Wakapolrestabes Semarang AKBP Enriko Silalahi. Dalam kesempatan tersebut mantan Kapolres Pekalongan Kota ini menyematkan pita kepada tiga orang perwakilan tanda dimulainya kegiatan yang berlangsung selama 14 hari.(135)****

7 Prioritas Dalam Operasi Patuh Candi 2019 Polrestabes Semarang
NUSANTARA   KAMIS, 29 AGUSTUS 2019 , 11:25:00 WIB | LAPORAN: IMAM RAHMAYADI

RMOLJateng. Satlantas Polrestabes Semarang menekankan tujuh pelanggaran dalam pelaksanaan operasi  Patuh Candi 2019 yang akan dilaksanakan mulai hari ini (29/8) hingga (11/9/2019) mendatang.
BERITA TERKAIT
11 Orang Meninggal Tiap Hari Akibat Kecelakaan Lalu Lintas
Operasi Zebra, Kapolres Blora Larang Anggota Kejar Pengendara Yang Kabur
Pra Ops Operasi Zebra Candi 2019 Polda Jateng

Dari tujuh prioritas tersebut adalah  para pengemudi online dan anak dibawah umur yang mengemudikan kendaraan bermotor.
Kasatlantas Polrestabes Semarang AKBP Yuswanto Ardi menegaskan tujuh prioritas yang menjadi perhatian pihaknya adalah tidak memakai helm standar, memakai safety belt pada pengendara roda empat, pelanggaran batas kecepatan, melawan arus, pemasangan sirene/strobow yang tidak semestinya, pengendara dibawah umur dan menggunakan HP di jalan raya.

"Untuk pengendara dibawah umur kami akan bekerjasana dengan pihak sekolah dan untuk rekan rekan yang berkecimpung dibidang transportasi online agar tidak menggunakan HP saat dijalan raya, sebaiknya menepi atau berhenti terlebih dahulu," ungkap  AKBP Yuswanto Ardi usai gelar pasukan ops Patuh Candi 2019 di halaman Mapolrestabes Semarang, Kamis (29/8/2019).

Yuswanto menpersilahkan kepada pengemudi transportasi online untuk menggunakan HP untuk kepentingan  pekerjaan. Namun jangan sampai menganggu konsentrasi pengemudi sehingga dapat membahayakan pengendara lain.

"Silahkan disiasati dengan cara yang lain sehingga bisa menekan kecelakaan. Masih  banyak rekan pengemudi transportasi online yang melawan arus. Akan kami tindak tegas dalam pelaksanaan ops Patuh Candi 2019 ini," imbuhnya.

Yuswanto mengharapkan dalam pelaksanaan ops Patuh 2019 anggota yang tetap humanis,  sesuai SOP dalam pelaksanaan razia di lapangan dan jangan memanfaatkan momen untuk melakukan pungutan liar (Pungli).

"Akan kami tindak tegas jika ada anggota melakukan pungli dalam pelaksanaan ops Patuh ini," pungkasnya.

Dalam pelaksanaan apel gelar pasukan ops Candi 2019 bertindak sebagai inspektur upacara adalah Wakapolrestabes Semarang AKBP Enriko Silalahi. Dalam kesempatan tersebut mantan Kapolres Pekalongan Kota ini menyematkan pita kepada tiga orang perwakilan tanda dimulainya kegiatan yang berlangsung selama 14 hari. [jie]

Banyak Warga Asing Tak Lapor, Satpol PP Kota Semarang Gelar Yustisi.


Semarang. Jawa Tengah. - Banyak warga pendatang yang tinggal di Kota Semarang tidak memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS).
Hal tersebut diketahui setelah petugas Satpol PP Kota Semarang menggelar yustisi administrasi kependudukan di sejumlah rumah kos, belum lama ini.

Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto menyebutkan, sebanyak 62 warga pendatang tidak memiliki SKTS saat pihaknya melakukan yustisi rumah kos di Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari.
Dia menduga, tidak hanya di Sambirejo saja, kasus serupa juga terjadi di beberapa wilayah yang belum terjamah oleh petugas Satpol PP.

"Di beberapa kelurahan lain juga masih banyak, tentunya yang berdekatan dengan kampus atau pabrik itu banyak laporan masuk ke kami," sebutnya.
Ditegaskannya, setiap warga pendatang wajib memiliki SKTS. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 4/2016 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, setiap warga pendatang yang dari luar kota wajib memiliki SKTS.
Menurutnya, surat domisili tersebut sangat dibutuhkan untuk keperluan administrasi kependudukan.
Selain itu, hal ini juga mempermudah pengawasan dalam rangka memberikan kenyamanan terhadap warga set
"Tentu pendatang juga diwajibkan melapor diri kepada pengurus RT/RW setempat," imbuhnya.
Selain dalam rangka melakukan penertiban administrasi kependudukan, Fajar melanjutkan, yustisi ini dilakukan adanya keresahan warga akan banyaknya warga asing yang keluar masuk ke kelurahan tanpa melapor ke pengurus RT dan RW.
Mereka khawatir muncul isu terorisme seiring dengan warga asing yang keluar masuk tanpa laporan.
"Awalnya karena banyak laporan yang masuk ke kami. Ini yang kami tindak yang di Kelurahan Sambirejo dahulu. Kami akan terus melakukan yustisi ini karena memang untuk memberikan kenyamanan kepada warga," katanya.
Fajar menyebut, dari hasil yustisi, mayoritas pendatang yang terjaring yustisi adalah karyawan swasta. Selain itu, dia juga menjaring beberapa mahasiswa.
Pihaknya langsung menyita KTP milik pendatang yang terjaring razia. Kemudian, mereka diminta untuk mengikuti sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Pengadilan.
"Mereka jika mau ngambil ya nanti di pengadilan mengikuti sidang tipiring," ujarnya.
Fajar mengimbau bagi warga pendatang untuk segera mengurus SKTS. (135 )****

500 Prajurit Kodam IV / Diponegoro Disiapkan Bantu Amankan Pelantikan Presiden Dan Wapres Di Jakarta.

Semarang. Jawa Tengah.  - Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IV/Diponegoro, Letkol Kav Susanto mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan 500 perajurit TNI yang siap membantu pengamanan prosesi pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih KH Ma'ruf Amin dalam beberapa hari ke depan.
Sebagaimana yang direncanakan, presiden dan wakil presiden Indonesia terpilih bakal menjalani pelantikan pada Minggu (20/10/2019) di Gedung DPR/MPR.
Dari puluhan ribu TNI/Polri yang bakal disiagakan, Kodam IV/Diponegoro siap menjadi bagian dalam rangka membantu keamanan orang nomer satu dan dua di negara Indonesia.
"Dari 500 ini, sewaktu-waktu siap dikerahkan ke Jakarta.

