Jengkel Soal Impor, Jokowi Terbitkan Inpres Produk Dalam Negeri.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA---------- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Para menteri hingga ketua lembaga diminta merencanakan, mengalokasikan dan merealisasikan paling sedikit 40 persen nilai anggaran belanja barang/jasa untuk produk UMKM hasil produksi dalam negeri.

Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah ini dikeluarkan pada 30 Maret 2022, Kamis (31/3/2022). Inpres ini ditujukan ke sejumlah pejabat sebagai berikut:

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;

2. Sekretaris Kabinet;

3. Kepala Staf Kepresidenan;

4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

5. Jaksa Agung Republik Indonesia;

6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;

7. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;

9. Para Gubernur; dan

10. Para Bupati/Wali Kota.

1. Menetapkan dan/atau mengubah kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

2. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

3. Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

4. Mendukung pencapaian target belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 paling sedikit Rp 400.000.000.000.000,00 (empat ratus triliun rupiah) untuk produk dalam negeri dengan prioritas produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

5. Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN) pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

6. Menyusun roadmap strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, termasuk roadmap peningkatan jumlah produk dalam negeri menuju 1.000.000 (satu juta) produk tayang dalam Katalog Elektronik.

7. Menyampaikan program pengurangan impor paling lambat pada tahun 2023 sampai dengan 5% (lima persen) bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang masih melakukan pemenuhan belanja melalui impor.

8. Menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat

puluh persen).

9. Mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Katalog Sektoral/Katalog Lokal.

10. Mengumumkan seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sistem Informasi

Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan BaranglJasa Pemerintah dan mengisi E-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

11. Mencantumkan syarat wajib menggunakan produk dalam negeri dan produk yang dihasilkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi/Industri Kecil dan Menengah/Artisan pada semua kontrak kerja sama.

12. Menghapuskan persyaratan yang menghambat penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.(RZ/WK)***

Jubir Jawab Sorotan PKS soal Alasan Luhut Hadir di Acara APDESI.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA ----------PKS mempertanyakan kehadiran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan di acara silaturahmi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi). Jubir Luhut, Jodi Mahardi, menjelaskan maksud dari kehadiran Luhut.

Jodi mengungkapkan Luhut hadir di acara Apdesi karena diundang. Luhut diminta menjadi pemberi keynote speech.

"Pak Luhut menerima undangan sebagai pemberi keynote speech di acara tersebut, karena memang beberapa kementerian di dalam koordinasi Kemenko Maritim dan Investasi berurusan dengan pembangunan desa," ujar Jodi.

Selain itu, Jodi menyebut banyak kepala desa (kades) yang hadir di acara itu yang mirip dengan Luhut. Dia mengatakan kades di acara itu memiliki pola pikir yang praktis seperti Luhut, seperti hanya bekerja tanpa memikirkan politik.

"Mungkin juga karena banyak kepala desa yang mindsetnya praktis, kerja aja, eksekusi tidak berpolitik. Jadi mirip-mirip lah dengan Pak Luhut," tuturnya.

Kemudian, Jodi membeberkan Luhut juga menyambut baik undangan acara silaturahmi Apdesi. Jodi mengklaim apa yang Luhut lakukan lebih menyelesaikan masalah ketimbang ketua partai yang hanya sekadar saling mengunjungi.

"Pak Luhut juga di acara diminta sebagai Ketua Dewan Pembina, dan Pak Luhut menyambut baik ini, karena senang bisa berinteraksi langsung dengan akar rumput. Lebih konkret bisa menyelesaikan masalah daripada hanya sekadar saling kunjung ketua partai atau elit," imbuh Jodi.

Sebelumnya, PKS menyoroti kehadiran Luhut Binsar Pandjaitan di acara silaturahmi Apdesi. Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera mempertanyakan kehadiran Luhut tersebut.

Mardani menilai semestinya acara silaturahmi para kepala desa itu dihadiri kementerian terkait, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

"Iya mestinya kementerian terkait hadir mendampingi. Jadi pertanyaan kenapa tidak ada," kata Mardani baru- baru ini.

Sebagai informasi, Apdesi dibentuk untuk menampung aspirasi Kepala Desa dan perangkat desa, baik yang aktif maupun yang sudah purnabakti. Apdesi bermitra dengan Kemendagri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Kemendagri berada di bawah tanggung jawab Kemenko Polhukam. Sementara Kemendes PDTT berada di bawah tanggung jawab Kemenko PMK.

Dia heran karena acara tersebut justru dihadiri kementerian lain. Dia menilai kehadiran Luhut dalam konteks acara tersebut tak bijak dan tak proporsional.

"Justru malah kementerian lain. Ini tidak bijak dan tidak proporsional," ujarnya.(RZ/WK)****

Jokowi soal Teriakan 3 Periode ; Sering Saya Dengar, Kita Patuh Konstitusi

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara soal teriakan 3 periode yang disampaikan warga saat dia berkunjung di daerah. Jokowi mengaku sering mendengar teriakan seperti itu.

"Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar," kata Jokowi setelah meninjau Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, baru

Hal itu disampaikan Jokowi terkait pertanyaan soal teriakan 3 periode dari warga yang terdengar dalam perjalanan dari Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) menuju Pasar Baledono di Purworejo hingga Pasar Rakyat di Magelang.baru- baru ini.

Jokowi mengaku tetap patuh pada konstitusi. Dia mengatakan konstitusi telah mengatur secara jelas pembatasan masa jabatan presiden.

"Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya," ujar Jokowi. (RZ/WK)***

dr Terawang Dipecat IDI Ada Apa Ya ?

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA,--------- Mantan Menteri Kesehatan Prof Dr dr Terawan Agus Putranto resmi dipecat sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Alasan pemecatannya hingga kini belum terungkap.

Kabar pemecatan itu berdasarkan keputusan Majelis Kehormatan Etik (MKEK) IDI. Hasil keputusan tersebut dibacakan pada Muktamar ke-31 IDI di Banda Aceh pada Jumat (25/3/2022). Hal itu juga dibenarkan dr Nasrul Musadir Alsa selaku Ketua Panitia Muktamar ke-31 tersebut.

"Iya (dipecat), dari hasil muktamar yang kami terima ya. Dari hasil yang kita terima yang diserahkan panitia memang begitu, (sesuai) MKEK iya," kata Nasrul saat dimintai konfirmasi, Sabtu (26/3).

Pada video yang diterima detikcom, terdapat tiga poin yang dibacakan panitia terkait putusan tersebut. Hasil keputusan itu dibacakan oleh salah satu panitia.

"Surat tim khusus MKEK Nomor 0312/PP/MKEK/03/2022 memutuskan menetapkan, pertama, meneruskan hasil keputusan rapat sidang khusus MKEK yang memutuskan pemberhentian permanen sejawat Prof Dr dr Terawan Agus Putranto, SpRad(K), sebagai anggota IDI. Kedua, ketetapan ini, pemberhentian dilaksanakan oleh PB IDI selambat-lambatnya 28 hari kerja. Ketiga, ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan," ujar salah satu panitia pada video tersebut.

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) IDI resmi memecat mantan Menteri Kesehatan Prof Dr dr Terawan Agus Putranto dari keanggotaan IDI. Terawan kini tak bisa lagi membuka praktik.

"Ya mestinya begitu ya, kan tidak bisa urus SIP dan sebagainya, ya," kata Ketua Panitia Muktamar Ke-31 IDI dr Nasrul Musadir Alsa, Sabtu (26/3/2022).

Nasrul menyebut Terawan dipecat berdasarkan hasil keputusan pada Muktamar Ke-31 di Banda Aceh. Dia membenarkan bahwa panitia telah memutuskan memecat Terawan.

Anggota DPR Sayangkan Konflik Terawan-IDI

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memecat eks Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto dari keanggotaan berdasarkan keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Rahmad Handoyo menyayangkan konflik IDI dan Terawan yang berkepanjangan.

"Semestinya kita sayangkan ya, perseteruan, bahasa saya ingin menyampaikan, baik dr Terawan dengan IDI ini kan sudah sedemikian panjang ya. Sehingga semestinya kita sayangkan kenapa ini mesti terjadi," kata Handoyo kepada wartawan, Sabtu (26/3/2022).

Konflik Terawan dengan IDI diketahui dimulai sejak sanksi diberikan karena terapi 'cuci otak' pada 2018. Konflik panjangan ini menurut Handoyo berdampak masyarakat berasumsi dan banyak pendapat.

"Ada yang mengatakan ini kepentingan konflik pribadi dengan organisasi, itu ada kepentingan tidak semata-mata dari sisi keilmuan, karena dari sisi keilmuan ada yang pro, ada yang kontra," ujarnya.

Pimpinan DPR Khawatir Bikin Dokter Takut Berinovasi

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia (MKEK IDI) memecat eks Menkes dr Terawan Agus Putranto sebagai anggota IDI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai putusan MKEK IDI berbahaya bagi masa depan kedokteran Tanah Air.

"Kenapa putusan ini berbahaya? Terus terang begini, dengan adanya rekomendasi MKEK ini, saya khawatir akan menjadi yurisprudensi bagi masalah serupa di masa yang akan datang, sehingga menyebabkan para dokter kita takut untuk mencoba dan berinovasi dengan berbagai riset-risetnya," kata Sufmi Dasco dalam keterangannya, Sabtu (26/3/2022).

Sebagai organisasi profesi yang diberi kewenangan dalam UU Praktik Kedokteran, kata Dasco, harusnya IDI bisa lebih mengayomi dan membina para anggotanya.(RZ/WK)***

Kerap terjadi Profesinya di Kriminalisasi oleh Aparat yang Terbentuk " Wartawan Indonesia Bersatoe " Turun Aksi. Ada Apa Ya?

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA---------- Ribuan insan Pers dari berbagai media dan organisasi kewartawanan yang mengatasnamakan Koalisi Wartawan Indonesia Bersatoe menggelar aksi Intelektual dan berwawasan di 2 titik, yakni didepan Gedung Dewan Pers dan Mabes Polri, baru- baru ini.

Tuntutan yang digaungkan oleh Koalisi Wartawan Bersatoe bermula adanya pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PWI Lampung yang juga mengaku ahli pers Dewan Pers serta Hendry Ch Bangun Wakil Ketua Dewan Pers yang dianggap mengaburkan konstitusi UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. 

