Gedung Kasuari RS dr Kariadi Semarang Kebakaran, Petugas Dikerahkan untuk Evakuasi Pasien.

INDENPERS MEDIA ISTANA, SEMARANG------ Gedung Kasuari di RSUP dr Kariadi, Semarang, Jawa Tengah kebakaran malam ini. Polisi menyebut sebanyak 31 pasien dievakuasi.

Api diduga berasal dari ruang Magnetic Resonance Imaging (MRI) yang bersebelahan dengan bangsal pasien di Gedung Kasuari.

Tampak kepulan asap membumbung tinggi dan menyebar hingga memenuhi bangsal pasien, sehingga membuat panik para petugas dan bergegas mengevakuasi pasien.

Kebakaran terjadi sekitar pukul 18.45 WIB, sesaat setelah muncul api, petugas segera melakukan evakuasi terhadap pasien, dilaporkan hingga saat ini tidak ada korban.

Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar yang berada di lokasi kebakaran langsung mengerahkan sejumlah personel untuk melakukan upaya penyelamatan pasien serta meminta Dinas Kebakaran untuk segera meluncur.

Menurut Irwan Anwar api berasal dari Gedung Kasuari ruang MRI. Saat kejadian tidak terdengar bunyi ledakan namun api cukup besar.(RZ/WK)****

Singgung UNHCR, Mahfud Tekankan RI Cuma Sementara Tampung Pengunsi Rohingnya.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------- Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan bahwa Indonesia tidak ikut menandatangani perjanjian internasional terkait penampungan pengungsi. Karena itu, Mahfud menyebut pemerintah hanya sementara menampung pengungsi Rohingya yang terombang ambing di perairan Bireuen, Aceh.

"Indonesia itu sebenarnya tidak ikut sebagai pihak yang menandatangani atau meratifikasi penampungan pengungsi, karena PBB sudah bentuk UNHCR itu ya untuk mengatur itu. Tapi kan kita punya rasa kemanusiaan juga," kata Mahfud dalam acara diskusi santai bersama media di Kemenko Polhukam, Kamis (30/12/2021).

Mahfud menuturkan, ada beberapa pengungsi Rohingya yang masuk ke perairan Bireuen, Aceh, yang hampir meninggal. Bahkan, sebutnya, ada juga yang nekat ingin lompat dan menenggelamkan diri ke laut.

"Mereka itu masuk ke perairan, dan ada yang mau mati, ada yang mau melompat, ada yang mau menenggelamkan diri karena sakit, ada yang karena kalau dikembalikan dia lebih baik mati aja, ada juga yang begitu. Akhirnya kita tampung, sementara tapi nampungnya," ujarnya.

Mahfud mengatakan pemerintah menampung pengungsi Rohingya karena rasa kemanusiaan. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menekankan penampungan yang disediakan hanya sementara.

"Sekali lagi, karena kita tak ikut meratifikasi tentang apa yang disebut UNHCR itu, maka kita hanya menolong. Kita punya Satgas di situ. UNHCR itu Komisi PBB di bidang pengungsian, tapi kita tak meratifikasi itu. Tapi kita kan punya kemanusiaan. Kita tampung tapi sementara," imbuhnya.

Sebelumnya, nelayan Aceh melihat kapal yang diduga membawa warga etnis Rohingya berada di perairan Bireuen. Kapal itu masih berada di tengah lautan.

Dalam foto, Minggu (26/12), orang-orang di dalam kapal tampak perempuan dan laki-laki beragam usia. Mereka memenuhi seisi kapal. Namun belum diketahui jumlah diduga warga Rohingya tersebut.

Sekjen Panglima Laot Aceh Miftach Cut Adek mengatakan kapal itu terpantau sekitar 67 mil laut di Perairan Bireuen. Keberadaan kapal itu juga disebut telah diketahui oleh pihak TNI AL.

"Nelayan kita yang baru pulang melaut melaporkan mereka melihat adanya kapal Rohingya di depan Perairan Bireuen," kata Miftach.(RZ/WK)****

Buka- bukaan Ahok Soal Penghapusan Premium dan Harga BBM.

INDENPERS MEDIA ISTANA JAKARTA,----------- Pemerintah melalui perusahaan migas pelat merah PT Pertamina (Persero) pada tahun depan bakal menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis oktane 88 (RON 88) atau bensin Premium. Penghapusan bensin premium itu menjadi momentum supaya masyarakat bisa beralih menggunakan BBM yang lebih ramah lingkungan.

Yang dimaksud BBM lebih ramah lingkungan adalan BBM Ron 90 yakni Pertalite maupun Ron 92 yaitu Pertamax. Lalu apakah dengan dihapusnya bensin Premium akan menahan harga Pertalite dan Pertamax?

Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama buka suara soal ini, bahwa saat ini ketentuan mengenai harga tergantung kepada pemerintah. Hal itu meskipun Pertalite dan Pertamax merupakan BBM non penugasan pemerintah.

Seperti yang diketahui, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi, yakni Pasal 7 Ayat 1 menyebutkan bahwa harga energi ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan.

Sejatinya dengan UU itu, Pertamina bisa menjalankan aksi korporasi dengan bisa menentukan harga BBM sesuai dengan keekonomiannya seperti bensin Pertalite maupun Pertamax.

"Kenaikan tergantung pemerintah. Seluruh harga BBM (jadi keputusan pemerintah)," terangnya.

Seperti diketahui, saat ini harga bensin Pertamax milik Pertamina dibanderol Rp 9.000 per liter. Sementara kompetitor lainnya seperti Shell misalnya membanderol harga benis Super atau RON 92 seharga Rp 12 ribuan (pada November 2021).

Ahok menyatakan, jika mau melihat harga keekonomian BBM, bisa dilihat dari kompetitor Pertamina. "Lihat saja harga BBM di SPBU non Pertamina. Itu harga pasar yang sesungguhnya," terang Ahok.

Mengingat harga bensin Pertamax yang tidak sesuai keekonomian itu, Ahok mengatakan bahwa sebagai BUMN Pertamina harus mengikuti arahan dari pemerintah khususnya penetapan harga Pertamax ini. "Itu tugas Pertamina sebagai BUMN," tandas Ahok

Yang terang, jika tahun depan BBM jenis Premium dihapus untuk BBM Pertalite masih ada. "Intinya Pertalite ada di tahun depan," ungkap Ahok baru- baru ini.

Berdasarkan data Pertamina, penjualan Premium pada Oktober 2021 juga hanya tinggal 2% dibandingkan total penjualan BBM perseroan.

Adapun kontribusi terbesar yakni Pertalite dengan porsi sebesar 50%, kemudian disusul gasoil (diesel/Solar) sebesar 33%, kemudian Pertamax (RON 92) 13%, dan Pertamax Turbo 1%.

Sebelumnya, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Soerjaningsih mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah menyusun road map BBM ramah lingkungan, di mana nantinya Pertalite juga akan digantikan dengan BBM yang kualitasnya lebih baik.

"Dengan road map ini, ada tata waktu di mana nantinya kita akan menggunakan BBM ramah lingkungan. Ada masa di mana Pertalite harus dry, harus shifting dari Pertalite ke Pertamax," ujarnya baru- baru ini. ( RZ/WK )****

Jokowi: Tak Ada Toleransi bagi Instansi yang Pelayanannya Lambat dan Berbelit.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pelayanan publik merupakan bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Di mana pelayanan publik menentukan kepercayaan masyarakat kepada instansi. 

“Pelayanan yang baik akan meninggalkan kesan yang baik. Sebaliknya, pelayanan yang buruk akan memberikan persepsi yang buruk. Yang jika kita biarkan dapat menurunkan kepercayaan dan kredibilitas penyelenggara negara,” ujarnya dalam acara Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021, Rabu (29/12/2021). 

Jokowi pun mengingatkan bahwa pelayanan publik harus semakin baik karena tuntutan masyarakat juga meningkat. Menurutnya tidak ada toleransi bagi pelayanan yang lambat dan tak responsif. 

“Penyelenggara pelayanan publik harus semakin baik. Tuntutan masyarakat terus meningkat. Tidak akan ada toleransi bagi yang pelayanannya lambat, berbelit-belit. Tidak ada tempat bagi pelayanan yang tidak ramah dan tidak responsif,” tegasnya. 

Menurutnya, instansi tidak boleh puas dengan apa yang telah dicapai saat ini. Pasalnya, perubahan terus terjadi begitu cepat sehingga penyelenggara pelayanan publik tidak bisa bekerja dengan biasa-biasa saja. 

“Karena itu jangan pernah merasa cukup dengan apa yang telah dikerjakan karena situasi terus berubah. Penyelenggara pelayanan publik tidak bisa lagi bekerja biasa-biasa saja. Harus bisa mengubah cara berpikir, mengubah cara merespons, mengubah cara bekerja. Orientasinya harus hasil untuk mewujudkan pelayanan yang prima. Memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat,” pungkasnya.(RZ/WK)***** 

LEMKAPI Memberikan Penghargaan Kepada Kapolrestabes Semarang Atas Inovasi Layanan Kepolisian Berbasis Digital Aplikasi LIBAS.

INDENPERS MEDIA ISTANA, SEMARANG,----- Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (LEMKAPI) memberikan penghargaan kepada Kapolrestabes Semarang Kombes Pol. Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum, Rabu (29/12/2021).

Penghargaan tersebut diberikan oleh Direktur Eksekutif LEMKAPI Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H yang diterima langsung oleh Kapolrestabes Semarang.

Pemberian penghargaan kepada Kapolrestabes Semarang atas Inovasi Layanan Kepolisian Berbasis Digital LIBAS (Polisi Hebat Semarang) sebagai Implementasi Transformasi Polri PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi dan Berkeadilan) dibawah Kepemimpinan Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo M.Si "Ujar Dr. Edi Saputra Hasibuan.

Penghargaan selain diterima oleh Kapolrestabes Semarang, juga diberikan kepada Kasat Resnarkoba dan Kasat Reskrim Polrestabes Semarang berkaitan dengan pengungkapan Kasus Narkoba jenis Sabu 8,4 Kg.

Apresiasi dan terima kasih kepada Kapolrestabes Semarang beserta jajaranya berkaitan dengan terobosan Aplikasi LIBAS, hal ini dikarenakan masyarakat dapat membuat laporan dengan cepat dan mudah "Ujar Dr. Edi Saputra Hasibuan.

Diharapkan untuk masyarakat Kota Semarang dapat mengunduh Aplikasi LIBAS,  agar masyarakat dapat lebih mudah dalam membuat laporan sehingga penanganan dapat lebih cepat "Ujar Kapolrestabes Semarang.(HUMAS POLRESTABES SEMARANG, Fz/Rz /Wk)***

OHT KAMPUD Lamsel Membedah Buku Tata Kelola dan Dinamika Penanganan Pelanggar Pilkada.