Membantu memback up pengamanan yang ada di sana," terangnya baru- baru ini.

Lebih lanjut, Kapendam juga menyadari bahwa kondisi masyarakat Indonesia menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden semakin ditempa persoalan yang tidak sedikit.

Beberapa kejadian juga menyeret anghota TNI, sipil maupun yang lainnya hingga masuk ke ranah persidangan, seperti halnya penusukan Menkopolhukam Wiranto hingga hingga aksi nyinyir para istri TNI yang berujung pada pencopotan jabatan sang suami, jatuhnya hukuman disiplin hingga masuk ke ranah hukum.
Untuk itu, Letkol Kav Susanto sangat yakin bahwa menjelang prosesi pelantikan itu bakal dilakukan penjagaan ketat dari aparatur negara TNI/Polri guna menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia terkhusus berkaitan dengan aksi atau tindakan yang berpotensi ancaman maupun upaya penggagalan prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

"Masih menunggu apakah nanti ada siaga dan pada prinsipnya kami siap diterjunkan atas perintah, petunjuk atau komando atas," terangnya.
Selain membantu untuk mengamankan wilayah Jakarta tempat pelantikan, pihaknya juga tidak serta merta meninggalkan tanggungjawab atas keamanan di wilayah Kodam IV/Diponegoro di seluruh Jawa Tengah dan Yogyakarta.
Sejumlah prajurit pun sudah disiapkan pada titik-titik tertentu guna menjamin rasa aman kepada masyarakat.
Terlebih mengantisipasi adanya potensi kerusuhan oleh oknum-oknum yang tidak suka dengan jajaran pemimpin terpilih.
"Tidak ketinggalan juga bahwa kami tetap menyiagakan pasukan di seluruh wilayah Jateng dan Yogyakarta.
Itu semua untuk menjamin keamanan semuanya," pungkasnya.( 135 )***

Antisipasi Demo Mahasiswa Jelang Pelantikan Presiden, Kemenristekdikti : Aspirasi Lewat Diskusi.

Semarang. Jawa Tengah. - Mengantisipasi demo mahasiswa jelang pelantikan Presiden 20 Oktober 2019 mendatang, Kemenristekdikti mengimbau mahasiswa untuk menjaga kondusivitas negara.
Aspirasi yang disampaikan hendaknya dilakukan dengan cara-cara lain, semisal diskusi.
"Kami berharap kalau ada aspirasi perlu disalurkan lewat cara cara diskusi dan lain-lain.
Tidak ada pengerahan massa," ungkap Prof Ismunandar, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti saat ditemui di kampus Undip, Tembalang, Semarang, baru-baru ini.

Menurutnya dengan pengerahan massa untuk berdemo di Jakarta, akan berdampak negatif.
Ia pun mengimbau masyarakat khususnya mahasiswa menjaga situasi dan kondisi pada saat momen pelantikan Presiden.

"Kalau ada yang turun ke jalan maka keamanannya tak dapat terjamin," urainya.
Menurutnya saat ini tuntutan dan aspirasi mahasiswa yang berdemo sebenarnya telah diperhatikan dengan baik oleh pemerintah.
"Ini bukan pengekangan kebebasan berekspresi.
Setiap orang punya hak menyampaikan aspirasinya, tapi sesuai koridor yang berlaku," kata Prof Ismunandar.
Ia menjelaskan imbauan terus dilakukan secara kontinyu oleh Kemenristekdikti kepada rektor-rektor kampus di Indonesia.

Tetapi ia menjelaskan, imbauan bukan dalam rangka melarang mahasiswa agar tidak berdemo.
"Tapi lebih pada mengajak mereka berdialog supaya aspirasinya bisa diserap," paparnya.
Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) Prof Yos Johan Utama menambahkan pihaknya telah meminta baik mahasiswa maupun pemerintah untuk menahan diri, tak melakukan tindakan-tindakan yang memprovokasi.

Serta untuk bijak menyikapi permasalahan.
"Mahasiswa telah kami ajak berdialog.
Jangan sampai tak mau dan berujung pada hal tidak baik," ungkap dia.
Prof Yos juga meminta perguruan tinggi yang menjadi anggota FRI ikut upaya memecahkan permasalahan yang terjadi.(135)****

Saling Tuding Menuding Masalah Soal Tali Asih Penutupan Sunan Kuning.Ada Apa Ya ?

Semarang. Jawa Tengah. -- Ratusan Wanita Pekerja Seks (WPS) di Lokalisasi Argorejo atau Sunan Kuning, harus menelan kekecewaan, baru-baru ini.
Sebab, rencana penandatanganan berkas tali asih yang dijadwalkan mulai Kamis (10/10) tak dihadiri Dinas Sosial (Dinsos) Kota Semarang. Akibatnya, penandatanganan pun belum bisa dilakukan.
Padahal, ratusan WPS ini sudah sejak pagi berbondong-bondong datang ke balai RW 4 Kelurahan Kalibanteng Kulon, Semarang Barat.
Mereka menunggu Pemkot Semarang yang rencananya akan melayani penandatanganan berkas penyaluran dana tali asih.

Ditunggu hingga sekitar pukul 12.00, para WPS baru menerima konfirmasi bahwa Dinsos tidak hadir. Akhirnya, para WPS memutuskan untuk pulang.
Seorang WPS, Ayu (42) mengungkapkan, ketidakhadiran Pemkot menimbulkan kekecewaan di kalangan WPS. Padahal, pada sosialisasi lalu, Pemkot Semarang merencanakan penandatanganan berkas tali asih dilakukan pada 10-15 Oktober.
Namun, hari pertama ini Pemkot Semarang tidak hadir dan tidak memberikan alasan pasti.

"Kami sudah membawa materai Rp 6.000 sesuai yang diinstruksikan saat sosialisasi.Agendanya hari ini seharusnya penandatanganan. Kami sudah kumpul sejak pagi, sudah membawa syarat yang diminta, kami tunggu tapi Pemkot tidak datang," ungkapnya dengan nada geram.
Dia meminta, Pemkot bertanggungjawab dengan apa yang sudah dijanjikan.
Pengurus Lokalisasi Sunan Kuning, Ari Istiadi, mengatakan, teman-teman WPS yang sudah meluangkan waktu tentu dirugikan dengan ketidakhadiran Dinsos Kota Semarang.
Menurutnya, Pemkot sendiri yang mengulur-ulur penutupan Sunan Kuning. Padahal, WPS sudah bersedia dengan rencana penutupan tersebut.
"Sebenarnya Pemkot sendiri yang mengulur-ulur. Mereka (WPS) siap, buktinya ini banyak yang hadir. Mereka sudah membawa empat materai sesuai berkas yang nanti ditandatangani," ujarnya.
Ari melanjutkan, dari infromasi yang diterimanya penandatanganan berkas akan dilaksanakan Senin-Selasa (14-15/10).

