INDENPRES MEDIA ISTANA

Friday, 30 September 2022

Kapolri Janjikan Hasil Lie Detector Sambo dan Putri Dibuka di Sidang. Jangan janji Janji Saja.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----+ Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan hasil tes poligraf atau uji kejujuran terhadap Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi akan dibuka dalam persidangan.

Listyo mengatakan pemeriksaan dengan alat lie detector tersebut memang masuk dalam materi penyidikan timsus. Da memastikan hal tersebut akan dibuka di hadapan majelis hakim.

"Itu kan materi, sebentar lagi kan dibuka semuanya dibuka di sidang, semuanya terang, terbuka," ujarnya, Jumat (29/9).

Lebih lanjut, Kapolri mengatakan hasil lie detector tersebut merupakan bagian dari alat petunjuk yang bisa digunakan majelis hakim untuk menentukan putusannya dalam kasus ini.

"Lie detector itu bagian dari alat petunjuk yang nanti bisa digunakan oleh hakim untuk mengambil suatu keyakinan," ujarnya.

Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, sejauh ini kepolisian telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal, Kuat Maruf, serta Putri Candrawathi.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 340 subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 KUHP juncto Pasal 56 KUHP. Saat ini kelima tersangka sudah ditahan, khusus untuk Ferdy Sambo penahanan dilakukan di Rutan Mako Brimob.( RZ/ WK /***

Jokowi Teken Keppres Pemecatan Ferdy Sambo ! Jangan Janji-janji Saja.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo. Salinan Keppres itu sudah dikirim ke Asisten SDM Polri. 

"Sudah ditandatangani dan sudah dikirim ke ASDM Polri," kata Sekretaris Militer Presiden (Sesmilpres) Laksamana Muda TNI Hersan

Seperti diketahui, Setneg telah menerima berkas pemecatan Ferdy Sambo. Berkas pemecatan itu dikirim setelah permohonan banding PTDH yang diajukan Ferdy Sambo ditolak.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengkonfirmasi berkas pemecatan Sambo itu sudah diterima Setneg. Dia meminta agar semua pihak menunggu berkas tersebut diproses.

"Ya tunggu saja, tunggu saja, pokoknya sudah sampai saja (berkas pemecatan Ferdy Sambo)," kata Pramono Anung di JCC Senayan, Jakarta Pusat,baru - baru ini.

Banding Ferdy Sambo Ditolak

Sebelumnya, majelis sidang banding etik memutuskan menolak permohonan banding terkait putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan Irjen Ferdy Sambo. Artinya, Ferdy Sambo tetap dipecat dari Polri.

Sidang banding ini dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto di Mabes Polri baru - baru ini. Putusan banding ini bersifat final dan mengikat.

"Satu, menolak permohonan banding pemohon banding," ujar Komjen Agung.

"Dua, menguatkan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri," sambungnya.

Agung menyatakan perbuatan Sambo merupakan perbuatan tercela. Agung menegaskan Sambo tetap dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH.

"Komisi banding menjatuhkan sanksi etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri," ucapnya.( RZ/ WK )***

Thursday, 29 September 2022

Kekasih Brigadir J Tampil ke Publik, Harap Sambo dkk Dihukum Seadil-adilnya.

L


INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------- Kekasih Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Vera Simanjuntak, hadir dalam konferensi pers tim kuasa hukum Brigadir J. Dia berharap para tersangka kasus pembunuhan Yosua dihukum seadil-adilnya.

Acara konferensi pers iu digelar di halaman depan Hotel Santika, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (29/9/2022). Selain Vera, ayah Brigadir J, Samuel Hutabarat, dan ibunda Brigadir J, Rosti Simanjuntak, juga hadir. Pengacara keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak, juga hadir.

Vera mengaku bersyukur berkas perkara para tersangka dugaan pembunuhan Brigadir J dinyatakan lengkap sehingga segera disidang. Dia mengatakan hal tersebut bisa terwujud berkat dukungan banyak pihak.

"Dari saya pertama-tama puji Tuhan sampai saat ini P21 itu berkat Tuhan dan orang-orang terkait yang mau membantu, kami ucapkan terima kasih," katanya.

Dia berharap pengadilan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, dia berharap para tersangka dapat diberi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.

"Agar pengadilan yang kita tunggu bisa berjalan baik, dan tersangka sudah diterapkan dapat hukuman seadil-adilnya sesuai perbuatan yang mereka lakukan," katanya.

Diketahui, peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua terjadi pada Jumat (8/7) di rumah dinas Ferdy Sambo, Duren Tiga, Jakarta Selatan. Lima orang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Bharada Richard Eliezer atau Bharada E, Ferdy Sambo, Bripka Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Candrawathi.

Terbaru, Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dengan tersangka Ferdy Sambo dkk telah lengkap. Ferdy Sambo dkk segera disidang.

"Persyaratan formil dan materiil telah terpenuhi sebagaimana ditentukan di dalam KUHAP," kata Jampidum Kejagung Fadil Zumhana di Kejagung, Rabu (28/9).

"Penyidik menyerahkan ke jaksa untuk disidangkan," sambungnya.( RZ/WK)***

Jokowi Sindir Pejabat Pamer Plesir& Foto di iG. Ada Apa ?



INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA---------- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyindir sosok pejabat yang kerap 'plesiran' ke luar negeri di tengah krisis ekonomi global. Padahal, Jokowi lebih menginginkan para pejabat justru memberikan contoh agar masyarakat bisa berwisata di dalam negeri.

Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Pimpinan BUMN, Pangdam, Kapolda dan Kajati di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat.

Jokowi menegaskan, Indonesia memiliki potensi daerah wisata yang cukup potensial. Mulai dari Bali, Labuan Bajo, Wakatobi, Raja Ampat, Borobudur, Gunung Bromo dan lainnya. Namun, kebanyakan orang termasuk pejabat justru memilih pergi ke luar negeri.

"Kenapa dalam situasi krisis global, malah berbondong-bondong ke luar negeri, dipamer-pamerin di Instagram, apalagi pejabat," kata Jokowi.

Jokowi mengaku kerap mendapatkan undangan untuk hadir di sejumlah pertemuan luar negeri. Namun, Jokowi mengakui tidak semua undangan tersebut dipenuhi lantaran ia merasa pengeluaran yang seharusnya dikeluarkan lebih baik dihabiskan di dalam negeri.

"Saya diundang ke luar negeri, mungkin bisa lebih dari 20 undangan. Saya datang mungkin 2-3. Betul-betul saya rem ini, ada manfaat konkret gak sih? Karena keluar uang hal-hal kaya gitu," katanya.

Jokowi mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mempromosikan sejumlah destinasi wisata potensial di Tanah Air. Jokowi tak ingin, masyarakat justru lebih memilih pergi liburan ke luar negeri ketimbang di dalam negeri.

"Kita bisa defisit wisata. Yang datang ke sini belum banyak, tapi yang keluar banyak sekali. Hati-hati devisa kita lari lagi kalau caranya tidak kita rem. Hati-hati sekali," katanya. ( RZ/ WK )***

Wednesday, 28 September 2022

Warga Ternate Sambut Jokowi, Ada yang Panjat Pohon ! Kok Bisa Ya ?



INDENPERS MEDIA ISTANA, TERNATE -------Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunggah momen saat warga menyambut kedatangannya di Pasar Bahari Berkesan, Kota Ternate, Maluku Utara. Menariknya, ada warga yang sampai memanjat pohon demi melihat Jokowi.n

Momen itu diunggah Jokowi melalui akun Instagramnya, Rabu (28/9/2022). Dalam foto yang diunggahnya, tampak Jokowi mengenakan kemeja putih.

Kerumunan warga terlihat ada di samping Jokowi. Ada yang melambaikan tangan, dan ada pula yang mengarahkan kamera ponselnya.

Pohon besar di belakang warga pun menarik perhatian netizen. Sebab, sejumlah warga tampak berada di atas pohon demi menyambut kedatangan Jokowi. Warga di atas pohon itu terlihat tersenyum saat melihat kedatangan Jokowi.

"Masyarakat dan para pedagang menyambut dengan sukacita, saya pun datang dengan gembira," kata Jokowi.

Jokowi lantas menyampaikan alasannya menyambangi Pasar Bahari Berkesan. Dia memberikan bantuan sosial dan sembako kepada para pedagang.

"Menyambangi Pasar Bahari Berkesan di Kota Ternate, Maluku Utara, hari ini seraya memberikan bantuan sosial dan sembako bagi para pedagang. Terima kasih warga Ternate," tuturnya.

Warga Senang Berjumpa Jokowi

Berdasarkan keterangan tertulis dari Biro Pers Sekretariat Presiden, Jokowi tiba di Pasar Bahari Berkesan sekitar pukul 07.54 WIT. Jokowi disambut oleh Wali Kota Ternate Tauhid Soleman serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate Muhlis S Djumadil. Kehadiran Jokowi disambut para pedagang dengan sukacita.

Meril, salah satu pedagang di pasar tersebut, mengaku sangat senang bisa berjumpa langsung dengan Jokowi. Bahkan ia terharu karena mendapatkan kesempatan bersalaman langsung dengan Presiden ke-7 RI tersebut.

"Dari awal saya itu berdoa, 'Ya Allah, kapan Pakde datang ke sini?' Bisa bertemu, saya bisa pegang tangan alhamdulillah, ya Allah," ujar Meril.

Kegembiraan serupa dirasakan oleh pedagang lainnya, Halimah, yang sebelumnya juga tidak pernah melihat seorang presiden secara langsung. Ia pun merasa bangga karena Presiden Republik Indonesia datang ke Kota Ternate yang sangat ia cintai.

"Kita bangga sekali karena Bapak Presiden datang di Kota Ternate. Saya berterima kasih banyak. Selama ini kita tidak pernah melihat Bapak Presiden, makanya hari ini kita juga senang hati," ucapnya.