INDENPERS MEDIA ISTANA, Lampung Selatan ------------------------Setelah selesai pemaparan materi-materi oleh sejumlah pemateri Training dalam agenda Open House Training (OHT) yang digelar oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Lampung Selatan, Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD) yang berlangsung di pusat wisata Tabek Indah Rai Pinanag, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan pada Kamis (23/12/2021) dilanjutkan dengan sesi bedah buku tentang tata kelola dan dinamika penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang disajikan oleh penyaji sekaligus penulis yaitu Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P, M.I.P. 

Dalam paparannya, Yahnu Wiguno Sanyoto menyampaikan bahwa buku yang ditulis oleh beliau, sebagai bentuk refleksi dari perjalanan dan pengalamannya dalam melakukan penanganan pelanggaran pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 dengan berbagai macam dinamika yang dihadapi. 

"Pilkada pada tahun 2020, kita ketahui bersama yang digelar secara serentak di 270 daerah, Kabupaten, dan 37 Kota, pelaksanaanya menjadi diskursus yang panjang akibat adanya penyebaran Covid-19 di Indonesia sebelum akhirnya ditentukan pergeseran waktu pelaksanaan dari semula 23 September 2020 menjadi 9 Desember 2020. Buku yang mengangkat judul "Tata Kelola dan dinamika penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah ini terdiri dari 4 bagian, 1 membahas tentang suatu pengantar yang menjelaskan mengenai keterkaitan antara pilkada dan demokrasi, 2. Membahas tentang organ penyelenggara pemilihan dan tata kelola penanganan pelanggaran pemilihan, 3. Membahas tentang dinamika penanganan pelanggaran Pilkada, dan ke 4 membahas tentang refleksi dan proyeksi penanganan pelanggaran pemilihan sebagai upaya perbaikan tata kelola penanganan pelanggaran pemilihan di masa yang akan datang", papar Yahnu yang juga komisioner Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Bandar Lampung, Koordiv Penanganan pelanggaran. 

Penulis yang juga akademisi disalahsatu perguruan tinggi swasta ternama di Indonesia ini, menyampaikan buku tersebut ditulis dimaksudkan untuk menjadi refrensi bagi jajaran pengawas pemilihan dalam menindaklanjuti temuan maupun bagi stakeholders terkait untuk menyampaikan laporan yang muncul dan terjadi pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. 

"Sepanjang pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan pilkada tahun 2020, dari uraian tersebut, setidaknya dapat dilihat pada proses penanganan pelanggaran administrasi pemilihan, administrasi pemilihan yang terjadi secara TSM, kode etik penyelenggara pemilihan, tindak pidana pemilihan, maupun pelanggaran peraturan perundang-undangan lainya yang mengambil studi kasus tentang netralitas ASN, adapun sejumlah catatan yaitu persoalan regulasi atau aturan, walaupun UU nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Daerah, namun hal ini tidak berkorelasi dengan kuantitas penanganan pelanggaran dalam rangka penegakan hukum pemilihan. Kedua, persoalan sumber daya manusia yang dimiliki setiap daerah tidak sama. Ketiga, persoalan teknis menyangkut anggaran, limitasi waktu penanganan pelanggaran dan koordinasi dalam proses penanganan pelanggaran. Selain itu, menyangkut waktu penanganan menurut UU pemilihan paling lama yaitu 3 + 2 hari kalender. Pada konteks penanganan pelanggaran administrasi, kode etik, atau pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya hal tersebut masih cukup rasional, namun tidak relevan ketika melakukan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan karena di massa tersebut pengawas pemilihan dituntut menemukan peristiwa hukum pidana pemilihannya, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, serta menentukan pasal-pasal persangkaan untuk dilakukan kajian. Seringkali terlapor tidak memenuhi panggilan dari pengawas pemilihan maupun penyidik yang tergabung di dalam sentra Gakkumdu", urai Yahnu. 

Diungkapkan juga oleh beliau (Yahnu-red) hal-hal yang menjadi catatan evaluasi, yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum pemilihan akan tetap ditemukan kendala, tantangan, dan dinamika implementasinya di lapangan. Maka perlu adanya rumusan solusi sebagai bahan rekomendasi dan proyeksi dalam rangka perbaikan sekaligus penyempurnaan aspek regulasi, aspek sumber daya manusia, dan aspek teknis operasional. 

"Menyangkut aspek regulasi, harus ada singkronisasi antara Undang-undang, peraturan dan keputusan diantara penyelenggara pemilihan, sumber daya manusia pun, harus terus diperkuat dan ditingkatkan kualitas, profesionalisme, serta integritasnya dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban. Terkait dengan itu semua, aspek teknis operasional juga perlu dicermati supaya komprehensif membenahi tata cara, prosedur, dan mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan muali dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Selain itu, Pemerintah daerah secara teknis sebagai mitra penyelenggara pemilihan melalui desk Pilkada harus mampu memaksimalkan perannya untuk melakukan pemantauan pelaksanaan pemilihan di daerah. Terkahir, keberadaan sarana dan prasarana pun secara langsung turut berkontribusi memengaruhi kinerja teknis penanganan pelanggaran karena pada dasarnya ketika melakukan penanganan pelanggaran terdapat hal-hal yang sudah terstandardisasi", jelas Yahnu. 

Sementara, ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Selatan, yang diwakili oleh Koordiv Pendidikan, sosialiasi dan pemberdayaan masyarakat, Irsan Didi sebagai pembahas dalam bedah buku ini menyinggung persoalan dana kampanye yang harus menjadi perhatian serius dari pengawas.

 "Dalam konteks struktur, lembaga penegakan hukum pemilihan diupayakan untuk diintegrasikan dan secara holistik diberikan kewenangan secara utuh, kebiajakan ini diperlukan karena struktur lembaga penegakan hukum pemilihan yang saat ini ada begitu beragam seperti KPU untuk pelanggaran administrasi, KPU, Bawaslu, DKPP, untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, sentra GAkkumdu dan Pengadilan untuk pelanggaran tindak pidana pemilihan, Mahkamah Agung untuk pelanggaran administrasi yang terjadi secara TSM, dengan beragam saluran penegakan hukum tersebut tentunya perhatian yang perlu ditekankan terkait pengelolaan dana kampanye calon", jelas Irsan Didi. 

Berbeda hal dengan ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Selatan, Hendra Fauzi, S.Sos yang juga sebagai pembahas mengutarakan bahwa kecenderungan hambatan dalam penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah salah satunya terkait identifikasi adanya laporan dari masyarakat. 

"Dalam penanganan pelanggaran tentunya sebagai lembaga pengawas, Bawaslu dituntut untuk menentukan dan mengurai serta menggali terhadap persitiwa hukum yang terjadi dalam konteks pelanggaran pilkada, terkadang masyarakat sebagai pelapor dalam menyampaikan aduan tentang adanya dugaan pelanggaran tidak memperhatikan batas waktu penanganan pelanggaran yaitu 7 hari sejak peristiwa tersebut diketahui, tentunya pemahaman kepada masyarakat tentang regulasi dan peraturan tentang pemilihan kepala daerah harus terkomunikasikan dengan baik", ujar Hendra. 

Dalam agenda bedah buku tersebut, peserta yang terdiri dari anggota KAMPUD Kabupaten Lampung Selatan, sahabat KAMPUD dari kalangan mahasiswa dan masyarakat setempat terlihat sangat antusias hal ini terlihat dalam sesi diskusi, dimana sejumlah pertanyaan banyak diajukan oleh peserta bedah buku. 

Acara yang dimoderatori oleh akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Jurusan Ilmu Komunikasi, Rosy Febriani Daud, S.I.Kom, M.I.Kom, ditutup dengan penyerahan plakat penghargaan kepada penyaji dan pembahas buku, yang langsung diserahkan oleh Ketua Umum KAMPUD, Seno Aji dan didampingi ketua DPD KAMPUD Kabupaten Lampung Selatan, Ardiansyah Armi.(Sn/Rz/Wk)*******

Polda Jateng Gelar 15.900 Personil Amankan Nataru.

INDENPERS MEDIA ISTANA, SEMARANG ----- Polda Jateng melaksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Candi 2021 yang bertempat di depan Kantor Gubernur Jateng. Dalam kegiatan apel yang dipimpin oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo didampingi Kapolda Jateng dan Pangdam IV Diponegoro tersebut turut dibacakan amanat Kapolri oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo,baru- baru ini.

Operasi Lilin Candi 2021 mengambil tema "Meningkatkan Sinergitas TNI Polri dengan Instansi Terkait dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat pada perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022". 

Kegiatan operasi yang dilaksanakan 10 hari mulai tanggal 23 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 ini merupakan kegiatan kemanusiaan dengan sasaran pengamanan kegiatan masyarakat dalam beribadah dan merayakan Natal dan Tahun Baru (Nataru). 

Gubernur Jateng berpesan, agar kegiatan pengamanan tersebut tetap mengedepankan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya lonjakan kasus positif Covid-19. 

"Berkaca dari pengamanan Nataru 2020 lalu, peningkatan mobilitas masyarakat juga meningkatkan konfirmasi kasus positif sebesar 125%. Hal ini kita jadikan pelajaran dalam pengamanan Nataru 2021 agar lebih berhati-hati mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 terutama varian baru Omicron," terang Ganjar Pranowo membacakan amanat Kapolri. 

Disamping kegiatan pengamanan, dilakukan juga pengawasan dan pencatatan terhadap pemudik yang kembali di kampung halamannya di Jawa Tengah guna mengantisipasi penyebaran varian baru Omicron. 

"Menindaklanjuti pesan Presiden Jokowi, beliau mengingatkan agar kita bersama-sama sekuat tenaga berupaya agar varian baru Omicron tidak menyebar di tanah air," sambung Ganjar. 

Selain itu, Ganjar Pranowo juga menyampaikan agar program Jogo Tonggo dan Kampung Siaga Candi untuk kembali digerakkan. Serta bagi warga yang datang untuk wajib melaporkan kedatangannya baik dari luar daerah maupun luar negeri. 

Pihaknya juga meminta agar penggunaan aplikasi Peduli Lindungi untuk lebih dioptimalkan, oleh karena itu Ganjar berharap dukungan penuh dari masyarakat Jawa Tengah guna mengantisipasi penyebaran varian Omicron selama masa liburan Natal dan Tahun Baru kali ini. 

Usai pelaksanaan apel gelar pasukan, Kapolda Jateng menyampaikan dalam keterangan pers bahwa Polda Jateng menerjunkan sebanyak 15.900 personil polri untuk disiagakan di berbagai pos pengamanan dan pelayanan serta pos terpadu yang tersebar di berbagai titik mulai pos perbatasan, rest area, gereja, hingga tempat wisata yang diperkuat dengan tambahan personil dari TNI dan dinas terkait.(Fz/Rz/Wk)*******

Kapolda Jateng Minta Masyarakat Tetap Jaga Prokes Saat Nataru.