Harus Terbuka
Ketua Resosialisasi Argorejo, Suwandi juga mengaku kecewa lantaran Dinsos tak hadir. Dia merasa, warga binaannya diombang-ambingan dengan rencana Pemerintah yang sudah tersusun, yang mana pencairan tali asih direncanakan mulai 10-15 Oktober. Kemudian, penutupan seremonial akan dilakukan pada 18 Oktober mendatang.
"Saya pusing. Hari ini katanya pencairan ke rekening, suruh tanda tangan. Saya pun menghormati, tapi selalu diombang-ambingkan. Padahal anak asuh saya sudah siap bawa 4 materai untuk tanda tangan," sebut Suwandi.
Suwandi ingin Pemkot bersikap terbuka terkait kesiapan penutupan prostitusi di Sunan Kuning."Kalau memang belum siap menutup, ya jangan ditutup dulu. Diundur," tegasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Semarang, Muthohar, mengatakan, pihaknya memang menjadwalkan pencairan antara 10-15 Oktober. Namun, pihaknya masih melakukan persiapan intern Dinsos terlebih dahulu. Dia memastikan, pencairan akan dilakukan sesuai jadwal yakni antara 10-15 Oktober.

"Prosedur dalam pemberian tali asih ada tahapan yang harus dilakukan di antaranya proses berbagai administrasi. Hari ini belum bisa dilakukan penandatanganan. Proses itu nanti kami pantau antara 10-15 Oktober," jelasnya.
Muthohar menuturkan, para WPS sudah membuka rekening bank beberapa waktu lalu. Nantinya, pencairan dana akan dilakukan melalui rekening tersebut.
"Proses pemberian buku tabungan dan sebagainya nanti prosedurnya dari bank," imbauhnya. (135 )**

Pria Misterius Ditangkap Di Depan SD Kanisius Semarang.

Semarang. Jawa Tengah - Seorang pria yang bersikap mencurigakan di SD Kanisius Semarang, Jalan Malangsari, Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, diringkus kepolisian, baru- baru ini.
Menurut Kapolsek Pedurungan Semarang, Kompol Mulyadi, pria tersebut bernama Syahrul yang tinggal di Dempel, Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan.
"Ya benar. Pukul 07.00 WIB tadi kami menerima laporan ada orang mencurigakan yang mengintai SD Kanisius.
Dicurigai oleh orangtua siswa yang mengantar anaknya sekolah karena yang bersangkutan selalu mengambil video menggunakan ponsel," tuturnya.

Seorang penjual makanan di depan sekolah ini menuturkan, penangkapan itu memang terjadi sekira pukul 07.00.
Pria diperkirakan berusia 40 tahun yang datang sejak pukul 06.30 itu lantas dicokok.
"Orangnya tadi berdiri di sebelah parkiran.
Melihat-lihat orangtua yang sedang mengantarkan anaknya ke sekolah," kata pedagang yang meminta namanya disimpan tersebut.
Dia menjelaskan, pria tersebut datang mengendarai sepeda motor.
Tak hanya pagi ini, menurutnya pria tersebut sudah beberapa hari mengintai sekolah tersebut.
"Dia kalau datang selalu pakai motor.
Pagi tadi pakai baju hitam-hitam," paparnya.
Pedagang ini tak tahu pasti motif pria itu mengintai SD Kanisius.
Keributan pernah terjadi beberapa hari lalu karena si pria mengambil gambar seorang ibu yang tengah mengantarkan anaknya ke sekolah memakai ponsel.
Kemudian pria tersebut menunjukkan layar ponselnya seolah senang sudah merekam wanita tersebut.
Ketika wanita itu menegurnya, pria tersebut marah dan mencari-cari ibu tersebut.

"Jadi bapak itu merekam dengan handphonenya, kemudian ditegur oleh ibu-ibu itu.
Bapak itu tidak terima, langsung mencari terus sampai tadi pagi," lanjutnya.
Dia menduga pria tersebut mengalami gangguan jiwa.
"Saya tahu tadi pagi, beli di warung saya.
Tampaknya orang stres," tutur dia.
Adapun Kompol Mulyadi menjelaskan, seusai mendapat laporan dari warga, pukul 07.30 WIB aparat Polsek Pedurungan mendatangi sekolah.

Mereka melihat Syahrul sedang adu mulut dengan warga sekitar.
"Setelah kami amankan, Syahrul kami cecar beberapa pertanyaan.
Berdasarkan pengakuannya, dia melakukan pemantauan dan memotret kegiatan sekolah karena almarhum istrinya pernah bekerja di tempat tersebut.
Ia meyakini almarhum istrinya beberapa kali datang ke SD Kanisius," beber Kompol Mulyadi.
Saat terjadi penangkapan, Syahrul mengendarai sepeda motor Supra berpelat nomor H5633JH.

Barang-barang yang dibawa adalah SIM C, ATM Mandiri, STNK, dan beberapa lembar uang.
"Untuk menindaklanjuti, petugas Unit Intelkam Polsek Pedurungan mendatangi rumah ketua RT tempat Syahrul tinggal.
Berdasarkan pengakuan ibu Kisno ketua RT, Syahrul benar tinggal di kampung tersebut.
Sekitar tahun 2016, istri Syahrul meninggal dunia akibat kecelakaan di wilayah Tugu Semarang Barat.
Sejak kejadian tersebut, Syahrul mengalami gangguan jiwa," terangnya.
Mengutip ketua RT, ia menambahkan Syahrul kerap kali mengajak tetangga berkelahi walau tidak ada permasalahan apapun.
Petugas juga menemui ibu kandung Syahrul, Nur Lis.
Pengakuan yang sama juga diutarakan Nur saat dimintai keterangan mengenai kondisi anaknya tersebut.

"Ibunya mengaku sudah beberapa kali mengajak Syahrul untuk berobat ke rumah sakit jiwa.
Hingga saat ini belum sempat karena yang bersangkutan selalu menolak.
Kami juga sempat menggeledah kamar Syahrul dan tidak menemukan benda-benda yang mencurigakan.
Kami tidak melakukan penahanan, tapi tetap akan kami pantau supaya tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan," tandas Kompol Mulyadi.(135 ).

Ratusan Warga Silowah Bergas Semarang Meriahkan Kirab Budaya Merti Dusun.

UNGARAN. Jawa Tengah.  - Ratusan warga Dusun Silowah, Desa Pagersari, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, mengikuti Kirab Budaya Merti Dusun, baru-baru ini.
Dari titik berangkat di Balai Desa Pagersari, warga yang mengenakan kostum dan membawa properti untuk diarak unjuk kebolehan.
Ada yang menampilkan barongsai, liong, tari topeng ayu, punakawan, hingga berdandan ala Arjuna dan Shinta sambil menunggang kuda.
Mereka juga membuat gunungan hasil bumi maupun tumpeng dan membuat ogoh-ogoh demi menjadikan acara meriah.

