Pencairan THR & Gaji ke 13 Tahun 2022.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipastikan mendapat gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR).

Hal ini tertuang dalam undang-undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

Adapun pemberian THR dijadwalkan sebelum Idul Fitri yang jatuh di awal Mei. Sementara untuk gaji ke-13 akan dibayarkan pada tahun ajaran baru, sekitar Juni atau Juli.

Diharapkan dapat membantu konsumsi para abdi negara sehingga berdampak bagi pertumbuhan ekonomi terutama untuk konsumsi rumah tangga.

Kendati demikian, kedua booster tersebut jumlahnya tidak akan sama seperti sebelum pandemi Covid-19. Apalagi keuangan negara masih tersendat akibat pandemi yang tak kunjung usai.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, skema pemberian THR dan gaji ke-13 2022 tersebut sama dengan tahun sebelumnya.

"Di dalam RAPBN 2022, kebijakan untuk THR dan Gaji-13 saat ini sama dengan tahun 2021," ujarnya kepada CNBC Indonesia, dikutip Minggu (27/2/2022).

Pada 2021, PNS akan menerima besaran THR dan gaji ke-13 hanya menghitung gaji pokok dan tunjangan melekat saja. Sedangkan tunjangan kinerja tidak masuk dalam hitungan.

Dari pemangkasan tunjangan kinerja yang ada di THR dan gaji ke-13 tahun ini, pemerintah bisa menghemat anggaran hingga Rp 15 triliun. Ini digunakan untuk menambah belanja untuk penanganan dampak pandemi Covid-19.

Tak hanya tukin, lanjut Isa, program-program yang tidak prioritas masih akan tetap ditunda. Sehingga anggaran bisa difokuskan untuk membantu masyarakat hingga pelaku usaha yang paling terdampak.

Negara masih harus mengantisipasi masalah kesehatan terkait Covid-19. Selama masih ditetapkan sebagai pandemi, pendanaan kegiatan-kegiatan untuk mengatasinya banyak harus disiapkan negara.

"Begitu juga kebutuhan pendanaan untuk mengatasi permasalahan sosial-ekonomi yang ditimbulkannya," tegas Isa.(RZ/WK)***

Satpol PP Melakukan Operasi PPKM.

INDENPERS MEDIA ISTANA, SEMARANG------Operasi PPKM yang di lakukan gabungan antara Satpol PP,TNI,POLRI dengan di bantu ormas PPM(pemuda panca marga),berjalan dengan lancar. Operasi yang di pimpin oleh Bapak Fajar P, SH MM kepala Satuan Pamong Praja kota Semarang di awali dengan apel malam yg di hadiri TNI, Polri dan Pemuda  Panca Marga pada pukul 22.00 WIB. Lalu bergerak ke arah banjir kanal, Sampangan, jalan Papandayan, jalan veteran, simpang lima. Dalam operasi ini Satuan Polisi Pamong Praja kota Semarang mendapati beberapa resto warung makan yg nekat beroperasi hingga lebih dari pukul 22.00 WIB, bagi resto yg nekat beroperasi hingga lebih dari pukul 22.00 WIB satpol PP memberikan tindakan tegas berupa penyegelan dan larangan berjualan. Bravo untuk satpol PP kota Semarang dalam upaya menekan pengurangan penyebaran covid 19 di wilayah kota Semarang.(Ke/Rz  / WK )****

Wakil Gubenur Jateng Melaksanakan Kegiatan Pembagian Masker.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini BPBD Provinsi Jawa Tengah. Pada hari Sabtu,26 Maret 2022 Jam 07.30  telah melaksanakan kegiatan pembagian Masker di 15 titik Strategis di wilayah kota Semarang diantaranya Kawasan Taman Indonesia Kaya, Kawasan Simpang Lima, Kawasan Kota Lama, Kawasan Stasiun Tawang, Kawasan Pasar Johar dan titik lain yang sudah tentukan. Kegiatan ini di laksanakan dalam rangka antisipasi peningkatan jumlah kasus Covid-19 di Jawa Tengah khususnya di Kota Semarang.

Kegiatan tersebut di buka langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Bapak H. Taj Yasin Maimoen dan beliau juga sekaligus melepas keberangkatan mobil distribusi, untuk mengantarkan masker sesuai dengan titik yang telah di tentukan. Demi terlaksananya kegiatan ini, BPBD Provinsi Jawa Tengah melibatkan personil dari berbagai instansi pemerintah dan relawan Kebencanaan Seperti Dinas Sosial Prov Jawa Tengah, Kodim 0733/BS Semarang, Polrestabes Semarang, SARDA Jateng, PMI , SENKOM MITRA POLRI, ORARI, RAPI, MDMC. 

Dalam kesempatan ini H. Guntur Ivanto,MT. Selaku Ketua SENKOM MITRA POLRI Provinsi Jawa Tengah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan kepercayaan kepada SENKOM untuk turut serta dalam kegiatan yang mulia ini dan tidak lupa pula beliau mengajak kepada seluruh Masyarakat Jawa Tengah untuk selalu berdisiplin tinggi dalam menjalankan Protokol kesehatan di manapun berada.(Hd/Rz /WK)****

Dedikasi dan Komitmen Penanganan Covid 19, 2 Anggauta Babinsa Terima Penghargaan.

INDENPERS MEDIA ISTANA, Salatiga--------Tenaga kesehatan (nakes), anggota Babinsa Kodim 0714/Salatiga dan Anggota Polres Salatiga yang tergabung dalam satgas penanganan Covid-19 di wilayah kota Salatiga, mendapat piagam penghargaan terkait penanganan pandemi Covid-19. Penghargaan tersebut diserahkan Walikota Salatiga Yuliyanto, S.E.,M.M,yang didampingi oleh Dandim 0714/ Salatiga Letkol Inf Ade Pribadi Siregar, S.E., M.Si,Kapolres Salatiga AKBP Indra Mardiana, S.H., S.I.K., M.Si serta Forkopimda Salatiga di Halaman Pemkot Salatiga.

Walikota Salatiga saat memberikan sambutan dalam Apel Luar biasa ini mengatakan,Memasuki tahun ketiga Pandemi COVID-19, tuntutan akan penguatan peran dan sinergi dari berbagai pihak masih perlu untuk dioptimalkan. Terlebih waktu - waktu terakhir ini, dimana kasus positif COVID-19 kembali mengalami peningkatan.baru-baru ini.

"Hal ini muncul karena masih adanya tantangan - tantangan yang perlu untuk kita selesaikan bersama diantaranya, perilaku masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan maupun dukungan masyarakat dalam pelaksanaan 3T (Testing, Tracing, Treatment) yang belum optimal"ujarnya.

Pemerintah pusat telah memutuskan jika ini ditetapkan sebagai endemi. Menyikapi hal tersebut, Pemkot Salatiga lantas menyusun Road Map Strategi Transisi dari Pandemi Menuju Endemi.

Dimana strategi tersebut meliputi pemantapan regulasi,  komunikasi, informasi, dan edukasi,  implementasi 3T , pemenuhan 5M, pemberlakukan pembatasan kegiatan. pemantauan kasus COVID-19 berbasis wilayah terkecil, penanganan dampak sosial, ekonomi, dan budaya,  vaksinasi, serta monitoring dan evaluasi terpadu.

"Road Map tersebut saya minta supaya dapat kita jadikan sebagai acuan bersama, supaya masa transisi dapat berjalan dengan baik dan lancar.Dukung setiap inovasi yang digulirkan baik di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan lain sebagainya, mengingat pandemi telah berdampak pada hampir semua sektor".Yulianto menambahkan.

Walikota Salatiga juga menambahkan agar semua elemen harus sepakat, harus satu visi, supaya derajat kesehatan masyarakat yang merupakan pilar utama pendukung terselenggaranya pembangunan, dapat terwujud secara maksimal.

Pemberian penghargaan dari Pangdam IV Diponegoro, Kapolda Jateng dan Pemkot Salatiga oleh Pembina Apel kepada penerima penghargaan atas peran aktif penanganan covid 19 di wilayah Kota Salatiga diberikan secara simbolis kepada,dr. Indriyana Dwi Astuti (Kepala Puskemas Kalicacing),Sertu Muslih (Babinsa Kecandran),Sertu Romdon(Babinsa Kelurahan Mangunsari),dan 15 anggota Polres Salatiga.