"Kita sampaikan juga, karena kita masyarakat orang kecil, dan teman-teman saya ini minta supaya kalau boleh mohon-mohon jangan dinaikkan lagi--walaupun BBM naik--jangan bahan-bahan pokok dinaikkan," imbuhnya.

Seorang warga lainnya, Nurlani, menyampaikan cerita dan harapan berbeda. Di hadapan Jokowi, Nurlani bercerita mengenai suaminya yang sakit sehingga tidak bisa lagi mencari nafkah.

"Suami saya sakitnya sudah lama, Pak. Terus saya saban hari cuma ke gereja sama kupas bawang di pasar. Bapak tanya, 'Suaminya mana?' Saya bilang, 'Suami saya di rumah, dia tidak bisa lagi mencari (nafkah)'. Akhirnya saya kerjanya kupas bawang," ujarnya.

"Pesan untuk Bapak, semoga Bapak dikasih rezeki yang banyak karena saya tidak bisa balas kebaikan Bapak," imbuhnya.

Turut mendampingi Jokowi dalam kunjungan ke pasar tersebut yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba.( RZ/ WK )***

Tuesday, 27 September 2022

Kasat Bimas Polrestabes Semarang Membuka Rapat Kerja Pengurus Pokdar Kamtibmas.

INDENPERS MEDIA ISTANA, SEMARANG ,--Kasat Binmas Polrestabes Semarang Bapak I Ketut Tutut, S.H. Membuka kegiatan Rapat Kerja Pengurus Pokdar Kamtibmas Bhayangkara Resor Kota Besar Semarang di dampingi oleh Kanit Polmas Sat Binmas Polrestabes Semarang Bapak IPTU Robertus. 

Bapak Kasat Binmas dalam sambutannya memberikan arahan bahwa Pokdar Kamtibmas Bhayangkara merupakan potensi masyarakat yang mempunyai pehaman lebih tentang harkamtibmas. Untuk itu para anggota Pokdar kamtibmas harus mampu menjadi garda terdepan  dalam menjaga Kamtibmas di lingkungannya secara nyata. Sehingga bisa menimbulkan akumulasi damapak yang positif terhadap stabilitas kamtib di Kota Semarang.

Rapat Kerja Pengurus Pokdar Kamtibmas Bhayangkara Resor Kota Besar Semarang di hadiri oleh seluruh pengurus pleno Pokdar Kamtibmas Bhayangkara yang selanjutnya akan menentukan program kerja strategis tahun 2023.( HD/RZ/WK)****

Hakim Agung Sudrajad Dimyati Tersangka KPK, Mahfud: Jangan Diampuni.



INDENPERS  MEDIA ISTANA, JAKARTA--------- Hakim Agung Sudrajad Dimyati ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara. Menko Polhukam Mahfud Md meminta agar si hakim tak diberi ampunan jika memang terbukti bersalah.

"MA (Mahkamah Agung) sekarang masih dalam proses. Saya belum dapat nama-nama pastinya siapa, tapi ada hakim agung yang katanya terlibat. Kalau nggak salah, dua, itu juga harus diusut dan hukumannya harus berat juga," kata Mahfud baru-baru ini 

Menurut Mahfud, hakim merupakan sosok benteng keadilan. Jika sampai hakim bisa disuap, keadilan akan runtuh. Untuk itu, ia ingin hakim tersebut tak diberi ampunan.

"Karena  hakim, karena hakim itu kan benteng keadilan. Kalau sampai itu terjadi, jangan diampuni dan jangan boleh ada yang melindungi!" tegasnya.

Sepert diketahui, KPK telah menetapkan Sudrajad Dimyati, hakim agung pada MA, sebagai tersangka suap pengurusan perkara di MA. Sudrajad Dimyati ditetapkan sebagai tersangka bersama sembilan orang lainnya.

"Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang cukup, penyidik menetapkan 10 orang sebagai tersangka sebagai berikut: pertama, ST hakim agung pada MA RI; kedua ETP hakim yudisial/panitera pengganti pada MA," kata Ketua KPK Firli.( RZ/ WK )*****

Monday, 26 September 2022

Mahfud Ingatkan Pejabat Jangan Emosian.



INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------- Menko Polhukam Mahfud Md menyoroti aksi Wakil Ketua DPRD Depok Tajudin Tabri yang diduga menginjak dan memberikan sanksi push-up terhadap seorang sopir truk. Mahfud menilai hal tersebut tak boleh dilakukan pimpinan maupun anggota DPR.

Hal ini disampaikan Mahfud melalui akun Twitter resminya, Sabtu (24/9/2022). Bukan hanya pejabat DPR, bupati dan gubernur pun disebut tidak boleh menghukum orang secara fisik di tengah jalan.

"Waduh, sepertinya tak boleh loh, pimpinan atau anggota DPRD menghukum orang secara fisik di tengah jalan. Bupati atau gubernur pun tak boleh," kata Mahfud.

Mahfud juga mengingatkan agar tidak ada sikap emosional dalam menghadapi situasi.

"Sebaiknya proporsional, tak perlu emosional," tuturnya.

Diketahui sopir truk Ahmad Misbah mengatakan tindakan penganiayaan oleh Tajudin itu dipicu kekesalannya akibat truk yang dikemudikannya merusak portal yang dibangun oleh pihak Tajudin. Pimpinan DPRD Depok itu lalu datang dan melakukan penganiayaan

Misbah mengaku diinjak-injak hingga diminta guling-guling oleh Tajudin di tengah jalan.

Misbah akhirnya memilih melaporkan Tajudin ke Polres Metro Depok pada Jumat (23/9) sore. Tajudin dilaporkan atas tindakan penganiayaan. Laporan itu bernomor LP/B/2267/IX/2022/SPKT/Polres Metro Depok/Polda Metro Jaya tanggal 23 September 2022.

"Iya betul, sudah beres, kami sudah melaporkan ke polisi," kata Misbah baru- baru ini 

Dia mengatakan laporan itu dibuat karena merasa harga dirinya diinjak-injak. Dia menyebut Tajudin telah mempermalukan dirinya.

"Saya di situ dipermalukan di depan banyak orang, banyak warga. Banyak orang di situ, sekitar 20 menit, orang saya dimaki-maki dulu," katanya.

Tajudin juga sudah buka suara soal pelaporan itu. Dia berharap kasus ini berakhir damai.

"Kalau kita ikut aja sepanjang kita berusaha (untuk) dimediasikan," kata Tajudin.(RZ/WK)***


Friday, 23 September 2022

Mahfud Marah ; Dana Otsus Era Lukas Lukas Enembe Rp 500 T, Tak Jadi Apa-apa! Kok Bisa. Ada Apa Ya,?

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA ------Menko Polhukam Mahfud Md mengungkap temuan baru dugaan kasus korupsi menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe. Temuan tersebut terkait dugaan penyalahgunaan dan otonomi khusus (Otsus) di Papua yang mencapai triliunan rupiah. "Kasus Lukas Enembe, sekali lagi saya tegaskan, adalah kasus hukum, bukan kasus politik dan itu atas perintah undang-undang dan aspirasi masyarakat Papua," tegas Mahfud Md kepada wartawan di kampus Unisma, Kota Malang, seperti dilansir detikJatim, Jumat (23/9/2022). Mahfud menyebut temuan dugaan korupsi Lukas Enembe senilai Rp 1 miliar hanya merupakan bukti awal. Menyusul kemudian pemblokiran uang tunai dari rekening Lukas senilai Rp 71 miliar. "Satu miliar itu bukti awal yang sudah menjerat dia (Lukas). Sementara dugaan korupsinya banyak sekali, ada Rp 566 miliar dan ada Rp 71 miliar kontan yang sekarang kita tahan, kita blokir," beber Mahfud. Selain itu, lanjut Mahfud, dana yang dikeluarkan pemerintah selama Otsus Papua cukup besar. Jumlahnya mencapai Rp 1.000,7 triliun, yang digelontorkan sejak 2001. Zaman Lukas Enembe memimpin, jumlahnya mencapai Rp 500 triliun. "Tidak jadi apa-apa, rakyatnya tetap miskin, marah kita ini. Negara turunkan uang sampai Rp 1.000,7 triliun melalui dana Otsus. Rakyatnya miskin sejak ada Undang-Undang Otsus. Sejak zaman Lukas Enembe itu Rp 500 triliun lebih, rakyatnya tetap miskin," tegasnya,(RZ/WK)**** .

Thursday, 22 September 2022

Mahfud MD Kritik Gaya Hedonis Polisi.