Warga lain berdiri menunggu rombongan kirab lewat sembari mengaktifkan kamera ponsel mereka.
Enik Lestari, warga yang ikut kirab, mengaku senang bisa berpartisipasi pada acara ini meski sempat mengeluhkan panas dan capai selepas acara.
"Senang karena bisa tampil di depan Bapak Kades Pagersari dan menampilkan kreasi dari dusun kami," ungkapnya.
Kepala Desa Pagersari Rusdiatmoko menyatakan kegiatan ini menjadi cambuk bagi desa yang dipimpinnya dan berharap bisa sebagai contoh untuk desa lain.
"Merti Dusun untuk mengucapkan syukur pada Allah yang telah memberikan kerahmatan dan kenikmatan," ungkapnya seusai Kirab Budaya.
Penyelenggaraan Merti Dusun bertujuan agar bumi Silowah bisa membawa kemakmuran bagi seluruh penduduk.

Ia berharap apa yang dicita-citakan warga dapat tercapai.
Hasil pertanian dapat berbuah bagus, terhindar dari hama penyakit, dan membawa kemakmuran bagi seluruh warga.
Agenda ini rutin diadakan setiap tahun.
Biasanya saat pagi diadakan pengajian, malam pertunjukan wayang kulit dan hiburan pasar rakyat.
"Untuk tahun ini pertama kali kami tampilkan kirab budaya," tambahnya.
Semua warga yang ikut kirab tertib dan atraktif selama dua jam pertunjukan.
Setelah tiba di titik pemberhentian, yakni di Dusun Silowah, yang sudah ditata untuk pertunjukan wayang kulit, warga kembali menampilkan diri untuk mendapat trofi dan piagam peserta.
Akibat peristiwa ini, jalan sempat mengalami kemacetan selama beberapa menit.
Sejumlah pengendara yang hendak menuju ke Bandungan sempat kesulitan mencari jalan keluar. Dalam acara tersebut dibantu oleh Satgas. Kom Kumbang Caraka Polrestabes Semarang, untuk membantu kelancaran lalu lintas. (135 ).****

Angka Kasus Kebakaran di Kota Semarang Tertinggi Se Jawa Tengah. Ada 383 Kasus. Kenapa ya?

Semarang.Jawa Tengah.  - Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Dinas Kebakaran Kota Semarang, Trijoto Poejo Sakti menyampaikan, angka kasus kebakaran semua sektor di wilayah Kota Semarang sepanjang 2019 tertinggi di Jawa Tengah.
Berdasarkan data yang disampaikan, sebanyak 383 kasus kebakaran terjadi sejak Januari hingga 1 Oktober 2019.
Jumlah tersebut meliputi beberapa klasifikasi kebakaran seperti bangunan perumahan, bangunan umum, industri, kendaraan, rumput ilalang kering maupun sampah dan beberapa klasifikasi lainnya.
Adapun, kasus tertinggi terjadi sepanjang September yang mencatatkan 105 kasus kebakaran.

Sedangkan nominal kerusakan terbanyak terjadi pada Juli dengan angka Rp 61,7 milyar.
"Total ada 383 kebakaran sampai saat ini. Kerusakan yang diakibatkan capai Rp 83,5 milyar dan berhasil menyelamatkan kurang lebih Rp 60,2 milyar.
Untuk luas area terbakar total 635,2 meter persegi," tuturnya, baru- baru ini  di kantor Dinas Pemadaman Kebakaran Kota Semarang Jalan Madukoro Raya no 6, Krobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.

Lebih lanjut, sebanyak 3 orang meninggal dunia dan 2 orang mengalami luka berat menjadi korban kebakaran selama 2019.
Sedangkan dari segi penyebabnya, Trijoto menerangkan bisa diaebabkan karena faktor arus listrik (konsleting), lampu tempel, rokok, kompor, dan juga beberapa faktor lain.
Dari segi wilayah, Kecamatan Semarang barat memiliki kasus kebakaran tertinggi dengan mencatatkan 53 kasus didominasi rumput ilalang, sampah dan juga bangunan perumahan.
Adapun angka kebakaran terkecil terjadi di Kecamatan Gajahmungkur dengan mencatatkan 10 kasus kebakaran.
"(Kebakaran) Tahun ini tergolong tinggi mengingat masih ada sisa waktu sebelum penghujung tahun. Dan itu tidak bisa kita prediksi karena musim hujan pun ada kebakaran.

Dan ini harus ditekan, pencegahan kita gagal, harus diperbaharuhi. Kota atau kabupaten lain seperti Temanggung dan lainnya sekitar di angka 100-an kasus saja," terangnya.
Untuk menekan tingginya angka kebakaran yang ada, Dinas Kebakaran Kota Semarang melalui Sekretariat Daerah Kota Semarang disampaikan ke Camat se-Kota Semarang, mengimbau agar bersama-sama memberdayakan masyarakat baik tingkat kelurahan dan RT RW untuk meningkatkan kewaspadaan.
Semisal memberdayakan Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) di masing kecamatan dan kelurahan berperan aktif mencegah dan menanggulangi kebakaran, berinvestasi terhadap alat-alat proteksi kebakaran, menggunakan listrik dengan bijak (tidak menumpuk steker).
Tidak meninggalkan kompor dalam keadaan menyala, jauhkan sumber api dari bahan mudah terbakar, tidak membakar sampah, membersihkan atau memotong ilalang dengan cara tidak dibakar.

Jangan membuang putung rokok sembarangan, dan segera laporkan kejadian kebakaran dengan segera kepada Dinas Pemadam Kebakaran setempat.
Ia mengimbau, upaya membantu Dinas Pemadam Kebakaran dalam mencegah terjadinya kebakaran, bersama-sama harus sadar betul tentang efisiensi pemanfaatan alat-alat yang bersumber atau bisa menghasilkan api.
Juga perhatikan betul SOP pembangunan gedung-gedung yang safety dari api, paling tidak disediakan betul alat-alat seperti Fire Hydrant System, Pompa Hydrant, Apar maupun alat bantu lain.
"Apalagi di lantai 6 ke atas yang seharusnya dikonsep bisa bertahan dari kebakaran karena sulit terjangkau petugas pemadam," pungkasnya.( 135).

Nyaris Tiga Tahun Tanpa Kepastian, Relokasi SMP Negeri 16 Semarang. Ada Apa ya ?

SEMARANG. Jawa Tengah. - Sudah nyaris tiga tahun, rencana relokasi SMP Negeri 16 Semarang belum mendapat titik terang.
Kegiatan belajar mengajar (KBM) pun hingga saat ini masih tidak bisa dilakukan secara maksimal.
Yuli Heriani, Kepala SMP Negeri 16 Semarang menuturkan, hingga sekarang proyek tol sejak 2017 telah memakan setengah bangunan sekolahnya.
"Sampai-sampai gerbang utama sekolah dipindah di bagian samping, dari yang seharusnya di depan, pinggir jalan raya," ungkapnya, baru-baru  ini.