Dandim 0714/Salatiga mengatakan, peran Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan tenaga kesehatan sangat membantu dalam penanganan Covid-19. Harapannya, dengan pemberian penghargaan itu bisa menambah semangat dan dedikasi dalam penanganan Covid-19.

“Ke depan tugas kita belum selesai, karena ada varian Omicron.Tentunya dedikasi dari Babinsa, Bhabinkamtibmas dan tenaga kesehatan sangat dibutuhkan, sehingga penanganan Covid-19 di Kota Salatiga ini bisa terlaksana dengan baik, dan angkanya Insya Allah semakin menurun.Jaga kesehatan rekan-rekan, kekompakan, sehingga kita dapat berbakti, berdarma kepada masyarakat dalam rangka penanganan Covid-19,” katanya.(Pendim0714/RZ/WK)***

Pangdan IV/Diponegoro Ingatkan Kesadaran Berlalu Lintas Saat Kegiatan Safety Riding.

INDENPERS MEDIA ISTANA, Semarang –------ Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto hadiri kegiatan Safety Riding bagi personel TNI AD wilayah Kodam IV/Diponegoro yang pelaksanaannya  berkolaborasi antara Pomdam IV/Diponegoro dengan Polda Jateng bertempat di Lapangan Parade Kodam IV/Diponegoro, Jl. Perintis Kemerdekaan. Senin (21/02/2022).

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengingatkan kembali, sekaligus menumbuhkan kesadaran dan kedisiplinan prajurit dan PNS Kodam IV/Diponegoro dalam berkendara secara santun serta agar lebih mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

Dikatakan oleh Pangdam, selain untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin dalam berlalu lintas, kegiatan Safety Riding juga ditujukan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang terbilang masih cukup tinggi dengan melibatkan personel Kodam IV/Diponegoro.

“Mari kita tingkatkan kepedulian kita dalam berlalu lintas, sehingga kita selamat mulai dari pergerakan sampai tujuan”

Pangdam juga mengucapkan terimakasih kepada Danpomdam IV/Diponegoro Kolonel Cpm Widyo Wahyono atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Diharapkan kedepannya seluruh prajurit Kodam IV/Diponegoro dapat lebih profesional dalam berkendara maupun berlalu lintas, khususnya kepada personel Polisi Militer pada saat melakukan pengawalan.

“Terimakasih kepada Danpomdam dan saya minta untuk seluruh jajaran Pomdam untuk melatihkan ini semua terutama saat pengawalan agar lebih santun, lebih baik dan berhati hati. Semoga seluruh prajurit Kodam IV/Diponegoro menjadi prajurit prajurit yang profesional”

Pada kesempatan yang sama guna memeriahkan acara, kegiatan Safety Riding tersebut juga menyuguhkan demonstrasi senam keselamatan berlalu lintas, kegiatan demonstrasi motor Patroli Pengawalan (Patwal) yang dilakukan oleh Srikandi Pomdam IV/Diponegoro dan Polwan Polda Jateng serta beberapa acara tambahan seperti pembagian Dooprize, pembagian helm, perpanjangan SIM gratis, service motor gratis dan spooring balancing gratis.

Acara tersebut dihadiri oleh Kasdam IV/Diponegoro Brigjen TNI Parwito, Irdam IV/Diponegoro Brigjen TNI Aby Ismawan, Kapok Sahli Pangdam IV/Diponegoro Kolonel Inf Kus Hariyono, Asrendam, Para Asisten, Kabalakdam IV/Diponegoro, Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Agus Suryonugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., Kepala Dinas Perhubungan Jateng Henggar Budi Anggoro, ST, MT., Kepala Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah Jahja Joel Lami dan seluruh prajurit serta PNS Kodam IV/Diponegoro.(Pendam IV/Diponegoro/RZ/WK)*****

Kartu BPJS Kesehatan Menjadi Syarat Jual Beli Tanah dan SIM.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA ----------Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengaku siap menggelar aksi kolaborasi massal dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hal ini terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

Aturan itu mewajibkan BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk mendapatkan beberapa pelayanan publik mulai dari jual beli tanah, umrah dan haji, hingga mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

"Terkait akses pelayanan JKN-KIS dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), kami telah melakukan integrasi data kepesertaan dengan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan kemudahan peserta dalam mengakses layanan kesehatan," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti dalam keterangan tertulis, baru-baru ini.

Menurut Ghufron, JKN-KIS merupakan program strategis pemerintah yang berdampak besar bagi masyarakat sehingga diperlukan keterlibatan para pemangku kepentingan untuk menjaga ekosistem penyelenggaraan program JKN-KIS yang sehat 

Penerbitan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 dinilai sebagai titik awal penguatan kolaborasi BPJS Kesehatan dengan 30 kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah untuk meningkatkan sinergi dalam penyelenggaraan program JKN-KIS.

Berdasarkan catatannya, sampai 31 Desember 2021 penerimaan iuran peserta JKN-KIS mencapai Rp 139,55 triliun. Demi menjaga keberlangsungan program jaminan kesehatan ini, Ghufron meminta dukungan kementerian/lembaga terkait menerbitkan regulasi untuk memastikan peserta JKN-KIS selalu aktif dan membayar iuran tepat waktu.

Dari sisi peningkatan akses pelayanan kesehatan, pada 2021, terdapat 23.608 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 2.810 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ghufron mengatakan pihaknya akan memperluas kerja sama dengan fasilitas kesehatan untuk memenuhi kebutuhan akses layanan kesehatan peserta JKN-KIS.

"Kami berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat mendorong ketersediaan tenaga kesehatan dan sarana prasarana kesehatan, serta melakukan evaluasi, pengkajian, dan penyempurnaan regulasi," ujarnya.

Ghufron berharap kolaborasi dengan 30 kementerian/lembaga, gubernur, dan bupati/walikota sebagaimana yang disebutkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2022 dapat mendorong percepatan Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia.

"Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkomitmen menyukseskan Program JKN-KIS. Kami optimis, hadirnya Inpres Nomor 1 Tahun 2022 mampu mempererat sinergi kita untuk bersama-sama menjaga sustainabilitas Program JKN-KIS sehingga masyarakat memperoleh kepastian akses pelayanan kesehatan yang berkualitas," ujar Ghufron.

Dengan adanya aturan ini, pemerintah memastikan 98% penduduk Indonesia menjadi peserta JKN-KIS pada 2024. "Program ini tidak akan berjalan optimal jika hanya dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan sendiri. Mari kita berkolaborasi mewujudkan ekosistem JKN-KIS yang berkelanjutan agar masyarakat sehat dan negara kuat," ujarnya.(RZ/WK)****"

Menag Terbitkan Pedoman Pengguna Toa Masjid dan Musala.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA---------- Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan surat edaran yang mengatur penggunaan pengeras suara atau toa di masjid dan musala. Aturan ini diterbitkan salah satunya untuk meningkatkan ketentraman, ketertiban dan keharmonisan antar warga.

Adapun aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama No SE 05 tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.

Menag Yaqut menilai penggunaan pengeras suara di masjid dan musala merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Namun di saat yang bersamaan, masyarakat Indonesia juga beragam latar belakang, baik agama, keyakinan, dan lainnya. Sehingga, diperlukan upaya untuk merawat persaudaraan dan harmoni sosial.

"Pedoman diterbitkan sebagai upaya meningkatkan ketenteraman, ketertiban, dan keharmonisan antarwarga masyarakat," kata Menag Yaqut dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/2/2022).

Surat edaran itu terbit pada 18 Februari 2022, ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota, Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Dewan Masjid Indonesia, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam, dan Takmir/Pengurus Masjid dan Musala di seluruh Indonesia. Sebagai tembusan, edaran ini juga ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

"Pedoman ini agar menjadi pedoman dalam penggunaan pengeras suara di masjid dan musala bagi pengelola (takmir) masjid dan musala dan pihak terkait lainnya," tutur Yaqut.

Berikut ini ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Agama tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala:

1. Umum

a. Pengeras suara terdiri atas pengeras suara dalam dan luar. Pengeras suara dalam merupakan perangkat pengeras suara yang difungsikan/diarahkan ke dalam ruangan masjid/musala. Sedangkan pengeras suara luar difungsikan/diarahkan ke luar ruangan masjid/musala.

b. Penggunaan pengeras suara pada masjid/musala mempunyai tujuan:

1) mengingatkan kepada masyarakat melalui pengajian AlQur'an, selawat atas Nabi, dan suara azan sebagai tanda masuknya waktu salat fardu;

2) menyampaikan suara muazin kepada jemaah ketika azan, suara imam kepada makmum ketika salat berjemaah, atau suara khatib dan penceramah kepada jemaah; dan

3) menyampaikan dakwah kepada masyarakat secara luas baik di dalam maupun di luar masjid/musala.