"Kami menuntut Pertanggungjawaban Dewan Pers yang dianggap telah menyimpang dari amanah konstitusi UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers. "Kata Munif Aktifis Pers Jawa Timur paska orasinya di depan gedung dewan Pers.

Sementara aktifis pers Jawa Tengah Ardhi Solehudin yang juga peserta aksi asal Banyumas menyayangkan gedung Dewan Pers yang dibanggakan telah dihuni para Aparat Sipil Negara (ASN) Kominfo.

"Dewan Pers yang harusnya menjadi simbul demokrasi, transparansi dan supremasi hukum tidak punya nyali untuk menemui aksi Demo Ribuan aksi kami, bahkan setelah perwakilan peserta aksi dipersilahkan masuk, tidak ada seorangpun pengurus Dewan Pers, yang ada hanya ASN Kominfo. "Jelas Ardhi.

Dia menilai, gedung dewan pers telah menjadi olahan ngawur dewan pers, dimana gedung milik para insan pers justru di isi para ASN Kominfo, jangan-jangan pengurus Dewan pers termasuk ketuanya sudah menjadi ASN. "Cibir Ardhi.

Aksi demo Insan Pers hari ini merupakan endapan konflik panjang akibat dari peraturan Dewan Pers yang telah melanggar konstitusi UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers, terkait Verivikasi Perusahaan Pers dan UKW Dewan Pers.

Rasa kecewa para insan Pers sedikit terobati ketika aksi lanjutan ke Mabes Polri langsung direspon dan diterima masuk beberapa perwakilan peserta aksi. Dalam mediasi tersebut disimpulkan Mabes Polri selama ini tak mengetahui kalau produk Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan Verifikasi Media tidak terkandung di dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

Berdasarkan keterangan Kasubag Yanduan, Kompol Agus Priyanto menyesalkan Polres Lampung Timur dan Polda Lampung melakukan kriminalisasi terhadap rekan-rekan wartawan dan seorang Ketua umum PPWI.

"Kami juga menyesalkan peristiwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan Polres Lampung Timur dan Polda Lampung terhadap rekan-rekan wartawan dan ketum PPWI, padahal Wilson Lalengke juga sudah banyak membantu kita TNI/Polri mengembangkan SDM melalui pelatihan jurnalistik pada anggota-anggota kami. "Ungkap Agus.

Untuk itu, lanjut Agus, kriminalisasi terhadap wartawan akan segera disikapi dan segera ditindaklanjuti langsung ke Kapolri, "segera kami sikapi ya, dan langsung kami sampaikan ke Kapolri. "Ucapnya.

Ini empat (4) Tuntutan Koalisi Wartawan Indonesia Bersatoe;

1. Pidanakan Iskandar Zulkarnain Ketua Dewan Kehormatan PWI Lampung yang juga mengaku Ahli Pers Dewan Pers atas ucapannya yang viral telah melakukan pengaburan konstitusi dari UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, sehingga menimbulkan provokasi serta kegaduhan dan mematik kemarahan insan pers Indonesia;

2. Menghapus aturan verifikasi media dan UKW Dewan Pers yang telah jelas keluar dari konstitusi amanah UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers;

3. Singkirkan para oknum pengurus Dewan Pers yang tak sejalan dengan Visi dan Misi dibentuknya Dewan Pers Independen;

4. Cabut SK Presiden, serta Nota Kesepahaman TNI/Polri, Pemerintah dengan Dewan Pers.(Rz/Wk)***

Sosok 4 Menteri yang Disentil Jokowi Karena Banyak Impor; Menteri Kesehatan hingga Menteri Petanian.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku jengkel dengan banyaknya barang impor dalam pengadaan barang dan jasa yang dilakukan sejumlah kementerian, pemerintah daerah, hingga BUMN.

Padahal, kata Jokowi, barang-barang yang impor tersebut sebenarnya dapat diproduksi di dalam negeri.

Bahkan di depan menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pejabat BUMN, dan para pejabat, Jokowi menyentil beberapa 'pembantunya.'

Tak lain karena sejumlah kementerian masih menggunakan produk impor dalam jumlah yang tinggi.

"Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini?!"

"Dipikir kita bukan negara yang maju, buat CCTV saja beli impor," kata Jokowi saat memberikan Pengarahan Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali. baru- baru ini.

Setidaknya, ada empat menteri yang bahkan disebut langsung oleh Jokowi dalam acara tersebut.

Siapa saja?

Inilah sosok empat menteri yang disentil Jokowi karena banyak impor, dirangkum dari berbagai sumber:

1. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin

Dalam pernyataannya, Presiden menyebut sosok menteri kesehatan terkait impor alat kesehatan seperti tempat tidur untuk rumah sakit.

Padahal, produk tersebut dapat dibuat di Yogyakarta, Bekasi, hingga Tangerang.

"Alat kesehatan (alkes). Menteri Kesehatan, ini tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat di Yogyakarta ada, Bekasi, Tangerang ada," ujar Jokowi.

"(Kenapa) Beli impor, mau diterus-teruskan? Mau saya umumkan kalau saya jengkel."

"Ini RSUD juga impor. Kemenkes impor. Tak baca nanti. Karena sekarang gampang banget detail saya lihat," tegasnya.

Diketahui, posisi menteri kesehatan saat ini diisi oleh Budi Gunadi Sadikin. Ia menggantikan Terawan Agus Putranto yang terkena reshuffle pada Desember 2020.

Walau menduduki pos menteri kesehatan, Budi Gunadi Sadikin tidak memiliki latar belakang dunia kedokteran atau kesehatan.

Budi Gunadi Sadikin adalah lulusan Fisika Nuklir di Institut Teknologi Bandung (ITB) yang justru memilih berkarier di bidang keuangan.

Kariernya sebagai bankir pun tergolong senior. Mulai dari Bank Bali, ABN AMRO Bank, PT Bank Danamon Tbk, Adira Quantum Multi Finance, hingga akhirnya berlabuh di Bank Mandiri.

Karier Budi Gunadi Sadikin di bank BUMN itu pun semakin melesat dengan menjadi Direktur Utama Bank Mandiri pada 2013.

Pria kelahiran Bogor, 6 Mei 1964 itu juga sempat menjadi Staf Ahli Menteri BUMN Rini Soemarno di periode 2016-2017 lalu diangkat Direktur Utama PT Inalum (Persero).

Karier Budi Gunadi Sadikin di Inalum terbilang sukses karena perusahaan tambang itu berhasil membeli 51 persen saham PT Freeport Indonesia.

Sukses di Inalum, Budi Gunadi Sadikin diangkat menjadi Wakil Menteri BUMN mendampingi Menteri BUMN, Erick Thohir.

Setahun lebih menjadi Wamen BUMN, Budi Gunadi Sadikin bergeser pos menjadi Menteri Kesehatan.

Di masa pandemi Covid-19,Budi Gunadi Sadikin juga dipercaya menjadi Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (Satgas PEN).

2. Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo

Menteri kedua yang ditegur Jokowi secara langsung adalah Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.

Jokowi mengungkapkan kejengkelannya karena traktor-traktor yang saat ini ada di Indonesia. (RZ/WK)***"

Hubungi Jokowi, PM Australia Tolak Kehadiran Putin di G 20; Dia ambil Nyawa Warga Sipil Tak Bersalah.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengawali agenda kerjanya di Roma, Italia dengan mengadakan pertemuan bilateral bersama Perdana Menteri (PM) Australia, Scott Morrison, pada Sabtu (30/10/2021). 

TRIBUNNEWS.COM - Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison menolak kehadiran Presiden Rusia Vladimir Putin di KTT G20 yang akan digelar di Bali pada November 2022.

Morrison mengaku sudah menghubungi langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku tuan rumah acara tentang kehadiran Putin di G20.

"Kami telah meningkatkan kekhawatiran tentang ini. Rusia telah menginvasi Ukraina. Maksud saya, ini adalah tindakan kekerasan dan agresif yang menghancurkan aturan hukum internasional," kata Morrison pada konferensi pers di Melbourne, Kamis (24/3/2022), dikutip dari CNA.

Baca juga: Bantu Imigran Asal Ukraina, Pemerintah Australia Berikan Visa Sementara Untuk Pelajar hingga Pekerja

"Dan gagasan untuk duduk satu meja dengan Vladimir Putin, yang Amerika Serikat sudah dalam posisi menyerukan kejahatan perang di Ukraina, bagi saya adalah langkah yang terlalu jauh," ujarnya.

Menurutnya, kehadiran Putin dalam G20 jelas membuatnya prihatin.

"Kami telah membuat pernyataan dan representasi yang sangat jelas tentang keprihatinan kami yang sangat kuat tentang keterlibatan Rusia dalam G20 tahun ini," kata Morrison.

"Saya pikir kita perlu memiliki orang-orang di ruangan yang tidak menyerang negara lain," sambungnya.

Morrison juga menyebut bahwa Australia dan Belanda pada bulan ini telah meluncurkan proses hukum baru terhadap Rusia.

Hal ini terkait jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17, yang ditembak jatuh di Ukraina pada 17 Juli 2014 lalu higga menewaskan semua orang di dalamnya.

"Jadi kita tahu bentuk Vladimir Putin dalam hal mengambil nyawa warga sipil yang tidak bersalah," kata Morrison.

"Saya tidak terkejut dengan kebiadaban mereka. Saya tidak terkejut dengan arogansi mereka dalam apa yang mereka coba terapkan di Ukraina."

"Dan itulah mengapa Australia menjadi salah satu yang terkuat dalam mengambil tindakan terkait dengan Rusia," jelasnya.

Adapun, Australia telah mengumumkan pada hari Minggu untuk melarang semua ekspor alumina dan bauksit ke Rusia.

Pihaknya juga menjanjikan lebih banyak senjata dan bantuan kemanusiaan ke Ukraina.

Sejauh ini, pemerintah mengatakan, Australia telah menjatuhkan 476 sanksi terhadap individu dan institusi Rusia sejak invasi dimulai pada 24 Februari.

Kendati demikian, China pada minggu ini menggambarkan Rusia sebagai "anggota penting" G20 dan mengatakan tidak ada anggota yang memiliki hak untuk mengusir negara lain, setelah Washington meningkatkan prospek mengecualikan Moskow.