Sarana prasarana (sapras) juga disebutnya kurang maksimal.
Di antaranya ruang bimbingan konseling (BK), ruang guru, hingga uks yang hilang disapu proyek.
"Bahkan lima ruang kelas yang berdekatan dengan jalan raya hendak dibongkar."
"Tapi kami belum diperbolehkan oleh kami sebelum ada ruang penggantinya," urainya.
Ia menuturkan, bila nantinya 5 ruang kelas yang berdekatan dengan jalan raya itu dibongkar, otomatis kelas di sekolah tersebut berkurang.

"Sudah tiga tahun seperti ini kok mau dikurangi terus," ungkap dia.
Yuli berharap Pemkot Semarang segera merealisasikan rencana relokasi SMP Negeri 16 Semarang.
Hal itu agar para siswa di sekolah tersebut bisa mengikuti KBM secara optimal.
Karena menempati tempat baru yang lebih representatif untuk melakukan KBM.
"Intinya agar mereka belajar secara tenang," ungkapnya.
Tak cuma para guru, siswa pun menginginkannya agar segera bisa mendapatkan tempat sekolah yang baru.
"Sekolah jadi semakin sempit, untuk belajar kurang nyaman," ungkap salah satu siswa, Alvin Arvianto.

Menurut Alvin, tak cuma sempit, namun sekolahnya menjadi bising karena alat berat dari proyek.
"Debu menjadi semakin banyak karena musim kemarau ditambah dari proyek," ungkapnya.

Terpisah, Kepala Disdik Kota Semarang Gunawan Saptogiri mengatakan relokasi belum dapat dilakukan meski beberapa tempat relokasi telah ditunjuk.
Misalnya di Jalan Prof Hamka Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.
"Saat ini masih dalam proses pembahasan ganti untung," paparnya.
Menurutnya proses pembangunan juga tidak bisa langsung dilakukan.
"Itu perlu persetujuan pihak PT Jasa Marga. Ini masih dalam proses," terangnya.(135 ).

Sebanyak 12 WNA Asal Taiwan Hanya Dituntut Lima Bulan Penjara.

SEMARANG. Jawa Tengah.  -- Sebanyak 12 warga Negara Asing (WNA) asal Taiwan yang menjadi terdakwa perkara dugaan pelanggaran keimigrasian dituntut rendah oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Semarang, baru-baru ini.

Ke 12 WNA yang menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Semarang di antaranyaChien Chih Hao, Hung Jen Kai, Chiang I Chun, Deng Yu Chen, Ho Jung Hsien, Huang Yu Tun, Hung Chia Wen, Chen Fang Ping, Jheng Shun Sian, Liu Tzu Lu, Hsu Shun Kai dan Shen Chia Chi.
Amar tuntutan dibacakan oleh JPU Kejari Kota Semarang Luqman Edy A, menyatakan ke 12 WNA tersebut bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 122 huruf a UU nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian sebagaimana yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum.
" Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama lima bulan dikurangi masa tahanan, " kata Lukman.
Selain dituntut pidana penjara, JPU juga menjatuhi pidana denda sebesar Rp 500 ribu dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti hukuman kurungan selama 1 bulan.
Khusus untuk Chien Chih Hao barang bukti berupa uang sebesar Rp 35 juta disita untuk negara. "Usai jalani putusan para terdakwa akan dideportasi. Baru nanti jalani proses pidana lagi di negaranya, " jelasnya.

Di sisi lain, penerjemah Bahasa Mandarin dalam kasus tersebut, Anggraeni, mengaku, tidak ada kendala menjadi penerjemah bahasa ke 12 orang WNA.
Namun masih ada sedikit kendala yaitu istilah-istilah yang diterjemahkan dan disampaikan kepada para terdakwa.
"Untuk istilah-istilah hukum perlu ada penyesuaian dalam menerjemahkan," kata dosen Progdi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Semarang.
Ia menuturkan tidak terlalu banyak keluhan yang disampaikan. Dirinya merasa para terdakwa merupakan orang yang tertutup.
" Mereka
karakternya lebih dan mereka tidak banyak cerita. Kalau yang di persidangan kami mengobrol," jelasnya.(135).

Kapolda Jateng Beri Kejutan Selamat HUT TNI Untuk Pangdam IV/ Diponegoro.

Semarang. Jawa Tengah. - Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol.Rycko Amelza Dahniel memberikan kejutan ucapan selamat HUT Ke-74 TNI kepada Pangdam IV/ Diponegoro Mayjen TNI M.Effendi, baru-baru ini.

Kapolda bersama para pejabat utama Polda Jawa Tengah datang langsung ke rumah dinas pangdam dengan membawa kue ulang tahun.

Dalam kesempatan itu, kapolda menyampaikan selamat ulang tahun kepada TNI yang jatuh pada 5 Oktober 2019.

"Semoga TNI semakin dicintai dan semakin profesional," katanya.

Sementara Pangdam M.Effendi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada kapolda dan seluruh keluarga besar Polda Jawa Tengah.

Ia mengharapkan kerja sama antara kedua institusi ini dapat semakin baik ke depannya.

"Semoga TNI dan Polri semakin solid," tegasnya.

Pemberian ucapan selamat ulang tahun itu sendiri dilakukan sesaat sebelum Pangdam IV/ Diponegoro menjadi inspektur upacara dalam peringatan HUT Ke-74 TNI tingkat Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Peringatan HUT Ke-74 TNI tersebut dipusatkan di Lapangan Panglima Besar Jenderal Soedirman di Ambarawa, Kabupaten Semarang.(135)

Upacara HUT TNI Dipusatkan di Lanumad Ahmad Yani.

Semarang. Jawa Tengah. - Upacara peringatan HUT Ke-73 TNI tingkat Kodam IV/Diponegoro digelar di Pangkalan Udara Utama TNI Angkatan Darat (Lanumad) Ahmad Yani Semarang, baru- baru ini.

Upacara digelar di sekitar apron pangakalan udara yang lokasinya tidak jauh dari Bandara Ahmad Yani lama.

Dalam upacara dengan inspektur Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Wuryanto tersebut dihadiri Gubernur Ganjar Pranowo, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Condro Kirono, serta para pejabat TNI, Polri, dan pemerintah daerah setempat.

Dalam amanatnya, Pangdam yang membacakan sambutan Panglima TNI mengungkapkan tantangan tugas TNI ke depan yang makin berat.

"Kemajuan teknologi membawa dampak destruktif di bidang informatika, militer, dan sebagainya," katanya.