2. Pemasangan dan Penggunaan Pengeras Suara

a. pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan ke luar dengan pengeras suara yang difungsikan ke dalam masjid/musala;

b. untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik;

c. volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan, dan paling besar 100 dB (seratus desibel); dan

d. dalam hal penggunaan pengeras suara dengan pemutaran rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu, dan bacaan akhir ayat, selawat/tarhim.

3. Tata Cara Penggunaan Pengeras Suara

a. Waktu Salat:

1) Subuh:

a) sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim dapat menggunakan Pengeras Suara Luar dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) menit; dan

b) pelaksanaan salat Subuh, zikir, doa, dan kuliah Subuh menggunakan Pengeras Suara Dalam.

2) Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya:

a) sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim dapat menggunakan Pengeras Suara Luar dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) menit; dan

b) sesudah azan dikumandangkan, yang digunakan Pengeras Suara Dalam.

3) Jum'at:

a) sebelum azan pada waktunya, pembacaan Al-Qur'an atau selawat/tarhim dapat menggunakan Pengeras Suara Luar dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) menit.(RZ/WK)****

Polisi Ingatkan Penimbun Minyak Goreng Bisa Dipenjara dan Denda Rp 50 M.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengingatkan bahwa pihak yang menimbun minyak goreng dapat dikenakan hukuman sampai lima tahun penjara dan/atau denda sampai Rp50 miliar.

Ramadhan bicara demikian menyusul ditemukan penimbunan 1,1 juta kg minyak goreng di salah satu gudang di Deliserdang, Sumatera Utara.

Pidana penimbunan diatur dalam Pasal 107 jo Pasal 29 ayat 1 UU no 7 tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 11 ayat 2 Perpres 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting.

"Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun," kata Ramadhan.

"Dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)," tambahnya.

Ramadhan meminta agar seluruh pelaku usaha untuk tidak menimbun minyak goreng, tetapi mendistribusikannya agar tidak terjadi kelangkaan di masyarakat. Polisi akan terus mengawasi.

Sebelumnya Polda Sumut mengungkap pelaku usaha yang menimbun 1,1 juta kg minyak goreng di gudang di Deli Serdang.

Tumpukan minyak goreng itu ditemukan di saat terjadi kelangkaan minyak goreng subsidi harga Rp14.000 di berbagai pasar tradisional maupun toko swalayan. Polisi memanggil pemilik gudang untuk diperiksa.

"Kami akan undang pemilik gudang untuk klarifikasi. Apakah ada indikasi penimbunan atau tidak. Tentunya jika ada indikasi pelanggaran hukum tentu kita akan proses. Jadi pada Senin (21/2) mendatang penyidik akan mengundang pemilik gudang untuk memberikan klarifikasi," kata Direktur Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol John Charles Edison Nababan.

PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP) lantas buka suara terkait penemuan itu. Anak usaha PT Indofood Sukses Makmur Tbk (Indofood) itu menjelaskan minyak goreng hasil temuan dari tim Satgas di gudang pabrik Deli Serdang direncanakan untuk segera distribusi.

Stok minyak goreng yang ditemukan polisi di gudang itu disebut sebagai pesanan dan bakal segera didistribusikan.

"Hasil produksi minyak goreng kami di pabrik Lubuk Pakam Deli Serdang terutama digunakan untuk kebutuhan pabrik mie instan Indofood di wilayah Sumatera sebesar 2.500 ton per bulan," mengutip pernyataan perusahaan.

"SIMP sebagai perusahaan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia senantiasa mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini terkait dengan peraturan Kementerian Perdagangan,"(RZ/WK)****

Penuhi Janji, Kapolri Jenguk Sinta Aulia Anak Yang Sakit Tomor Kaki.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA --------- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memenuhi janjinya untuk menemui langsung Sinta Aulia seorang anak perempuan penderita tumor kaki yang viral di media sosial (medsos). 

Sigit beserta istri sekaligus Ketua Umum Bhayangkari Juliati Sigit Prabowo, menjenguk Sinta Aulia untuk melihat kondisinya secara langsung saat menjalani perawatan di Rumah Sakit (RS) Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu (20/2/2022).

"Dik Sinta. Sekarang sudah ada Pak Kapolri. Tetep semangat ya. Nanti di kasih obat, di minum ya," kata Sigit saat menjenguk Sinta Aulia di kamar perawatan RS Polri, Kramat Jati. 

Untuk memastikan kesembuhan Sinta, Sigit pun langsung menanyakan perawatan yang diberikan oleh RS Polri kepada Sinta. Ia menekankan kepada Kepala Rumah Sakit (Karumkit) Polri untuk memberikan pengobatan terbaik untuk anak perempuan tersebut. 

Lebih dalam, Sigit meminta kepada Sinta untuk menyampaikan apa saja kebutuhan yang diinginkan dan kondisinya setiap saat kepada tim Dokter.

"Kalau ada apa-apa bilang sama Pak Dokter. Pak Dokter saya ingin begini, ngomong gitu ya. Ingin makan, sebelah sini kok rasanya tidak enak, gitu nanti disampaikan ke Pak Dokter ya. Nanti Dokternya bisa ambil langkah," tutur Sigit.

Dikesempatan yang sama, Ayah Sinta, Muhlisin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kapolri beserta jajarannya, karena telah memberikan kepedulian dan bantuan yang luar biasa demi kesembuhan putri tercintanya. 

"Saya mewakili. berterima kasih semuanya kepada Pak Kapolri, Pak Listyo Sigit yang sangat peduli sama keluarga saya. Sehingga anak saya bisa berobat disini dengan layak, baik. Dan saya berterima kssih kepada semuanya. Saya matur nuwun sanget atas semuanya. Saya tidak bisa berkata apa-apa hanya bisa saya doakan bapak-bapak semua saya yang tak bisa sebutkan satu-satu namanya semoga panjang umur," papar Muhlisin. 

Mendengar ucapan terima kasih itu, Kapolri menyebut bahwa, pihaknya akan berusaha secara maksimal dan memberikan yang terbaik demi kesembuhan Sinta. 

"Kita semua sama-sama berdoa berikhtiar semaksimal mungkin supaya ada perbaikan dik Sinta. Disini yang penting kerasan. Ada perubahan yang penting. Gausah mikirin yang lainnya," ujar Sigit. 

Sigit dan Istri kembali memberikan pesan kepada Sinta agar rajin mengonsumsi obat yang diberikan tim Dokter. Ia berharap, dengan begitu, anak perempuan yang bercita-cita menjadi Polwan itu akan segera sembuh dari penyakit yang dideritanya. 

"Makannya yang banyak ya Dik Sinta. Kita tengokin lagi nanti. Yang penting semangat biar cepat sehat dan cepat sembuh ya," ujar Sigit.

"Iya terima kasih Bapak Kapolri," jawab Sinta. 

"Nggih," ucap Kapolri dengan diakhiri mengelus kepala Sinta. 

Sinta Aulia viral dalam videonya di media sosial. Dengan mengenakan seragam polisi cilik serta memajang foto Kapolri disampingnya, ia meminta bantuan kepada Kapolri untuk bisa berobat atas penyakit yang dideritanya. 

Kapolri pun merespon video itu dengan langsung melakukan Video Call bersama dengan Sinta. Mendengar keinginan Sinta, Sigit menugaskan jajarannya untuk membawa Sinta dengan Helikopter menuju RS Polri, agar mendapatkan penanganan dari tim Dokter terbaik.

Dalam perbincangannya di Video Call, Sigit pun berjanji akan menjenguk Sinta ketika dirawat di RS Polri. Akhirnya, hari ini, janji itupun terpenuhi.(RZ/WK)*****

Istana Janji Bereskan Kisruh Minyak Goreng. Jangan Janji Saja Ya.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko buka suara soal kisruh minyak goreng. Menurutnya ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng jadi perhatian khusus bagi pemerintah.

Masalah minyak goreng berawal dari kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO) di pasar Internasional. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah melakukan upaya penyelesaian secara holistik melalui Permendag No 6/2022.