Rencana Kehadiran Putin di G20 Jadi Sorotan

Sebelumnya diberitakan Tribunnews, rencana Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiri KTT G20 di Bali, Indonesia, Oktober tahun ini menjadi sorotan media asing.

Reuters, The Sydney Morning Herald, Channel News Asia, Fox News,  BBC, dan sejumlah media asing lainnya menurunkan berita yang judulnya hampir sama 'Presiden Rusia Vladimir Putin akan Menghadiri Pertemuan G20 di Bali'.

Hal tersebut mengutip pernyataan  Duta Besar (Dubes) Rusia di Jakarta, Lyudmila Vorobyova, baru - baru ini.

Seperti diketahui, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G20) akan digelar di Bali, Indonesia, akhir tahun 2022 mendatang.(RZ/WK)***

Jokowi Bertemu Petani Sawit Swadaya, Bahas Produksi Minyak Goreng.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA---------- Presiden Joko Widodo menerima sejumlah petani sawit swadaya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (23/3/2022).

Dalam pertemuan tersebut, para petani menyampaikan sejumlah hal mulai dari persoalan petani sawit hingga inovasi-inovasi yang telah dikembangkan oleh para petani sawit swadaya.

"Kami menyampaikan beberapa inovasi-inovasi yang telah dikembangkan oleh petani swadaya. Alhamdulillah sambutan beliau cukup baik," ujar perwakilan petani, Rukaiyah Rafik, dalam keterangannya selepas pertemuan sebagaimana dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden.

"Dan responsnya cukup baik terutama yang terkait dengan bagaimana nanti pendanaan BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) itu bisa dikontribusikan kepada petani swadaya secara maksimal," lanjutnya.

Terkait BPDPKS, para petani sawit swadaya juga mengusulkan agar ada perwakilannya yang duduk di dalam struktur organisasi itu.

Dengan demikian, diharapkan kepentingan para petani swadaya dari seluruh Indonesia dapat terlayani.

Rukaiyah melanjutkan, pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga mendorong koperasi-koperasi petani sawit swadaya untuk memproduksi minyak goreng.

Tujuannya agar tidak langka, serta bisa diakses secara murah dan mudah oleh masyarakat luas.

Menurut Rukaiyah, 45 persen dari total produksi minyak sawit di Indonesia berasal dari petani swadaya.

"Bapak (presiden) menyampaikan akan mencoba juga untuk berdiskusi dengan koperasi-koperasi di mana nanti akan kita bikin satu model untuk petani bisa memproduksi minyak goreng," tutur Rukaiyah.

Sementara itu, terkait dengan program biodiesel, para petani sawit swadaya mengusulkan agar perusahaan-perusahaan biodiesel bisa menjalin kemitraan dengan para petani swadaya melalui kerja sama secara langsung.

Menurut Rukaiyah, hal tersebut cukup membahagiakan bagi para petani swadaya di seluruh Tanah Air.

"Ini cukup, menurut kami cukup membahagiakan karena kami sendiri di sini adalah perwakilan dari petani swadaya seluruh Indonesia. Jika ini terjadi maka kami yakin bahwa petani swadaya akan lebih sejahtera dan mandiri di masa depan," tambahnya.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan petani sawit swadaya yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno.(RZ/WK)****

Ada Apa Dengan Satpol PP Kota Semarang.

INDENPERS MEDIA ISTANA, SEMARANG------ Andi R,adalah salah satu ahli waris yang tanahnya di bangun oleh orang lain. Sebelum ayahnya meninggal sudah pernah melaporkan kepada satuan polisi pamong praja permasalahan rumahnya di bangun oleh orang lain. 

Beliau mengajukan pembongkaran kepada dinas tata ruang kota semarang terkait pendirian bangunan tanpa mengajukan ijin mendirikan bangunan.Sudah keluar rekomendasi untuk pembongkaran rumah dan sdh di lakukan penyegelan oleh satpol pp kota semarang tetapi pihak satpol pp tidak membongkar saat itu di karenakan pihak yang membangun rumah menuntut almarhum bapak ari (ayah andi R) dengan tuduhan dugaan sertifikat palsu. 

Ujar satpol pp menunggu hasil putusan dari mahkamah agung dulu, setelah putusan keluar kini ahliwaris andi R menagih janji dari pihak satpol pp tentang pembongkaran rumah liar yg di bangun di lahan milik almarhum ayahnya. 

Jawab dari satpol pp tidak berani membongkar dan menyerahkan kepada pengadilan untuk mengeksekusinya. Andi R bingung apa kaitannya antara IMB dengan putusan pengadilan, setahu andi IMB produk pemkot dan satpol pp yang wajib menertibkan. Ujar andi berarti jika saya atau kerabat saya akan mendirikan bangunan di tanah milik sendiri tidak perlu lagi IMB.(Kr/Rz/Wk )***

Polda Metro Tolak Laporan Balik Haris Azhar Ada Apa Ya.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------- Perseteruan antara Menko Marves Luhutr Binsar Pandjaitan dengan Aktivis HAM, Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti terus bergulir.

Setelah Haris dan Fatia ditetapkan sebagai tersangka, pihaknya kini balik melaporkan Luhut, Rabu (23/3/2022)

Adapun laporan Haris Fatia Cs pada Luhut itu terkait dugaan gratifikasi bisnis tambang di Papua, yang juga menjadi akar perseteruan mereka.

Namun, ternyata laporan balik Haris-Fatia Cs ini ditolak Polda Metro Jaya.

Salah satu kuasa hukum Haris sekaligus tim advokasi LBH Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora menyebut alasan Polda Metro Jaya pada laporan kliennya tidak jelas.

Bahkan, pihaknya mengaku sempat berdebat dengan polisi agar laporannya bisa ditindaklanjuti.

"Setelah berdebat selama beberapa jam, pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) memutuskan menolak laporan kita."

"Alasannya tidak jelas. Sudah berdebat tadi tentang KUHP hak masyarakat untuk membuat laporan pidana dan kemudian dijawab menggunakan PP Nomor 43 tahun 2018 tentang Tata Cara Peran serta Masyarakat. Kita ikuti, tapi di bawah tetap kita ditolak," ujar Nelson.

Menurut Nelson, alasan kepolisian menolak laporannya terkesan dibuat-buat. 

Sebab, semestinya siapapun yang mengetahui dugaan tindak pidana berkewajiban melaporkannya ke polisi.

Sementara, kepolisian berpendapat laporan Haris-Fatia Cs soal dugaan gratifikasi pada Luhut tak bisa dilaporkan.

"Alasannya, dalam tindak pidana korupsi tidak bisa membuat laporan."

"Bagi kami, itu alasan yang dibuat-buat untuk menolak laporan. Karena kita menduga bahwa yang kita laporkan adalah orang dari bagian kekuasaan," kata Nelson.

Nelson juga membandingkan penanganan laporan pihaknya dengan Luhut mendapat perlakuan berbeda.

Ia berpendapat, pihak kuasa hukum Haris-Fatia Cs mendapat berbagai hambatan saat berhadapan hukum, sementara pihak Luhut tidak.

Sebagai tindak lanjut penolakan ini, tim kuasa hukum Haris-Fatia Cs bakal laporkan hal ini ke Ombudsman.

"Kita masih ada beberapa langkah hukum, kita juga akan melaporkan penolakan ini ke Ombudsman," ujar dia.

Sebelumnya, Aktivis HAM Haris Azhar bersama Koalisi Masyarakat Sipil mendatangi Polda Metro Jaya, Rabu (23/3/2022).

Kedatangan para aktivis itu untuk melaporkan dugaan skandal kejahatan ekonomi yang terjadi di Papua.

Dalam laporannya, Haris bersama Koalisi Masyarakat Sipil akan memaparkan bukti dugaan keterlibatan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dalam skandal ekonomi di Papua.

Pantauan, Haris dan beberapa rekan aktivis tiba di SPKT Polda Metro Jaya pada Rabu (23/3/2022) pukul 15.15.

Kepala Divisi Advokasi YLBHI, Zainal Arifin mengatakan pelaporan ini terkait dengan skandal ekonomi di Papua yang menyeret sejumlah tokoh publik.

"Kita bersama Koalisi Masyarakat Sipil akan melakukan pelaporan ke SPKT kaitannya dengan dugaan tindak pidana gratifikasi. Jadi kami mau melaporkan terlebih dahulu hal itu sehingga kami bisa sampaikan detailnya," kata Zainal di Polda Metro Jaya, baru- baru ini. (RZ/WK)****"

Pemerintah Beri Sinyal Masyarakat Boleh Mudik Lebaran Idul Fitri.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memberi sinyak masyarakat diperbolehkan mudik saat Lebaran Idul Fitri April-Mei 2022 diperbolehkan.

"Belum dibahas (secara detail), tapi insya Allah mudik boleh. Insyaallah. Mau kita rapikan saja aturannya," ujar Muhadjir Effendy, Selasa (22/3/2022) di kantor Kemenko PMK Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Ia mengungkapkan salah satu persyaratan mudik tersebut adalah Masya sudah melaksanakan vaksinasi Covid-19 lengkap dan vaksin booster.

"Untuk jaga-jaga, marilah kita segera melengkapi dua dosis vaksin dan booster. Ramai-ramai booster. Kita pastikan mereka yang booster aman untuk mudik," tambah Muhadjir Effendy.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyebut pemudik tidak perlu lagi melakukan tes PCR atau antigen untuk pulang ke kampung halaman saat musim libur Idul Fitri.

"Nanti booster itu kita ingin jadikan syarat kalau nanti orang mau mudik. Selain vaksinasi sudah lengkap dua kali, harus juga sudah di-booster sehingga demikian tidak perlu ada lagi semacam di-PCR atau di-antigen," ujar Ma'ruf dalam kunjungan kerja di Bandung, baru- baru ini.

Wapres mengatakan kebijakan tersebut berlaku apabila tidak ada lonjakan kasus Covid-19 menjelang Idul Fitri mendatang.(RZ/WK)***

Luhut Tak Akan Cabut Laporan Haris Azhar dan Fatia.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA -------Luhut Tak Akan Cabut Laporan Haris Azhar Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tak akan mencabut laporan pencemaran nama baik dengan terlapor Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Kuasa hukum Luhut, Juniver Girsang beralasan, telah banyak upaya damai yang digagalkan terlapor.