INDENPERS MEDIA ISTANA JAKARTA-------Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Ketua Kompolnas Mahfud Md berbicara tentang perlunya Polri berbenah. Salah satu caranya yakni membenahi moral dengan mMenghilangkan sifat tamak dan hedonis. Hal ini disampaikan Mahfud saat ditanya tentang bagaimana mewujudkan Polri yang pr
esisi. Mahfud lantas berbicara soal kedisiplinan dan moralitas. "Pertama kedisiplinan tentu saja. Yang paling penting sebenarnya dari semua itu adalah moralitas. Sikap tamak, hedonis, sewenang-wenang, kesombongan itu kan termasuk dalam lingkup moralitas kita bagaimana menjadi polisi yang humble," kata Mahfud baru-baru ini Mahfud lantas menyinggung soal nama Kapolri ke-5 Jenderal Hoegeng yang dikenal karena kejujuran dan kesederhanaannya. Menurutnya, orang selalu menyebut nama Hoegeng. Namun, Hoegeng bagi Mahfud adalah impian tentang sosok polisi jujur. "Orang selalu menyebut nama Hoegeng. Tapi okelah itu barangkali mimpi dan pada saat itu situasinya memang memaksa Hoegeng tampil seperti itu," ujarnya. Mahfud mengatakan bahwa saat ini Polri berada di periode yang berbeda. Dia menegaskan bahwa harus ada yang diperbuat agar kehadiran Polri bermanfaat. "Mari kita membuat diri kita masing-masing periode kita ini mau berbuat apa agar Polri itu bermanfaat kehadirannya bagi bangsa dan negara," tuturnya. Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan Divisi Propam Pri telah mengingatkan jajaran Polri untuk bergaya hidup sederhana. Hal itu disampaikan Dedi menanggapi gaya hidup anggota Polri tertentu yang dinilai mewah. "Propam sudah mengingatkan ke jajaran, pun lewat TR (telegram rahasia), seluruh anggota Polri untuk berpenampilan dengan mengedepankan gaya hidup sederhana," kata Dedi saat dihubungi. Dedi melanjutkan, Divisi Propam Polri juga telah mengarahkan jajaran Polri untuk tidak bersikap pamer serta selalu berpedoman pada peraturan Kapolri. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, saat menjabat Kadiv Propam Polri, tercatat pernah menerbitkan surat telegram Nomor ST/30/XI/HUM.3.4/2019/DIVPROPAM. Aturan ini diteken pada 15 November 2019. Ada 6 poin yang tertuang dalam telegram tersebut terkait larangan pamer kemewahan bagi anggota Polri, yaitu: 1. Tidak menunjukkan, memakai, memamerkan barang-barang mewah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam interaksi sosial di kedinasan maupun di area publik. 2. Senantiasa menjaga diri, menempatkan diri pola hidup sederhana di lingkungan institusi Polri ataupun kehidupan bermasyarakat. 4. Menyesuaikan norma hukum, kepatutan, kepantasan, dengan kondisi lingkungan tempat tinggal. 5. Menggunakan atribut Polri yang sesuai dengan pembagian untuk penyamarataan. 6. Pimpinan kasatwil, perwira dapat memberikan contoh perilaku dan sikap yang baik, tidak memperlihatkan gaya hidup yang hedonis, terutama Bhayangkari dan keluarga besar Polri. 7. Dikenai sanksi yang tegas baganggota Polri yang melanggar.( RZ/WK )****

Tuesday, 20 September 2022

Prabowo Bertemu Empat Mata Dengan Airlangga. Apa Yang Dibahas ?

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA -------- Prabowo Subianto menemui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Keduanya berbicara secara empat mata. Apa yang dibahas? Pertemuan antara dua ketua umum partai itu berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian, Pertemuan empat mata tersebut berlangsung hangat di ruang kerja Airlangga. Keduanya bertukar pikiran mengenai tantangan nasional saat ini yang berkaitan dengan isu keamanan, geopolitik, serta ekonomi dunia. baik antar kementerian tentu akan mendukung keberhasilan program-program pemerintah untuk kepentingan rakyat," ujar Prabowo baru- baru ini Dalam keterangannya, dijelaskan pertemuan berlangsung selama kurang lebih satu jam. Pertemuan itu membahas strategi dan sinergi antar kementerian untuk menghadapi situasi dunia yang tidak menentu. Seperti tantangan krisis pangan dan energi sebagai dampak dari perang di Ukraina dan pandemi Covid-19 yang belum usai. Dalam kesempatan tersebut, keduanya juga sepakat untuk saling bekerja sama sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2022. Arahan itu yakni semua lembaga negara perlu untuk selalu waspada, selalu hati-hati dan selalu siaga di tengah kondisi dunia yang tidak menentu.(RZ/WK )****

Jokowi Pastikan Daya Listrik 450 VA Subsidi Tidak Dihapus ! Jangan Janji Janji Aja Ya

INDENPERSMEDIA ISTANA, JAKARTA-------- Presiden Joko Widodo menega iniskan pemerintah sama sekali tidak punya rencana untuk menghapus golongan listrik subsidi 450 VA. Pemerintah juga tidak memiliki satu pun rencana untuk mengalihkan subsidi listrik 450 VA menjadi 900 VA. Hal itu diungkap Jokowi saat meresmikan jalan tol Cibitung-Cilincing. Ketika ditanya wartawan soal wacana penghapusan golongan listrik subsidi 450 VA berulang kali dia menyatakan tidak ada rencana untuk melakukan penghapusan. "Tidak ada. Tidak ada penghapusan untuk yang 450. Tidak ada juga perubahan dari 450 ke 900. Nggak pernah. Nggak pernah kita berbicara mengenai itu. Nggak ada," ungkap Jokowi seperti disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (20/9/2022).
Jokowi pun mengulang dua kali pernyataannya soal tidak adanya penghapusan golongan listrik subsidi 450 VA ataupun pengalihan golongan listrik 450 VA ke 900 VA. Presiden mewanti-wanti jangan sampai justru wacana penghapusan golongan listrik subsidi ini membuat masyarakat resah. "Saya sampaikan tidak ada, subsidinya untuk 450 tetap. Tidak ada penghapusan 450, tidak ada perubahan dari 450 ke 900. Jangan sampai yang di bawah resah gara-gara statement mengenai itu," ungkap Jokowi. Wacana penghapusan golongan listrik 450 VA sendiri mencuat dalam rapat pembahasan anggaran antara pemerintah dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Ketua Banggar Said Abdullah, kala itu menyatakan pemerintah dan DPR sepakat untuk menaikkan daya pelanggan listrik yang mendapatkan subsidi. Dengan demikian daya listrik masyarakat miskin yang tadinya 450 VA akan dinaikkan menjadi 900 VA. "Kita sepakat dengan pemerintah untuk (golongan) 450 VA menjadi 900 VA, dan 900 VA jadi 1.200 VA," kata Ketua Banggar Said Abdullah saat rapat Panja dengan Kementerian Keuangan tentang RUU APBN 2023.(RZ/WK/***

Monday, 19 September 2022

PEPABRI Tabur Bunga Di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal Semarang Dalam Rangka HUT ke 63 Tahun.



INDENPERS MEDIA ISTANA, SEMARANG------- Giat tabur Bunga Di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal Semarang yang di Selenggarakan Oleh PEPABRI dalam rangka HUT ke 63 tahun.

Di hadiri Oleh Ketua PEPABRI Letkol (Purn) H. SUTRISNO, Perwakilan dari Pemkot dan Juga Para Tamu Undangan diantaranya DPC HIPAKAD Kota Semarang.

" Kami sangat Berterimakasih Kepada PEPABRI, Telah mengundang HIPAKAD adalah suatu kehormatan bagi Kami DPC HIPAKAD KOTA SEMARANG " ujar Rustam Selaku Sekretaris

Dalam giat Tabur Bunga ini Ketua PEPABRI Juga mengingatkan Bahwa  "kita Jangan Melupakan Jasa Para Pahlawan Yang telah Berjuang Untuk Kemerdekaan Indonesia " Jelas Bp Sutrisno

Setelah Acara Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan HUT PEPABRI di Lanjutkan Tasyukuran di Gedung Juang 45 Jl Pemuda Kota Semarang.( BD/RZ /WK )****

Banding Ditolak, Ferdy Sambo Tetap Diberhentikan Tidak Hormat Dari Polri !


INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA---------- Majelis sidang banding etik memutuskan menolak permohonan banding terkait putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan Irjen Ferdy Sambo. Artinya, Ferdy Sambo tetap dipecat dari Polri.

Sidang banding ini dipimpin oleh Irwasum Polri Komjen Agung Budi Maryoto di Mabes Polri, Senin (19/9/2022). Putusan banding ini bersifat final dan mengikat.

"Satu, menolak permohonan banding pemohon banding," ujar Komjen Agun

"Dua, menguatkan putusan sidang Komisi Kode Etik Polri," sambungnya.

Agung menyatakan perbuatan Sambo sebagai perbuatan tercela. Agung menegaskan Sambo tetap dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH.

"Komisi banding menjatuhkan sanksi etika berupa perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri," ucapnya.

Ferdy Sambo sebelumnya dijatuhi sanksi PTDH terkait kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J). Dia tak terima dan mengajukan banding.

Ferdy Sambo merupakan salah satu tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Dia menjadi tersangka bersama Putri Candrawathi, Kuat Ma'ruf, Bharada Eliezer dan Bripka Ricky.

Ferdy Sambo diduga memerintahkan Bharada Eliezer menembak Yosua. Dia juga diduga mengarang cerita kalau Yosua tewas akibat baku tembak di rumah dinasnya pada Jumat (8/7).

Kini, Fedy Sambo sedang menanti sidang pidana kasus dugaan pembunuhan Yosua. Berkas perkara lima tersangka telah diserahkan ke Kejaksaan Agung dan sedang diteliti kelengkapannya.( RZ/ WK )***

RI 90% Impor Kedelai, Jokowi Turun Tangan.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------- Presiden Jokowi memerintahkan agar ada penanaman besar-besaran untuk jagung, kedelai, cabai, bawang. Hal ini untuk menjaga kebutuhan dalam negeri dan juga sebagai upaya menekan impor pangan.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah pangan kedelai, impor komoditas ini sangat besar setiap tahunnya. Penyebabnya produksi di dalam negeri sangat rendah karena berbagai faktor, dari minat petani, harga yang tak bersaing, hingga lahan yang terbatas.

"Untuk kedelai, ini saya lagi persiapkan kurang lebih 351 ribu hektare, dan baru tanam 67 ribu hektare, Oktober ini akan mulai tanam," kata Mentan Syahrul Yasin Limpo dalam pernyataan usai rapat terbatas di Istana Senin (19/9).

Ia mengatakan untuk harga kedelai pemerintah berupaya merangsang bisa menarik petani dengan bekerja sama dengan BUMN.

"Saya yakin satu minggu ini Pak menko sudah keluarkan kesepakatan kita untuk tetapkan harga pembelian minimal bagi kedelai," katanya.

Mentan mengatakan selama ini importasi kedelai yang sangat besar, di atas 90% dari kebutuhan dalam negeri. "Padahal kita makan temp dan tahu, selama ini petani lebih tertarik tanam jagung karena harga jagung sama kurang lebih Rp 5 ribu/kg," katanya.( RZ/  WK )****


Sunday, 18 September 2022

Beda Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi dan SBY.


INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA------Pengamat sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) AdiPrayitno membeberkan perbedaan pembangunan infrastruktur hasil kerja era Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Adi pun mengajak publik jernih mempelajari fakta perbandingan keduanya untuk menghindari klaim sepihak.

"Infrastruktur misalnya, dalam dua periode pemerintahan Jokowi ini, pembangunan jalan tol sepanjang 1.540,1 km di seluruh Indonesia dapat diselesaikan dengan kurun waktu 7 tahun," ujar Andi, Minggu (18/9/2022).

Menurutnya, perkembangan pembangunan jalan tol era Jokowi sangat pesat jika dibandingkan dengan era SBY yang dinilai tidak semasif saat ini.

"Pembangunan ini sangat mencolok perkembangannya karena pada periode sebelumnya, pada masa presiden SBY sepanjang 189,2 km jalan tol baru rampung setelah pembangunan 10 tahun," katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan dari sisi pembangunan atau kontsruksi bandara juga terdapat perbedaan yang mencolok, di antaranya saat ini jumlah pembangunan bandara yang rampung lebih banyak jika dibandingkan dengan era SBY yang merampungkan 24 pembangunan bandara dalam kurun waktu 10 tahun.

"Ada lagi di sisi infrastruktur dari segi konstruksi bandara. Pada 2004 hingga 2014 lalu sebanyak 24 pembangunan bandara terselesaikan," ucapnya.

"Kemudian pada masa kepemimpinan Jokowi sebanyak 29 konstruksi bandara telah selesai dilakukan dan infonya menargetkan 9 konstruksi bandara lagi akan selesai pada 2023, sebelum periode kepemimpinan berakhir," imbuhnya.

Adi juga membeberkan data pembangunan bendungan. Ia mengatakan di era Jokowi sebanyak 12 bendungan selesai dibangun dalam kurun waktu 7 tahun pemerintahan.

"Dan sebanyak 27 bendungan ditargetkan selesai pada 2024. Sementara pada masa SBY baru 14 dalam rentang 10 tahun pemerintahan dan beberapa yang lain tercatat mangkrak," katanya

Bahkan jika melihat hasil survei kepuasan publik ke pemerintah, pembangunan infrastruktur menempati rangking pertama kepuasan publik ke Jokowi. Andi juga menyinggung pernyataan SBY yang menyebut Pilpres 2024 telah diatur dua pasangan calon presiden. Menurutnya, hal tersebut adalah pernyataan politik biasa menjelang pemilu.

"Saat ini situasinya memang sedang hangat jelang tahun politik. Tapi kita semua harus tahu bahwa dua paslon terjadi sejak pilpres 2014 dan 2019 lalu. Tapi tak ada yang menuding itu hasil settingan," tuturnya.

Adi berpesan kepada elite bahwa soal paslon tentu urusan elit. Tergantung konfigurasi politik yang berkembang. Politik itu soal kuat-kuatan elit partai meyakinkan partai lain untuk bikin poros politik. Ini hukum alam yang tak bisa dibantah.

"Yang ramai itu karena ada tuduhan bahwa paslon 2024 mendatang hasil rekayasa dan setingan. Padahal partai itu sangat otonom dan sulit diintervensi siapapun. Buktinya sekarang sudah mulai bermunculan poros koalisi politik yang beragam," pungkasnya. (RZ/WK)***

Saturday, 17 September 2022

Jokowi Respons isu Jadi Cawapres 2024 Dari Siapa? Ada Apa Ya.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-------- Presiden Joko Widodo buka suara menanggapi isu dirinya dicalonkan menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang.

Jokowi mengklaim tidak tahu dari mana isu itu berasal. Dia mengaku bingung karena sebelumnya juga muncul wacana masa jabatan presiden diperpanjang jadi tiga periode.

"Sejak awal saya sampaikan urusan tiga periode sudah saya jawab. Begitu sudah dijawab muncul lagi namanya perpanjangan juga sudah saya jawab. Lalu, muncul lagi jadi wapres, ini dari siapa?" kata Jokowi.

Isu Jokowi menjadi cawapres di Pilpres 2024 bergulir usai juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengatakan presiden dua periode bisa menjadi wakil presiden.

Isu lalu berkembang menjadi kans pencalonan Prabowo Subianto-Joko Widodo di Pilpres 2024. Sejumlah pihak sudah angkat suara.

Relawan Pro Jokowi (Projo) mengklaim wacana duet Prabowo-Jokowi tidak bisa dipungkiri telah beredar di masyarakat. Ketua Projo Budi Arie Setiadi mengatakan itu sah-sah saja.

"Konstitusi mengizinkan. Politik kan soal seni kemungkinan. Wacana ini sah-sah saja. Yang namanya aspirasi masyarakat tidak bisa dilarang. Soal terwujud atau tidak itu kan banyak variabelnya," kata Budi.

Di sisi lain, Relawan Jokowi Mania (Joman) menolak wacana tersebut. Ia menilai wacana itu menghina demokrasi dan Jokowi sendiri. Immanuel lebih memilih Jokowi mendukung politikus yang berseberangan untuk menjadi capres pada 2024.

"Lebih terhormat Pak Jokowi mendukung Anies Baswedan daripada dia jadi wapres. Lebih terhormat Jokowi mendukung Habib Rizieq daripada dia tiga periode," ujar Immanuel baru-baru ini.

Kepala Bappilu PDIP Bambang Wuryanto juga angkat suara. Dia mengatakan konstitusi membolehkan Jokowi dicalonkan sebagai cawapres meski sudah menjabat presiden dua periode.

Akan tetapi, pencalonan tetap dikembalikan kepada partai politik. Bambang mengatakan keputusan siapa yang akan dicalonkan oleh PDIP berada di tangan Megawati Soekarnoputri.

"Aturan mainnya diizinkan, apakah peluang itu mau dipakai atau tidak? Kan urusan Pak Presiden Jokowi," kata Pacul.

"Kalau di PDIP Perjuangan, sekali lagi saya ulangi soal capres dan cawapres menjadi kewenangan penuh Ibu Megawati Soekarno selaku ketum terpilih," tambah dia.(RZ/WK)***

KSP Balas Sindiran AHY Soal Pihak " Tinggal Gunting Pita '

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA --------- Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membanggakan pembangunan infrastruktur di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sambil menyinggung pihak yang 'tinggal gunting pita'. Merespons hal itu, Kantor Staf Presiden (KSP) mengingatkan putra sulung SBY itu melakukan refleksi diri.

"Secara keseluruhan kan pembangunan itu berkesinambungan, dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Kalau pernyataan AHY seperti itu tentu juga dia harus refleksi diri lagi pada saat misalnya awal pemerintahan Pak SBY dia juga melanjutkan pemerintahan sebelumnya," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan baru- baru ini.

Ade meminta agar pembangunan itu tak usah diperdebatkan. Sebab, menurutnya, pembangunan infrastruktur dalam pemerintahan itu berkesinambungan.

"Jadi saya pikir tidak usah harus dipertentangkan kalau konteksnya kita semuanya melihat pembangunan itu berkesinambungan satu sama lainnya. Nggak usah juga dipertentangkan dan juga nggak usah diperdebatkan dan dibuat polemiklah," tutur dia.

Ade mengatakan setiap pemerintah memang mempunyai tugas untuk melanjutkan agenda pemerintah sebelumnya. Dia menekankan bahwa pemerintah bekerja untuk rakyat.

"Ya emang harus seperti itu kan (melanjutkan), namanya juga pemerintahan Republik Indonesia, Presiden juga Presiden Republik Indonesia. Tentunya dia bekerja untuk rakyat Indonesia, untuk negara Indonesia," kata dia.

"Apa yang dilakukan itu tentu sudah ada konsep dasar pembangunan kan, artinya sudah dirumuskan, kalau sekarang ini namanya RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah). Tentu itu kan berkesinambungan," sambugnya.

AHY Sindir Pihak 'Tinggal Gunting Pita'

AHY sebelumnya membanggakan pembangunan infrastruktur era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia mengatakan banyak infrastruktur yang dibangun era SBY.

"Ada yang mengatakan misal, zaman dulu nggak ada pembangunan infrastruktur. Nyatanya banyak," ucap AHY dalam Rapimnas Demokrat di JCC, Jakarta Pusat, Kamis (15/9).

Dia mengatakan pembangunan di era SBY dilakukan dengan perencanaan hingga eksekusinya. Menurutnya, proyek-proyek infrastruktur itu juga banyak yang baru selesai setelah SBY tak lagi menjabat sehingga proses peresmiannya tak dilakukan SBY.

"Yang kedua, direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal dan sudah 70 persen bahkan tinggal 90 persen tinggal gunting pita. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak?" jelas AHY.

"Ya kita nggak perlu juga diapresiasi tapi jangan mengatakan, 'Ini kehebatan kita, satu tahun gunting pita'," sambungnya.(RZ/WK)**

Wednesday, 14 September 2022

Lembaga KAMPUD Kirim Surat Ganti Rugi Ke PT Batu Bintang Timur.



INDENPERS MEDIA ISTANA, Bandar Lampung,-----------------------Perkumpulan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD) secara resmi mengirimkan surat permohonan ganti rugi dan tanggung jawab sosial kepada PT. Batu Bintang Timur hal ini terkait upaya mendampingi Warga Desa Nyampir, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur yang terdampak akibat aktivitas produksi penambangan batu andesit oleh perusahaan tersebut. 

Melalui keterangan persnya, Ketua Umum DPP KAMPUD, Seno Aji menyampaikan bahwa pihaknya secara resmi telah mengirimkan permohonan ganti rugi dan/atau tanggungjawab sosial kepada PT. Batu Bintang Timur yang berlokasi di Desa Nyampir, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, yang dikirim oleh Ketua DPD KAMPUD Kabupaten Lampung Timur, Fitri Andi, didampingi Sekretaris, Ibnu Hasan, Bidang Informasi Dan Humas, Harmain, dan sejumlah perwakilan warga setempat. 