INDENPERS MEDIA ISTANA, SEMARANG ----- Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi menghadiri Zoom Meeting pelaksanaan Vaksinasi Serentak di Kampus Universitas Semarang, Kamis (23/12). Kapolda Jateng hadir didampingi sejumlah PJU Polda Jateng dan disambut oleh Rektor USM bersama para dekan, dosen dan perwakilan mahasiswa. 

Dalam giat zoom meeting bersama Kapolri, Menhub, Menkes, Menko PMR dan Ketua DPR dari titik vaksinasi di Kab. Bogor tersebut, Kapolda menyampaikan bahwa target 70% vaksinasi di Jawa Tengah telah terlampaui dengan persentase sebesar 76,8%. 

Target tersebut, tambah Ahmad Luthfi tercapai berkat Aglomerasi Vaksin di Semarang Raya dan Solo Raya yang masing-masing telah mencapai lebih dari 103%. Diharapkan Herd Immunity di Jawa Tengah sudah siap dalam rangka menyambut libur natal dan tahun baru kali ini. 

Namun Ahmad Luthfi berpesan agar kita tidak lengah dengan capaian tersebut. Guna mengantisipasi penyebaran varian baru Omicron terutama di Jawa Tengah selama masa liburan natal dan tahun baru, protokol kesehatan tetap menjadi prioritas utama. 

Oleh karena itu melalui rangkaian kegiatan yang dilakukan selama operasi kepolisian dengan sandi Lilin Candi 2021 kali ini, pihaknya berfokus pada kegiatan kemanusiaan dengan mengedepankan penerapan protokol kesehatan. 

"Sebanyak 15.900 personil Polri diterjunkan dan tersebar di 279 pos di seluruh Provinsi Jawa Tengah. Bersama TNI dan dinas terkait kita memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mudik merayakan natal dan tahun baru di Jawa Tengah," terang Ahmad Luthfi dalam keterangan pers yang diberikan seusai acara.(Fz/Rz/WK)**”

Tumpukan Uang Miliar Hasil Korupsi Bank Jateng.

INDENPERS MEDIA ISTANA, SEMARANG, -----Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono (kanan) didampingi Wadirtipikor Bareskrim Polri Kombes Pol Cahyono Wibowo (tengah) menunjukkan barang bukti kasus korupsi pemberian kredit proyek di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng, di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, baru- baru ini.  Bareskrim Polri mengungkap kasus dugaan korupsi di Bank Jawa Tengah cabang Jakarta dan Blora yang diduga merugikan negara Rp 500 miliar

Konferensi pers gelar perkara kasus korupsi pemberian kredit proyek di Bank Jateng cabang Jakarta dan Blora, di Gedung Bareskrim Mabes Polri. Dalam kasus tersebut, polisi menangkap lima tersangka yakni tiga orang dari pihak swasta dan dua tersangka lainnya Pimpinan Bank Jateng cabang Jakarta Bina Mardjani dan mantan Kepala Bank Jateng Cabang Blora periode 2017-2019 Rudatin Pamungkas.

Sejumlah uang tunai barang bukti ditampilkan dalam konferensi pers gelar perkara kasus korupsi pemberian kredit proyek di Bank Jateng cabang Jakarta dan Blora, di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin, 27 Desember 2021. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso.(RZ/WK)****

KAMPUD Lamsel Gelar OHT dan Bedah Buku.

INDENPERS MEDIA ISTANA, Lampung Selatan------------------------------------------------Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMPUD) Kabupaten Lampung Selatan menggelar kegiatan Open House Training dan Bedah Buku yang diselenggarakan di pusat wisata Tabek Indah Rai Pinang, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan pada Kamis, 23 Desember 2021.

Dalam sambutannya, Ketua Umum KAMPUD, Seno Aji mengatakan, tema yang diusung dalam acara ini sangat tepat yaitu "tingkatkan partisipasi masyarakat, wujudkan tata kelola Pemerintah yang baik dan bersih dalam negara demokrasi", karena konsep Governance telah banyak mengalami perkembangan. Peran-peran Pemerintahan pada negara maju telah dikolaborasikan dengan mengajak kelompok-kelompok di luar Pemerintahan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. 

"Konsep kolaborasi baik bersifat pelayanan pembangunan maupun pemberdayaan, telah diinisiasi karena sejumlah faktor diantaranya munculnya kesadaran bersama, adanya keterbatasan yang dimiliki Pemerintah, dari segi sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan kapasitas manajemen. Kemudian dalam era keterbukaan, sudah menjadi kewajiban pemerintah melakukan adaptasi dengan memberi ruang partisipasi bagi masyarakat, sehingga kepercayaan publik bagi kebijakan-kebijakan Pemerintah dapat terbangun", ungkap Seno Aji saat menyampaikan sambutannya dalam acara pembukaan Open House Training dan Bedah Buku, di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (23/12/2021). 

Turut hadir dan memberikan sambutan pula dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Lampung Selatan, diantaranya Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang diwakili oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), diwakili oleh Bapak Jupri, Polres Lampung Selatan,  Dandim 0421/Lampung Selatan, diwakili oleh Kapten Imron, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan, diwakili oleh Rizki Haquan, S.H, M.H

Hadir juga antara lain, Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P, M.I.P, sebagi penulis dan penyaji buku tata kelola dan dinamika penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah dan juga sebagai Komisioner Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU) Kota Bandar Lampung, Ketua BAWASLU Kabupaten Lampung Selatan, Hendra Fauzi, S.Sos sebagai pembahas dalam sesi bedah buku, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Selatan, Ansurasta Razak, S.E, yang diwakili oleh Irsan Didi, yang merupakan Kordiv Sosialisasi, Pendidikan dan partisipasi Masyarakat sebagai pembahas sesi bedah buku, Advokat Alfian Suni, S.H, M.H yang merupakan Komisi Pengawas Persatuan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Bandar Lampung sebagai pemateri training, Rosy Febriani Daud, S.I.Kom, M.I.Kom akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kotabumi juga sebagai pemateri training.

Ketua-ketua KAMPUD dari sejumlah Kabupaten-Kota juga turut hadir diantaranya Ketua DPD KAMPUD Way Kanan, Yuswantoro didampingi bendahara Mulya dan Andi Siskarya, Ibnu Hasan dan Kepala Bidang, Harmain, para Sahabat KAMPUD dari kalangan mahasiswa dan masyarakat 

Ketua Umum KAMPUD, juga menjelaskan bahwa Collaborative governance merupakan pengelolaan pemerintahan yang melibatkan sebanyak mungkin pemangku kepentingan, untuk diajak serta dalam proses perumusan dan pembuatan kebijakan publik di berbagai bidang, dengan begitu keberhasilan dan atau kegagalan bukan semata-mata tanggungjawab pemerintah namun juga tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan. 

"Sebanyak-banyaknya libatkan para pihak untuk bekerja bareng di dalam menyelesaikan persoalan atau merumuskan keputusan bersama, maka menjadi trend yang tepat dalam negara demokrasi menjalankan roda Pemerintahan dengan didukung perencanaan yang lebih menekankan pada proses partisipasi dan bersifat kolaboratif", tutur Seno Aji. 

Pembukaan acara Open House Training dan bedah buku tersebut ditandai dengan pemukulan gong sebagai tanda dibukanya sejumlah rangkaian acara oleh Ketua Umum KAMPUD, Seno Aji yang didampingi oleh Ketua DPD KAMPUD Kabupaten Lampung Selatan, Ardiansyah Armi,  dan Forkopimda setempat. 

Diketahui, acara pembukaan tersebut berlangsung secara khidmat dan lancar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat, yaitu mengenakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.(Sn/Rz /Wk )******

Gelar Pasukan Terpusat Dengan Sandi " OPS LILIN CANDI- 2021" POLRESTABES SEMARANG.

INDENPERS MEDIA ISTANA, SEMARANG------- Apel Gelar Pasukan Operasi Terpusat dengan Sandi "Ops Lilin Candi 2021 Polrestabes Semarang" dilaksanakan di Jl. Pemuda Kota Semarang, Kamis (23/12/2021)

Kegiatan Apel Gelar Pasukan Operas Lilin Candi 2021 dipimpin oleh Walikota Semarang Bp. Hendrar Prihadi, S.E., M.M dan Selaku Komandan Apel Wakasat Samapta Polrestabes Semarang Kompol R. Justinus.

Hadir pula Kapolrestabes Semarang Kombes Pol. Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum beserta PJU Polrestabes Semarang, Dandenpom IV/5 Semarang Letkol CPM Yudi Irawan, Dan Lanal Semarang Kol. Laut Nasarudin CHRMP dan Ka OPD Pemkot Semarang. 

Selain itu Kegiatan apel juga diikuti oleh pasukan dari TNI, Polri, Bankom, Senkom, Pokdartibmas, Dishub, Satpol PP, Damkar, BPBD, PMI dan Dinkes Kota Semarang.

Operasi Lilin Candi 2021 akan dilaksanakan selama 10 (Sepuluh) Hari, mulai tanggal 24 Desember 2021 s/d 2 Januari 2022, dengan mengedepankan preemtif dan preventif secara humanis, kemudian secara tegas dan profesional.

Apel Gelar pasukan ini dilakukan sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan pelaksanaan "Operasi Lilin Candi 2021" Dalam rangka pengamanan Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022' Ujar Walikota Semarang. (Humas Polrestabes Semarang/Fz/Rz /WK )******

Gibran Minta Warga yang Merasa Jadi Korban Lain Sopir BST Genit Melapor: Kita Tindak Secara Cepat.

INDENPERS MEDIA ISTANA SOLO-----------------Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka meminta agar masyarakat yang merasa jadi korban Sopir BST genit melapor. 

Dia mengatakan, korban tidak perlu takut, sebab laporan mereka akan ditindak secara cepat. 

Sementara itu, saat ini dia menganggap sanksi skors 3 hari untuk sopir bus Batik Solo Trans (BST) yang meminta foto penumpang terlalu ringan. 

Apa yang dilakukan Sopir BST berinisial HAR itu, menurut Gibran memalukan. 

"Sudah disanksi, tapi saya lihat sanksinya tidak tegas cuma diskorsing tiga hari saja. Enggak bisa kayak gitu ngawur itu, masuk pelecahan secara verbal enggak bisa cuma segitu, ini saya mau kesana," kata Gibran, Rabu (22/12/2021).

"Seharusnya tidak hanya tiga hari saja. Memalukan dan itu bukan satu korban saja," lanjutnya. 

Selain itu, Gibran juga mengatakan, pengemudi BST berinisial HAR tersebut harusnya langsung dipecat.

"Apalagi ini marak sekali kasus seperti ini, memalukan sekali dan hukumannya terlalu ringan, seharusnya pecat saja, kenapa harus skorsing," tegas Gibran.