Dari sisi hulu, pemerintah memberlakukan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic price Obligation (DPO).

"Di sisi hulu Kebijakan ini diharapkan bisa memecahkan masalah bahan baku. Sedangkan hilirnya, penetapan HET bisa mengurangi beban konsumen," tutur Moeldoko dalam keteranga tertulis, baru- baru ini 

Implementasi kebijakan Kemendag tersebut, menurut Moeldoko, sudah berdampak pada ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng di pasaran. Meskipun saat ini diakuinya masih banyak yang belum sesuai yang diharapkan.

Moeldoko mengatakan hasil monitoring tim Kantor Staf Presiden menunjukkan harga minyak goreng terus turun meski rata-rata masih di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Minyak goreng dengan HET menurutnya saat ini juga tersedia di pasar modern dan tradisional.

"Adanya kelangkaan di beberapa lokasi akan terus diatasi. Kemendag dan produsen sampai saat ini terus berkomunikasi untuk menyelesaikan masalah itu," terang Moeldoko.

Sebagai informasi, per 1 Februari 2022, pemerintah telah menetapkan HET minyak goreng dengan rincian, minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per liter, kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan kemasan premium sebesar Rp14.000 per liter.

Pemerintah juga memberlakukan kebijakan DMO untuk seluruh produsen eksportir minyak goreng sebesar 20 persen dari volume ekspor masing-masing, DPO Rp9.300 per kilogram untuk CPO, dan Rp10.300 per kilogram untuk olein (hasil rafinasi dari CPO untuk bahan dasar minyak goreng).(RZ/WK)****

Hilang di Etalase, Minyak Goreng ' Disimpan ' dalam Gudang Toko Ritel Waralaba.

INDENPERS MEDIA ISTANA, SERANG, ----------Sejak pemerintah menetapkan minyak goreng satu harga, komoditas ini seakan menghilang. Begitu banyak dugaan terkait fenomena langkanya komoditas ini. Salah satunya, kuat dugaan penimbunan oleh pihak ritel waralaba.

Minyak goreng murah dengan harga Rp14 ribu diduga ditimbun waralaba. Diduga pihak-ihak ini menyimpan stok minyak goreng di gudang, bukan di etalase agar bisa dibeli masyarakat. Akibatnya, masyarakat kesulitan mendapatkannya.

"Dari enam toko yang saya cek, tiga di antaranya melanggar. Jadi mereka itu menyimpan minyak goreng ditumpukan barang-barang gudang toko. Jadi enggak ditaruh di rak jualan mereka, makanya masyarakat enggak pernah dapat pas nyari minyak goreng," kata Riky Suhendra, anggota DPRD Kabupaten Serang, saat melakukan sidak di Kecamatan Anyer, baru- baru ini.

Temuan lainnya, setiap masyarakat di wilayah Anyer, Kabupaten Serang, Banten, yang menanyakan ketersediaan minyak goreng murah, akan dijawab habis atau persediaan sedang kosong.

Para pekerja itu mengaku hanya diperintah oleh atasan maupun pemilik toko waralaba untuk menahan penjualan minyak goreng murah. Akibatnya, masyarakat semakin sulit mendapatkan kebutuhan memasak mereka.

"Enggak tahu itu kenapa disuruh nahan dulu digudang. Mungkin biar makin susah dapat, harga naik, baru dijual kali. Dari tiga toko itu, kalau saya enggak salah ingat, ada delapan kardus minyak goreng," terangnya.

Ancam Cabut Ijin Waralaba

Politikus Partai Demokrat itu mengaku sudah berkomunikasi dengan pihak kepolisian untuk mengawasi peredaran minyak goreng dan ulah nakalnya para penjual. Kemudian, Riky akan bersurat ke Pemkab Serang untuk serius menangani ketersediaan dan mengawasi peredaran minyak goreng.

Minyak Goreng Langka, Polri Janji Tindak Penimbun Tanpa Ganggu Distribusi

"Sudah saya peringatkan tokonya, kalau masih nakal juga, nahan-nahan minyak goreng itu, biar dicabut aja izinnya. Daripada masyarakat paleng (pusing) dapet (minyak goreng)nya," jelasnya.

Riky mengatakan setelah ditemukan di gudang, minyak goreng itu diletakkan di etalase dagangan. "Tadi langsung kita taruh di rak-rak jualan depan itu, biar masyarakat bisa dapet minyaknya," dia menandaskan.(RZ/WK)****

Menteri ESDM Buka Suara Soal Izin Galian 'Harta Karun' Wadas.

INDENPERS MEDIA  ISTANA, JAKARTA,--------- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif selaku menteri yang berurusan dengan pertambangan, akhirnya buka suara atas perizinan quarry atau tambang batuan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah.

Menteri Arifin Tasrif membenarkan, bahwa pertambangan batuan andesit di Desa Wadas itu tidak memerlukan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Hal ini karena, kebutuhan batuan tersebut digunakan untuk pembangunan Bendungan Bener yang masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diprakarsai oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

"Maka mengingat ini menjadi kepentingan nasional disampaikan oleh PUPR material batu dari quarry yang ada tersebut dari jenis andesit itu diproduksi hanya untuk keperluan material projek tidak untuk dikomersialkan, nah mengenai eksekusinya tentu saja mungkin ada hal hal yang mungkin perlu ada perhatian, sehingga tidak terjadi protes protes yang. Jadi tidak adad diberikan izin pertambangan," ungkap Menteri Arifin dalam rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VII DPR, Kamis (17/2/2022).

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin menambahkan, bahwa menurut regulasi yang ada dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021. Dikatakan bahwa Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) diberikan kepada badan usaha, BUMD atau badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri.

Sementara dalam hal ini pemerintah, yakni Kementerian PUPR untuk melakukan penambangan batuan tidak memerlukan izin. "Apalagi dipergunakan untuk keperluan sendiri, tanggung jawab lingkungan dan pajak diserahkan kepada kementerian PUPR, hak ini dihubungkan dengan koordinasi dengan kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah," ungkap Ridwan.

/

Seperti yang diketahui sebelumnya, Dirjen Minerba sudah menerbitkan surat dengan nomor surat T-178/MB.04/DJB.M/2021 tertanggal 28 Juli 2021. Surat itu dikeluarkan sekaligus menjawab surat Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas tanggapan permohonan rekomendasi PSN pembangunan Bendungan Bener.

Ridwan Djamaluddin dalam suratnya menyampaikan, bahwa pelaksanaan kegiatan pengambilan material quarry untuk pembangunan Bendungan Bener yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat tidak memerlukan izin di sektor pertambangan mineral dan batubara.

"Mengingat pelaksana kegiatan pengambilan material quarry tidak termasuk kriteria pihak yang dapat diberikan izin di sektor pertambangan mineral sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan hanya digunakan untuk kepentingan sendiri," terang Ridwan Djamaluddin dalam suratnya.

Adapun pengambilan material quarry pada rencana lokasi Bendungan Bener hanya terbatas pada lingkup dan waktu untuk pemenuhan kebutuhan material Bendungan Bener dan tidak digunakan untuk kepentingan komersial;

Selain itu, terkait dengan pemenuhan kewajiban pajak mineral bukan logam dan batuan atas material yang digunakan, agar Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat;

Selanjutnya, terkait dengan kebutuhan peledakan dalam pengambilan material dari quarry, bisa berkoodinasi dengan dengan pihak Kepolisian dan pelaksanaan kegiatan peledakan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat.(RZ/WK)***

Gibran Absen Upacara HUT Solo, Cucu Jokowi La Lembah Manah Sakit Apa Ya?

INDENPERS MEDIA ISTANA,  SOLO---------------Cucu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan putri Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, La Lembah Manah, tengah sakit. Hal tersebut membuat Gibran tidak menghadiri upacara HUT ke-277 Kota Solo. La Lembah Manah sakit apa?

"Sakit apa tidak menyampaikan. Beliau (Gibran) concern ke putri beliau," ujar Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakoso, Kamis (17/2/2022).

Teguh menjelaskan ditelepon Gibran tadi malam. Gibran meminta Teguh memimpin upacara hari ini.

Selain itu, Gibran diprediksi bakal absen kerja hingga besok. Teguh menyebut Gibran harus menjaga La Lembah Manah yang sedang sakit.

Untuk itu, Teguh mengajak peserta upacara hari ini mendoakan kesehatan La Lembah Manah.