"Hari ini telah disampaikan resmi surat perihal permohonan kepada perusahaan penambangan produksi batu andesit terkait keberatan sejumlah warga di RT 001, RW 001,  Desa Nyampir, yang telah terkena dampak negative langsung/dirugikan dari kegiatan dan/atau aktivitas perusahaan tersebut", kata Seno Aji sebagai steering committee DPP KAMPUD. 

Sementara, Ketua DPD KAMPUD Kabupaten Lampung Timur, Fitri Andi mengutarakan bahwa maksud dan tujuan pihaknya menyampaikan surat tersebut karena dinilai kondisi daya dukung lingkungan wilayah operasi produksi batu andesit di Desa Nyampir, RT 001, RW 001, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi penambangan batu andesit tersebut. 

"Kami mendampingi warga Desa Nyampir, RT 001, RW 001, yang merupakan Warga terdampak kegiatan produksi penambangan batu andesit PT. Batu Bintang Timur memohonkan adanya kompensasi ganti rugi dan tanggung jawab sosial sesuai ketentuan", kata Fitri Andi yang juga sebagai Organizing Committee Lembaga KAMPUD untuk pendampingan Warga Desa Nyampir. 

Untuk diketahui bahwa penerima surat dari DPP KAMPUD merupakan staf administrasi dari PT. GIS menyampaikan akan meneruskan surat tersebut. 

"Baik pak akan Kita teruskan ke Owner PT. Batu Bintang Timur", kata Wahyu. (SN/RZ/WK)****

Tuesday, 13 September 2022

Mahfud Soroti Viral Anggauta Polisi Vs RT Gegara Enggan Mundurkan Mobil. Kenapa Ya ?



INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA ----------Video yang memperlihatkan dua orang pria tengah berdebat di pinggir jalan viral di media sosial. Berdasarkan video tersebut disebutkan bahwa perdebatan itu terjadi antara ketua RT dengan seorang anggota kepolisian.

Dilihat detikcom, Minggu (11/9/2022), video berdurasi 2 menit 19 detik itu menunjukkan momen perdebatan antara kedua pria tersebut. Perdebatan itu terjadi lantaran pria yang disebut anggota polisi tidak mau memundurkan mobilnya yang menghalangi jalan keluar komplek.

Kemudian, karena merasa kesal, pria yang disebut sebagai Ketua RT itu berjalan ke depan mobil dan mendorongnya. Namun, upayanya terlihat tak berhasil dan anggota polisi itu tidak juga memundurkan mobilnya.

"Nih ya, liat platnya disuruh mundur aja nggak mau sampe pak RT saya kayak begini (dorong mobil)," ucap perempuan yang merekam video tersebut.

Terlihat mobil tersebut bernomor polisi B 1398 KYP. Selanjutnya, setelah kejadian aksi dorong mobil tersebut, anggota polisi itu lalu memundurkan mobilnya. Namun, bukannya langsung memundurkan mobil perdebatan dengan Ketua RT masih terus berlangsung.

"Mundur sedikit aja kan bisa pak, ini pintu keluar-masuk," kata perekam video.

"Haduh haduh orang kok sombong banget ya pak. Astaghfirullah hal adzim polisi kayak gini," sambungnya.

Kemudian, postingan tersebut diretweet oleh Menkopolhukam Mahfud Md lewat akun twitternya @mohmahfudmd. Dia meminta agar pihak kepolisia mengusut persoalan itu jika kejadian seperti dalam video itu benar.

"Ini beneran atau konten sandiwara buatan? Kalau ini sungguhan saya maka Polisi harus mengambil tindakan. Itu ada nomer mobilnya B. 1489 KYP. Masak, arogansinya spt itu. @DivHumas_Polri," cuit Mahfud dalam Twitter.

"Eh nomer mobilnya B 1398 KYP," sambungnya.

Secara terpisah, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Usman Latif mengaku bakal mengecek kebenaran video tersebut. Hingga saat ini, belum diketahui lokasi kejadian video itu.

"Akan saya cek," singkatnya. ( RZ/ WK /***

Pernyataan Lengkap Pengumuman Kenaikan Harga BBM.



INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA---------- Indonesia kini tersandera subsidi bahan bakar minyak (BBM). Padahal pemerintah pernah memangkas dana subsidi dengan sangat drastis pada 2015 silam dan ekonomi Indonesia baik-baik saja.

Kebijakan tersebut sejatinya dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat baru terpilih. Kala itu, Jokowi merasa ruang fiskal sangat sempit, sementara pembangunan infrastruktur sangat mendesak.

Juga patut diketahui, sejak sebelumnya semua pihak sudah sepakat bahwa subsidi BBM hanya ibarat kebijakan 'bakar uang' semata, karena dinikmati oleh orang kaya dan tak memberikan dampak besar ke perekonomian

"Kita pernah melakukan reformasi yang sangat progresif tahun 2014 ke 2015, di mana subsidi dan kompensasi energi cukup tajam. Dari 3,2% PDB menjadi 1% PDB," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI, baru- baru ini.

Pada 2014, subsidi BBM menghabiskan dana sebesar Rp 240 triliun. Harga minyak dunia yang digambarkan lewat Indonesia Crude Price (ICP) US$ 96,5 per barel dan kurs Rp 12.189 per dolar AS.

Jumlah subsidi yang terus naik dari tahun-tahun sebelumnya, seiring dengan kenaikan harga minyak dunia, pelemahan nilai tukar dan kenaikan konsumsi hingga rawan penyelewengan.

Pemerintah sebelum era Jokowi bukan tanpa usaha. Sederet kebijakan pernah dilaksanakan. Mulai dari pemasangan stiker BBM non subsidi hingga penggunaan teknologi Radio Frequency Identification (RFID). Hanya saja memang kurang efektif atau beberapa kalangan menyebut lebih tidak ada gunanya.

Setelah ada reformasi subsidi, yaitu penghapusan subsidi premium dan penerapan subsidi tetap untuk solar, anggarannya turun drastis menjadi Rp 60,8 triliun pada 2015. Hingga 2021, anggaran subsidi BBM memang tidak banyak perubahan, kecuali pada 2018 yang menjadi Rp 97 triliun. Sisanya berkisar pada rentang Rp 41 triliun sampai Rp 60 triliun. Anggaran tersebut termasuk subsidi LPG.

Selama periode tersebut juga, setelah reformasi BBM, tidak ada drama politik yang terjadi di parlemen. Harga BBM naik dan turun diterima oleh masyarakat

Reformasi Jokowi juga terbantu oleh harga minyak dunia yang tiba-tiba turun drastis ke level US$ 40 per barel. Jadi, sekalipun subsidi hampir sepenuhnya dicabut, harga BBM, yaitu premium dan solar masih rendah.

Pemangkasan dana subsidi, lanjut Febrio kemudian dialihkan ke pembangunan infrastruktur. Pemerintah cukup gencar membangun jalan, pelabuhan, bandar udara (bandara), pembangkit listrik dan infrastruktur lainnya dari Sabang sampai Merauke. Tak salah bila pertumbuhan ekonomi cukup stabil bergerak di level 4-5%.

"Saat itu kita menghubungkan subsidi dan kompensasi ini dengan infrastruktur yang kemudian bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan tarif hidup masyarakat banyak," jelas Fenbrio

Setelah ada reformasi subsidi, yaitu penghapusan subsidi premium dan penerapan subsidi tetap untuk solar, anggarannya turun drastis menjadi Rp 60,8 triliun pada 2015. Hingga 2021, anggaran subsidi BBM memang tidak banyak perubahan, kecuali pada 2018 yang menjadi Rp 97 triliun. Sisanya berkisar pada rentang Rp 41 triliun sampai Rp 60 triliun. Anggaran tersebut termasuk subsidi LPG.

Selama periode tersebut juga, setelah reformasi BBM, tidak ada drama politik yang terjadi di parlemen. Harga BBM naik dan turun diterima oleh masyarakat.

Reformasi Jokowi juga terbantu oleh harga minyak dunia yang tiba-tiba turun drastis ke level US$ 40 per barel. Jadi, sekalipun subsidi hampir sepenuhnya dicabut, harga BBM, yaitu premium dan solar masih rendah.

Pemangkasan dana subsidi, lanjut Febrio kemudian dialihkan ke pembangunan infrastruktur. Pemerintah cukup gencar membangun jalan, pelabuhan, bandar udara (bandara), pembangkit listrik dan infrastruktur lainnya dari Sabang sampai Merauke. Tak salah bila pertumbuhan ekonomi cukup stabil bergerak di level 4-5%.

"Saat itu kita menghubungkan subsidi dan kompensasi ini dengan infrastruktur yang kemudian bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan tarif hidup masyarakat banyak," jelas Febrio. (RZ/WK)**

Thursday, 8 September 2022

Banyak Napi Korupsi Bebas Bersyarat



INDENPERS MEDIA ISTANA,  JAKARTA--------- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi banyaknya narapidana korupsi yang bebas bersyarat . Menurut Mahfud, urusan pembebasan hingga remisi merupakan ranah pengadilan, pemerintah tidak boleh ikut campur terkait keputusan hakim. 

"Ya begini ya, kalau pemerintah itu tidak boleh ikut campur ya, urusan pembebasan itu pengadilan. Remisi, dikurangi, dan lain-lain itu kan pengadilan yang menentukan. Dibebaskan, dikurangi hukumannya dan sebagainya," kata Mahfud di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (8/9/2022). 

Mahfud mengatakan, pembebasan bersyarat telah seusai dengan peraturan berlaku yang diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022.

"Nah kalau soal pembebasan bersyarat itu tentu peraturan UU-nya sudah secara formal memenuhi syarat. Dan Anda semua harus tahu, pemerintah itu kan tidak boleh ikut masuk ke urusan hakim ya," katanya. 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjelaskan, hakim di pengadilan memiliki hak dalam menentukan hukuman bagi seseorang. Karena itu perlu bukti-bukti yang kuat agar hukuman yang dijatuhkan sesuai. 