Dikabarkan masih banyak korban-korban lainnya yang mendapat aksi pecehan dari Pengemudi BST lainnya.

"Silakan kepada korban-korban yang lain yang merasakan hal serupa laporkan saja akan kita tindak secara cepat, terimakasih juga para korban yang mau speak up karena bicara soal ini juga sulit," ujarnya.

Sementara itu, Gibran Rakabuming juga mengkritik kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Solo dan Management BST yakni PT Bengawan Solo Trans.

Dia menilai pihak terkait tidak tanggap dan mengulangi permasalahan yang sama.

"(Evaluasi ?) Halah.. kalau tidak viral mereka tidak bergerak, (Management BST ?) nanti saya temui dulu," ujarnya. 

Dishub Sebut Sanksi Berat 

Aksi sopir genit bus Batik Solo Trans (BST) berinisial HAR meminta foto pada penumpang perempuan berujung pilu.

Kepala UPT Transportasi Dinas Perhubungan (Dishub) Solo, Yulianto Nugroho langsung menanggapi viralnya sopir BST di medsos.

"Sudah dijauhi sanksi berat, karena melakukan perbuatan yang tidak sopan terhadap penumpang," kata dia, Rabu (22/12/2021).

Lanjut Yulianto, sanksi berat tersebut tertulis dalam surat pernyataan nomor 027/SP-1/SDM/XII/2021 yang ditandatangani langsung oleh HAR, sebagai pengemudi BST.

Dalam surat pernyataan itu HAR, diberikan sanksi berkategori berat, dengan melakukan perbuatan tidak sopan terhadap penumpang.

Perbuatannya menurut dia, tidak menjaga kehormatan dan martabar perusahaan yakni PT Bengawan Solo Trans.

"Sanksi dan peringatan ini berupa skorsing selama tiga hari, mulai tanggal 22 -25 Desember 2021," tegasnya.

Selain itu, sanksi dan surat peringatan tersebut berlaju selama 3 bulan, jik HAR mengulangi lagi bakal dilakukan sanksi lanjutan.

Sementara itu, pengemudi bus BST genit HAR juga telah mengaku kesalahannya dan meminta maaf terhadap penumpang tersebut.

"Saya HAR selaku pengemudi bus BST,dengan ini meminta maaf sebesar-besarnya atas perbuatannya tak terpuji yang saya lakukan, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap penumpang," ucapnya.

Lajut HAR, ia juga menerima semua sanksi yang diberikan kepadanya.

"Dan saya bersedia mendapatkan sanksi dan berjanji tidak akan mengulangi lagi," tutupnya.(RZ/WK)****

Jelang Nataru, Polri Aktifkan Tracking Pendatang di Jawa Tengah.

INDENPERS MEDIA ISTANA, SEMARANG ----- Guna mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 dan mobilitas warga selama nataru, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi memerintahkan seluruh jajaran untuk melakukan pengecekan dan pendataan terhadap para pemudik di wilayahnya masing-masing. 

Kegiatan pendataan tersebut dilakukan hingga ke tingkat RT dengan sinergi TNI Polri bersama pemerintah kota / kabupaten setempat. Babinsa TNI, Bhabinkamtibmas Polri, serta perangkat desa melaksanakan tracking dan tracing terhadap setiap pendatang yang masuk ke wilayahnya.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun oleh Polda Jateng sejak tanggal 6 sampai 20 Desember 2021, sebanyak 297 orang pemudik telah kembali ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Terhadap para pemudik kemudian dilakukan pengecekan kesehatan dan pendataan terkait berapa lama mereka melaksanakan mudik. 

"Siapapun yang datang di wilayah anda catat dan laporkan di PPKM, jadi pos PPKM nanti bertugas mereview, mencatat kedatangan arus mudik," kata Kapolda Jateng, Rabu (22/12) siang.

Dijelaskan Kapolda, hal tersebut dilaksanakan sebagai antisipasi agar tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Jawa Tengah sebagaimana terjadi pada mudik lebaran lalu. Polda Jateng beserta Forkompinda saat ini mewaspadai potensi lonjakan covid serta penyebaran varian baru, Omicron.

Polda Jateng dalam rangka Nataru,tambahnya, akan menggelar operasi Lilin Candi 2021 selama dua minggu, dimulai sejak 24 Desember esok. Sifat operasi menitik beratkan pada kegiatan kemanusiaan. Selain mengamankan kegiatan masyarakat yang merayakan ibadah natal dan tahun baru, dilaksanakannya operasi tersebut juga dimaksudkan untuk mengantisipasi lonjakan kasus positif Covid-19. 

"Jangan sampai kita lengah, bangga sudah melaksanakan tugas pokok mengamankan kegiatan natal dan tahun baru, tetapi daerah kita nanti terjadi lonjakan fluktuatif yang tidak terkendali seperti lebaran yang lalu," tandasnya.

Pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumuman, serta mematuhi penerapan protokol kesehatan selama melaksanakan ibadah perayaan natal dan tahun baru.(HUMAS POLRESTABES SEMARANG,FZ/RZ/WK)****

Tinjau Pelabuhan Merak, Kapolri Pastikan Prokes Agar Tak Ada Lonjakan Pasca - Nataru.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA --------- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung Pelabuhan Merak, Banten, Rabu (22/12/2021). Mereka mengecek kesiapan Operasi Lilin jelang masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Dalam kesempatan itu, Kapolri Jenderal Sigit mengungkapkan bahwa, peninjauan langsung ini untuk memastikan kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi pergerakan masyarakat di periode Nataru. Oleh karenanya, Ia memastikan soal penerapan protokol kesehatan (prokes) agar tidak terjadi lonjakan laju pertumbuhan Covid-19 pasca-Nataru.

"Tentunya ini harus kita persiapkan dengan baik. Kita antisipasi karena saat ini angka laju Covid-19 sudah bisa kita kendalikan dengan positivity ratenya di bawah 1.  Pengalaman tahun lalu pasca-Nataru terjadi peningkatan dua kali lipat. Dan ini tentunya harus kita jaga, agar aktivitas mobilitas masyarakat tetap bisa berjalan. Namun disisi lain prokesnya harus kita pastikan dilaksanakan dengan baik," kata Sigit usai melakukan pengecekan. 

Saat mengecek Pelabuhan Merak dan Bakauheni, Sigit juga memantau pos pengamanan dan pos pelayanan bagi masyarakat yang hendak beraktivitas saat Nataru. Kedua pos itu, kata Sigit, harus bekerja secara maksimal dalam memastikan pelayanan dan pengecekan terkait protokol kesehatan. Tak hanya itu, harus disiapkan antisipasi apabila terjadi kemacetan atau antrian panjang. 

Dalam perjalanan Nataru, Sigit menyebut, masyarakat harus mengikuti persyaratan yang ditentukan, mulai dari sudah vaksin dosis kedua dan menyertakan hasil negatif dari Swab Antigen ataupun RT-PCR.

Apabila, masyarakat tidak dapat menyertakan hal itu, maka pos pelayanan yang ada, telah menyiapkan gerai vaksin dan gerai Swab Antigen. Bahkan, disediakan pula tempat isolasi sementara apabila didapatkan hasilnya positif. Yang nantinya, setelah ditempatkan di isolasi sementara, warga akan diteruskan ke Rumah Sakit (RS) rujukan atau yang sudah disiapkan. 

"Jadi kita ingin memastikan bahwa seluruh persiapan dari pos pelayanan khususnya wilayah penyeberangan Bakauheni dan Merak dalam keadaan siap dalam hal menghadapi meningkatnya mobilitas penumpang. Namun disisi lain kita juga meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan terhadap prokes," ujar Sigit.

Eks Kapolda Banten itu berharap, dengan segala upaya keras dari seluruh pihak, maka lonjakan laju pertumbuhan Covid-19 setelah masa Nataru tidak mengalami peningkatan.  Mengingat penanganan dan pengendalian yang baik, kata Sigit, akan memengaruhi pertumbuhan perekonimian di Indonesia.

Apalagi, Sigit menyebut, kedepannya, Indonesia akan menyelenggarakan event nasional dan internasional. Dimana, hal itu akan meningkatkan perekonomian masyarakat di tengah Pandemi Covid-19. 

"Harapan kita di tahun depan, kita juga ada beberapa peristiwa kegiatan besar nasional maupun internasional, rangkaian Presidensi.  Kita harapkan juga pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Namun, disisi lain kita lihat ada varian baru dan kita harus waspada. Sehingga tentunya dua hal tersebut, bagaimana kita tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kesehatan. Namun disisi lain aktivitas masyarakat bisa kita berikan. Sehingga pertumbuhan ekonomi bisa berjalan, ini tetap kita bisa jaga dalam kondisi terkendali," ucap Sigit.

Selain meninjau, rombongan Menteri dan Kapolri juga memberikan pengarahan terhadap pejabat daerah setempat. Mereka menekankan untuk bekerja semaksimal mungkin agar tidak terjadi lonjakan pertumbuhan Covid-19 usai Nataru. 

"Tahun ini kita harus betul-betul waspadai. Sehingga angka Covid-19 bisa kita pertahankan. Dan pasca-Nataru jangan sampai naik lagi. Pelonggaran sudah diberikan. Sehingga aktivitas masyarakat khususnya pergerakan di masa Nataru diprediksi Pak Menhub kurang lebih ada 11 juta. Ini tentunya harus jadi perhatian kita bersama," tutur eks Kabareskrim Polri itu.

Pada kesempatan itu, Sigit meminta agar pos pelayanan tidak hanya tersedia di atas kapal. Namun, juga disiapkan di titik-titik terjadinya antrian masyarakat. Sigit juga menekankan untuk mewaspadai lonjakan penumpang di malam hari. 

"Tidak hanya di atas kapal, tapi juga di lokasi pada saat masyarakat antre khususnya malam hari. Karena akan terjadi antrean panjang. Disitulah kesempatan rekan-rekan sambil menunggu antrian, rekan-rekan tanyakan sudah vaksin belum. Demikian juga persyaratan antigen ditanyakan betul," tutur Sigit.

Lebih dalam, Sigit menegaskan, kepada seluruh pejabat daerah, untuk betul-betul melakukan akselerasi vaksinasi Covid-19. Lantaran, dari laporan yang diterimanya, masih ada beberapa kabupaten yang belum mencapai angka vaksinasi 70 persen. 

Sigit juga menyampaikan, seluruh pihak harus bersinergi dalam melakukan pengecekan penerapan protokol kesehatan. Kemudian, juga aturan dari tempat makan, tempat istirahat dan lokasi lainnya yang berpotensi jadi berkumpulnya masyarakat. 