Ia mengatakan bahwa ancaman perang menjadi tidak terbatas dan sudah masuk dalam berbagai dimensi.

Menurut dia, perang kinetik telah berubah ke perang digital yang tetap menimbulkan dampak merugikan.

Oleh karena itu, lanjut dia, TNI harus mentransformasi diri dalam menghadapi ancaman dan gangguan.

Dalam kesempatan itu, Pangdam juga menegaskan tentang profesionalisme dan netralitas TNI menjelang Pemilu 2019.

"Kuncinya tekad untuk terus menjaga persatuan, benteng keutuhan NKRI," katanya.(135)****

Heboh Slip Gajih Bupati Banjarnegara Beredar di Medsos.

BANJARNEGARA. Jawa Tengah.  - Warganet Banjarnegara dihebohkan dengan postingan slip gaji Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono yang beredar di media sosial.
Foto slip gaji yang diterima bulan Oktober 2019 itu diupload oleh akun Instagram @kabupatenbanjarnegara.
Dalam slip gaji itu, setelah dipotong untuk zakat sebesar Rp 152.900, total penerimaan bersih Budhi sebesar Rp 5.961.200.
Sontak, postingan itu dibanjiri komentar dari warganet.
Informasi gaji itu membuat sebagian publik tercengang. Kontroversi bermunculan. Ada yang mengapresiasi unggahan itu, ada juga yang nyinyir menanggapinya.


Ada yang tak mempercayai gaji bupati hanya sebesar itu. Ada juga warganet yang meyakini bahwa itu barulah gaji pokok, belum tunjangan lain yang mestinya ikut diupload.
Tetapi sebagian warganet lain mengapresiasi transparansi bupati dengan menginformasikan gajinya ke publik.
Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono membenarkan foto slip gaji yang diunggah di media sosial itu miliknya.
Ia pun tak mempermasalahkan informasi gajinya diumumkan ke publik.
"Ya memang begitu adanya. Faktanya begitu," katanya, baru-baru ini.
Budhi mengatakan, anaknya lah, Nanda yang mulanya mengambil foto slip gajinya menggunakan kamera.

Postingan slip gaji Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (ISTIMEWA/Instagram/kabupaten banjarnegara)
Nanda lantas berinisiatif mengirim foto slip gaji ayah angkatnya itu ke staf bupati untuk mengunggahnya ke media sosial. Budhi tak mempermasalahkannya.
Publik juga berhak tahu berapa penerimaan atau gaji pemimpinnya yang memiliki tanggung jawab mengurus daerah.
Budhi pun mengaku baru mengetahui gaji bupati sebesar itu setelah menjabat sebagai bupati.
"Kami kan gak tahu jadi bupati gajinya berapa, dulu gak diumumkan sih. Tahu-tahu sudah jadi bupati gajinya segitu,"katanya
Budhi pun mengaku tak masalah jika slip gaji yang diunggah ke media sosial itu mendapat respon dari atasannya.
Yang dia harapkan memang ada perhatian dari pemerintah pusat terhadap kesejahteraan kepala daerah.
Gaji kepala daerah belum sebanding dengan tanggung jawab yang diemban untuk mengurus daerah.
Jangan heran, minimnya kesejahteraan ini pula yang ikut memicu kepala daerah mudah tergoda untuk melakukan penyimpangan.
"Bukan hanya presiden saja, semoga ada perhatian dari Gusti Allah,"katanya.(135)



Perwakilan Buruh Sempat Tolak Pihak BPJS Bicara Saat Audiensi Dengan Sekda dan DPRD Jateng.

SEMARANG. Jawa Tengah.  - Massa demo buruh di Gedung Berlian DPRD Jawa Tengah membubarkan diri usai tuntutan mereka diterima dewan dan pemerintah provinsi, Rabu (2/10/2019).
Sejumlah perwakilan peserta aksi diizinkan masuk ke dalam Gedung DPRD dan melakukan audiensi dengan sejumlah pimpinan dan anggota Komisi E DPRD, sekretaris daerah, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng.
Mereka menuntut tiga hal yakni menolak revisi Undang-undang Ketenagakerjaan, revisi PP Nomor 78 tentang Pengupahan, dan menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Dalam audiensi itu, Sekjen DPD Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jateng, Aulia Hakim, menyatakan buruh Jateng sepakat menolak revisi UU Ketenagakerjaan no 13/2003 yang merugikan buruh.
"Kemudian, menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan menolak upah murah. Karena itu, kami meminta revisi PP No 78/2015 tentang pengupahan sebagaimana janji Bapak Presiden saat mayday yang lalu," tegas Aulia, baru-baru ini

Penolakan revisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan itu karena merugikan hak buruh. Pemerintah menilai beleid itu kaku dan tidak ramah investai. Sehingga akan diubah fleksibel.
Buruh menilai alih- alih mengembangkan investasi, namun revisi itu justru akan menekan kesejahteraan buruh.
"Kami sangat setuju investasi. Namun revisi ini mengarah ke menurunkan nilai upah minimum, mengurangi pesangon, dan membebaskan penggunaan outsourcing di semua lini. Kami tolak itu," terangnya.

Kemudian terkait PP Pengupahan, dia meminta agar penetapan upah berdasarkan perundingan pekerja, pengusaha dan pemerintah menggunakan formula kebutuhan hidup layak (KHL).
"Revisi PP Nomor 78 tentang pengupahan. Saat ini kan upah minimum berdasarkan PP 78 berdasarkan formula inflasi dan ekonomi yang ditetapkan pemerintah. Buruh meminta itu direvisi. Dasarnya kan KHL, UMK bukan ditetapkan pemerintah tapi ditetapkan oleh survei dari kebutuhan hidup layak," tuturnya.
Terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jateng, Sutarjo, mengatakan falsafah BPJS merupakan gotong royong dan saling menolong, hal itu tidak sesuai dengan kondisi saat ini yang mencekik, terutama untuk kaum buruh.
"Bubarkan saja itu BPJS, kembali ke Jamsostek. Buruh atau pekerja seperti kami ini adalah orang termiskin," tandasnya.
Dalam audiensi, buruh menolak mendengarkan penjelasan dari pihak BPJS. Mereka menilai penjelasan yang diutarakan akan sama seperti sebelumnya, sebatas formalitas.
Buruh hanya meminta tindakan langsung dari BPJS untuk tidak menaikan iuran.
Ia meminta dewan menyuarakan suara buruh di Jateng itu kepada presiden atau menteri.
Para demonstran tergabung dari beberapa sejumlah aliansi dan konfederasi buruh. Antara lain, KSPI, Serikat pekerja nasional (SPN) Jepara, Federasi Serikat Pekerja Metal Idonesian (FSPM).****

Bawaslu Jateng Sebut Pemkab Demak Tentukan Anggaran Pengawas Pilkada Secara Sepihak.