"Kalau sudah hakim berpendapat, bahwa hukuman yang layak seperti itu, ya sudah. Kita tidak bisa ikut campur. Kita hormati, karena ini proses ketatanegaraan kan. Kalau itu bagi-bagi tugas, yang memutus hakim, yang menangkap dan mengajukan kita. Kan kira-kira begitu kalau dalam hukum pidana," katanya. ( RZ/ WK )****

Pak Jokowi 321 Pemda Masih Doyan Belanja Barang Impor. Kok bisa Ya,?



NDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA ---------- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat transaksi pengadaan barang produksi dalam negeri dari pemerintah daerah masih minim.

Sekretaris Utama LKPP Robin Asad Suryo mengungkapkan hal ini ditandai dengan jumlah pemerintah daerah (Pemda) yang belum bertransaksi di dalam katalog lokal sebesar

Sementara itu, jumlah Pemda yang sudah melakukan transaksi sebanyak 221 Pemda.

"Dari sisi transaksi ini memang belum menggembirakan. Ini masih menjadi PR kami, karena dari jumlah yang menayangkan tadi, baru terdapat 221 Pemda yang sudah melakukan transaksi," katanya dalam Rapat Dengan Pendapat dengan Komisi XI, Kamis (8/9/2022).

Padahal, dari sisi penayangan produk, 95% Pemda sudah melakukannya.

Lebih lanjut, dari data LKPP, Pemda provinsi yang paling banyak bertransaksi dalam katalog lokal atau membeli produk dalam negeri adalah Jakarta, Aceh, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

Di tingkat kabupaten dan kota, kota Medan, kota Semarang, kota Bandung dan Kabupaten Sidoarjo tercatat paling aktif.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan kekesalannya lantaran banyak kementerian dan lembaga negara yang justru melakukan pengadaan barang impor, di saat pemerintah yang selalu mengagungkan gerakan 'Bangga Buatan Indonesia'.

Jokowi menyebutkan beberapa barang yang banyak diimpor oleh kementerian dan lembaga negara, di antaranya adalah CCTV atau alat perlengkapan kantor, alat kesehatan, alat pendidikan, dan pertanian.

Padahal, Jokowi menilai banyak produk yang bisa dibuat di dalam negeri, sehingga K/L tidak perlu mengimpor dari negara lain.

Beberapa waktu lalu, Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya sudah mengantongi komitmen dari K/L hingga Pemda untuk membelanjakan anggarannya sebesar Rp 800 triliun dalam rangka pengadaan produk dalam negeri, khususnya dari UMK. ( RZ/ WK )****

Wednesday, 7 September 2022

Presiden Jokowi Lantik Azwar Anas Jadi Menpan - RB.



INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA---------- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) sisa masa jabatan tahun 2019-2024.

Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/9/2022). Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 91P tahun 2022 Tentang pengangkatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada UUD RI 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan mejunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.," kata Azwar bersumpah.

Sebelum dilantik menjadi Menpan-RB, Abdullah Azwar menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Ia juga pernah menjadi bupati Banyuwangi.

Sebagaimana diketahui, Menpan RB sebelumnya yakni Tjahjo Kumolo meninggal dunia pada Jumat, 1 Juli 2022. Tjahjo meninggal setelah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Abdi Waluyo Jakarta.

Untuk mengisi kekosongan Tjahjo Kementerian PANRB dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud ditujuk sebagai Plt Menpan-RB.( RZ/ WK /***

Iwan Pegawai Bapenda Kota Semarang Melarikan Diri Sebelum Diperiksa Polda Jateng.



INDENPERS MEDIA ISTANA, SEMARANG------- Hilangnya pegawai  Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Iwan Budi, makin menemukan titik terang.

Iwan terakhir terdeteksi CCTV saat berada di Traffic light AKPOL pada Rabu (24/8/2022) lalu.

Rupanya dibalik menghilangnya Iwan ternyata beredar kabar diperiksa oleh Ditreskrimsus Polda Jateng. Iwan diadukan atas dugaan penyelewengan aset.

Dirreskrimsus Polda Jateng, Kombes Pol Dwi Subagyo membenarkan Iwan menghilang sehari saat diundang Ditreskrimsus untuk dimintai keterangan. Undangan tersebut merupakan tindak lanjut dari aduan masyarakat.

"Saat ini baru tahap pengumpulan bahan keterangan. Kami baru memanggil Iwan pada Kamis (25/8/2022)," ujarnya.

Menurutnya, pihak Ditreskrimsus telah berkomunikasi dengan Iwan bahwa akan diperiksa. Saat Iwan bersedia memenuhi panggilan Ditreskrimsus Polda Jateng.

"Namun setelah tanggal 25 sudah tidak berita lagi," imbuhnya.

Kombes Bagyo menuturkan Iwan diadukan atas dugaan penyelewengan aset pemerintah.Namun pihaknya saat ini sedang melakukan pendalaman dan mencari bukti-bukti atas aduan tersebut.

"Panggilan Iwan baru sekali. Kalau sebelum tanggal 25 kami sering melakukan komunikasi. Kami mengirimkan surat klarifikasi untuk meminta penjelasan. Setelah itu sudah tidak ada," tutur dia.

Terkait kaburnya Iwan, Lanjutnya, pihak keluarga telah membuat laporan di Polrestabes Semarang. Pihak keluarga sudah diperiksa dan menanyakan keberadaan Iwan.

"Keluarganya menyatakan tidak tahu kemana perginya. Katanya  ada acara. Setelah acara tidak balik-balik," jelasnya.

Meski iwan pergi dan tidak memenuhi panggilan, pihaknya tetap akan memanggil pihak lainnya. Ada beberapa orang yang akan diperiksa sesuai aduan tersebut.

"Kami belum pasti juga. Kami masih butuh pendalaman materi juga," tutur dia.

Sementara itu Kepala Bapenda Kota Semarang Indriyasari mengaku mengelak adanya aduan yang dilayangkan terhadap stafnya yakni Iwan yang hilang pekan lalu.Dirinya mengaku tidak tahu adanya aduan tersebut.

"Saya tidak tahu malahan. Yang jelas sampai sekarang belum ketemu dan tidak ada kabar," jelas wanita akrab disapa Iin.

Iin menuturkan selama dikantor Iwan tidak ada masalah dengan pekerjaannya. Selama Iwan dinilai bagus dalam bekerja.

"Selama ini kerjanya bagus-bagus saja," ujarnya.

Ia menuturkan hilangnya Iwan telah dilaporkan ke Polisi. Namun pihaknya terbuka jika ada masyarakat jika mengetahui keberadaan Iwan.

"Keluarganya seperti masih menunggu  kabar. Kami juga terus berkomunikasi dengan pihak keluarga dan kepolisian untuk mencari keberadaan,: ujarnya. ( RZ/ WK )***

Tuesday, 6 September 2022

Demo BBM Jakarta, Jokowi Gelar Rapat Tertutup di Bogor. Ada Apa Ya?



INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA, --------- Aksi demonstrasi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terjadi di mana-mana. Pada hari ini, demonstran terpusat di depan Istana Negara dan Gedung DPR/MPR.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini sendiri tidak berada di Jakarta, dan berkantor dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menggelar rapat tertutup bersama jajaran menterinya.

Jokowi menggelar rapat terbatas dengan topik pembahasan evaluasi proyek strategis nasional (PSN) bersama para menteri. Jokowi meminta jajarannya agar segera menyelesaikan seluruh PSN pada tahun 2024 mendatang.

"Bapak Presiden meminta agar keseluruhan proyek secara nasional bisa selesai secara fisik sebelum 2024," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (6/9/2022).

Jokowi, kata Airlangga, juga memberikan arahan agar seluruh PSN dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam hal penciptaan lapangan kerja. Jokowi ingin proyek infrastruktur pemerintah dapat menciptakan efek ganda bagi perekonomian.

"Apakah itu bendungan, apa itu jalan tol, itu membuka akses yang lebih luas dan beberapa bendungan tentunya berada di wilayah yang bisa mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat," katanya.

"Karena dengan ketersediaan air dan juga dari segi irigasi yang lebih banyak dan lebih baik untuk terkait dengan masalah ataupun terkait dengan program-program agriculture atau program pertanian," jelasnya.(RZ/ WK)*

Jokowi Ngantor di Bogor, Istana ; Tak Ada Kaitan dengan Demo.



INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA --------- Massa dari berbagai elemen menggelar unjuk rasa di sejumlah titik di Jabodetabek untuk memprotes kenaikan harga BBM. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini berkegiatan di Istana Kepresidenan Bogor.

"Beliau itu terjadwal di Bogor, memang terjadwal dari minggu lalu kan habis dari menerima tamu negara di Bogor dan lanjut kegiatan hari ini di Bogor. Ya terkait demo ya, kita mungkin dari pejabat terkait menerimanya," kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Heru mengatakan kegiatan Jokowi di Istana Bogor bukan karena adanya demonstrasi. Heru menjelaskan, kegiatan presiden sudah terjadwal jauh-jauh hari.

"Dari minggu lalu terjadwal bahkan dari dua minggu yang lalu karena ada tamu negara, hari Senin kegiatan di sana, terus Bapak Presiden lanjut di sana hari Selasa, lanjut kegiatan di Bogor. Enggak ada kami jadwalkan beliau di Bogor, kami kan nggak tahu ada kenaikan BBM, ada demo kita nggak tahu," ujar Heru.

Penjelasan senada disampaikan oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin. Bey mengatakan kegiatan Jokowi hari ini di Istana Bogor sudah terjadwal sebelumnya.

"Itu karena sudah terjadwal di Bogor, seperti kemarin kan tiba-tiba ke Jakarta. Jadi tidak masalah jadwal itu karena sudah jadwal di Bogor, kalau perlu ke Jakarta ya ke Jakarta," ujar Bey.