"Ya bagaimana kita cabut laporan, sudah diproses kok. Kita hormati proses hukum ini," kata Juniver, Selasa (22/3/2022)

Dia menegaskan, pencabutan laporan atau proses damai sudah tak bakal dilakukan karena pihaknya sudah semaksimal mungkin mencari jalan keluar di luar proses hukum meski tetap gagal. Menurut Juniver, langkah Haris dan Fatia untuk mengklarifikasi pernyataan tidak pernah dilakukan meski sudah dua kali pihaknya mengirimkan surat. 

"Sudah dua kali mengirimkan surat, malah membenturkan opini ke opini. Kemudian pada saat dipanggil kepolisian untuk mediasi dua kali tidak hadir, malah dikatakan waktu kita yang mepet," tambahnya.

Juniver menyebut Luhut sebagai Menko Marves dengan banyak agenda tetap menyempatkan waktu untuk mediasi. Namun, kesempatan itu menurutnya tidak dihormati Haris dan Fatia. 

"Jadi dengan demikian tidak ada itikad baik, ya sudah. Upaya-upaya yang sudah kita lakukan sudah maksimal, tentu kita cari keadilannya di mana lagi kalau bukan di pengadilan," jelasnya. 

Juniver mengatakan, jika kasus ini sampai ke pengadilan maka kliennya akan menghadiri setiap panggilan oleh pengadilan. Luhut katanya akan memberikan keterangan secara jelas dan terbuka yang disaksikan masyarakat.

Haris dan Fatia sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik pada Jumat (17/3/2022). Luhut melaporkan keduanya terkait video yang diunggah di akun YouTube bulan Agustus 2021 yang bertajuk "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!!". (RZ/WK)****

Adik Presiden Jokowi Akan Dinikahi Ketua MK Anwar Usman, KUA Banjarsari Angkat Bicara.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA ----------Adik Presiden Jokowi Akan Dinikahi Ketua MK Anwar Usman, KUA Banjarsari Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah mengaku sudah menerima informasi terkait rencana pernikahan adik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.

Kepala KUA Banjarsari Arba'in Basyar mengatakan sudah ada utusan keluarga yang menyampaikan rencana pernikahan tersebut, baru- baru ini. 

"Menyampaikan kalau Insya Allah keluarga presiden akan melakukan pernikahan di tanggal 26 Mei, hanya itu," ucapnya di Solo, Selasa (22/3/2022).

Meski demikian, dikatakannya, utusan tersebut belum mendaftarkan secara resmi rencana pernikahan. "Hanya memberitahu tanggal saja, tempatnya di mana juga belum. Informasinya seperti itu," katanya.

Sementara itu, disinggung mengenai layanan dari KUA, pihaknya memastikan tidak ada pelayanan khusus yang akan diberikan meski yang akan melangsungkan akad merupakan keluarga presiden.

"Kalau pelayanan kami standar, layanan prima. Jadi sesuai dengan aturan yang telah diterapkan oleh Menag (Menteri Agama)," katanya.

Disinggung mengenai syarat khusus bagi calon pengantin yang berstatus janda dan duda, Di amenyebutkan harus ada bukti menyatakan bahwa yang bersangkutan memang benar janda dan duda.

"Kalau cerai mati harus ada akta cerai, kalau cerai talak harus ada bukti talak di pengadilan. Selain itu, yang bersangkutan juga tetap menerima bimbingan (pranikah) dari Puskesmas, Kementerian Agama, dan PLKB," katanya.

Sesuai aturan, untuk pendaftaran dilakukan paling lambat H-10 hari kerja dengan berkas yang telah dikeluarkan dari kelurahan masing-masing.

"Kalau dari luar kota rekomendasi dari KUA kecamatan yang bersangkutan," katanya.(RZ/WK)***

Sri Mulyani Pastikan Tarif Listrik & BBM Partalite Tak Naik. Itu Ide Bagus.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA---------- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut hingga saat ini pemerintah masih mempertahankan tarif listrik hingga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite belum ada kenaikan. Meskipun, harga komoditas energi tengah melonjak. 

Sri Mulyani mengatakan keputusan pemerintah belum menaikan tarif listrik dan BBM Pertalite dikarenakan untuk menghindari terjadinya market shock dan mempertimbangkan daya beli masyarakat. Jika dilakukan kenaikan, dikhawatirkan pertumbuhan ekonomi akan jeblok.

"Market shock kalau komoditas untuk oil & gas dan listrik itu adalah administer price. Pilihannya adalah kalau kita shock dari kenaikan bahan bakunya ini diteruskan ke masyarakat, naiknya tinggi langsung jeblok konsumsinya. Maka sampai hari ini listrik nggak naik," kata Sri Mulyani dalam CNBC Indonesia Economic Outlook 2022, Selasa (22/3/2022).

"Kemudian fuel price, BBM kita nggak naik. Pertamax sudah terkena karena itu kelompok masyarakat kaya yang konsumsi, tapi Pertalite tidak diubah, Premium sudah hilang sekarang," tambahnya.

Sri Mulyani menyatakan bahwa ekonomi dunia tak terkecuali Indonesia bak diserang badai. Harga-harga komoditas menjulang tinggi seperti batu bara, nikel, hingga minyak dan gas bumi.

"Jadi ini kayak kena badai semua dan pada saat ekonomi sedang tertatih-tatih dari pandemi sehingga belum kuat untuk bangkit," terang Sri Mulyani.

Dengan melejitnya harga komoditas itu, Sri Mulyani tak mengelak bahwa pasar komoditas Indonesia terkena 'shock'. Meski begitu, pihaknya masih mempertimbangkan harga-harga mengalami kenaikan khususnya untuk minyak dan kelistrikan.

"Jadi APBN sekarang ngitung berapa penerimaan nambah dari komoditas, berapa belanja akan ditagihkan ke kita kalau ini belum dipast over dan nanti struktur APBN-nya tetap akan sehat nggak," bebernya.(RZ/WK)****

Pangdam IV/Diponegoro Ingatkan Pentingnya Peran Generasi Muda di Masa Mendatang.

INDENPERS MEDIA ISTANA, Semarang –------- Tangkal penyebaran radikalisme di dunia pendidikan, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto berikan pengarahan kepada Alumni dan Komandan Resimen Mahasiswa (Menwa) Se-Jateng di Aula Makodam IV/Diponegoro. Jumat (18/03/2022).

Dalam pengarahannya Pangdam mengatakan tidak hanya Covid-19, namun saat ini Indonesia khususnya Jateng dihadapkan dengan tantangan baru yang berkembang di masyarakat, antara lain intoleransi antar umat beragama, aksi massa, terorisme maupun separatisme. Dimana salah satunya ditandai dengan aktivitas gerakan radikalisme yang semakin masif.

Selain itu Pangdam juga menyebutkan bahwa saat ini kelompok radikalisme juga sudah masuk ke perguruan tinggi, bertujuan untuk mempengaruhi mahasiswa, karena dianggap  mempunyai peran penting dalam masa depan Indonesia kedepannya. Dimana didalamnya terdapat orang orang terpelajar yang akan memimpin Indonesia.

 “10 tahun mendatang yang memegang pemerintahan Indonesia yakni generasi muda yang sekarang, untuk itu mahasiswa kita harus dibentengi mulai dari sekarang” 

Lebih lanjut dikatakan bahwa saat ini radikal merupakan salah satu ancaman yang harus segera ditangani, karena sesuai data dari Badan Intelijen Negara bahwa saat ini sebanyak 39 persen mahasiswa di Indonesia telah terpapar paham radikal, dimana terdapat 10 perguruan tinggi terpengaruh oleh kaum radikal.

“Mari bergandengan tangan, ayo kita mulai kerjasama antara TNI-Polri, mahasiswa dengan Menwa, kita bentengi mahasiswa dari paham radikal. Karena kalian adalah komponen cadangan pelindung Indonesia, karena kalian adalah calon pemimpin masa depan. Kita harus bersatu demi kedaulatan NKRI yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama Komandan Menwa Mahadipa Jateng Yohansa Handoyo Setiawan M menyatakan bahwa saat ini sangat diperlukan pemahaman maupun pembekalan bela negara kepada generasi muda terhadap paham paham yang bertentangan dengan nilai nilai ideologi negara.

“Besar harapan kami sinergitas antara Menwa Mahadipa Jateng dengan TNI khususnya Kodam IV/Diponegoro lebih diperkuat kembali sehingga Menwa Mahadipa dapat menunjukkan eksistensinya maupun perannya dalam membendung radikalisme” imbuhnya.

Turut hadir dalam acara tersebut Kasdam IV/Diponegoro Brigjen TNI Parwito, Kapok Sahli Pangdam IV/Diponegoro Brigjen TNI Kus Hariyono, Asrendam Kolonel Inf Wisnu Kurniawan, S.Sos., M.I.P., para Asisten, Perwira Liaison, Kabalakdam IV/Diponegoro, para Dansat jajaran Kodam IV/Diponegoro serta Ketua DPD IARMI.(Pendam IV/Diponegoro/RZ/WK)***

Jokowi Bagi-bagi Hadiah ke Pejabat Publik RI.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA---------- Presiden Joko Widodo (Jokowi) merilis besaran tunjangan jabatan terbaru untuk pegawai negeripranata hubungan masyarakat dan pengawas perdagangan.

Besaran tersebut diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) 36 dan 37 Taun 2022 yang diteken Jokowi pada 9 Maret 2022, seperti dikutip CNBC Indonesia melalui aturan tersebut, Jumat (18/3/2022).

Dalam aturan tersebut, tunjangan diberikan untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan produktivitas kinerja PNS yang diangkat dan ditugaskan untuk dua jabatan tersebut.

Berikut besaran tunjangan yang dimaksud:

Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

Jabatan Fungsional Keahlian

Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya Rp 1,27 juta

Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Rp 956 ribu

Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Rp 540 ribu

Jabatan Fungsional Keterampilan

Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia Rp 850 ribu

Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan/Mahir Rp 510 ribu

Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana/Terampil

Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan

Jabatan Fungsional Keahlian

Pengawas Perdagangan Ahli Madya Rp 1,26 juta

Pengawas Perdagangan Ahli Muda Rp 960 ribu

Pengawas Perdagangan Ahli Pertama Rp 540 ribu.(RZ/WK)***

Mendag Bongkar Sebab Mafia Minyak Goreng Muncul dan Stok Langka.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA---------- Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, mengatakan disparitas harga minyak goreng yang Pemerintah sediakan dengan harga internasional tinggi sekali.