Demak. Jawa Tengah.  - Pemerintah Kabupaten Demak telah menetapkan penyelenggaraan Pilkada serentak pada 2020 sebesar Rp 34,6 miliar.
Dari total nominal itu, kucuran dana sebesar Rp 29,6 miliar untuk KPU, sedangkan Bawaslu Rp 5 miliar.
Namun, jumlah anggaran untuk pengawasan pilkada itu dinilai tidak pantas dan jauh dari usulan Bawaslu Demak.
Usulan yang diajukan yakni Rp 12,7 miliar.

Sehingga, saat penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Demak, pihak Bawaslu tidak hadir.
Koordinator Divisi Organisasi Bawaslu Jawa Tengah, Gugus Risdaryanto, menuturkan dari 21 kabupaten/kota di Jateng yang akan menyelenggarakan pilkada, hanya satu kabupaten yang anggaran pengawasan pilkadanya masih belum beres, yakni Demak.
"Belum ada ruang dialog atau komunikasi pembahasan antara Pemkab Demak dengan Bawaslu Demak.

Bawaslu sebenarnya sudah beberapa kali mengajukan permohonan audiensi untuk pembahasan anggaran pilkada 2020," kata Gugus, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/10/2019).
Menurutnya, sesuai Permendagri 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD menyatakan bahwa sebelum NPHD disahkan maka harus dibahas bersama terlebih dahulu.
Namun, lanjutnya, hingga 2 Oktober 2019, ruang diskusi itu belum bisa terlaksana. Sementara, Pemkab Demak menetapkan secara sepihak anggaran pengawasan pilkada 2020 sebesar Rp 5 miliar.
"Karena belum ada diskusi terkait dengan rincian Rp 5 miliar itu, maka Bawaslu Demak belum menandatangani NPHD," tandasnya.
Pada dasarnya, Bawaslu tidak menolak tanda tangan NPHD.
Namun, kondisi itu tidak sesuai ketentuan dan aturan yang ada. Bawaslu menyatakan sangat siap dan terbuka untuk berdiskusi demi kesepakatan bersama soal anggaran pengawasan.
Bahkan, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sudah dua kali mengagendakan koordinasi terkait anggaran NPHD ini namun dibatalkan secara sepihak oleh Pemkab Demak.
Bawaslu berharap agar proses pembahasan anggaran pengawasan pilkada di Demak bisa segera ada solusi. Kapanpun dan dimanapun, Bawaslu siap untuk membahas rincian kebutuhan anggaran pilkada 2020.

"Anggaran pengawasan pilkada sangat penting. Sebab, jika proses pilkada tanpa pengawasan maka akan membahayakan proses demokrasi dan potensi mengancam keabsahan proses tahapan pilkada," imbuhnya.
Sementara, pembahasan anggaran pengawasan pilkada 2020 di 20 kabupaten/kota lain di Jawa Tengah, sudah selesai pembahasan.
Pemerintah daerah lain dinilai komunikatif melakukan pembahasan secara bersama-sama untuk menentukan anggaran pengawasan pilkada 2020.
Bawaslu Jawa Tengah mengapresiasi adanya komunikasi yang terbuka pemkab/pemkot untuk membahas anggaran pengawasan pilkada itu.****

Begini Saat Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Membatik di Mangkunegaraan Solo.

SURAKARTA. Jawa Tengah.  - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) bersama Ibu Negara, Iriana Jokowi, bersama Mufidah Jusuf Kalla, menghadiri dalam peringatan Hari Batik Nasional di Istana Mangkunegaran, Solo, Rabu (2/10/2019).
Mereka hadir didampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kapolda Jawa tengah Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel, Pangdam IV /Diponegoro Mayjen TNI Mochamad Effendi.
Hadir sekitar pukul 09.50 Wib, Jokowi dan rombongan langsung melihat-lihat para peserta yang sedang membatik di halaman Istana Mangkunegaran.

Tidak mau kalah, Jokowi dan Iriana turut membatik pada sebuah kain putih.
Uniknya, Jokowi dan Iriana membatik dengan metode yang berbeda.
Jika Presiden membatik dengan menggunakan teknik Cap, Ibu Negara dengan teknik lukis.
Usai membatik, Jokowi dan Iriana memarkan hasil batik yang mereka di hadapan wartawan dan tamu undangan.
"Bagus punya saya," Canda Jokowi sambil menunjukan batiknya.
Candaan Jokowi sontak membuat media dan tamu undangan tertawa.

Tiba di Mangkunegaran
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) tiba di Pura Mangkunegaran, Kelurahan Keprabon, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Rabu (2/10/2019) pukul 09.45 WIB.
Ia tiba bersama istrinya, Iriana Joko Widodo, istri Wakil Presiden Republik Indonesia, Mufidah Jusuf Kalla, dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dengan menggunakan bus Wayang.
Rombongan Jokowi langsung mendapat sambutan dari Wakil Wali Kota Solo, Achmad Purnomo dan istrinya, Saraswati Purnomo di halaman Pura Mangkunegaran Solo.
Jokowi tampak mengenakan kemeja batik warna coklat tua yang dipadukan dengan celana kain hitam.

Ia bersama rombongan kemudian berkeliling melihat stand membatik yang berada di halaman Pura Mangkunegaran.
Pada hari ini, Jokowi dijadwalkan menghadiri acara "Membatik Untuk Negeri" di Pura Mangkunegaran.******

Ramah Tamah Polres Demak Dengan Aliansi Buruh Gebrak Demak.


Demak. Jawa Tengah. - Gerakan Aliansi Buruh Demak (Gebrak) bakal menggeruduk Kantor Gubernur Jateng untuk menyuarakan penolah terhadap revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan.
Selain itu, mereka juga menolak kenaikan premi BPJS Kesehatan.
Menurut Ketua Gebrak, Jangkar Puspito, aksi bakal digelar pada 2 Oktober.
Ia memperkirakan 1.000 buruh dari Demak dan Jepara bakal ikut aksi tersebut.
"Dari Demak sekitar 600 buruh dan sisanya dari Jepara."
"Kami akan berkumpul di depan Kantor Gubernur Jateng," kata dia, saat ramah dengan Kapolres Demak, AKBP Arief Bahtiar di Reinz Cafe, Demak baru-baru ini.

Selain menggelar aksi di Semarang, Gebrak juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Demak.
Tujuannya, untuk mendapat dukung dalam bentuk tertulis kemudian diserahkan ke pihak Pemprov Jateng agar diteruskan ke Presiden Jokowi.
"Surat tersebut berisi penolakan revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013."
"Jika direvisi, maka akan merugikan buruh," lanjutnya.
Diterangkan Jangkar, satu di antaranya mengenai upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang bakal diatur kenaikannya dua tahun sekali.
Hal itu jelas merugikan buruh lantaran berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2013 itu, kenaikan UMK dilakukan tiap tahun.