"Saya kira sudah sampaikan di akhir sambutan, mengajak untuk berdoa agar putri Mas Wali Kota agar segera sehat dan kembali ke keluarga," imbuhnya.(RZ/WK)***

Jokowi Buka Suara Kasus Covid-19 Terus Naik !! Ada Apa Ya .

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA--------    Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons kenaikan kasus Covid-19 yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Jokowi memandang, perlu kecepatan vaksinasi agar masyarakat terhindar dari virus.

Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat meninjau pelaksanaan vaksinasi secara virtual di 12 provinsi melalui Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/2/2022).

"Saya mengapresiasi atas penanganan vaksinasi pagi ini. Ini penting sekali karena kasus sekarang ini sedang naik," kata Jokowi.

Jokowi mengutarakan, diperlukan kecepatan vaksinasi terutama bagi masyarakat lanjut usia dan anak. Jokowi menegaskan kunci pengendalian Covid-19 saat ini adalah vaksinasi dan protokol kesehatan.

"Ini penting diulang-ulang agar seluruh masyarakat taat kepada protokol kesehatan," kata Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga sempat mendengarkan laporan dari Bupati Majalengka Karna Sobahi. Ia mengatakan, program vaksinasi di wilayah tersebut dilakukan dengan cara door to door.

"Jadi karena masyarakat menyadari vaksin sat dianggap beres, maka kami mendatangi rumah-rumah. Ada yang di sawah, ada yang di pasar, ada yang di pabrik, jadi kita kejar tidak menunggu mereka datang," kata Karna.

Sebagai informasi, Kasus konfirmasi harian Covid-19 di tanah air terus mengalami kenaikan. Kemarin, kasus positif tercatat mencapai 64.718, yang menjadikan total kasus secara keseluruhan mencapai 4.966.046.

Tambahan 64.718 kasus kemarin lebih tinggi dibandingkan hari sebelumnya yang tercatat 57.049 kasus baru sekaligus menjadi rekor kasus harian sejak pandemi Covid-19 ditetapkan Maret 2020.

Jawa Barat kembali melaporkan kasus konfirmasi harian terbanyak, yaitu 15.196. Disusul DKI Jakarta (12.388) dan Jawa Timur (7.919), Banten (6.798), dan Jawa Tengah (4.991).(RZ/WK)

Tokoh Militer yang Berpeluang Nyapres 2024, Dari Prabowo hingga Doni Monardo.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA---------- Pelaksanaan pemilu nasional masih 2 tahun lagi, tapi bursa calon presiden ( capres ) dan calon wakil presiden (cawapres) sudah mulai ramai diperbincangkan.Sejumlah tokoh militer pun bersaing. Berbagai lembaga survei di Tanah Air mulai masif melakukan jajak pendapat guna mengetahui tokoh mana yang sekiranya akan dipilih masyarakat dalam pemilu 2024 mendatang.

Sejumlah tokoh, baik itu dari kalangan parpol maupun militer, muncul dalam hasil survei. Prabowo Subianto dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merupakan tokoh politik sekaligus tokoh militer yang banyak dipilih masyarakat dan berpeluang bertarung dalam pemilihan presiden 2024. 

Salah satu survei capres 2024 dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia (IPI) pada 6-11 Desember 2021, disebutkan bahwa Prabowo Subianto memiliki elektabilitas paling tinggi di bursa capres, yakni 54,4% suara. Ada juga AHY dengan perolehan suara 11,8%. 

Survei serupa diselenggarakan Parameter Politik Indonesia sepanjang 23-28 Mei 2021. Nama Prabowo kembali mencuat dengan elektabilitas 18,3 %. Di urutan kedua, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bercokol dengan 15,5%. Baru kemudian, AHY di peringkat ketiga dengan elektabilitas 7,5%. 

Selain Prabowo dan AHY, ada beberapa nama tokoh militer lain yang juga berpeluang nyapres di tahun 2024. Meskipun namanya tak banyak disebut dan tidak memiliki elektabilitas yang begitu kuat. Melansir Sindonews, nama-nama seperti Gatot Nurmantyo, Andika Perkasa, Moeldoko, dan Doni Monardo turut hadir. 

Gatot Nurmantyo, misalnya. Namanya sudah ramai beredar sebagai bakal capres di pemilu 2019. Meskipun, ia tidak melenggang ke panggung pemilihan kala itu, nama Gatot kembali santer terdengar sebagai capres pada pemilu 2024 nanti. Hasil survei IPI pada September 2020 mengatakan, Gatot memiliki elektabilitas hanya 1,4 % sebagai capres. (RZ/WK)****

Sri Mulyani soal Dana Bos: Langsung Ditransfer ke Sekolah.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTAaa------ Menteri Keuangan Sri Mulyani mengharapkan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan langsung ke sekolah menunjukkan kehadiran negara dalam upaya menyederhanakan birokrasi.

"Anggaran yang diberikan langsung kepada sekolah seharusnya dinikmati (secara maksimal) oleh pendidik maupun peserta didik. Ini juga penting untuk menunjukkan kehadiran negara dalam upaya menyederhanakan birokrasi," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers Merdeka Belajar Episode 16 yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa (15/2/2022).

Dia mengatakan, program yang didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) itu harus dikelola secara akuntabel.

"Penggunaan dana APBN yang langsung ditransfer ke sekolah ini harus tetap menjaga akuntabilitas," katanya.

Dia mengatakan, Kemenkeu bersama dengan Kemendikbudristek dan Kementerian Dalam Negeri berkolaborasi dalam melakukan reformasi anggaran dan integrasi sistem informasi pengelolaan dana BOS untuk mengedepankan akuntabilitas anggaran serta untuk melihat efektivitas anggaran APBN.

Dia menilai, program Merdeka Belajar episode 16 cukup penting karena salah satu semangatnya adalah perbaikan kebijakan, prosedur, dan pendanaan serta pemberian otonomi yang lebih besar bagi satuan pendidikan untuk mereformasi anggaran di sekolah.

Dia mengapresiasi seluruh pihak yang terus menciptakan momentum perbaikan di dalam pendidikan di Indonesia.

"Program Merdeka Belajar merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki dan menjawab tantangan di dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia," kata Sri Mulyani.

Dalam kesempatan sama, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan, pada tahun 2022 perencanaan dan pelaporan BOS menggunakan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) sebagai aplikasi tunggal.

"ARKAS sebagai aplikasi untuk perencanaan dan pelaporan penggunaan dana BOS," katanya.

Selama ini, disampaikan, sistem pengelolaan anggaran sekolah masih terpisah dari sistem pengelolaan keuangan daerah.

Untuk menyederhanakan sistem itu, maka melalui integrasi ARKAS dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), satuan pendidikan hanya perlu melakukan pengisian pada satu aplikasi saja.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni mengatakan pihaknya akan menyediakan payung regulasi terkait pengelolaan BOS dan penggunaan ARKAS.

"Kami sangat mendukung pengintergasian ARKAS dan SIPD," katanya.

Dia mengimbau agar pemda dapat melakukan percepatan penetapan dan pengusulan rekening satuan pendidikan dalam penyaluran dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan.

Dia menambahkan pemda juga harus dapat memastikan implementasi, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem ARKAS berjalan dengan baik.

"Kami harap pemerintah daerah dapat memfasilitasi dinas pendidikan, baik provinsi/kabupaten/kota dan mendorong satuan pendidikan untuk menerapkan penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan penggunaan dana BOS menggunakan ARKAS," tuturnya.(RZ/WK)***

Pesan Pangdam IV/Diponegoro Saat Menutup Pendidikan Pertama Bintara PK.

INDENPERS MEDIA ISTANA, Magelang –------ Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto bertindak sebagai Inspektur Upacara Penutupan Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba) PK TNI AD TA. 2021 (OV) di Lapangan dr. Koesen Hirohoesodo Rindam IV/Diponegoro, Jumat (11/02/2022).

Kegiatan diawali dengan penyematan tanda pangkat Sersan Dua (Serda) dan tanda penghargaan dilanjutkan pengambilan ijazah oleh mantan siswa Dikmaba yang berprestasi. Tampil sebagai lulusan terbaik adalah Serda Febby Wahyu Kusuma, putra dari Lettu Inf Dwi Cahyo Kusumo  asal Sragen.

Sebanyak 164 Bintara PK Kodam IV/Diponegoro tersebut selanjutnya melakukan pengambilan sumpah pertama prajurit menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. 