Ini yang menyebabkan banyaknya orang-orang yang tadinya tidak berniat curang menjadi berbuat curang, dengan kata lain muncul mafia minyak goreng.

Selain itu, Mendag menyebut, alasan minyak goreng langka karena beberapa waktu yang lalu harga jualnya melawan mekanisme pasar.

“Oleh karena itu saya katakan kemarin mesti kita basmi mafianya dan kita akan jalankan terus, ada orang-orang yang mengambil keuntungan akan kita sikat dan kita akan bekerjasama dengan Kapolri,” kata Muhammad Lutfi kepada Liputan6.com, Jumat (18/3/2022).

Mendag menegaskan, pihaknya akan menangkap oknum hingga mafia jika masih terjadi kecurangan soal minyak goreng ini, terutama untuk minyak goreng curah.

“Ini ada yang digunakan industri, apalagi kalau sudah disubsidi oleh Pemerintah, kita akan tindak tegas, kita akan basmi mafia-mafia yang berbuat curang, karena itu (minyak goreng) adalah milik masyarakat. Itulah bentuk kehadiran Pemerintah untuk rakyat,” ujarnya.

Tentunya dibutuhkan peran dan kolaborasi antar pihak, tidak hanya Kementerian Perdagangan saja, tapi juga masyarakat, polisi, hingga wartawan.

“Kita menjadikan gerakan ini untuk Indonesia dan buat Indonesia,”ujarnya.

Di sisi lain, Mendag juga menduga terdapat mafia-mafia di balik kosongnya minyak goreng di pasaran. Karena sebelumnya, Kementerian Perdagangan telah menggelontorkan jutaan liter minyak goreng. Namun, nyatanya di lapangan tidak sampai ke tangan masyarakat.

Berdasarkan data yang dimiliki Kemendag, ada tiga wilayah yang distribusi minyak gorengnya berlimpah, diantaranya Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Jakarta. Tapi, minyak goreng malah susah didapatkan. Melihat hal itu, Mendag menilai ada yang tidak beres.

"Di Medan mendapatkan 25 juta liter minyak goreng. Rakyat Medan, menurut BPS (Badan Pusat Statistik), jumlahnya 2,5 juta orang. Jadi menurut hitungan, satu orang itu 10 liter. Saya pergi ke pasar dan supermarket kota Medan, tidak ada minyak goreng," kata Mendag.

Selanjutnya Mendag menambahkan, "Ada 3 juga daerah yang mirip seperti ini. Yaitu, Jawa Timur di mana distribusinya mencapai 91 juta liter, di Jakarta totalnya 85 juta liter dengan 11 juta rakyat, dan di Sumatera Utara distribusinya melimpah. Tapi masalahnya sama, minyak gorengnya hilang," pungkas Mendag.(RZ/WK)***"

Mafia Tanah masih Merajalela di Semarsng.

INDENPERS MEDIA ISTANA, SEMARANG,---- Instruksi Presiden Jokowi untuk memberantas mafia tanah hanya isapan jempol saja. Seperi terjadi kasus yang diderita oleh Mbah Tumin seorang penggarap tanah di daerah papandayan yg sudah lebih dr 40th harus kehilangan tanahnya untuk kesekian kalinya. Nasib orang miskin lagi - lagi tidak berdaya ketika tanah garapannya harus diambil oleh orang.Sudah berusaha untuk pengajuan program PTSL dan juga sudah memberikan kepada Lurah Bendan Ngisor sebesar 12,5jt untuk pengajuan pembuatan sertifikat dan membayar DTK ujar Pak Lurah uang hilang malah dapat foto copy sertifikat tanah miliknya sudalakukanuma Stefanus yuwono tedjosaputro dan sudah berganti nama menjadi The Joe Lian dengan nomor SHM 841 dan asal hak dari SHM 834. Sudah di lakukan pengecekan bahwa asal hak 834 itu berada di jalan bendan ngisor bukan di jalan papandayan. Kini tanah milik mbah Tumi juga sudah di tutup oleh beton dengan menggunakan bantuan sat pol PP, padahal di dalam tanah itu banyak barang - barang milik bapak Agus Rustanto yang di titipkan kepada mbah Tumin. Kini Mbah Tumin maupun Pak Agus Rustanto tidak dapat masuk ke tanah itu. Sudah di lakukan konfirmasi ke pada pihak satpol PP terkait penyegelan tanah itu padahal KRK yg timbul di jalan watulawang IV bukan di jalan papandayan, ujar bapak Erfan dari satpol PP mereka di tunjukan oleh Lurah Dengan Ngisor bahwa posisi tanah di jalan papandayan. Lebih mengherankan lagi pihak BPN di konfirmasi terkait SHM 841 sampai dengan hari ini belum juga dapat penjelasan dari pihak BPN. Harus mengadu kemana ujar Mbah Tumin, jika saya harus menuntut di pengadilan saya orang miskin tidak punya uang.

Sampai saat ini belum ada penjelasan masalah tanah tersebu. ( Kr/Rz/Wk)*****

Penjelasan Luhut Soal Bergulirnya Isu Penundaan Pemilu. Ada Apa Ya.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------- Desakan penundaan Pemilu 2024 belakangan begitu santer terdengar. Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang paling getol dengan usulan tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara. Ia menyampaikan pandangannya soal mencuatnya desakan penundaan Pemilu 2024.

"Kalau saya hanya melihat di bawah sudah sampaikan. Kok banyak rakyat tuh nanya yang saya tangkap nih ya. Boleh bener, boleh enggak bener. Sekarang kita tenang-tenang kok," kata Luhut.

Ia melanjutkan, alasan kedua desakan soal penundaan Pemilu 2024 mencuat adalah terkait anggaran. Seperti diketahui, pelaksanaan Pemilu 2024 secara serentak membutuhkan anggaran tak sedikit. Padahal, saat ini perekonomian nasional sedang mengalami kontraksi akibat hantaman Pandemi Covid-19.

"Kedua kenapa duit segitu besar mengenai Pilpres mau dihabisin sekarang. Mbok nanti kita masih sibuk dengan covid, keadaan masih begini. Dan seterusnya-seterusnya. Itu pertanyaan," katanya.

"Kenapa mesti kita buru-buru? Kami cape dengan istilah kadrun, lawan kadrun. Apa istilahnya itulah. Kita mau damai. Itu aja sebenarnya. Nah itukan berproses, kalau nanti proses jalan sampai ke DPR ya bagus, kalau DPR enggak setuju ya berhenti," tuturnya.

Sebelumnya, Cak Imin sendiri mengklaim banyak pihak setuju jika Pemilu 2024 ditunda.

Pernyataan tersebut mengacu pada analisa big data perbincangan yang ada di media sosial. Menurut Cak Imin, dari 100 juta subjek akun di media sosial, sebanyak 60% mendukung pemilu 2024 ditunda dan 40 persen menolak.

"Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," ujar Cak Imin, dalam keterangannya, baru- baru ini.

Menurut pria yang juga disapa Gus Muhaimin ini, perubahan ini terjadi karena survei hanya memotret suara responden pada kisaran 1.200-1.500 orang saja sementara responden big data bisa mencapai 100 juta orang. "Pro kontra pilihan kebijakan ini akan terus terjadi seiring memanasnya kompetisi dan persaingan menuju 2024," tuturnya.

Wakil Ketua DPR ini mengakui bahwa temuan big data tersebut berbeda dengan temuan hasil survei yang kebanyakan menyatakan tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan menjadi tiga periode.(RZ/WK)****

Mahfud MD Sebut Pria Minta 300 Ayat Alquran Dihapus Lakukan Penistaan Agama. Bisa Dijerat Pasal Ini.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA --------- Polhukam Mahfud MD mengingatkan ada sebuah regulasi yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku penistaan agama. Adapun yang dimaksud yaitu UU Nomor 1/1969 yang diperbarui dari UU Nomor 1/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama (PNPS).

Hal itu dikatakan Mahfud merespons pernyataan seorang pria bernama Saifuddin Ibrahim yang meminta agar 300 Ayat Alquran dihapus. 

"Saya ingatkan Undang-Undang Nomor 5/69 yang diperbaharui Undang-Undang PNPS nomor 1/65 tentang Penodaan Agama itu mengancam hukuman yang tidak main-main, lebih dari 5 tahun hukumannya," ujar Mahfud, baru-baru ini.

"Yaitu barang siapa yang membuat penafsiran dan memprovokasi dengan penafsiran suatu agama yang keluar dari penafsiran pokoknya," imbuhnya. 

Dia mengatakan, pernyataan tersebut sudah masuk ke dalam kategori penistaan agama. Sebab, ajaran pokok dari Islam yakni Alquran. 

Lebih lanjut dikatakan, ayat suci yang ada di dalam Alquran jumlahnya sudah pasti yakni 6.666. Hal itu pun sudah tidak bisa dikurangi. 

"Ajaran pokok di dalam islam itu Alquran. Alquran itu ayatnya 6.666, tidak boleh lah dikurangi 300 ayat gitu misalnya. Itu kan berarti penistaan terhadap Islam," ucapnya. 

Dia memastikan, pemerintah sama sekali tak melarang adanya perbedaan pendapat. Akan tetapi, hal yang menimbulkan kegaduhan seharusnya tak dilakukan. 

"Itu menyimpang dari ajaran pokok. Kita boleh beda pendapat tapi itu jangan menimbulkan kegaduhan," tuturnya. (RZ/WK)****

Harga Minyak Naik, Apa Kabar Komitmen RI Kurang Emisi Karbon. Kok Bisa.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA---------- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan kenaikan harga minyak tidak menjadi penghalang komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi karbon. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan demi tercapainya ekonomi hijau.

Menurutnya, ekonomi hijau adalah salah satu agenda yang sangat penting bagi Indonesia dan juga dunia. Salah satunya dengan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil.

"Meskipun harga minyak tinggi akibat situasi saat ini, Indonesia terus berdiskusi dengan banyak mitra mengenai komitmen kami terhadap ekonomi hijau khususnya menentukan kontribusi nasional," ujarnya dalam acara Fitch on Indonesia - Exit Strategy after the Pandemic melalui video conference, Rabu (16/3/2022).

