Semarang. Jawa Tengah. Ganjar Pranowo saat menyampaikan pidato sekaligus membuka Seminar Nasional Politik Kenegaraan Berbasis Pengabdian dan Launching Kader Bangsa Anti Korupsi di Balairung Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, belum lama ini Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyebut banyaknya politisi yang tersangkut perkara korupsi termasuk belum lama ini Bupati Kudus M Tamzil lantaran sikap kenegarawan rendah.
Menurut politisi PDIP tersebut, banyak orang masuk ke politik memiliki tujuan berbeda-beda. Ada diantara mereka serius ingin mengabdikan diri, sebagian hanya untuk mencari uang dibandingkan menjadi pengangguran.
"Tetapi jika seseorang itu ketika hendak masuk ke politik sudah memiliki setting agenda baik atau visi misi dimanapun berada, jadi kepala daerah Bupati/Walikota atau presiden sekalipun tidak mungkin terjadi korupsi," terangnya.
Dikatakan Ganjar, perbedaan diantara orang-orang yang masuk ke politik sesuai tujuan masing-masing akan terlihat jelas apabila semua orang dari berbagai lapisan turut melakukan pengawasan.
Ia menambahkan, bagi mereka yang terjun ke politik untuk agenda kenegaraan dapat terlihat pada sikap, perilaku, sampai kebijakan yang dibuat.
"Politik uang saat pemilu yang masih sangat tinggi memang menjadi masalah. Dan itu juga memicu perilaku korupsi. Tapi jika kenegarawanan lebih besar, besaran gaji tidak lagi penting berapa, tetapi rasa dia ikut terlibat membuat kebijakan adalah sebuah kebanggaan tidak ternilai," katanya
Pada kesempatan tersebut Ganjar turut melantik sebanyak 52 mahasiswa anti korupsi yang telah mengikuti pelatihan khusus pencegahan anti korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Kepada mereka dia menyampaikan pencanangan zona integritas, penandatangan pakta integritas yang diikuti semua instansi serta adanya peraturan transparansi kekayaan pejabat dinilai belum cukup mencegah terjadinya korupsi.
Atas kondisi tersebut dirinya menilai kepemimpinan yang kuat adalah kunci. Dan upaya menghapus perilaku korupsi adalah dengan melakukan sikap pemaksaan baik melalui aturan ataupun sanksi.
"Kami di Pemprov Jateng tidak hanya membuat peraturan daerah, melibatkan semua elemen terlibat dalam RPJMD. Pengendalian gratifikasi, mulai lapor gub, SMS center, twitter serta pembentukan komite integritas PNS, melibatkan 58 penyuluh anti korupsi yang bersertifikasi KPK kenyataannya masih saja terjadi," ujarnya
Orang nomor satu di Jateng itu tidak menampik biaya kampanye, kondisi sosiologis masyarakat yang masih mau menerima politik uang dinilai turut menjadi penyebab.
Karenanya Ganjar berharap kader anti korupsi yang baru saja dilantik dapat ikut andil terus menerus menyampaikan sosialisasi melalui cara kekinian lewat media sosial.
"Pelatihan anti korupsi setiap selesai pelantikan Bupati/Walikota juga sudah kami lakukan. Jadi sekarang kader anti korupsi milik UKSW semoga menjadi gerakan dan embrio ekosistem yang bagus," ucapnya
Rektor UKSW Neil Semuel Rupidara menyampaikan sebagai lembaga pendidikan UKSW berusaha membangun masyarakat bangsa dengan memberikan pendidikan karakter.
Meski demikian kata dia, pendidikan karakter tidak dapat sekejap terjadi. Tidak hanya diperlukan pembaruan kurikulum secara berkelanjutan demi tujuan membentuk karakter bangsa yang solid. Termasuk didalamnya penguatan pendidikan anti korupsi.
"Konsep pendidikan kita ini idealnya bermula dari keluarga, kemudian beranjak ke lingkungan terkecil sebagai sebuah konteks sosial untuk membentuk karakter itu yang paling mungkin," sebutnya
Ketika seseorang beranjak dewasa sampai menjadi mahasiswa pengetahuan yang ada itu tinggal diasah lebih baik agar dapat menilai sesuatu secara lebih tajam.*
No comments:
Post a Comment