"Oleh karena itu cek sekali lagi aplikasi PeduliLindungi. Semua sudah terpasang apa belum dan kalau sudah  terpasang pastikan aplikasi tersebut berjalan. Petugasnya paham, bagaimana cara untuk memanfaatkan aplikasi. Jangan hanya sekedar alat ada, aplikasi ada tapi kemudian tidak digunakan. Ini tolong cek satu-satu. Saya minta laksanakan cek and ricek. Sehingga kita yakin bahwa dalam beberapa hari mendatang yang kurang-kurang segera dilengkapi," tutup Sigit.( FZ/RZ/WK)****

Mendagri Tito: Tak ada Penyekatan Selama Nataru, tapi Kerumunan Dilarang.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA---------- Pemerintah tidak akan menerapkan penyekatan selama periode Natal dan Tahun Baru 2022 di tanah air.

Meski begitu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melarang masyarakat membuat kerumunan.

"Ini kita ketahui bahwa kebijakan penyekatan ini tidak ada, tapi kita perkuat pembatasan ruang-ruang publik termasuk misalnya kumpulan 50 orang selama periode Nataru sesuai dengan Inmedagri 66/2021," kata Tito dalam konferensi pers virtual, Selasa (21/12/2021).

"24 Desember sampai 2 Januari 2022 itu tidak boleh ada kerumunan lebih dari 50 orang," tambah Tito.

Pemerintah, kata Tito, juga akan melakukan pengetatan terhadap penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

Sejumlah area publik bakal diwajibkan untuk memeriksakan pengunjung menggunakan aplikasi ini.

Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di area publik selama libur Nataru.

"Kemudian ada peraturan pengetatan lain. Nah, untuk ruang-ruang publik ini salah satu mekanismenya untuk dapat dikerjakan supaya tidak terjadi penularan, itu adalah menerapkan PeduliLindungi," kata Tito.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Tingkat Menteri tentang persiapan libur Natal dan Tahun Baru yang dipimpin oleh Menko PMK Muhadjir Effendy secara virtual, Selasa (21/12/2021). (RZ/WK)******

Enggak Mungkin 1,6 Juta PNS Dipensiunkan, Tjahjo; Kemenku Pusing Nanti. Ada Apa ?

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan jumlah PNS saat ini mencapai 4.081.824. Di mana 1.569.636 di antaranya tenaga pelaksana atau administrasi. 

Tjahjo mengatakan, pemerintah mulai melakukan penataan terhadap pegawai administrasi tersebut mengingat pemerintah tidak dapat serta merta memberhentikan para pegawai administrasi 

“Kan enggak mungkin tenaga pelaksana itu langsung seperti BUMN dipensiunkan, dipesangon. Nanti Pak Sekjen Kementerian Keuangan pasti akan pusing kalau seandainya 1,6 juta harus dapat pesangon. Saya kira 1,6 juta tenaga pelaksana administrasi ini mulai ditata,” katanya dalam acara cara Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), baru-baru ini.

Tjahjo mengatakan, sebelumnya tenaga administrasi ini ditugaskan menjadi guru. Terkait hal ini pihaknya pun telah membuka lowongan 1 juta PPPK guru tahun ini. “Sekarang ada 1 juta PPPK untuk guru. Kemarin (tenaga) diambilkan dari 1,5 hampir 1,6 (tenaga administrasi),” ungkapnya.

Menurutnya, para pegawai administrasi ini perlu ditingkatkan profesionalitasnya. Jika tidak, ke depan lebih baik pegawai administrasi bekerja dari rumah. Sementara di kantor hanya eselon I dan eselon II “Kalau tidak bisa kita tingkatkan profesionalitasnya lebih baik kerja di rumah saja sampai pensiun. Kemudian yang kerja di kantor menempatkan eselon I dan II sebagai leader untuk menggerakan dan mengorganisir dalam mempercepat proses perizinan dan memperpendek layanan publik,” ujarnya. 

Dalam beberapa tahun ini, pemerintah juga telah menghentikan rekrutmen pegawai administrasi. Bahkan untuk seleksi CPNS 2021 ini pemerintah fokus pada jabatan-jabatan teknis.(RZ/WK)****

Pemerintah Gelar Operasi Lilin Natal- Tahun Baru, Ada Penebalan Petugas.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------- Pemerintah akan melakukan pengamanan dan penebalan petugas saat Natal dan Tahun Baru 2022. Salah satunya dilakukan operasi lilin yang dimulai pada 24 Desember 2021.

"Operasi lilin akan dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022," ujar Menko PMK Muhadjir Effendy dalam konferensi pers, Selasa (21/12/2021).

Praoperasi juga akan dimulai pada H-7 dan H+7 Natal Tahun baru. Kegiatan ini akan dilakukan oleh Polri, TNI hingga aparat ketertiban di masing-masing daerah.

"Akan tetapi H-7 juga sudah dilakukan kegiatan praoperasi ini juga nanti setelah tanggal 2, yaitu H+7 akan dilakukan juga pos operasi terutama oleh Polri tim BKO, dan TNI dan tentusaja aparat ketertiban di masing-masing daerah," kata Muhadjir.

Selain itu, akan dilakukan penebalan petugas. Hal ini disebut dilakukan untuk antisipasi dampak pergerakan masyarakat.

"Kedua akan dilaksanakan penebalan petugas untuk antisipasi dampak pergerakan masyarakat di semua area, dari mall, restoran, jalan, jalan tol dan tempat kunjungan wisata," imbuhnya.

Pemerintah juga disebut akan mempercepat proses pemeriksaan, hingga mengurangi waktu tunggu hasik PCR.

"Kementerian dan lembaga terkait akan mempercepat proses pemeriksaan dan mengurangi waktu tunggu hasil PCR di pintu-pintu masuk," ujarnya.(RZ/WK/******

Jurus Baru Jokowi Setop Ekspor Raw Material: Lompatan Katak! Kenapa Ya?

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA ---------Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini menyaksikan groundbreaking Kawasan Industri Hijau di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Selasa (21/12/2021).

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menegaskan pembangunan kawasan ini merupakan awal mula dari rencana pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi Indonesia.

"Dari yang bertahun-tahun bertumpu kepada sumber daya alam, ekspor raw material, ekspor bahan mentah sekarang kita akan masuk hilirisasi industrialisasi bahan mentah," kata Jokowi.

Jokowi memastikan melalui kawasan ini nantinya seluruh produk yang dikirim ke luar negeri tidak akan berbentuk barang mentah, melainkan barang setengah jadi dan barang jadi.

"Sehingga memberikan nilai tambah, added value yang besar bagi negara kita karena kita menjualnya sudah dalam bentuk barang jadi," jelasnya.

Jokowi menegaskan pengembangan kawasan ini merupakan bagian lompatan kemajuan dari perekonomian nasional. Namun, Jokowi menekankan dampaknya tidak akan secara instan.

"Inilah lompatan katak, sebuah lompatan yang ingin kita lakukan, lift rock yang ingin kita lakukan dan ini akan kelihatan manfaatnya secara riil 5-10 tahun ke depan," jelasnya.

Jokowi secara khusus meminta kepada para pemangku kepentingan di daerah untuk mempersiapkan sumber daya manusia dalam mendukung kawasan industri ini.

"Karena ini membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi yang baik, siapkan mulai dari sekarang," jelasnya.(RZ/WK)****

Emak-emak Pusing, Dikarenakan Harga Cabe Sentuh Rp 86.500 Sekilo. Ada Apa Ya?

INDENPERS MEDIA ISTANA JAKARTA, ----Jelang akhir tahun, harga sejumlah kebutuhan pokok terkerek naik. Paling mencolok adalah cabai-cabaian.

Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) mencatat harga rata-rata nasional untuk cabai rawit hijau per 16 Desember 2021 adalah Rp 57.400/kg. Melonjak 64,7% dari posisi sebulan sebelumnya.

Kemudian harga cabai rawit merah pada 16 Desember 2021 adalah Rp 86.500/kg. Dibandingkan sebulan sebelumnya, harga meroket 130,97%. Lebih dari dua kali lipat...

Lalu harga cabai merah keriting pada 16 Desember 2021 adalah Rp 53.500/kg. Naik 26,03% dalam sebulan.

Masih ada lagi. Per 16 Desember 2021, harga cabai merah besar tercatat Rp 50.850/kg. Selama sebulan, harga naik 28,08%.(RZ/WK)**""

Polda Jateng Ungkap Praktek Prostitusi Papan Atas,Libatkan Artis Selebgram Ternama.

INDENPERS MEDIA ISTANA, SEMARANG,----- Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng membongkar praktik prostitusi yang melibatkan artis selebgram ternama Indonesia dan seorang warga negara Brazil.

Kasus ini berhasil diungkap setelah aparat Unit 2 Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng menggrebek salah satu hotel di Kota Semarang pada 15 Desember 2021.

Dari penggerebekan itu, polisi berhasil mengamankan dua orang perempuan berinisial TE (26)  yang diketahui seorang artis selebgram ternama dari Jakarta dan FBD (26) wanita berkewarganegaraan Brasil.

Dirreskrimum Polda Jateng,Kombes Pol Djuhandhani Rahardjo  Puro menjelaskan, pengungkapan kasus prostitusi yang melibatkan selebgram TE tersebut bermula dari informasi yang diterima Polda Jateng.

Menindaklanjuti informasi tersebut, jajaran Subdit IV Ditreskrimum Polda Jateng melakukan penyidikan dan didapati jika TE dan FBD berada di salah satu kamar hotel di Kota Semarang.

“Saat penggerebekan didapati seorang wanita bernama TE yang merupakan artis selebgram sedang berhubungan badan dengan seorang pria. Sementara di kamar satunya petugas juga mendapatkan FBD juga tengah berhubungan badan seorang pria,” kata Kombes Pol Djuhandhani Rahardjo Puro dalam konferensi pers yang juga dihadiri Kabid Humas Kombes Pol M Iqbal Alqudusy di lobby Dirreskrimum, Senin (20/12) siang.

Modus operandi, pelaku yakni JB mempekerjakan korban sebagai PSK untuk melayani para tamu dengan tariff masing-masing Rp25 juta, dari praktik prostitusi ini JB yang juga muncikari mendapatkan keuntungan sebesar Rp13 juta. 

Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan 6 kondom bekas pakai,l satu unit Hp iPhone XI, uang tunai Rp13 juta dan satu unit Hp Xiaomi warga hitam biru.

Berdasar keterangan TE dan FBD, polisi pun mengembangkan proses penyidikan dan menangkap JB  (42) yang belakangan diketahui berperan sebagai mucikari. JB merupakan warga Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Kombes Djuhandani menjelaskan, berdasarkan hasil interogasi sementara, mucikari telah menerima uang tanda terima untuk pemesanan dua PSK tersebut sebesar Rp20 juta dari sang pemesan di Semarang pada 10 Desember.

Kemudian dari uang tersebut digunakan untuk pembelian tiket pesawat sebesar Rp 3 juta, lalu ditransferkan ke TE sebesar Rp5 juta.