Pangdam mengungkapkan bahwa menjadi seorang Bintara memiliki tanggung jawab yang besar yaitu sebagai tulang punggung satuan dan penghubung antara Perwira dan Tamtama. Maka dari itu Pangdam menegaskan setelah dilantik, para mantan siswa agar menjadi Bintara yang smart dan adaptif.

“Teruskan perjuangan kalian, prestasi kalian dan jangan pernah berhenti. Kalian adalah calon-calon penerus Angkatan Darat” ungkapnya.

Sebelumnya melalui paparan Danrindam IV/Diponegoro Kolonel Inf Mochamad Arief Hidayat, Pangdam  mengapresiasi atas capaian nilai yang didapatkan oleh para mantan siswa Dikmaba, sebab dinilai memenuhi syarat dan diatas rata-rata.

“Saya cukup bangga atas capaian nilai yang diraih para mantan siswa. Terimakasih kepada Danrindam, Dansecaba dan seluruh pelatih yang telah mendidik dengan baik. Inilah contoh dari hasil seleksi yang dilaksanakan secara transparan dan tanpa ada yang menggunakan uang ” tegas Pangdam.

Kepada para mantan siswa Dikmaba, Pangdam berpesan agar selalu disiplin, menjauhi pelanggaran sekecil apapun serta selalu mengingat perjuangan dalam mendapatkan pangkat Serda tersebut.

“Kita mengambil yang terbaik dan tidak dipungut biaya. Perjuanganmu dan perjuangan keluargamu berat maka itu harus dijaga”

“Selamat kepada dirimu dan keluargamu, selamat berkarir. Jaga nama besar Kodam IV/Diponegoro dimanapun berada” pungkas Pangdam IV/Diponegoro.

Kegiatan diakhiri dengan penampilan demonstrasi yang dilakukan oleh para mantan siswa Dikmaba PK TNI AD TA. 2021 (OV).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapok Sahli Pangdam IV/Diponegoro Kolonel Inf Kus Hariyono, Asrendam IV/Diponegoro Kolonel Inf Wisnu Kurniawan, S.Sos., M.I.P., Para Asisten, Kabalakdam IV/Diponegoro serta para pejabat Rindam IV/Diponegoro. (Pendam IV/Diponegoro/RZ/WK)****

Harga Ayam Bakal Terbang, Ini Biang Keroknya.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA, ---------Harga anakan ayam (day old chicken/ DOC) final stock perlahan mengalami kenaikan. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) Achmad Dawami mengatakan, hal itu dipicu lonjakan harga pakan ternak.

Menurut Dawami, dalam setahun terakhir, sudah terjadi kenaikan harga pakan ternak sekitar 20-30%. Yang berdampak pada kenaikan biaya produksi.

"Harga pakan itu naik pelan-pelan, sekarang sudah Rp8.300 per kg. Harga jual DOC sekarang Rp7.000 - 8.200, per ekor,"kata Dawani, baru- baru ini.

Hanya saja, lanjut dia, lonjakan harga pangan tidak otomatis dibebankan ke harga DOC.

"Ada faktor permintaan. Kalau dibilang berdampak ke kenaikan harga produksi, iya. Karena biaya pakan itu 60-65% untuk ayam broiler, dan 70% untuk ayam petelur," jelas Dawami.

Sementara itu, Kementerian Pertanian belum merespons upaya konfirmasi terkait tren kenaikan harga DOC. Sementara harga jual live bird di kandang menurut peternak di bawah biaya produksi.

Damawai menambahkan, saat ini juga pemerintah tengah melakukan penyeimbangan supply dan demand. Melalui afkir telur atau cutting hatching egg (HE).

"Supaya ada keseimbangan antara suplai dan demand DOC. Tahun 2021, ada sekitar 18% calon anakan ayam harus di-cutting. Dan, prosesnya masih berlangsung sampai sekarang. Ini akan berdampak ke harga," tuturnya.

Sebab, lanjutnya, secara teori prognosa BPS menunjukkan, produksi final stock tahun ini pun masih ada kelebihan hingga 20%.

"Untuk menjaga supaya harga tidak hancur-hancuran, agar peternak tidak alami kerugian, pemerintah melakukan penyesuaian. Apalagi pandemi ini benar-benar menghancurkan demand," katanya.

Peternak memanen telur ayam di peternakan kawasan Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/2/2020). Pemerintah resmi menaikkan harga acuan daging dan telur ayam ras untuk mengimbangi penyesuaian tingkat harga di pasar yakni harga telur ayam di tingkat peternak dinaikkan dari Rp18 ribu-Rp20 ribu per kg menjadi Rp19 ribu-Rp21 ribu per kg sedangkan daging ayam ras dinaikkan dari Rp18 ribu-Rp19 ribu per kg menjadi Rp19 ribu-Rp20 ribu per kg. Lukman 45 tahun Peternak mengatakan kenaikan harga tersebut sebagai hal yang positif. Sebab, bila tidak hal itu tentu dirasakan merugikan. Pasalnya, saat ini nilai tukar dolar terhadap rupiah tengah menguat dan mempengaruhi berbagai hal, termasuk biaya transportasi. 

Dia menambahkan, untuk tahun 2021, diperkirakan ada 3,6 miliar ekor ayam final stock. Dan dengan afkir, diperkirakan berkurang jadi 2,9 miliar ekor. Dengan perhitungan, cutting HE mencapai 700 jutaan butir telur.

Tahun 2022, prognosa final stock juga masih diprediksi berada di angka 3 miliaran ekor.

"Makanya, pengurangan (afkir) harus dianalisis sebulan sekali. Apalagi, kita tidak bisa menduga pandemi ini. Kemarin pemerintah bilang soal puncak Covid-19, ini harus puncaknya diantisipasi dan dikontrol segera. Karena akan berdampak pada harga di bulan Maret nanti," ujarnya.(RZ/WK)***

Sri Mulyani Beberkan Pemerintah Telah Habiskan Rp 200 Triliun Untuk Tangani covid 19 .

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA,--------- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pemerintah telah menggunakan anggaran sebesar Rp 200 triliun untuk membiayai penanganan Covid-19. 

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pemerintah telah menggunakan anggaran sebesar Rp 200 triliun untuk membiayai penanganan Covid-19 di Indonesia.

Anggaran tersebut telah digunakan selama dua tahun terakhir yakni sejak Covid-19 melanda Indonesia.

Adapun dana penanganan Covid-19 yang digelontorkan pemerintah yakni sebanyak Rp50 triliun di tahun 2020.

Dan sebanyak Rp 150 triliun untuk kebutuhan penanganan Covid-19 selama tahun 2021.

"Kalau 2020 mencapai Rp 50 triliun, 2021 mencapai puncaknya anggaran kesehatan bisa di atas Rp200 triliun dan untuk Covid-19 saja bisa mencapai hampir Rp150 triliun," kata Sri Mulyani.

Anggaran tersebut digunakan untuk sektor kesehatan, seperti perawatan pasien COVID-19 hingga program vaksinasi.

Sementara itu, kata Sri Mulyani, pemerintah masih memiliki tanggung jawab untuk membayar sisa tagihan perawatan pasien Covid-19 dari tagihan perawatan tahun lalu sebesar Rp 23 triliun.

"Masih ada tagihan Rp23 triliun pada 2022 yang harus kami bayar dari perawatan 2021," kata Sri Mulyani, Kamis (10/2/2022).

Belum lagi, saat ini Indonesia tengah menghadapi lonjakan kasus ketiga Covid-19 akibat varian Omicron yang mulai menyebar di Indonesia.(RZ/WK)****

Mahfud MD Sebut Warga Wadas yang Tolak Pembanguna Waduk Tak Pengaruhi Proyek Secara Hukum.

INDENPERS MEDIA ISTANA,--------------------------Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD angkat bicara soal polemik penambangan batuan andesit di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo pada Selasa (8/2/2022).

Diketahui penambangan batuan andesit ini dalam rangka proyek pembangunan Waduk Bener.

Proyek pembangunan bendungan itu diketahui mendapat pro dan kontra dari warga Desa Wadas.

Mahfud menegaskan warga yang kontra dengan pembangunan waduk tak akan mempengaruhi kelanjutan proyek secara hukum.

Sebab, warga Desa Wadas yang menolak sudah menempuh jalur hukum untuk menolak pembangunan bendungan tersebut.

Seluruh gugatan yang dilayangkan warga Wadas yang menolak juga sudah ditolak.