Hal merugikan lain jika revisi UU Nomor 13 Tahun 2013 dilakukan adalah mengenai pensiunan, pesangon jika terjadi pailit dan pemutusan hubungan kerja sepihak.
Di sisi lain, Jangkar berkomitmen pihaknya tidak akan turun ke jalan di Demak.
Turun ke jalan menurutnya sebagai pelengkap perjuangan selain surat yang akan dikirimkan ke presiden melaui pihak Provinsi Jateng.
"Mudah-mudahan dipertimbangkan presiden agar tidak mengubah sesuatu yang sudah baik," tambahnya.
Sedangkan untuk mengantisipasi agar selama perjalan tidak menyebabkan gangguan lalu lintas berlebih, Jangkar dan rekan-rekannya bakal melintasi jalur selatan, yakni Karangawen dan Mranggen.
Sementara buruh dari Jepara bakal melintasi pantura.
Kapolres Demak, AKBP Arief Bahtiar mengimbau buruh yang akan menyampaikan aspirasi itu mematuhi aturan.
"Situasi yang berkembang saat ini sangat mudah dimanfaatkan pihak yang tak bertanggungjawab," jelasnya.

Polres Demak, lanjutnya, menjembatani aspirasi aliansi buruh di Demak ke pemerintah daerah.
Dalam hal ini, surat dukungan tersebut sudah diterima oleh Pemda.
Sesuai kesepakatan, buruh tidak turun aksi di Demak dan hanya mengirim perwakilan ke Semarang 2 Oktober.
Arief menambahkan jika Polres Demak telah berkomunikasi dengan ketua aliansi mengenai titik kumpul, jalur yang akan dilintasi hingga kendaraan yang bakal digunakan peserta aksi.
Hal itu untuk menjaga kemurnian aspirasi buruh agar tidak dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin membuat kegaduhan dan mengganggu ketertiban masyarakat.*****

Sempat Tak Terbang Karena Karhutla, Transnusa Kembali Layani Penerbangan Dari Semarang.

Semarang. Jawa Tengah  - Sempat membatalkan penerbangan akibat asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Transnusa akan kembali beroperasi pada Selasa (1/10/2019).
Sebelumnya, Transnusa membatalkan seluruh penerbangan dari dan menuju Kota Semarang sejak tanggal 17 sampai 30 September 2019.
"Alhamdulillah mulai kita mulai beroperasi kembali. Kondisi asap di Kalimantan telah membaik," ujar PIC Penjualan Transnusa Semarang, Agus Sofyan, baru-baru ini.

Ia mengungkapkan, saat ini jarak pandang di wilayah Kalimantan sejauh 5 kilometer. Sehingga tidak membahayakan aktivitas penerbangan, baik ketika lepas landas maupun mendarat.

"Sekarang kondisi cuaca sudah aman. Mulai besok kami akan beroperasi seperti biasa," katanya.
Menurutnya, dampak Karhutla terparah adalah di wilayah Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah. Hal itu menyebabkan pesawat gagal lepas landas di Palangkaraya dan penerbangan rotasi setelahnya.
Penerbangan dari dan menuju Kota Semarang merupakan rotasi penerbangan dari Palangkaraya.
Selama ini, Transnusa melayani penerbangan Balikpapan-Palangkaraya-Pangkalan Bun-Semarang dan sebaliknya.

Sebelumnya, bagi penumpang yang telah membeli tiket sementara penerbangan mengalami pembatalan, Transnusa mengembalikan biaya pembelian tiket.
"Selama ini penumpang memahami kondisi yang ada. Bagi penumpang yang telah memesan tiket kita kembalikan penuh, refund full," katanya.*****


TMMD, TNI Kodim 0719 Jepara Pasang Umbul-Umbul.

Jepara. Jawa Tengah. – Pembukaan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-106 Tahun 2019 digelar secara serentak, yaitu hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019.
Untuk mempersiapkannya, anggota Kodim 0719/Jepara mulai memasang bendera umbul-umbul dikiri/kanan jalan dan lokasi lapangan upacara di Desa Tanjung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Jepara, baru-baru ini.

Pemasangan umbul-umbul tersebut, sebagai bagian dari menyemarakkan suasana menjelang pembukaan TMMD. “Selain itu, juga sebagai tanda untuk memudahkan para tamu undangan menuju ke lokasi lapangan upacara,” ujar Kapoktuud Peltu Lukman Ariyanto disela-sela kerjanya.
Umbul-umbul yang dipasang, menurut Peltu Lukman, terdiri dari berbagai macam dan model. Selain berbentuk bendera warna merah putih, ada juga berbetuk bendera warna-warni, bendera iklan/sponsor dan bendera tradisional.

“Pemasangan bendera umbul-umbul ini, bukan syarat mutlak dari sebuah acara. Tetapi alangkah baiknya tetap kita pasang untuk menyemarakkan acara tersebut,” tandasnya.
Terlihat antusiasme dari warga masyarakat sekitar lapangan dalam pemasangan bendera umbul-umbul tersebut begitu tinggi. Hal ini menandakan bahwa kegiatan TMMD kali ini sangat di nantikan oleh masyarakat. *****

Kapolres Pekalongan Kota Yang Baru AKBP Egy Andrian Suez.

Pekalongan Jawa Tengah.-- - Kapolres Pekalongan Kota kini dijabat oleh AKBP Egy Adrian Suez, yang sebelumnya mengemban tugas sebagai Kasubdit Indaksi Ditkrimsus Polda Jateng.
Sementara AKBP Ferry Sandy Sitepu yang menjabat Kapolres sebelumnya, pindah tugas menjadi Wakil Direktur Kepolisian Perairan dan Udara (Wadir Polairud) Polda Jateng.
Keduanya resmi mengemban jabatan baru baru-baru ini, di mana peresmiannya dilakukan di Polda Jateng.

Menjabat sebagai pimpinan di Polres Pekalongan Kota, AKBP Egy berencana melanjutkan program yang sudah dijalankan oleh Kapolres sebelumnya.
“Program yang dijalankan Kapolres sebelumnya akan saya teruskan, terutama program yang belum terselesaikan,” ujar AKBP Egy di kantornya.
Dilanjutkannya, ia meminta dukungan dari semua elemen masyarakat dalam menjalankan tugasnya di Kota Batik.

“Saya mohon dukungan dari semua elemen masyarakat agar bisa melaksanakan tugas secara baik, guna menciptakan kondusifitas wilayah,” paparnya.
Adapun AKBP Ferry, optimis AKBP Egy bisa membawa perubahan ke arah positif di jajaran Polres Pekalongan Kota.
“Saya yakin Kapolres yang baru mampu mambawa Polres Pekalongan Kota menjadi lebih baik,” imbuhnya.*****