“Sisanya Rp 7 juta masih dikuasai oleh muncikari. Setelah TE dan FBD bertemu tamu di hotel, mucikari JB mendapatkan uang komisi sebesar Rp 6 juta pada 15 Desember untuk pemesanan dua PSK tersebut,”ungkap Kombes Djuhandani.

Dijelaskan, kesepakatan antara mucikari dengan dua orang wanita diatas, masing-masing mendapatkan Rp 16 juta untuk TE dan Rp 10 juta untuk FBD. 

Dirkrimum juga menambahkan, kedua PSK yakni TE (selebgram) dan FBD berstatus sebagai korban yang ditawarkan oleh JB sebagai muncikari. Polisi masih mendalami kasus ini untuk pengembangan berikutnya.

Atas perbuatannya, tersangka JB disangkakan pasal 2 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan pidana 3 tahun dan paling lama 15 tahun denda Rp120 juta – Rp600 juta.( HUMAS POLRESTABES SEMARANG, Fz/Rz/Wk)*****

Barang Bukti Sabu 8,4 Kilogram Asal Kalimantan Dimusnahkan Polrestabes Semarang.

INDENPERS MEDIA ISTANA, SEMARANG ----- Sebanyak 8,4 Kilogram sabu-sabu dimusnahkan di Mapolrestabes Semarang, Jalan Dr. Sutomo No.19, Senin (20/12/2021) pagi. Pemusnahan kali ini mulai menggunakan incinerator bergerak yang didatangkan badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Jateng.

Pemusnahan dipimpin Kapolrestabes Semarang Kombes Pol. Irwan Anwar, S.I.K., S.H.,  M.Hum., yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Semarang Doktor Agus Rusianto, S.H.,M.H., Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Kota Semarang Budi Fitriyadi, S.H.,M.H., Perwakilan BNN Propinsi Jateng Kombes Pol Drs. M.Arief Dimyati, M. Si., Perwakilan Labfor Polda Jateng Kombes Pol Drs. Kartono, dan Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat Kota Semarang.

Sebelum dimusnahkan, barang bukti tersebut terlebih dahulu dites tim dari Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jateng. Setelah dipastikan positif narkoba kemudian dimasukkan ke mesin incinerator, untuk kemudian dihancurkan.

"Pemusnahan ini berdasarkan surat ketetapan status barang bukti sitaan narkotika Cabang Kejaksaan Negeri Kota Semarang Nomor : B-490/M.3.10.7/Enz.1/12/2021 tanggal 16 Desember 2021,” kata Kapolrestabes.

Kapolrestabes menuturkan, Pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan hasil pengungkapan Satresnarkoba Polrestabes Semarang dalam upaya penggagalan penyelundupan narkoba oleh pelaku HK (42) di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada 6 Desember 2021 lalu. Selang tiga hari kemudian pelaku berhasil ditangkap di Demak.

"Pelaku berencana untuk mengedarkan narkoba di Wilayah Jateng dan Semarang saat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru)", tutur Kapolrestabes.

“Pemusnahan ini merupakan rangkaian dari kegiatan penyidikan Satresnarkoba Polrestabes Semarang. Ini merupakan bagian dari kerja cepat, karena beberapa hari lalu pelaku ditangkap dan hari ini barang buktinya kita musnahkan,” kata Kapolrestabes.

Lebih lanjut Kapolrestabes menyebut, Ini sebagai bentuk dukungan dari masyarakat kepada Polri, dengan adanya dukungan dari masyarakat ini, Polrestabes Semarang akan membasmi peredaran Narkotika. “Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung Polrestabes Semarang dalam upaya mengungkap kasus Nakoba, karena dengan adanya dukungan dari masyarakat,  kota semarang akan terhindar dari narkoba,” tutup Kapolrestabes.(Humas Polrestabes Semarang,FZ/Rz/WK)*****

Survei Kedaikopi; 68% Responden Nyaman dengan Jokowi, 31,2% Tak Nyaman.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-- Hasil survei KedaiKopi menyatakan 68,8% responden nyaman terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada 2024, responden mengharapkan presiden penerus Jokowi bisa lebih baik.

"Untuk kenyamanan terhadap Jokowi skala 1-10 karena itu lebih intuitif orang menilai. Jadi yang bilang nyaman, skornya 6 ke atas itu 68,8%," kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi, Minggu (19/12/2021).

Survei digelar pada periode 16-24 November 2021 dengan melibatkan 1.200 responden berusia 17-65 tahun. Metode survei menggunakan face to face interview (home visit) dengan error sampling ±2,83% dan tingkat kepercayaan 95%.

KedaiKopi mengatakan alasan responden merasa nyaman terhadap pemerintah Indonesia yang dipimpin Jokowi mayoritas karena faktor kenyamanan, keamanan, dan kebebasan. Selain itu, responden merasa puas atas upaya pemerintah dalam memberi bantuan kepada rakyat. Berikut rincian lengkapnya:

1. Kenyamanan, keamanan dan kebebasan: 28,8%

2. Memberi bantuan ke rakyat: 24,8%

3. Pembangunan lebih baik/merata: 14,9%

4. Kualitas pemimpin yang pro rakyat: 12,5%

5. Penanganan COVID-19 dan kesehatan yang baik: 7,3%

6. Perekonomian mulai membaik: 2,6%

7. Korupsi diberantas: 2,6%

8. Kinerja baik: 1,6%

9. Pendidikan gratis: 1,0%

Tidak memberi alasan: 3,9%

Di sisi lain, sebanyak 31,2% responden merasa tidak nyaman dengan pemerintahan Jokowi. Alasan yang paling mendominasi rakyat merasa tidak sejahtera selama pemerintahan era Jokowi. Berikut hasil surveinya:

1. Rakyat tidak sejahtera: 21,6%

2. Ketenagakerjaan tidak baik: 17,0%

3. Ekonomi tidak merata: 16,8%

4. Diskriminasi, tidak nyaman: 10,2%

5. Kualitas pemimpin yang buruk: 9,3%

6. Kesehatan tidak merata: 8,2%

7. Banyak koruptor: 5,0%

8. Hutang negara bertambah: 2,9%

Tidak memberi alasan: 9,0%

Di samping itu, KedaiKopi merilis survei persepsi terhadap Presiden penerus Jokowi. Responden diberikan pertanyaan 'Menurut Anda, apakah presiden penerus Jokowi akan lebih buruk atau lebih baik atau sama saja?'. Hasilnya, 62,1% responden meyakini penerus Jokowi akan lebih baik lagi. Begini lengkapnya:

1. Penerus Jokowi akan lebih baik: 62,1%

2. Penerus Jokowi akan sama saja: 32,8%

3. Penerus Jokowi akan lebih buruk: 5,1%.(RZ/WK)***

Kepala BNPB Ungkap 2 WNI Terpapar Omicron Baru Kembali dari AS dan Inggris.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA ----------Pemerintah kembali mengumumkan dua orang warga negara Indonesia (WNI) terpapar COVID-19 varian Omicron setelah kembali dari Amerika dan Inggris. Keduanya terpapar varian Omicron tanpa gejala.

"M (US)Wisma Atlet, K (Eng) Wisma Atlet. Keduanya tanpa gejala," kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Mayjen Suharyanto saat dihubungi, Sabtu (18/12/2021).

Sebelumnya, Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes, dr Siti Nadia Tarmidzi, mengatakan dua pasien tersebut merupakan hasil pemeriksaan sampel dari lima kasus probable Omicron yang baru kembali dari luar negeri. Total, saat ini ada tiga kasus konfirmasi varian Omicron di Indonesia.

"Dua pasien terkonfirmasi terbaru adalah IKWJ, 42 tahun, laki-laki, perjalanan dari Amerika Selatan, serta M, 50 tahun, laki-laki, perjalanan dari Inggris. Saat ini keduanya sedang menjalani karantina di Wisma Atlet," kata dr Nadia.

Pasien Omicron pertama terkonfirmasi pada Kamis (16/12). Pasien tersebut berinisial N, yang merupakan pekerja pembersih di Wisma Atlet Kemayoran.

Temuan ini merupakan hasil pemeriksaan khusus SGTF yang dilakukan oleh Badan Litbang Kesehatan pada 14 dan 15 Desember lalu. Kedua pasien terbaru terkonfirmasi Omicron setelah menjalani karantina wajib 10 hari sekembali dari luar negeri.

Nadia meminta masyarakat tetap waspada dan tidak bepergian ke luar negeri. Dia mengingatkan penyebaran Omicron sangat cepat.

"Indonesia adalah salah satu negara paling aman dari COVID-19. Jika kita ke luar negeri, kita akan keluar dari zona aman menuju zona berbahaya. Jika kembali, nanti akan berpotensi membawa Omicron ke Indonesia dan pastinya akan merusak situasi yang sudah kondusif ini," ujar Nadia.

Dia menyebut Kasus COVID-19 di beberapa negara Eropa, Afrika, dan Amerika saat ini sedang melonjak tajam karena menyebarnya varian Omicron yang memiliki daya tular lima kali lipat dari varian Delta. Varian Delta pernah membuat Indonesia mencatat rekor tertinggi penularan COVID-19 di bulan Mei dan Juni hingga membuat fasilitas kesehatan penuh.(RZ/WK)*****

Teratas di Survei Capres Indopol, Ganjar 2024, Angka Opo Kuwi?

INDENPER MEDIA ISTANA SEMARANG -------- Ganjar Pranowo menduduki posisi teratas hasil survei Indopol terkait elektabilitas simulasi calon presiden di Pemilu 2024. Seperti apa tanggapan Ganjar?

Seperti sebelumnya, Ganjar enggan memberikan tanggapan panjang lebar terkait hasil survei calon presiden pada Pilpres 2024.

"2024, opo kuwi. Kuwi angka opo 2024 kuwi (2024, apa itu. Itu angka apa 2024 itu)," ujar Ganjar usai menghadiri acara Nitilaku 2021 di UGM, Sleman, DIY, Sabtu (18/12/2021).

"Haiyah, cawapres opo (cawapres apa)," ujar Ganjar sambil berlalu masuk ke dalam mobil, saat ditanya seandainya tidak jadi capres, apakah siap jika menjadi cawapres.

Diberitakan sebelumnya, Indopol merilis survei elektabilitas simulasi calon presiden di Pemilu 2024. Hasilnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menduduki posisi teratas.

Survei tersebut dilakukan pada periode 19-27 November 2021 melibatkan sebanyak 1.230 responden yang berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah. Pengambilan sampel dengan menggunakan multistage random sampling. Ukuran sampel basis memiliki toleransi kesalahan sekitar ± 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dirilis pada 12 Desember 2021.

Survei tersebut diawali dengan deretan 'top of mind pilihan presiden' apabila pemilihan diadakan saat ini. Hasilnya, Ganjar Pranowo menempati urutan teratas sebesar 13,98 persen. Disusul oleh nama Prabowo Subianto sebesar 13,98 persen dan Anies Baswedan sebesar 10,41 persen.