Sri Mulyani mengatakan, komitmen ini membuktikan pengurangan emisi karbon untuk menuju ekonomi hijau bukan lagi hanya sekadar bisnis pada umumnya tetapi adalah reformasi yang perlu dilaksanakan. Ini juga termasuk kebijakan dari sisi fiskalnya.

Sri Mulyani menilai hal itu menjadi salah satu agenda yang perlu dibahas. Sebab, biaya yang dibutuhkan untuk menuju ekonomi hijau tidak sedikit. Pemerintah perlu kerja sama dengan pihak lain untuk pembiayaan pengurangan emisi sembari memperbaiki kesehatan fiskal.

Seperti diketahui, pemerintah harus mengembalikan tingkat defisit ke maksimal 3% pada tahun 2023. Ini juga komitmen pemerintah agar defisit fiskal kembali sehat dan bisa lagi untuk melindungi masyarakat hingga melaksanakan segala kebijakan yang telah disusun.

"Untuk tahun 2022 kami akan dapat terus menurunkan defisit kami, sehingga kami akan dapat mengkonsolidasikan dan mengembalikan kesehatan alat fiskal kami di sisi lain agar kami dapat terus melindungi ekonomi dan rakyat," pungkasnya.(RZ/WK)***

Jokowi Perlihatkan Motor RI 1 ke Marquez Cs di Istana

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA---------Presiden Joko Widodo (Jokowi) audiensi dengan pebalap MotoGP di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Kepada Marc Márquez dan kawan-kawan, Jokowi memperkenalkan Motor RI 1.

Para pebalap MotoGP tiba di Istana Negara langsung disambut oleh Presiden Jokowi. Pertemuan itu disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/3/2022).

Jokowi dan para pebalap MotoGP tampak berbincang dengan Jokowi. Sesekali mereka tertawa ringan.

Ada 20 pebalap yang hadir di Istana Merdeka ini. Sebanyak 16 orang adalah pebalap MotoGp dan 2 pebalap Moto2, 1 pebalap Moto3, 1 pebalap IATC berasal dari Indonesia.

Marc Márquez, Pol Espargaró dan kawan-kawan kemudian berfoto dengan Presiden Jokowi secara bergantian di dalam Istana Merdeka. Juga hadir dalam audiensi ini CEO Dorna Carmelo Ezpeleta.

Usai sesi foto tersebut, Presiden Jokowi memperlihatkan Motor RI 1 Kawasaki W175 di halaman Istana. Kepada Marc Márquez, Jokowi kemudian menjelaskan mengenai Motor RI 1 ini.

Tidak terlalu jelas apa yang dibicarakan Jokowi dan Márquez Cs. Namun Jokowi terlihat memberikan isyarat jari telunjuk yang menunjukkan angka 1.

Jokowi kemudian menaiki motor RI 1 itu di hadapan Márquez dan kawan-kawan. Jokowi sempat menggeber motornya Acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama.

Jokowi dan para pebalap MotoGP menuju Jalan Medan Merdeka Utara. Para pebalap menaiki motornya masing-masing untuk mengelar parade.

Jokowi kemudian mengibarkan bendera balap tanda iring-iringan dimulai. Para pebalap memaju motornya berbelok ke Jalan Medan Merdeka Barat menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI). 

Jreng! Jurus yang hadir di Istana Merdeka ini. Sebanyak 16 orang adalah pebalap MotoGp dan 2 pebalap Moto2, 1 pebalap Moto3, 1 pebalap IATC berasal dari Indonesia.

Marc Márquez, Pol Espargaró dan kawan-kawan kemudian berfoto dengan Presiden Jokowi secara bergantian di dalam Istana Merdeka. Juga hadir dalam audiensi ini CEO Dorna Carmelo Ezpeleta.

Usai sesi foto tersebut, Presiden Jokowi memperlihatkan Motor RI 1 Kawasaki W175 di halaman Istana. Kepada Marc Márquez, Jokowi kemudian menjelaskan mengenai Motor RI 1 ini.

Tidak terlalu jelas apa yang dibicarakan Jokowi dan Márquez Cs. Namun Jokowi terlihat memberikan isyarat jari telunjuk yang menunjukkan angka 1.

Jokowi kemudian menaiki motor RI 1 itu di hadapan Márquez dan kawan-kawan. Jokowi sempat menggeber motornya Acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama.

Jokowi dan para pebalap MotoGP menuju Jalan Medan Merdeka Utara. Para pebalap menaiki motornya masing-masing untuk mengelar parade.

Jokowi kemudian mengibarkan bendera balap tanda iring-iringan dimulai. Para pebalap memaju motornya berbelok ke Jalan Medan Merdeka Barat menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI). (RZ/WK)****

Pedagang; HET Minyak Goreng Curah Tak Berlaku di Pasar Tradisional.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA ---------Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menyebut harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional tidak dapat ditetapkan dengan paraturan harga eceran tertinggi (HET).

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI Reynaldi Sarijowan menyikapi ketentuan HET minyak goreng curah naik menjadi Rp 14 ribu per liter, dan untuk kemasan di lepas sesuai mekanisme pasar.

"Di pasar sendiri ada mekanismenya, ada tawar menawar, interaksi antar pedagang dan pembeli, tentu HET tidak berlaku sama sekali, sejak dulu," kata Reynaldi saat dihubungi, Rabu (16/3/2022).

Menurutnya, sampai saat ini harga komoditas pangan yang ditetapkan HET oleh pemerintah, tidak ada yang sesuai semuanya atau di atas HET

"Seperti daging yang HET-nya Rp 105 ribu sudah tembus di Rl 140 ribu , cabai rawit merah yang HET-nya di bawah Rp 35 ribu tapi harganya sudah Rp 77 ribu lebih," tuturnya.

"Jadi hari ini jelas bahwa pemerintah tidak punya roadmap, tidak punya tata niaga pangan yang jelas proyeksinya ke depan," sambung Reynaldi.

Selain itu, Reynaldi pun mempertanyakan klaim Kementerian Pertanian yang menyatakan produksi 12 komoditas pangan dalam keadaan tercukupi.

"Faktanya di lapangan harga-harga bergejolak, ini kan faktor produksi. Faktor distribusi ini menunjang, kemudian ada faktor alam, hujan dan sebagiannya," papar Reynaldi.

Reynaldi pun meminta pemerintah ke depan untuk berkoordinasi dan mengajak para pedagang dalam membuat kebijakan, tidak seperti saat ini yang jauh dari harapan.

"Undang seluruh stakeholder, terutama pelaku pasar yaitu pedagang. Kami harus dilibatkan agar kita punya proyeksi ke depan, agar aturan atau Permendag yang di buat ini bisa tepat," ujarnya.(RZ/WK)***

Pasca Penangkapan Wilson Lalengke, Polda Lampung Kunjungi Kediaman Penyimbang Adat Buay Beliuk.

INDENPERS MEDIA ISTANA, Lampung---------- Timur, Pasca penangkapan dan ditetapkannya tersangka Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke bersama rekannya oleh Polres Lampung Timur pihak Kepolisian Daerah (Polda) Lampung melakukan kunjungan langsung ke Kabupaten Lampung Timur dalam rangka memastikan situasi dan kondisi Kabupaten Lampung Timur tetap kondusif. 

Melalui Kanit 1 Sosbud Intelkam Polda Lampung, Kompol Hermizi yang didampingi bersama anggota Polda Lampung lainnya diantaranya Asep, Bambang dan Made, turut mendampingi juga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD) Kabupaten Lampung Timur, Fitri Andi, bersama pengurus lainnya yaitu Sekretaris,  Ibnu Hasan dan Kabid Informasi dan Humas DPD KAMPUD Lampung Timur, Harmain berkunjung dan bersilaturahmi ke kediaman Penyimbang Adat Buay Beliuk, Desa Negeri Tua, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Ahmad Azzohirri ZA, S.Pdi, M.M,  yang bergelar Pangeran Penyimbang Agung, pada Selasa (15/3/2022).

Dalam kunjungan dan silaturahmi tersebut, Kompol Hermizi mengutarakan bahwa Polda Lampung berharap  kepada tokoh adat dan tokoh masyarakat tetap mendukung Polri, Polres Lampung Timur dan Polda Lampung untuk terus menciptakan situasi dan suasana yang kondusif. 

"Dari Polda Lampung pertama Kami melihat langsung di Kabupaten Lampung Timur, bagaimana situasi dan kondisi pasca penangkapan dan penahanan saudara Wilson Lalengke, kedua berharap kepada tokoh adat untuk terus mendukung Polri khususnya Polres Lampung Timur dan Polda Lampung, kemudian turut serta memonitor perkembangan segala kemungkinan hal-hal yang akan terjadi, sehingga kita dapat membantu membackup dari Polda Lampung, mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, terkait pasca penangkapan dan penahanan Beliau (Wilson Lalengke-red)", ungkap Kompol Hermizi. 

Sementara, Penyimbang Adat Buay Beliuk, Desa Negeri Tua, Kecamatan Marga Tiga, Ahmad Azzohirri ZA, S.Pdi, M.M menyambut hangat penuh kekeluargaan kunjungan tim Polda Lampung di kediamannya, pada kesempatan ini Beliau (Ahmad Azzohirri-red) mengatakan bahwa pihaknya memberikan apresiasi penuh kepada Polda Lampung dalam hal ini Polres Lampung Timur yang telah bergerak cepat melakukan penangkapan terhadap Wilson Lalengke terkait kasus pengrusakan papan bunga ucapan dari tokoh adat Lampung, Buay Beliuk, yang dipasang di depan halaman Kantor Mapolres Lampung Timur. 

"Saya memberikan apresiasi pada Polri, Polda Lampung dan Polres Lampung Timur, atas upaya Polres Lampung Timur dalam menangkap Wilson Lalengke terkait pengrusakan papan bunga ucapan Adat Buay Beliuk, dimana tersangka (Wilson Lalengke-red) yang saat ini sudah berada di Mapolres Lampung Timur", kata Beliau. 

Dijelaskan juga oleh Putra Daerah Lampung Timur, kelahiran Desa Negari Tua ini, bahwa dirinya secara pribadi telah memberikan maaf atas tindakan pengrusakan papan bunga ucapan Tokoh Adat Buay Beliuk, namun pihaknya menegaskan secara hukum menyerahkannya kepada penyidik Polres Lampung Timur terkait perkembangan kasus tersebut. 