"Penolakan sebagian masyrakat tak akan berpengaruh secara hukum, tidak ada pelanggaran hukum pada rencana pembangunan atau penambangan di Desa Wadas."

"Karena sebagian warga yang menolak sudah pernah megajukan gugatan ke pengadilan PTUN hingga putusan kasasi di tingkat MA yang semunaya gugatan ditolak," ucap Mahfud.

Menkopolhukam Mahfud MD menyampaikan pernyataan pemerintah terkait konflik di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, baru- baru ini.

Sehingga, kata Mahfud, program pembangunan Waduk Bener sudah sesuai prosedur hukum.

Termasuk halnya soal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) di Desa Wadas.( RZ/WK)*****

Desa Wadas Bentrok, Luhut Terjunkan Anak Buah. Ada Apa Ya ?

INDENPERS MEDIA ISTANA, -------------------------

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Binsar Pandjaitan menurunkan anak buahnya untuk meninjau progres pelaksanaan pengukuran dan identifikasi inventarisasi pengadaan tanah di Bandungan Bener, Desa Wadas, Jawa Tengah.

Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air (Asdep IDPSDA) Rahman Hidayat turun ke lapangan pada 8-9 Februari, dalam rangka mendukung target pembangunan bendungan serta Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia.

"Bendungan Bener juga termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai amanat Perpres Nomor 3 Tahun 2016 diperbarui Perpres 109 tahun 2020 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN, sehingga penting bagi kami sebagai Kementerian Koordinator untuk mengawal dan melakukan monitoring secara berkala agar dapat selesai tepat waktu di tahun 2024 yang memberi manfaat baik bagi warga Purworejo pada khususnya dan Jateng DIY pada umumnya," kata Rahma, Kamis (10/2/2022).

Bendungan Bener adalah salah satu di antara 65 target pembangunan bendungan baru dalam program pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Rahman memastikan banyak manfaat yang akan dirasakan masyarakat jika Bendungan Bener selesai dibangun, yakni mulai dari penyediaan lapangan kerja dan pemulihan ekonomi masyarakat, hingga pemenuhan irigasi seluas 15.519 hektar lahan, penyediaan air baku sebanyak 1.500 liter/detik, pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebesar 10 Megawatt, reduksi banjir di kawasan hilir Sungai Bogowonto, serta di berbagai bidang lainnya.

Namun diakui ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pembangunan Bendungan Bener, salah satunya adalah proses pengadaan tanah di Desa Wadas yang penetapan lokasinya telah diperbaharui.

Pembaruan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jateng nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bendungan Bener di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. Keputusan tersebut kemudian digugat di PTUN Jawa Tengah, namun melalui proses kasasi di Mahkamah Agung putusan akhir menyatakan gugatan ditolak.

Atas ditolaknya gugatan terhadap pembaruan penetapan lokasi diharapkan proses pengadaan tanah dalam rangka pembangunan Bendungan Bener dapat segera dilanjutkan. Pengadaan tanah di Desa Wadas ini khususnya sebagai sumber pengambilan bahan timbunan (quarry) untuk bendung utama (main dam) Bendungan Bener.

Pemerintah melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BBWSSO-PUPR) sebagai pemilik proyek, berupaya untuk meminimalkan dampak dari penggalian quarry melalui kegiatan reklamasi tanah.

Berdasarkan rancangan pelaksanaannya, penggalian quarry di Desa Wadas dilakukan secara bertahap dengan menggali terlebih dahulu top soil atau tanah penutup di area stockpile. Kemudian, top soil tersebut akan dikembalikan setelah pengambilan batu sehingga kondisi tanah dapat diperbaiki. Dengan dilakukan reklamasi di areal quarry maka lahan tersebut dikelola kembali oleh masyarakat.

Dia berkeinginan agar masyarakat Desa Wadas ikut berpartisipasi untuk pembangunan Bendungan Bener.

"Pada prinsipnya pemerintah tidak akan merugikan masyarakat dalam proses pembangunan Bendungan Bener. Selain proses pengukuran lahan, juga dilakukan inventarisasi berupa tanaman, pohon dan apapun yang ada di atas lahan.(RZ/WK )****

Minta Presiden Berikutnya Bekerja seperti Jokowi, Luhut; Jangan Jadi Pedagang, Cari Makah disini.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan berharap pemimpin Indonesia selanjutnya bisa bekerja seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, jangan sampai presiden yang terpilih berikutnya datang untuk "berdagang" tanpa mempedulikan rakyat. 

"Memang sudah waktunya kita pikirkan bahwa presiden kita yang mendatang harus yang bisa seperti ini. Jangan presiden yang datang jadi pedagang, cari makan di sini," ucapnya,;Kamis (10/2/2022). 

Luhut pun berharap, kepala negara berikutnya tak kenal lelah dalam bekerja. Apalagi kondisi saat ini masih sulit akibat pandemi Covid-19 yang tak kunjung bisa diprediksi kapan berakhirnya. 

"Presiden mendatang itu harus bisa bekerja apalagi dengan kondisi pandemi yang kita sendiri tidak tahu kapan selesai," ucapnya. 

Dia mengakui Presiden Jokowi merupakan sosok yang suka blusukan ke bawah untuk mengecek langsung kondisi. Luhut juga kerap dihubungi Jokowi untuk menanyakan beragam perkembangan. 

"Pak Jokowi itu tiap hari mengecek mungkin hampir, ya tiap minggu saya ditelepon, tanya ini tanya itu atau beliau langsung yang ke bawah sendiri," ucap Luhut.

Luhut menegaskan langkah Kepala Negara untuk blusukan langsung bukan sebagai ajang cari popularitas. Menurutnya, sebagai seorang pemimpin memang sudah sepatutnya mengetahui betul keadaan rakyat. 

"Kan dulu orang banyak yang bilang oh ini cari popularitas. Tidak begitu. Memang komandan harus sering ke bawah, jangan hanya dengar laporan. Rapat kabinet 10 kali kalau tidak pernah mau lihat ke bawah ya gitu-gitu saja," katanya.(RZ/WK)****

MSambutan Tak Biasa Saat Jokowi Tinjau Perbaikan Jalan-Kampung Jeruk di Karo

Polri Ungkap Penyebab Kosongnya Minyak Goreng di Indomart dan Alfamart

Batas Pensiun TNI Digugat Agar

KAMPUD Dukung Kejari Lampung Tengah Tuntaskan Laporan Dugaan Korupsi Dana Pengadaan Ambulans.

INDENPERS MEDIA ISTANA, --------------Bandar Lampung, Lembaga Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD) kembali mendorong dan mendukung pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah (Lamteng) untuk segera menuntaskan laporan terkait dugaan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dana belanja bantuan tak terduga (BTT) penanganan penanggulangan Covid-19 untuk pengadaan kendaraan bermotor ambulans sebesar Rp. 750.000.000,- dari alokasi APBD tahun anggaran 2020 di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah. 

Demikian disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KAMPUD, Seno Aji, dalam keterangan persnya di Bandar Lampung, baru- baru ini.

“Demi rasa keadilan yang ada dalam Masyarakat, kami kembali mendorong dan mendukung pihak Kejari Lampung Tengah, untuk segera menuntaskan laporan kami terkait dugaan KKN 

Pengadaan kendaraan bermotor ambulans sebesar Rp. 750.000.000,00 dari alokasi APBD tahun 2020  di Dinas Kesehahatan Lampung Tengah", ungkap Seno Aji. 

Dia menjelaskan bahwa pihak pengguna anggaran yakni Dinas Kesehahatan Lampung Tengah diduga telah mengalihkan anggaran yang diperuntukan belanja pengadaan kendaraan bermotor ambulans untuk belanja lainnya.

“Disinyalir pengguna anggaran telah mengalihkan anggaran tersebut dengan skema merubah RKA terhadap belanja penanganan Covid-19 yang tidak sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, alhasil anggaran belanja tidak sesuai dengan peruntukannya dan kendaraan bermotor ambulans tersebut belum terbayar walaupun sudah diterima oleh pihak Dinas Kesehahatan Lampung Tengah”, ungkapnya.

Lalu, dijelaskannya bahwa pihaknya menduga proses pengadaan kendaraan bermotor ambulans tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak Dinas Kesehahatan Lampung Tengah, melaksanakan pengadaan ambulans pada tanggal 11 Juni 2020 dengan metode penunjukan langsung senilai Rp. 750.000.000,00 dengan menunjuk perusahaan berinisial PT. RA sebagai pelaksana kegiatan pengadaan tersebut, jika ditinjau sesuai Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, Kami menilai bahwa proses penunjukan langsung tersebut tidak sesuai dengan pasal 38 ayat 5.