Sementara, hasil survei mengenai dinamika elektabilitas capres 2024 dengan pertanyaan semiterbuka. Hasilnya, Prabowo Subianto menempati urutan teratas dengan perolehan sebesar 17,24 persen. Kemudian, urutan selanjutnya diduduki oleh Ganjar Pranowo sebesar 17,15 persen dan Anies Baswedan sebesar 13,58 persen.

Direktur Eksekutif Indopol Ratno Sulistiyanto, menyampaikan bahwa sebanyak 23 nama disodorkan ke publik pada pertanyaan semiterbuka. Hasilnya, Prabowo Subianto memiliki popularitas tertinggi dan sudah hampir maksimal (91,30 persen) dengan tingkat kedisukaan publik sebesar 72,28 persen dan akan dipilih sebesar 17,24 persen.

"Sementara, yang menarik adalah di posisi kedua, yakni Ganjar Pranowo meskipun popularitas masih sebesar 74,07 persen dengan tingkat kedisukaan yang efektif sebesar 62,03 persen dan keterpilihan hampir sama dengan Prabowo yakni sebesar 17,15 persen," kata Ratno, dalam keterangan tertulis, baru- baru ini.

Sementara, dia melanjutkan, posisi ketiga adalah Anies Baswedan dengan popularitas sebesar 84,31 persen dengan tingkat kedisukaan sebesar 66,83 persen dan keterpilihan sebesar 13,58 persen. Posisi keempat adalah AHY dengan tingkat popuralitas sebesar 69,59 persen, tingkat kedisukaan sebesar 49,59 persen dan keterpilihan sebesar 5,37 persen.

Selanjutnya, posisi kelima yaitu Sandiaga S Uno dengan popularitas sebesar 86 persen, tingkat kedisukaan sebesar 73,17 persen dan keterpilihan sebesar 5,28 persen. Sementara nama-nama lain mendapatkan apresiasi di bawah 5 persen.(RZ/WK)****

Ketemu Jokowi di Solo, Gibran Diberi Sejumlah Instruksi.

INDENPERS MEDIA ISTANA, SOLO --------------Presiden Joko Widodo (Jokowi) pulang ke kediaman pribadinya di Sumber, Banjarsari, Solo, baru- baru ini. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka juga sempat bertemu dan mendapatkan instruksi langsung dari sang ayah.

"Iya (pulang) jemput (Jan) Ethes ke Yogya, (sempat ketemu) sebentar ada beberapa instruksi," jelas Gibran kepada wartawan saat ditemui usai menerima bantuan oksigen generator dari BI di RSBK, Solo, Sabtu (18/12/2021).

Beberapa instruksi yang diberikan oleh mantan Wali Kota Solo itu di antaranya mengenai masuknya COVID-19 varian Omicron di Indonesia.

"Salah satunya penangan COVID-19 di Kota Solo, pemulihan ekonomi, pembangunan fisik, sudah itu saja," ujarnya.

Gibran juga menyampaikan bahwa Pemkot Solo sudah menyiapkan langkah antisipasi jika terjadi kenaikan kasus COVID-19 dengan masuknya varian Omicron. Mulai dari menyiapkan tempat isolasi terpusat, penyiapan tenaga kesehatan, obat-obatan dan juga kebutuhan lainnya.

"Sekarang alatnya siap semua, mungkin paling siap kita. Dulu kan vaksinasinya belum tinggi, kelangkaan obat, kelangkaan oksigen. Sekarang siap, warga juga sudah aware dalam menghadapi pandemi," urainya.

Dengan berbagai persiapan tersebut, Gibran juga meminta warga Solo agar tetap tenang meskipun varian Omicron sudah masuk ke Indonesia. Terlebih, varian tersebut dikatakannya tidak seganas varian Delta seperti yang pernah mendominasi di Indonesia beberapa bulan lalu.(RZ/WK)****

Wakapolrestabes Semarang Lepas Penyaluran Bantuan Korban Erupsi Semeru.

INDENPERS MEDIA ISTANA, SEMARANG ------Polrestabes Semarang bekerja sama dengan All Komunitas Sigap Perserikatan Sopir Truck Indonesia memberikan bantuan Sembako untuk korban erupsi Gunung Semeru.

Wakapolrestabes Semarang AKBP I.G.A., Dwi Perbawa Nugraha, S.I.K., M.Si., didampingi oleh Kasatlantas Polrestabes Semarang AKBP Sigit, S.I.K., M.H., mengatakan, bencana erupsi Gunung Semeru berdampak kepada masyarakat di sekitarnya. Melihat peristiwa bencana besar ini, anggota Polrestabes Semarang dan All Komunitas Sigap Perserikatan Sopir Truck Indonesia  berinisiatif menggalang bansos untuk bisa meringankan beban para korban erupsi Gunung Semeru.

"Terimakasih saya ucapkan kepada All Komunitas Truck Indonesia Semarang yang dengan sukarela membantu dalam penyaluran bantuan korban erupsi gunung semeru, saat penyaluran untuk berhati hati dijalan, tetap patuhi protokol kesehatan karena saat ini masih dalam situasi pandemi", ungkap Wakapolrestabes saat melepas bantuan tersebut di Pos Patwal Simpanglima Semarang, Sabtu (18/12/2021) pagi.

“Semoga dapat meringankan beban dan kesulitan mereka. Dan semoga bencana yang ada segera berakhir,” harapnya.

Pada kesempatan itu, Wakapolrestabes mengajak semua pihak untuk senantiasa berdoa agar dijauhkan dari segala bencana. Terlebih, selama dua tahun terakhir ini, telah diuji dengan adanya pandemi Covid – 19.(Humas Polrestabes Semarang,FZ/Rz/WK)

Tinjau Food Estate di Jateng, Jokowi Tanam Cabai dan Bawang Merah Bersama Petani.

INDENPERS MEDIA ISTANA, TEMANGGUNG-Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak ke Jawa Tengah (Jateng) untuk melakukan kunjungan kerja, Selasa (14/12/2021) pagi. Presiden Jokowi beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo telah tiba di Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo, Kabupaten Boyolali dan disambut oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Selain itu ada Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi, dan Danlanud Adi Soemarmo Marsma Agus Setiawan ikut menyambut. 

Jokowi dan rombongan langsung melanjutkan perjalanan darat menuju Kabupaten Temanggung. Di sana, Jokowi melakukan peninjauan lokasi lumbung pangan (food estate) yang ada di Desa Bansari.

Jokowi juga ikut melakukan penanaman bawang merah bersama para petani dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, mantan wali kota Solo itu akan meresmikan sejumlah embung.

Setelahnya, Jokowi bersama rombongan akan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Wonosobo untuk menyerahkan bantuan sosial kepada para pedagang kaki lima dan warung. Selain itu juga akan meninjau lokasi lumbung pangan lainnya. Kemudian melakukan penanaman cabai bersama para petani dan masyarakat sekitar.

“Saya berkunjung ke Jawa Tengah hari ini, meninjau lokasi lumbung pangan di Temanggung dan Wonosobo. Saya juga akan menanam cabai dan bawang merah bersama petani dan masyarakat, meresmikan sejumlah embung, dan menyerahkan bantuan sosial kepada para pedagang kaki lima dan warung,” ucap Jokowi melalui akun twitternya @Jokowi, Selasa (14/12/2021).

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Jawa Tengah antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M Tonny Harjono serta Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo.(RZ/WK)*****

KAMPUD Akan Gelar Bedah Buku Tata Kelola dan Dinamika Penanganan Pelanggaran Pilkada.

INDENPERS MEDIA ISTANA, Bandar Lampung, ---------------------------------------------------Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu implementasi semangat demokratisasi di Daerah yang harus terus diperbaiki tatakelolanya sehingga mampu menciptakan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, partisipatif dan legitimate. Walaupun di setiap kontestasi Pilkada selama ini tidak terlepas dari adanya pelanggaran pemilihan, diyakini bahwa suatu saat, tata kelola Pilkada di Indonesia akan menemukan model kemapanannya sendiri seiring dengan kemajuan pembangunan politik dan demokrasi di daerah. 

Demikianlah kata pengantar dari penulis buku tata kelola dan dinamika penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah, Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P, M.I.P, yang dituangkan dalam bukunya yang terdiri dari 236 halaman.

Diketahui, buku tata kelola dan dinamika penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah, direncanakan akan dibedah dalam agenda open house training yang di gelar oleh Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk demokrasi (KAMPUD) pada hari Kamis, 23 Desember 2021 bertempat di pusat wisata Tabek Indah Rai Pinang, Meeting Room and Resto, Jalan Raya Natar, Desa Serbajadi-Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. 

Melalui keterangan persnya, Ketua umum KAMPUD, Seno Aji di Bandar Lampung pada Senin (13/12/2021) mengutarakan bahwa dirinya menyambut gembira dengan akan digelarnya sesi bedah buku dengan judul tata kelola dan dinamika penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah dalam agenda Open House Training KAMPUD. 

"Open House Training (OHT) yang akan diselenggarakan oleh DPD KAMPUD Kabupaten Lampung Selatan dan sebagai pengarah DPW KAMPUD mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lampung Selatan untuk memberikan sambutan pada sesi pembukaan acara, kemudian dilanjutkan sesi pemaparan materi-materi training oleh sejumlah narasumber diantaranya Bapak Alfian Suni, SH, MH yang merupakan advokat dan juga Sekretaris Komisi Pengawas (Komwas) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Bandar Lampung, menyampaikan materi  Advokasi kebijakan publik dan pendampingan masyarakat, sementara Ibu Rosy Febriani Daud, S.I.Kom, M.I.Kom yang merupakan akademisi jurusan ilmu komunikasi, Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO), menyampaikan materi komunikasi dan hubungan masyarakat, kemudian, setelah materi-materi training dilanjutkan sesi bedah buku tata kelola dan dinamika penanganan pelanggaran pilkada, yang akan langsung disajikan oleh penulis Bapak Yahnu Wiguno Sanyoto, S.I.P, M.I.P,  yang juga merupakan komisioner Bawaslu Kota Bandar Lampung, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, sedangkan  pembahas pertama oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan, Bapak Hendra Fauzi, S.Sos, dan pembahas 2 oleh Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan, Bapak Ansurasta Razak, S.E, buku tersebut akan dibedah dihadapan peserta open house  training KAMPUD", ungkap Seno Aji.

Sosok aktivis muda yang dikenal sederhana dan low profil ini juga menerangkan bahwa acara OHT dan bedah buku dengan mengusung tema, "tingkatkan partisipasi masyarakat, wujudkan tata kelola Pemerintah yang baik dan bersih dalam negara demokrasi", diharapkan dapat menjadi sarana penyalur sumbangsih pemikiran untuk kehidupan Bangsa dan Negara. 