Saat ditanya mengenai apakah ada kemungkinan Jokowi menemui pedemo, Bey menekankan pernyataan Jokowi soal perbedaan pendapat di negara demokrasi. Menurut Bey, Jokowi telah berpesan agar penyampaian pendapat dilakukan dengan tertib.

"Presiden kan menyampaikan perbedaan pendapat itu wajar, ada yang setuju kenaikan, ada yang nggak setuju. Presiden menyampaikan juga kemarin yang penting tertib, tidak anarkis, dan juga dalam koridor peraturan yang ada," ujar Bey.

Sebaran Titik Demo di Jabodetabek

Seperti diketahui, massa kembali turun menggelar demo memprotes kenaikan harga BBM di sejumlah tempat. Demo menolak kenaikan harga BBM ini tersebar di wilayah Jakarta, Tangerang, hingga Bekasi.

3 Titik Demo di Jakarta

Demo di wilayah Jakarta terpusat di tiga titik di wilayah Jakarta Pusat, yakni di Patung Kuda, depan gedung DPR, dan di depan kantor Pertamina.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan ada 7 titik lokasi aksi unjuk rasa di wilayah Jakarta Pusat hari ini. Tiga di antaranya demo terkait BBM, lainnya di luar masalah BBM.

"Kalau yang masalah BBM hanya Patung Kuda, DPR, dan Pertamina," kata Komarudin.

1 Titik Demo di Kabupaten Bekasi

Demo menolak kenaikan harga BBM juga terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi. Massa terkonsentrasi di depan kantor Pemkab Bekasi.

"Untuk di wilayah Kabupaten Bekasi hanya di depan Pemda saja," kata Kapolres Metro Bekasi Kombes Gidion.

Demo diikuti oleh 150 peserta. Pengalihan arus lalu lintas berlaku situasional.

"Situasi lalin masih normal," katanya.

1 Titik Demo di Kota Bekasi

Sementara itu, Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Hengki mengatakan demo menolak BBM naik di wilayah Kota Bekasi hanya terpusat di depan kantor Wali Kota Bekasi. Massa sebagian besar ke Jakarta untuk demo di DPR.

"Iya rencananya begitu (ada demo) di DPR sama kantor Wali Kota. Kalau pemberitahuan sekitar 300 orang, semuanya mahasiswa. Rencananya pagi, tapi belum ada sampai sekarang," kata Hengki

1 Titik Demo di Kota Bogor

Demo memprotes kenaikan BBM juga akan digelar di Kota Bogor. Massa elemen mahasiswa rencananya menggelar demo siang.( RZ/ WK )****

Monday, 5 September 2022

Jokowi Sambut Presiden Filipina di Istana Bogor, Prabowo dan Sandiaga Hadir.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Jokowi mengajak Marcos Jr untuk menanam pohon di halaman Istana.

Prosesi penyambutan Marcos Jr dilakukan sejak mobil yang ditumpanginya memasuki gerbang Istana Kepresidenan Bogor, Senin (5/9/2022). Selepas turun dari mobil, Marcos Jr dan istrinya Louise Araneta Marcos disambut oleh Jokowi dan Iriana Joko Widodo.

Jokowi dan Marcos Jr lalu berjalan ke halaman depan Istana Bogor. Keduanya menyaksikan upacara kunjungan kenegaraan dan melakukan inspeksi pasukan.

Selanjutnya kedua pemimpin saling mengenalkan delegasi dari negara masing-masing. Perwakilan dari Indonesia yang hadir yaitu Menko Polhukam Mahfud Md, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Menlu Retno LP Marsudi, Menhan Prabowo Subianto, dan Menparekraf Sandiaga Uno.

Setelah itu, Jokowi dan Marcos Jr masuk ke dalam Istana. Keduanya melakukan sesi foto bersama.

Setelah mengisi buku tamu, Marcos Jr kemudian diajak Jokowi berjalan ke veranda Istana Bogor. Jokowi dan Marcos Jr tampak berbincang-bincang santai.

Jokowi dan Marcos Jr lalu berjalan menuju halaman belakang Istana Bogor. Tampak mendampingi juga Iriana dan Louise Araneta Marcos. Mereka menanam pohon kayu ulin. ( RZ/WK)***

Sunday, 4 September 2022

Kenapa Harga BBM Naik Saat Harga Minyak Turun Bu Sri Mulyani? Ada Apa Ya ?

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------- Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terjadi saat harga minyak turun. Menteri Keuangan Sri Mulyani angkat bicara terkait hal ini.

"Kami terus mengalami perhitungan dengan harga ICP yang turun ke US$ 90 sekalipun maka subsidi masih akan besar," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menurutnya meski harga ICP menjadi US$90, subsidi berada masih berada di US$98,9.

Sebagai informasi harga minyak dunia rata-rata sejak awal tahun (year-to-date/ytd) masih berada di level US$97/barel. Menurutnya, subsidi tetap akan melonjak tinggi.

"Dengan perhitungan ini maka angka kenaikan subsidi yang waktu itu disampaikan di media dari Rp 502 triliun tetap akan naik. Tidak menjadi Rp 698 triliun namun Rp 653 triliun," jelasnya.

Sementara itu, jika rata-rata harga minyak US$85/barel, tambahan subsidi menjadi RP 640 triliun. Namun jika ICP berada di atas US$100, total subsidi dalam bentuk BBM mencapai Rp 649 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan belanja yang tadinya untuk subsidi digunakan memberikan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat. Pemerintah juga akan terus memantau perkembangan ICP. Selain juga dampak inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan dari kenaikan BBM.

"Perkembangan ICP harus dan akan kita monitor karena suasana geopolitik dan proyeksi ekonomi dunia masalah karena dinamis. Kami akan terus mengalokasikan subsidi bagi masyarakat antara Rp 591 triliun apabila harga ICP di US$ 85 atau Rp 605 triliun apabila harga ICP US$ 99," kata Sri Mulyani.

"... Ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden maka sebagian dari belanja yang tadinya untuk keseluruhan subsidi digunakan untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Kita juga akan memantau dampak inflasi dan pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan dari kenaikan BBM yang diumumkan Menteri ESDM".

Pemerintah memperkirakan bansos yang diberikan dengan tambahan Rp 24,17 triliun, maka pemerintah dapat menahan pertambahan jumlah kemiskinan. Dengan begitu dapat dijaga serta diupayakan melalui program pemerintah lain.(RZ/WK)***

Puan Latihan Naik Kuda Kesayangan Prabowo. Ada Apa Ya ?



INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA  --------- Elite PDIP Puan Maharani hari ini bertandang ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat. Puan sempat latihan naik kuda kesayangan Prabowo.Puan

"Tadi Mbak Puan berkenan untuk mulai latihan naik kuda, karena tahu bahwa di sini kita melatih kuda untuk mendukung olahraga equestrian," kata Prabowo saat konferensi pers usai pertemuan, Hambalang, Minggu (4/9/2022).

Selain soal kuda, Prabowo dan Puan juga makan bersama. Mereka juga sempat berbincang tentang persoalan masyarakat Indonesia.

"Sesudah itu saya sempat, kita makan-makan, ramah tamah. Habis itu kita bincang-bincang, kita bicara beberapa masalah," ucap Prabowo.

Prabowo merasa punya pandangan yang sama dengan Puan. Dia memastikan Gerindra dan PDIP akan terus berkomunikasi.

"Intinya adalah kita sepakat untuk terus berkomunikasi dengan baik untuk melanjutkan hubungan persahabatan, kekeluargaan, dan karena kita banyak pandangan yang sama secara ideologis," kata Menteri Pertahanan itu.

Sementara itu, Puan mengungkapkan dirinya diperkenankan Prabowo mencoba kuda kesayangan. Puan menyebut naik kuda tidak semudah yang dibayangkan atau ditontonnya di televisi

"Kami, saya diperkenankan untuk mencoba kuda kesayangan beliau. Ternyata naik kuda itu perlu satu keberanian, satu semangat untuk kemudian bisa bersama, bersinergi bersama kudanya supaya kudanya itu nggak kita arahkan ke kanan jadi ke kanan, kita arahkan ke kiri jadi ke kiri," ujar Puan(RZ/WK)***

Saturday, 3 September 2022

Kompol Baiquni Wibowo Diberhentikan Tak Hormat Terkait Kasus Sambo.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------- Sidang kode etik terhadap Kompol Baiquni Wibowo atau Kompol BW, tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan atau obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, telah rampung. Kompol Baiquni diberhentikan tidak dengan hormat dari Polri.

"Pemberhentian tidak dengan hormat dari anggota kepolisian," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo.

Dedi mengatakan sanksi etika untuk Kompol Baiquni adalah pelanggaran sebagai perbuatan tercela. Kompol Baiquni juga dikenai sanksi untuk ditempatkan di tempat khusus.

"Yang berikutnya sanksi administrasi berupa penempatan khusus selama 23 hari, di patusnya di provos," ujar Dedi.

Sidang etik Kompol Baiquni digelar sejak pukul 09.30 WIB. Ada sejumlah saksi yang diperiksa dalam sidang etik tersebut.

Sebelumnya, ada tujuh orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan kasus pembunuhan Yosua. Berikut ini daftarnya:

1. Brigjen Hendra Kurniawan selaku mantan Karopaminal Divisi Propam Polri

2. Kombes Agus Nurpatria selaku mantan Kaden A Biropaminal Divisi Propam Polri

3. AKBP Arif Rahman Arifin selaku mantan Wakadaen B Biropaminal Divisi Propam Polri.

4. Kompol Baiquni Wibowo selaku mantan PS Kasubbagriksa Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri

5. Kompol Chuck Putranto selaku mantan PS Kasubbagaudit Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri

6. AKP Irfan Widyanto selaku mantan Kasubnit I Subdit III Dittipidum Bareskrim Polri.

7. Irjen Ferdy Sambo selaku mantan Kadiv Propam Polri.( RZ/ WK )***

Jokowi Umumkan Harga BBM Naik, Berlaku Pukul 14.30 Hari Ini. Ada Apa Ya?



INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA ---------- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan harga bahan bakar minyak (BBM) naik. Dia mengatakan subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.

"Harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi, Sabtu (3/9/2022).

Jokowi mengatakan dirinya sebenarnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi APBN. Namun dia mengatakan anggaran subsidi BBM terus naik.

"Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan akan meningkat terus," kata dia.

Dia mengatakan saat ini subsidi BBM lebih banyak digunakan kelompok ekonomi mampu yakni sebanyak 70%. Dia mengatakan dinaikkannya harga BBM menjadi pilihan terakhir pemerintah.

"Seharusnya uang negara itu diprioritaskan untuk memberi subsidi kepada masyarakat yang tidak mampu. Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan di waktu yang sulit," ucap dia.

"Dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran. Bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp 12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp 150 ribu per bulan dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan," tambahnya.

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan tarif baru BBM subsidi ini berlaku pada hari ini.

"Ini berlaku 1 jam sejak saat diumumkan penyesuaian harga ini. Berlaku pukul 14.30 WIB," ujar Arifin. ( RZ/WK )*****

Friday, 2 September 2022

Mensos Risma ; Mungkin Cucu Saya Elek Diusir dari Playground.



INDENPERS MEDIA ISTANA , JAKARTA,-------- Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menanggapi santai usai cucunya yang berusia dua tahun diusir dari arena bermain atau playground anak di Mal Ciputra World Surabaya.

Ia mendapatkan kabar bahwa cucunya diusir karena diduga tak menggunakan masker ketika bermain di playground. Tapi di satu sisi, ada anak-anak lain tak menggunakan masker masih diperbolehkan bermain.

"Terus mungkin enggak pakai masker, diusir gitu. Tapi ada anak lain, katanya ya saya juga enggak tahu, enggak pakai masker enggak apa-apa. Mungkin cucu ku elek [jelek]," kata Risma sambil tertawa saat ditemui di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (2/9).

Risma mengatakan bahwa cucunya memiliki rasa peka sehingga marah saat diusir dari Playground tersebut. Ia juga mendapatkan kabar cucunya sedang sakit tadi malam.

"Sampai semalam aku juga khawatir dia asma kaya aku. Semalam dia sampai sakit. Semalam saya ikuti. Ya sudah lah. Mungkin jelek dia ya. Atau dikiro opo yo, opo enggak kuat bayar dikira," kata Risma sambil tertawa.

Sebagai informasi, kejadian dugaan pengusiran itu bermula saat anak Risma, Fuad Bernadi dan istrinya Erra Masita Maharani mengajak dua buah hatinya bermain di Playtopia, Ciputra World Surabaya,baru-baru ini.

Baru 20 menit bermain, anak kedua mereka yang masih berusia dua tahun, disebut diusir oleh seroang petugas Playtopia karena dianggap tidak mematuhi SOP tentang penggunaan masker.

Fuad pun protes sebab ia melihat banyak anak-anak lain yang dibiarkan petugas dan masih leluasa bermain meski tak memakai masker.( RZ/ WK )****

Thursday, 1 September 2022

JPKP Jateng dan Yapena Gelar Seminar Melawan Mafia Tanah Dengan Strategi Managemen Perang.



INDENPERS MEDIA ISTANA,NSemarang ------- Dewan Pengurus Wilayah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Provinsi Jawa Tengah menggelar Seminar Edukasi dan Solusi Sengketa Tanah bertemakan "Melawan Mafia Tanah Dengan Strategi Managemen Perang" di Hotel Padanaran Simpang Lima, Jawa Tengah,baru- baru ini.

Acara seminar yang digelar JPKP Jawa Tengah ini, bekerjasama dengan Yayasan Pengawal Etika Nusantara (Yapena). Dimulai dari pukul 07.30 s/d 13.00 WIB, menampilkan beberapa pembicara yang memberikan wawasan yang mendidik dan memberikan solusi untuk mengatasi persoalan sengketa tanah. Diantaranya :

1. Prof. Dr. Nurhasan Ismail, SH., M.Si. (Guru Besar FH UGM) 

2. Dwi Purnama,  SH. M.Kn. (Kakanwil ATR/BPN Jawa Tengah) 

3. Kombes Pol Dwi Subagyo (Dirreskrimsus Polda Jawa Tengah) 

4. Riyanta, SH. (Anggota DPR RI, Ketua Umum Gamat dan GJL) 

5. Andi Herman SH, M.H. (Kajati Jawa Tengah)

"Dengan maraknya oknum-oknum mafia tanah yang terjadi di Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Untuk itu kami mengadakan seminar ini" ujar Ketua Panitia Budi Priyono, SE, baru- baru ini.

Lebih lanjut, Budi mengatakan bahwa dengan diselenggarakan seminar edukasi tersebut mampu menjadi solusi bagi masyarakat menghadapi mafia tanah. 

"Seminar ini bertujuan agar masyarakat dan institusi terkait memahami dan mengerti strategi dalam memerangi mafia tanah untuk mencapai cita-cita bangsa, yaitu masyarakat adil dan makmur" ujarnya.

Dengan demikian, Budi mewakili para panitia memohon maaf bila ada kekurangan selama berlangsungnya seminar edukasi tersebut, "Kami memohon maaf apabila dalam pelaksanaan seminar terdapat kekurangan atau kekeliruan" ungkapnya. 

Tak lupa, Budi menyampaikan rasa terimakasihnya kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya Seminar Edukasi dan Solusi Sengketa Tanah yang bertemakan Melawan Mafia Tanah Dengan Strategi Managemen Perang.

"Kami ucapkan terimakasih kepada Yapena, media partner, para ketua DPD JPKP dan para pihak yang telah membantu, sehingga dapat terlasananya acara ini" ucapnya.

Turut hadir dalam acara seminar, Ketua DPW JPKP Jawa Tengah, Elfin Hanifah Sahrir (Gus Ifin) sebagai pambaca doa. Ketua UMUM JPKP Maret Samuel Sueken bersama Anggota DPR RI KOMISI II  Bp Riyanta, SH.(BD/RZ/WK )*** 

Polres Banjarnegara Ungkap Kasus Pencabulan Oknum Guru Ngaji Terhadap Tujuh Santri.

INDENPERS MEDIA ISTANA, Banjarnegara –- Polres Banjarnegara mengungkap tindak pidana pencabulan sesama jenis terhadap tujuh santri yang dilakukan oknum ketua yayasan pendidikan berinisial SAW Alias JS (32) warga Desa Banjarmangu Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara.

Kapolres Banjarnegara AKBP Hendri Yulianto SIK, MH mengatakan, kejadian terbongkar bermula ketika tersangka pergi ke Aceh karena istri melahirkan.

"Pada saat pergi kemudian kegiatan belajar digantikan guru ngaji lain sehingga santri yang pernah mengalami perbuatan cabul bercerita kepada guru ngaji yang menggantikan," katanya saat konferensi pers di Mapolres Banjarnegara, Rabu (31/8/2022) pagi.

Ia mengungkapkan, tersangka mempunyai kelainan seksual, dimana nafsu melihat anak yang kulitnya putih, bersih dan ganteng.

"Tersangka menyuruh santri datang ke rumahnya untuk melakukan perbuatan cabul," ujar dia. 

Ia menuturkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengaku telah melakulan pencabulan terhadap santrinya sebanyak tujuh anak.

"Namun yang dilakukan introgasi baru enam anak, ini bisa dikembangkan lagi nantinya pada saat pemeriksaan lanjutan," bebernya.

Kejadian kepada salah satu korban AG (15), lanjut Kapolres, terjadi pada tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib, tersangka melihat korban berjalan di depan rumah tersangka, kemudian ia melambaikan tangan memanggil korban untuk datang kerumahnya, lalu tersangka perintahkan korban duduk di ruang tamu, lalu tersangka menawarkan makanan dan memesankan makanan melalui aplikasi online. 

"Setelah memesan makanan, tersangka menarik tangan korban diajak ke kamar, disitulah tersangka mulai melakukan aksi cabul, lalu meminta korban agar malamnya menginap di rumahnya, sekira pukul 14.30 Wib korban kembali ke asrama yayasan," ungkapnya.

Selanjutnya sekira pukul 21.15 Wib tersangka menghampiri AG di asrama, tersangka membangunkan korban yang sedang tidur untuk ajak ke rumah tersangka, sesampainya di rumah, tersangka dan korban masuk ke dalam kamar, disitulah terjadi perbuatan cabul. setelah makan habis lalu tidur bersama, sekira pukul 02.15 Wib tersangka membangunkan AG untuk pulang ke asrama dan tersangka memerintahkan korban agar tidak cerita kesiapa-siapa," kata dia.

Adapun terhadap korban AG ini, kata AKBP Hendri, tersangka telah melakukan perbuatan cabul sebanyak empat kali, kejadian pertama tanggal 21 Juni 2022 pukul 21.15 Wib, kedua masih di bulan Juni 2022, kejadian ketiga 19 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib dan keempat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib.

"Setelah itu, kemudian dilakukan pengembangan ternyata ada korban lain yang merupakan santri di Yatasan tersebut, yakni HA usia 13 tahun, NN 15 tahun, FN 13 tahun, MS 13 tahun, MA 15 tahun.

Ia menjelaskan, dari hasil pemeriksaan tersangka melakukan perbuatan tersebut sejak bulan November tahun 2021.

"Setelah menerima laporan kejadian tersebut, pada tanggal 25 agustus 2022 sekira pukul 11.00 penyidik Sat Reskrim Polres Banjarnegara mendapatkan informasi tersangka berada di rumah, selanjutnya melakukan pengecekan ke rumah tersangka, pada saat di rumah tersangka ditemukan sedang mandi di kamar mandi masjid, setelah selesai mandi kemudian tersangka dilakukan penangkapan," ujar dia.

Adapun pasal yang dikenakan, Kata Kapolres yakni Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau Pasal 292 KUHP.

"Ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara, ditambah 1/3 karena tersangka tenaga pendidik," pungkasnya.( RZ/ WK )***