"Secara pribadi Saya Maafkan, namun secara adat masih butuh proses, karena masalah tersebut sudah kami serahkan sepenuhnya kepada penyidik Polres Lampung Timur, terkait dengan penangkapan saudara Wilson Lalengke sampai saat ini dari pihak Wilson Belum ada yang menghubungi Saya, dan sebagai Penyimbang Adat Saya menyatakan kondisi akan tetap kondusif, baik dari penyimbang adat maupun tokoh masyarakat, Saya berharap agar proses hukum tetap berjalan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, sebagai Penyimbang adat secara pribadi saya memaafkan namun karena penyimbang adat ini banyak bukan hanya pribadi Saya, maka proses hukum agar tetap dijalankan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku", tegas Ahmad Azzohirri. 

Sementara, Ketua DPD KAMPUD Kabupaten Lampung Timur, Fitri Andi bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Ormas lain yang ada di Kabupaten Lampung Timur, akan siap mengawal proses penegakan hukum terhadap atas pengrusakan papan bunga ucapan Tokoh Adat Buay Beliuk yang dirusak oleh Wilson Lalengke.

"Kami sebagai elemen masyarakat yang ada di Lampung  Timur akan mendampingi dan mengawal proses hukum terhadap kasus pengrusakan Papan bunga ucapan apresiasi kepada Kinerja Polres Lampung Timur yang dikirim dari Tokoh Adat Buay Beliuk, tentunya bersama seluruh elemen masyarakat Lampung Timur", pungkas Fitri Andi. (Sn/Rz/Wk)****"

Tak Berkemah Bareng Jokowi di IKN, Luhut Masak Saya Ikut Terus.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA---------- Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan tak ikut kemah dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di titik nol km Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Luhut mengungkap alasan dirinya tak bergabung dengan Jokowi.

"Masak, saya ikut terus," kata Luhut di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama para menteri dan Gubernur Kaltim Isran Noor berkemah di IKN Nusantara pada Senin (14/3). Saat kemah itu, Jokowi bersama para menteri dan Gubernur Kaltim sempat berbincang-bincang.

Isran Noor membagikan pengalaman berkesan saat berkemah bersama Presiden Jokowi dalam keterangan tertulis di akun Instagram Pemprov Kaltim, Selasa (15/3). Isran Noor mengaku sangat bahagia.

"Cuacanya cerah, bintang bertaburan. Bulannya, menjelang purnama," ucap Isran Noor.

Isran Noor mengatakan sempat berbincang dengan Jokowi pada malam tadi. Beralas terpal dan karpet, diskusi Jokowi dan para pejabat itu berlangsung hingga larut malam.

Hadir juga dalam momen tersebut Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erik Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri LHK Siti Nurbaya.

"Tadi malam sampai jam 12 baru selesai ngobrolnya," ungkap Isran.

"Namanya ngobrol, ya, macam-macam," ucap Isran sambil tertawa.(RZ/WK)***

Selama Operasi Keselamatan Candi 2022, Angka Kecelakaan Lalulintas dan Korban Jiwa di Jateng Menurun.

INDENPERS MEDIA ISTANA, SEMARANG ------ Gelaran operasi keselamatan lalu lintas candi 2022 yang dilaksanakan Polda Jateng beserta jajaran berdampak signifikan terhadap penurunan angka kecelakaan dan fatalitas (korban jiwa) pengguna jalan.

Hal ini diungkap Dirlantas Polda Jateng, Kombes Pol Agus Suryonugroho pada konferensi pers, Kamis (15/3/2022) pagi. 

Dirlantas menerangkan cara bertindak selama operasi keselamatan candi 2022 yang dilaksanakan dari tanggal 1-14 Maret 2022 yakni preemtif dan preventif. Cara bertindak preemtif dilakukan 60 persen sementara preventif 40 persen.

"Selama operasi tidak ada penindakan hukum," kata Dirlantas.

Menurutnya, selama operasi tidak dilakukan penindakan. Adapun penindakan melalui Etle dilakukan sebagai bagian dari kegiatan rutin. Target utama dari operasi keselamatan Candi 2022 adalah memutus mata rantai penyebaran covid 19.

" Oleh karena itu Polda Jateng melakukan tindakan preemtif dan preventif baik melalui gerai vaksin on the spot. Fungsi lalu lintas telah memvaksin 159.136 orang pada saat digelarnya operasi," ujarnya.

Target berikutnya, kata Dirlantas, meminimaliskan angka pelanggaran dan kecelakaan. Jika dibandingkan sebelum dan sesudah operasi dalam rentang waktu sama 14 hari terjadi penurunan semula 944 peristiwa turun menjadi 632 peristiwa atau turun 312 kejadian

"Jika diprosentase turun 33 persen artinya peristiwa menonjol nihil," tutur Dirlantas.

Kemudian tingkat fatalitas orang meninggal akibat kecelakaan menurun. Sebelum operasi dalam kurun waktu 15 hari terdapat 129 orang meninggal dan saat operasi hanya 29 orang meninggal. 

"Jadi ada penurunan 100 orang meninggal dapat dicegah. Prosentase minus 72 persen," kata dia.

Selama operasi, kata dia, penindakan Etle dilakukan dalam pelaksanaan harian. Kurun waktu sehari rata-rata dapat melakukan penindakan melalui ETLE sebanyak 2 ribu pelanggar di seluruh Jawa Tengah.

"2 ribu pelanggaran masih dilakukan proses verifikasi, konfirmasi sampai Briva," terangnya.

Kombes Agus menuturkan selama operasi tingkat pelanggaran berkurang. Dia menilai tingkat ketertiban di jalan naik secara signifikan.

"Tidak harus ada Polisi jadi saya mengharapkan harus bisa menyuarakan tertib dari sendiri untuk kepentingan keselamatan di jalan," tutup Kombes Agus.(Fz/Rz/WK)*****

Kapolri Pastikan Awasi Alur Distribusi dan Harga Minyak Goreng di Pasar.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA --------- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dengan Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi meninjau langsung pabrik minyak goreng PT. Bina Karya Prima di Cilincing, Jakarta Utara. Hal itu dilakukan untuk memastikan ketersediaan hingga produksi minyak goreng guna memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Dalam kesempatan itu, Sigit memastikan, kedepannya akan melakukan peninjauan secara langsung ke pabrik-pabrik minyak goreng lainnya untuk memastikan ketersediaan stok hingga harga penjualan minyak goreng dipasaran sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah, yakni Rp14.000/liter. 

"Saya akan melaksanakan pengecekan lagi ke wilayah lain, untuk memastikan sebenarnya kebijakan terkait DMO sudah berjalan dari pabrik minyak goreng sendiri. Khususnya menjual sampai dengan pasar dengan harga Rp14.000, sesuai dengan apa yang ditetapkan Pemerintah," kata Sigit dalam tinjauannya. 

Dalam pengecekannya di PT. Bina Karya Prima di Cilincing, Sigit menyebut bahwa, dari laporan pihak produsen bahwa telah mendapatkan bahan baku sesuai dengan harga eceran tertinggi. 

"Saya bersama Mendag meninjau langsung terkait dengan proses mulai dari kebijakan DMO yang diputuskan beliau. Kami langsung bicara dengan para produsen CPO yang memiliki kewajiban DMO. Tadi kita tanyakan dari bahan oline dijual sesuai HET Rp10.300. Beliau terima juga dari produsen CPO dengan harga Rp 9.300. Kemudian diolah dan beliau menjual dengan harga sesuai HET Rp14.000. Beliau sampaikan bahwa proses produksinya saat ini bisa dua kali lipat dari yang biasanya," ujar eks Kabareskrim Polri itu.

Dengan harga itu, kata Sigit, pihak produsen mengaku masih mendapatkan margin jika dalam melakukan penjualan minyak goreng dengan harga sesuai kebijakan Pemerintah. 

Sigit menekankan, pengecekan ke pabrik-pabrik lainnya kedepan, juga bertujuan untuk melihat apa yang menjadi penyebab masih diketemukannya harga minyak goreng yang dijual dipasaran tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan Pemerintah. 

"Tentu ada hal yang nanti akan kita luruskan dan cek juga ke pabrik-pabrik lain. Apakah ada pabrik lain yang produksinya menurun ataukah ada yang tidak produksi sama sekali atau tetap normal. Menjadi catatan kita untuk melakukan pengecekan di tempat lain, terkait dengan adanya perbedaan harga yang terjadi di pasar," ucap Sigit.

Kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolri untuk ikut memastikan produksi minyak goreng di dalam negeri. 

"Saya terima kasih ke pak Kapolri ditengah kesibukannya bisa datang melihat sendiri proses DMO dengan domestik price obligation. Ketika dikerjakan dengan baik sebenarnya bisa jalan. Dalam 28 hari terakhir sudah terkumpul lebih dari 500 juta liter minyak goreng yang ada di masyarakat. Tapi keadaannya meskipun barang ada harganya belum sesuai pak Kapolri," tutur Lutfi. 

Oleh sebab itu, Lutfi menekankan, pihaknya bersama dengan jajaran Kepolisian akan bersinergi memutus praktik-praktik mafia minyak goreng yang memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi. 

"Dan sekarang ini kita juga masih melihat kemungkinan karena tingginya harga dunia sebabkan orang-orang yang sebelumnya tidak berpikir berbuat curang bisa-bisa berbuat curang. Ini sedang kita cek, kita mau peringatkan terutama bagi mafia-mafia minyak goreng yang berusaha untuk dapatkan keuntungan sesaat, kita datang dan tertibkan, kita sikat bersama," tutup Lutfi.(Fz/Rz/Wk)****

Kapolri Instruksikan Kapolda Pastikan Minyak Goreng Tersedia di Pasar Tradisional.

INDENPERS MEDIA ISTANA, Jakarta ------------ Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi menggelar Video Conference dengan seluruh Kapolda dan Kapolres jajaran untuk memberikan pengarahan terkait dengan ketersediaan hingga pendistribusian minyak goreng guna memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Dalam pengarahannya, Sigit menginstruksikan kepada seluruh Kapolda jajaran untuk memastikan ketersediaan minyak goreng untuk masyarakat baik di pasar tradisional maupun pasar modern. 