"Buku yang diterbitkan oleh penerbit Deepublish dengan judul tata kelola dan dinamika penanganan pelanggaran Pilkada, terdiri dari 236 halaman tersebut akan dibedah dan diurai pada sesi diskusi agenda OHT,  diharapkan berlangsungnya kegiatan OHT dan bedah buku nantinya dapat menjadi sarana menyalurkan pemikiran yang bermanfaat bagi kehidupan Bangsa dan Negara, sehingga menjadi refleksi pada penyelenggaraan pesta demokrasi yang akan datang", papar Seno Aji. 

Terakhir, Seno Aji mengutarakan tujuan digelarnya OHT dan bedah buku tersebut, selain sebagai sarana penyalur sumbangsih pemikiran, juga menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi organisasi yang bermanfaat.

"Kita rajut kebersamaan dalam bingkai silaturahmi dan konsolidasi organisasi untuk mengawal tegaknya pilar-pilar demokrasi Bangsa dan Negara, sehingga membantu mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik dan bersih dalam Negara Demokrasi", pungkas Seno Aji..(Sn/RZ/Wk)*****

Bisakah Oknum Polisi Dikenakan UU IT Yang Berlaku?

INDENPERS MEDIA ISTANA, BLORA--------------Sangat memalukan Hamba hukum melanggar hak asasi manusia melakukan viral seorang tersangka diduga melakukann penipuan. Viral tersebut di tahanan Polres Blora. Anaknya bernama Vd,(25) tidak rela bila ibunya bernama NK (54) di viral dilakukan oleh diduga oknum Polisi jajaran Polres Blora. Untuk nama yang mengviralkan tidak diketahui identitasnya.Vd  malu dengan beredarnya foto orang tuanya. Dari nara sumber yaitu anak dari tersangka kasus Tipu gelap yang fotonya di sebar lewat wa, mengungkapkan bahwa dengan adanya penyebaran foto dikapangan tetangga serta orang - orang terdekat tersangka di wilayah Blora membuat Vd dan keluarga sangat tertekan. Sampai saya tidak dapat mencari kerja di Blora dan sekitarnya serta adik-adiknys Vd  juga tidak mau keluar rumah karena di ejek teman - temannya, karena neneknya masuk penjara. Saya hanya berfikir kok bisa foto orang tua saya bisa beredar saat orang tuanya  di dalam penjara Polres Blora padahal orang umum tidak dapat masuk pintu tahanan. Apakah ada oknum Polisi yang memfoto dan menyebarkannya, Anaknya berharap kepad a  Kapolri  untuk melacak penyebaran foto mama saya didalam penjara.Dan juga membuat Surat Laporan ke Kapolda Jawa Tengah. Sampai berita diturunkan belum ada jawaban dari Polda Jateng.Yang viralkan tidak diketahui identitasnya. Bisakah Polda Jateng membongkar kasus tersebut.(KRIS/RZ/WK)** 

Kapolda Jateng Gelar Konferensi Pers Terkait Keberhasilan Polrestabes Semarang Ungkap Kasus Peredaran Narkotika Jenis Sabu 8,4 Kg Dari Kalimantan.

INDENPERS MEDIA ISTANA , SEMARANG------Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Irjen. Pol. Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.S.T. M.K., menggelar konferensi pers terkait keberhasilan Polrestabes Semarang ungkap kasus peredaran Narkotika jenis Sabu 8,4 Kg dari Kalimantan. yang digelar di Loby Mapolrestabes Semarang, baru- baru ini.

Dalam penjelasannya, Kapolda Jateng yang di dampingi Dir Resnarkoba Polda Jawa Tengah Kombes Pol Lutfi Martadian, S.I.K., S.H., M.H., Dir Lantas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Agus Suryonugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol M. Iqbal Alqudusy, S.H., S.I.K., dan Kapolrestabes Semarang Kombes Pol. Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum., mengatakan

pengungkapan kasus peredaran narkotika jenis sabu berawal dari kecurigaan petugas yang menemukan satu kardus 

mencurigakan di salah satu unit Truk Fuso ber plat nopol B 

9776 TYU yang baru saja turun dari kapal Dharma Kartika 

VII, pada Senin (6/12/2021) sekira pukul 16.00 Wib.

"Setelah kita lakukan cek CCTV di kapal Dharma Kartika VII tujuan Pontianak -Semarang ternyata ada orang membongkar barang dari mobil pick up warna hitam dan memindahkanya ke sebuah truk yang kosong muatan yang berada dibelakangnya," ungkap Kapolda.

Setelah dipastikan bahwa barang tersebut adalah narkotika jenis Sabu, pihaknya langsung melakukan penyidikan termasuk manifes kapal yang membawa Mobil Grandmax warna hitam yang diketahui bernama Helianto Kosim (41) Warga Sampit Kalimantan. Namun yang bersangkutan ternyata sudah kabur bersama mobilnya.

Kemudian Tim gabungan yang dikomandoi oleh Kasat Res Narkoba Polrestabes Semarang Kompol Aris Dwi Cahyanto langsung melakukan pengejaran di Sampit, Kalimantan dan menemukan jejak bahwa Helianto ternyata masih berada di Jawa Tengah.

"Kita temukan di tempat persembunyianya di indekos kawasan Temu Ireng, Sayung, Kabupaten Demak pada Kamis (9/12/2021) sekira pukul 21.00. Kita lakukan tindakan tegas terukur karena akan melarikan diri saat dilakukan penangkapan," pungkas Kapolda.

Saat ini tersangka beserta barang bukti berada di Mapolrestabes Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. (HUMAS Polrestabes Semarang, FZ/RZWK)**

Kapolri Bicara Wujudkan SDM Unggul di Acara Bantuan Pendidikan Putrs- Putri Polri.

INDENPERS MEDIA ISTANA, SEMARANG------Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri penyerahan bantuan pendidikan perguruan tinggi bagi putra-putri Polri dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penyerahan bantuan dihadiri Menteri BUMN, Erick Thohir di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (14/12/2021).

Dalam sambutannya, Kapolri mengucapkan terima kasih dan apresiasinya atas program pendidikan yang dilakukan BUMN untuk putra-putri Polri.

"Ini adalah bantuan dan partisipasi dari sekian bantuan yang telah diberikan BUMN kepada Polri. Jadi dalam kesempatan ini kami berterima kasih," kata Sigit.

Sigit menuturkan, Kementerian BUMN terus mendukung program pendidikan dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), mantan Kabareskrim Polri ini menyebut dengan mempersiapkan SDM yang unggul maka akan mengantarkan Indonesia menjadi negara yang lebih maju.

"Mau tak mau terkait dengan perkembangan strategis sesuai arahan Pak Presiden ini, dilakukan dengan mempersiapkan SDM unggul dan bagaimana membuka ruang iklim investasi dengan membuat undang-undang yang menyederhanakan birokrasi sehingga menjadi bagian mempercepat dan menarik investasi baik dari luar maupun dalam negeri," ujar Sigit.

Dengan adanya program pendidikan ini, kata Sigit, merupakan bagian dari perjuangan untuk mewujudkan SDM unggul sebagaimana cita-cita dari Presiden Jokowi dalam memanfaatkan bonus demografi yang ada kedepan. Sehingga Indonesia bisa mempersiapkan diri menjadi negara yang lebih maju.

"Berdasarkan survei menyampaikan Indonesia bisa mengelola bonus demografi yang ada, mengelola SDM yang ada, memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan bagaimana kita mampu meningkatkan SDM, maka harapan Indonesia menjadi negara nomor 4 di dunia," ucap Sigit. 

Berdasarkan data proyeksi dari PricewaterhouseCoopers (PwC) pada, berada di peringkat keempat dari 10 negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai US$ 10,52 triliun pada 2050. Jumlah itu berada di bawah Tiongkok, India dan Amerika.

Dari laporan yang diterima, Sigit mengatakan, program pendidikan yang diberikan Kementerian BUMN selalu meningkat setiap tahunnya. Tahun 2020, sebanyak 597 putra-putri Polri mengikutinya. Tahun ini meningkat menjadi 876. Ia pun berharap tahun 2022, program pendidikan ini bisa menyentuh angka seribu.

Dalam kesempatan ini, mantan Kapolda Banten itu juga memaparkan bahwa Polri juga melakukan hal yang sama dengan menyaring anak-anak bangsa yang mempunyai prestasi untuk menjadi anggota Polri. Ia pun berharap, para penerima program pendidikan dari Kementerian BUMN ini dapat menjadi bagian dari Kementerian BUMN ke depannya.

"Harapan kami adik-adik kami yang diberikan bantuan pendidikan ini juga nanti ke depan bisa menjadi talent-talent, barangkali mungkin ada yang memiliki prestasi yang sangat luar biasa dan memiliki kemampuan yang dibutuhkan BUMN, maka adik-adik ini calon-calon keluarga besar dan berkontribusi buat BUMN," tutur Sigit.

Lebih lanjut, Sigit berharap sinergitas antara Polri dan Kementerian BUMN serta Kementerian lainnya tetap terjalin dengan erat. Sebagai contoh, ia mengatakan bagaimana sinergitas antara Polri dan Kementerian BUMN menghadapi Pandemi Covid-19.

Dengan adanya sinergitas antara kementerian/lembaga serta masyarakat, ia pun mengatakan Indonesia saat ini dalam kondisi lebih baik dalam hal pengendalian laju Covid-19.

"Indonesia saat ini dalam kondisi bagus dan ini kesempatan kita agar segera bangkit kemudian bersinergi membuat pertumbuhan ekonomi yang beberapa waktu lalu terjadi kontraksi betul-betul bisa kita dorong," kata Sigit.

Sigit juga menyampaikan bahwa Polri siap mengawal program-program dari Kementerian BUMN untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik.

"Kami siap selalu mengawal dan bersinergi dengan program-program ke depan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia guna mewujudkan Indonesia maju, Indonesia tumbuh," papar Sigit.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan, Polri merupakan lembaga negara yang terus mendukung dan mengawal segala kebijakan di berbagai sektor. 

"Memang kenapa salah satunya, sejak dua tahun lalu kita terpikir mendukung Polri. Karena kita banyak sekali kerjasama dengan pihak Polri di segala lini. Terbukti sampai hari ini bagaimana Polri jadi partner yang baik untuk kami," kata Erick. 

Salah satu bukti konkret, dikatakan Erick adalah, Polri selalu berada di garis terdepan dalam penanganan dan pengendalian Covid-19. Diantaranya adalah mengawal distribusi vaksinasi Covid-19. 

"Dan kita juga buktikan ketika saat Covid-19, pun distribusi bahkan vaksinasi ujung tombaknya di pihak Polri dan TNI. Karena itu dua tahun lalu diluncurkan program membantu putta-putri kepolisian yang pangkatnya baru perwira pertama untuk kita bantu pendidikannya," tutup Erick.(RZ/WK)*****