Dia juga menambahkan sejumlah ketentuan yang dinilai dilanggar oleh pihak pengguna anggaran, pihak Dinas Kesehahatan Lampung Tengah patut diduga melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Permendagri nomor 20 tahun 2020 tentang penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah, Permendagri nomor 39 tahun 2020 tentang pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi dan penggunaan APBD, serta UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selain itu pihaknya meminta kepada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah untuk cepat melakukan penegakan hukum terhadap persoalan tersebut.

“Kami menduga bahwa terdapat unsur perbuatan melawan hukum yang berpotensi merugikan keuangan negara/daerah, maka kami meminta pihak Kejari Lampung Tengah untuk segera mengusut tuntas indikasi KKN tersebut”, ujar Aktivis yang karib disapa Seno Aji. 

Sementara, melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasintel) Kejari Lampung Tengah, Topo Dasawulan, S.H, M.H berjanji bahwa pihak Kejari Lamteng memiliki komitmen tinggi dalam menindaklanjuti laporan dari DPP KAMPUD tersebut. 

"Sudah kami terima laporannya, dan akan segera ditindaklanjuti", kata Kasintel Kejari Lamteng pada Senin (4/10/2021) lalu. 

Kemudian, pihak Kejari juga berjanji akan segera menuntaskannya. "Tentunya kegiatan pemberantasan korupsi terus berlangsung meskipun dalam keadaan pandemi, dan kami akan segera menindaklanjuti laporan dugaan korupsi di Dinas Kesehatan, yang diduga terjadi saat semua pihak sedang melakukan penanggulangan wabah Covid-19", tandas Topo Dasawulan. (Sn/WK/Rz)****

Pramono Anung Bongkar Rahasia Kabinet Presiden Jokowi.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA,----------Menseskab Pramono Anung bicara buka-bukaan terkait kondisi kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia bercerita terkait situasi di kabinet selama berada di pemerintahan Jokowi.

Pramono awalnya bercerita terkait dirinya yang telah menjabat sebagai Menseskab selama dua periode. Dia bercerita bagaimana kondisi kabinet Jokowi yang tidak pernah ada konflik.

"Saya, Mas Pratik, itu praktis dua orang yang nggak pernah istirahat, tapi kita enjoy, dan sebagai tim kerja, menurut saya ini salah satu tim kerja yang sangat kompak, karena praktis nggak pernah ada gesekan. Semua bisa diselesaikan dengan baik," kata Pramono dalam acara Podkabs yang dipandu oleh Putri Tanjung, seperti disiarkan di YouTube Setpres, Sabtu (5/2/2022).

Dia lantas berbicara bagaimana Presiden Jokowi sebagai sosok yang energik dan tidak pernah berhenti bekerja. Menurutnya, Jokowi memang berkeinginan meninggalkan sebanyak-banyaknya legacy untuk bangsa Indonesia.

"Saya melihat betul-betul Presiden pengin meninggalkan legacy banyak hal untuk bangsa ini. Untuk itu, kita support betul Presiden. Kalau kita sendiri tidak sehat, tidak kuat, tidak siapkan diri, pasti akan kedodoran, dan beliau kan sangat energik ya," ucap Pramono.

Kemudian, Pramono juga buka-bukaan berkaitan dengan rapat terbatas atau sidang kabinet yang selama ini kerap dilakukan oleh Presiden Jokowi beserta para menteri di kabinetnya. Dia mengungkapkan, lewat ratas itulah keputusan untuk negara diputuskan oleh Jokowi dengan tetap berpegang pada undang-undang.

"Jadi di tempat itulah Presiden akan memutuskan, misalnya hal yang berkaitan kayak kemarin, Presiden memutuskan harga minyak goreng, minyak curah menjadi Rp 14 ribu, itu tentunya usulannya dari menterinya, dan menterinya kemudian menyampaikan dalam sidang kabinet, dalam rapat terbatas. Begitu Presiden memutuskan itu menjadi sebuah hal yang mengikat, secara peraturan perundang-undangan pun ada payungnya, karena sidang kabinet ada risalahnya," jelasnya.

"Sehingga suatu hari kalau ada gugatan, di-PTUN-kan dan sebagainya, maka kita punya landasan untuk itu. Jadi semua keputusan di sidang kabinet, mulai urusan vaksin, evaluasi PPKM, itu semua oleh presiden diputuskan dalam sidang kabinet," lanjutnya.

Kemudian, Pramono mengungkap rahasia bahwa Jokowi adalah satu-satunya presiden di Indonesia yang paling banyak mengadakan rapat. Dia bahkan menyebut, dalam seminggu, Jokowi bisa rapat bersama menterinya sebanyak sembilan kali.

"Pak Jokowi ini presiden yang paling banyak rapat dibanding dengan yang lain, dibandingkan semua presiden. Dulu kan saya lihat risalah-risalah rapat dan sidang-sidang yang dulu, biasanya rapatnya seminggu hanya sekali, bahkan sebulan hanya empat kali. Ini (Jokowi) seminggu 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali. Itu bahkan kadang-kadang keputusan rapat baru tengah malam jam 2 pagi, bisa kapan saja, Presiden bangun 'besok saya mau putusin itu' ya udah kita siapkan," ujarnya.

Pramono menyebut dirinyalah yang selama ini mengatur jalannya rapat terbatas. Dia yang mengatur terkait materi rapat mingguan, bulanan, hingga menteri mana yang akan mempresentasikan terkait isu rapat kepada Jokowi.

Karena itulah, dia mengaku pernah memotong jika menteri terlalu panjang memberi pemaparan dalam rapat terbatas. Menurutnya, itu dilakukan karena Jokowi adalah sosok yang tidak senang basa-basi. Bahkan banyak menteri baru Jokowi yang kaget dengan cara Jokowi tersebut.(RZ/WK)***

Sri Mulyani Ungkap puluhan Tahun Triliun Duit Negara untuk Tol Trans Sumatera.

JAKARTA, INDENPERS MEDIA ISTANA,----------Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap aliran puluhan triliun uang negara untuk penyelesaian proyek Tol Trans Sumatera. Dana sebesar itu untuk PT Hutama Karya (Persero) selaku kontraktor utama Tol Trans Sumatera, dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN)

Berapa besar PMN tersebut?

"Pada tahun 2021 Hutama Karya mendapatkan PMN sebesar Rp25,2 triliun, tahun 2022 mendapat PMN sebesar Rp 23,85 triliun untuk penyelesaian sejumlah ruas Tol Trans Sumatera," ujar Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (5/2/2022).

Salah satu contoh dari pemanfaatan PMN tersebut adalah tol Binjai-Stabat 11,8 kilometer yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo, baru- baru ini,  Tol Binjai-Stabat merupakan seksi 1 dari ruas tol Binjai-Langsa sepanjang 131 kilometer.

Menurut catatan pemerintah, nilai proyek konstruksi tol Binjai-Langsa sebesar Rp 16,7 triliun. Dari dana PMN tersebut, Hutama Karya akan membiayai pembanguan ruas tol selanjutnya yaitu Stabat-Tanjung Pura sepanjang 26,7 km saat ini sudah berjalan 50,3% dan ditargetkan rampung pada Februari 2023.

Pembangunan tol Binjai-Langsa pun akan berlanjut pada ruas Tanjung Pura-Pangkalan Brandan sepanjang 19 km, dengan progres 9,4% dengan target rampung juga di Februari 2023. Selanjutnya, pembangunan bagian seksi 2 yaitu Pangkalan Brandan-Kuala Simpang sepanjang 44,2 km dan Kuala Simpang-Langsa sepanjang 29,2 km yang ditargetkan rampung pada Februari 2024.

Sri Mulyani menambahkan Kementerian Keuangan bersama Kementerian BUMN telah menyiapkan langkah-langkah penggunaan APBN PMN.

"Kementerian Keuangan bersama Kementerian BUMN telah menyiapkan langkah-langkah untuk meyakinkan bahwa APBN PMN untuk BUMN yang mendapatkan penugasan Pemerintah harus disertai dengan kontrak kinerja sehingga meningkatkan akuntabilitas," tutur Sri Mulyani.(RZ/WK)****