"Yang paling penting harus dipastikan rekan-rekan mulai hari ini, besok sampai dengan minggu depan minyak goreng harus ada di lapangan. Baik di pasar modern maupun pasar tradisional. Tolong betul-betul diawasi," kata Sigit dalam Vicon yang digelar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, baru- baru ini.

Menurut Sigit, berdasarkan data yang dipaparkan oleh Menteri Perdagangan, stok kebutuhan minyak goreng untuk dalam negeri dalam keadaan aman. 

Demi tetap memastikan terjaminnya ketersediaan minyak goreng dalam negeri, mantan Kabareskrim Polri itu meminta kepada seluruh Kapolda dan Kapolres jajaran untuk mencegah terjadinya potensi-potensi pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak. 

"Indikasi pelanggaran terkait apakah kewajibannya betul-betul sudah disalurkan ke produsen atau hanya sekedar dokumennya saja. Yang nanti tolong dipastikan untuk dipantau. Kita memastikan produsen minyak goreng sudah produksi sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat" ujar Sigit.

Kemudian, Sigit juga mengingatkan adanya celah pelanggaran terkait dengan disparitas harga dalam penjualan di pasar internasional. Lalu, kata Sigit, juga ada indikasi pelanggaran aliran minyak sawit mentah atau CPO yang seharusnya disalurkan untuk kebutuhan rumah tangga, namun justru digeser ke pasar industri, karena adanya selisih harga yang cukup tinggi. 

"Bagaimana kemudian stok yang ada akan diusahakan untuk ditahan atau mengambil margin dengan selisih harga. Ini juga tolong rekan-rekan nanti perhatikan," ucap Sigit. 

Lebih dalam, Sigit menyebut, para Kasatwil harus melakukan pengawasan ketat kepada pihak produsen dan distributor untuk memastikan melakukan penyaluran sesuai dengan tujuannya. 

"Karena seharusnya yang terjadi adalah kebutuhan dengan minyak curah, minyak kemas sudah ada jumlahnya masing-masing," jelas Sigit.

Disisi lain, Sigit menegaskan, Kapolda jajaran juga harus melakukan pengawasan ketat di pelabuhan, jalur-jalur perbatasan, hingga jalur darat untuk mencegah adanya pelanggaran dari produsen yang mencoba bermain-main untuk melakukan ekspor CPO dan turunannya secara diam-diam.

Mengingat, kata Sigit, Kementerian Perdagangan telah membuat kebijakan terkait dengan perusahaan untuk melakukan ekspor. Pasalnya, mereka harus menyelesaikan kewajibannya soal domestic market obligation atau DMO. 

"Pastikan cek dengan dinas perdagangan dan satgas untuk koordinasi terkait dengan adanya potensi barang dilarikan ke luar. Karena itu, lakukan pengawasan proses distribusi di dalam maupun luar negeri melalui jalur-jalur yang digunakan," papar Sigit. 

Selain itu, Sigit menyampaikan, para Kasatwil juga harus melakukan pengawasan dalam hal penyaluran. Menurutnya, itu untuk memberikan kepastian dan jaminan minyak goreng tersebut terdistribusi ke pasar. 

"Jadi ini tolong dicek semua. Agar kita tahu masalahnya dimana. Sehingga disitu kita bisa melakukan penegakan aturan. Kita lakukan penegakan hukum apabila memang itu diperlukan. Jangan sampai ada kecurangan. Mohon rekan-rekan ambil langkah dilapangan. Lakukan langkah-langkah, koordinasi dengan satgas. Tolong para Kapolda libatkan juga rekan-rekan yang lain selain satgas untuk mengawasi pelabuhan, perbatasan, dan jalur distribusi lainnya. Sehingga pengawasan kita menjadi lebih kuat. Karena kita harus pastikan seluruh kebutuhan minyak goreng ada dilapangan," tegas Sigit. 

Kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi meminta kepada Kapolri untuk memastikan tidak adanya pihak distributor yang menahan stok minyak goreng. Kemudian, Ia juga berharap, polisi dapat mencegah adanya pengiriman minyak goreng yang tidak resmi ke luar negeri. 

Kemudian, Lutfi menyebut bahwa, pihaknya siap melakukan koordinasi dan kerjasama dengan seluruh jajaran kepolisian di seluruh wilayah Indonesia, guna memastikan kebutuhan minyak goreng masyarakat terpenuhi. 

"Saya sadar ini bukan hal yang mudah. Saya mohon bantuan untuk koordinasi sama-sama. Saya yakin ini harus kita sukseskan, kepentingan kita semua. Saya mohon pak Kapolri koordinasi. Terima kasih bapak-ibu mudah-mudahan kita bisa kerjasama. Setidaknya jelang puasa atau Ramadan kita bisa khusuk ibadah Ramadan dan sampai lebaran aman, tenteram dan semua terjangkau dan terkoordinasi dengan baik," kata Lutfi.(Fz/Rz/Wk)****

Jokowi Ambil Keputusan soal Minyak Goreng Langka Usai Lemah Di IKN.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA ---------Presiden Jokowi akan mengambil keputusan soal kelangkaan dan kenaikan tajam harga minyak goreng usai ia menyelesaikan acara kemah dan pertemuan dengan para tokoh adat di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal itu disampaikan oleh Sekretariat Kabinet Pramono Anung.

Pramono mengatakan keputusan diambil supaya permasalahan minyak goreng tak terus berlanjut.

"Hal ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama, sehingga dengan demikian direncanakan setelah kembali dari acara IKN ini, Presiden akan mengadakan rapat intern untuk segera memutuskan persoalan yang berkaitan dengan minyak goreng ini," jelasnya baru- baru ini.

Sebagai informasi, Jokowi pada Minggu (13/3) kemarin bertolak ke Kalimantan Timur. Ada beberapa agenda yang dilakukannya di daerah tersebut.

Salah satunya, mengunjungi Kawasan Titik Nol Kilometer Ibu kota Negara (IKN) Nusantara yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kepala Negara akan melakukan serangkaian agenda kerja dan bermalam di lokasi tersebut. Dalam agenda tersebut, Jokowi berkemah dan melakukan sebuah ritual bernama Kendi Nusantara serta dilakukan bersama 33 gubernur se-Indonesia.

Selain diwajibkan untuk mengenakan pakaian adat daerah masing-masing, para gubernur yang hadir ini sebelumnya diinstruksikan membawa air dan tanah dari masing-masing daerah asal.

Sebelum melakukan kunjungan kerja ke IKN, pada Minggu pagi, Jokowi mengecek langsung ketersediaan minyak goreng di sejumlah lokasi pasar dan toko swalayan di Yogyakarta.

Saat tiba di sebuah minimarket yang berada di Pasar Kembang, Yogyakarta pada pukul 09.05 WIB, Presiden langsung berjalan menuju tempat minyak goreng. Namun ketika itu, tidak ada stok minyak goreng.

"Sejak kapan tidak ada?" tanya Presiden. "Baru tadi pagi Pak," jawab penjaga minimarket.

Presiden pun menanyakan harga jual minyak goreng tersebut.

"Kalau yang dua literan itu Rp28 ribu, tapi kalau yang satu liter itu Rp14 ribu," ucap penjaga minimarket.

Tak hanya menanyakan harga, Jokowi juga ingin tahu tentang pengiriman minyak goreng tersebut.

"Tapi datang lagi kapan?" tanya Presiden. "Enggak mesti, Pak," ucap penjaga toko tersebut.

Selain mengunjungi toko swalayan, Jokowi juga mengecek langsung ketersediaan minyak goreng di pedagang yang berada di Pasar Beringharjo dan Pasar Sentul Yogyakarta. Di kedua pasar tersebut, Presiden menemukan harga yang bervariasi, mulai dari Rp14 ribu hingga Rp20 ribu per liter.

Namun, tingginya harga minyak goreng juga tidak menjamin ketersediaan adanya stok.

"Barang ada, tapi mahal ya," ucap Presiden mengomentari tingginya harga minyak goreng.

"Ada tapi lambat Pak, nanti kalau sudah habis lama lagi," kata pedagang.

Masalah lainnya adalah tidak adanya jadwal yang pasti tentang pengiriman minyak goreng ke para pedagang maupun toko swalayan. Presiden tidak mendengar jawaban yang pasti kapan minyak goreng akan dikirim. Hampir semua pedagang menjawab tidak tahu kapan akan ada pengiriman berikutnya.

"Ya gak mesti Pak, bisa tiga hari sekali," ucap salah satu pedagang yang ditemui Presiden.(RZ/WK)***

Prosesi Penyatuan Tanah Air di IKN Nusantara Dianggap Klenik.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA---------- Prosesi penyatuan tanah dan air di IKN Nusantara memantik kontroversi di media sosial bahkan ada yang menyebutnya sebagai acara klenik. Kantor Staf Presiden (KSP) merespons anggapan tersebut dengan berbicara mengenai kegiatan simbolik dalam budaya.

"Kegiatan simbolik seprti itu ada di mana-mana dalam budaya kita. Simbol itu bisa dimaknai macam-macam. Yang penting kita melandasi dengan niat baik, untuk tujuan yang juga baik," kata Tenaga Ahli Utama KSP Wandy Tuturoong , Senin (14/3/2022).

Wandy mengatakan kegiatan simbolik sudah berjalan lama dalam budaya Indonesia. Kegiatan simbolik itu pun bisa dimaknai beragam.

"Sebagai bangsa yang berbudaya, saya kira itu hal yang sudah berlangsung sejak lama," ujar Wandy.

Dia lantas mencontohkan prosesi wisuda di kampus. Selain itu, dia mengajak semua pihak untuk berbaik sangka.

"Sampai sekarang pun, kalau lulus dari kampus ada proses wisuda dengan menggunakan baju toga. Itu juga simbolik. Dan itu baik-baik saja. Jadi kita perlu punya dugaan baik dan menghilangkan prasangka buruk," ujar Wandy.

Pagi tadi, Jokowi memimpin acara penyatuan tanah dan air di IKN Nusantara. Tanah dan air itu dibawa para gubernur untuk selanjutnya disatukan dalam bejana Nusantara.

Tak semua gubernur hadir dalam prosesi penyatuan tanah dan air itu. Setidaknya adan enam gubernur absen karena alasan kesehatan.

Setelah itu, Jokowi dan para gubernur menanam pohon di IKN Nusantara. Pohon yang ditanam juga merupakan khas dari daerah masing-masing.(RZ/WK)*****