Titah Luhut: DMO Minyak Goreng Dipatok 50%. Ada Apa ya?

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA---------- Pemerintah menetapkan wajib pasokan dalam negeri (domestic market obligation/ DMO) minyak goreng bakal ditetapkan sebanyak 50%. Saat ini, sistem DMO yang berlaku adalah produsen minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) yang ingin mengekspor harus memenuhi CMO kuota 1:6.

Angka itu sebenarnya sudah dipangkas pemerintah dan berlaku mulai tahun 2023, menyusul diberlakukannya B35. Di mana, DMO CPO yang dikenakan sebelumnya adalah 1:8.

Hal itu disampaikan Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam unggahan di akun Instagram resminya, dikutip Senin (6/2/2023).

"Kita telah sama-sama tahu, bahwa hari ini terdapat kenaikan harga minyak goreng curah menjelang bulan Ramadan seperti sekarang ini. Pemerintah mencermati adanya pergeseran konsumsi minyak goreng masyarakat yang terbiasa membeli minyak goreng premium, beralih membeli Minyakita yang merupakan senjata pemerintah untuk meredam kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri agar sesuai HET yang ditetapkan yakni Rp.14.000/liter," kata Luhut.

"Yang tak terhindarkan juga adalah kenaikan harga minyak goreng rakyat akibat pasokan DMO yang berkurang, terutama dari pasokan Minyakita. Tingginya hak ekspor yang dimiliki menjadi disinsentif untuk melakukan pasokan DMO di tengah perlambatan permintaan ekspor," tambahnya.

Di saat bersamaan, kata dia, terjadi masalah pada proses distribusi dan menambah alasan melonjaknya harga minyak goreng. Hal itu, imbuh dia, diketahui dari adanya indikasi stok yang menumpuk maupun pelanggaran terhadap penetapan harga HET di lapangan.

"Untuk itu saya menggelar Rakor hari ini bersama kementerian/ lembaga terkait dengan para produsen minyak goreng. Kami menyepakati peningkatan pasokan DMO oleh produsen minyak goreng sebanyak 50% hingga memasuki masa Lebaran nanti," kata Luhut.

"Pemerintah juga memutuskan untuk mendepositokan sebagian hak ekspor yang dimiliki eksportir saat ini, jadi eksportir tetap dapat menggunakan hak ekspor tersebut nanti setelah situasi kembali mereda. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menjaga pasokan dalam negeri dan menjamin harga tetap stabil," tegas Luhut.(RZ/WK)****

Purnawirawan Polres Jepara Yang Purna Tugas Diarak Dengan Konvoi Mobil.

INDENPERS MEDIA ISTANA, Jepara -------------- Polres Jepara dalam gelar penglepasan anggotanya yang purna kali pertama ini sangat berbeda sekali dngan yang sudah-sudah. 

Dalam penglepasan anggota yang memasuki masa purna tugas di Polres Jepara tersebut, diarak menggunakan rombongan kendaraan roda 4 (empat) yang terdiri dari Bajaj dan Jeep,berkeliling yang disaksikan oleh semua anggota Polres Jepara beserta jajaranya,Kamis (02/02/2023)

Kegiatan ini dipimpin langsung Kapolres Jepara AKBP Warsono, SH., lS.I.K.,MH yang didampingi Wakapolres Kompol Berry,ST.,S.I.K., MH., dan Pejabat Utama Polres Jepara serta diikuti seluruh Personel Polres Jepara.

Dalam kegiatan tersebut, didahului dengan Wisudawan Purna Bakti yang dilepas dengan tradisi Pedangpora dari Loby Mapolres Jepara menuju kendaraan Bajaj maupun Jeep kemudian kendaraan bergerak konvoi secara tertib dengan rute mengelilingi seputaran Kota Jepara dan berakhir finis di Mapolres Jepara.

Kapolres Jepara  AKBP Warsono, SH., SIK., MH disaat bertemu dengan awak media mengatakan bahwa "Ini bentuk penghormatan kepada mereka yang sudah purna tugas dari Polres Jepara "ucapnya.

Menurut Kapolres, upacara untuk purnawirawan Polres Jepara  tersebut juga sekaligus sebagai bentuk penghormatan dan ucapan terima kasih atas pengabdian mereka selama bertugas menjadi anggota Polri. 

Purnabakti bagi anggota Polri ini adalah orang-orang yang berhasil melaksanakan tugasnya dengan penuh dedikasi tentunya,sehingga perlu adanya kebanggaan bagi mereka saat wisuda dan berkesan.

"Kami berharap,semoga nanti setelah purna tugas,ditengah-tengah masyarakat mereka dapat memberikan rasa aman dan tertib,demikianlah pesan-pesan Polri kepada masyarakat,"pungkasnya. (Tiwo/Rz/Wk)***

Kapolres Jepara Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat dan Pelepasan Anggauta Yang Purna Tugas.

INDENPERS MEDIA ISTANA , Jepara -------------Polres Jepara  Kapolres Jepara AKBP Warsono,SH.,S.I

K.,MH.,memimpin pelaksanaan Upacara Kenaikan Pangkat Pengabdian Polri TMT 01 Februari 2023 dan pelepasan sejumlah anggota Polri yang telah memasuki pensiun (purna tugas) Tahun 2022, yang digelar di aula Mapolres Jepara, Kamis ( 02/02/2023 )

Suana upacara tampak hening sekali karena antara senang dan haru tampak terlihat raut wajah yang akan naik pangkat dan yang purna tugas yang harus berpisah dengan teman-temannya dalam suka dan duka saat bertugas bersama. 

Kenaikan pangkat ini diikuti oleh 3 personel yang mendapatkan kenaikan pangkat pengabdian dan 15 personel yang telah resmi Purna tugas di Kepolisian yang penuh dengan dedikasi.

Kapolres Jepara AKBP Warsono,SH.,S.I.K.,MH., dalam sambutannya menyampaikan,bahwa kenaikan pangkat patut disyukuri,karena dengan mendapatkan pangkat tersebut tidaklah mudah dan dapat digolongkan sulit,karena ada beberapa   catatan nilai dan dedikasi. 

"Kenaikan pangkat tersebut hanya diberikan kepada personel selama berdinas tanpa ada pelanggaran dan mempunyai tanda jasa bintang Bhayangkara Nararya.”tuturnya.

Kapolres Jepara berharap dengan diberikannya kenaikan pangkat ini dapat memberikan semangat dan kinerja dalam melaksanakan tugas sebaik mungkin tanpa melakukan pelanggaran dan kode etik.

Disamping itu, AKBP Warsono,SH.,S.I.K.,MH., juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada personel Polres Jepara yang purna tugas dimana selama dinas di institusi Polri telah melaksakan tugas dengan maksimal, semoga dalam menjalani masa purna tugas tetap diberikan kesehatan dan mejaga jalinan tali silaturahmi dengan keluarga besar Polres Jepara,ucapnya.

Dalam Pelepasan purna tugas ini,kapolres mengalungkan medali purna tugas kepada wisudawan sebagai tanda penghormatan dengan didampingi oleh istri.(Tiwo/Rz/WK)*"

Sri Mulyani Buka Rahasia ; RI Berpeluang Jatuh Tahun Lalu.

INDENPERS MEDIA ISTANA,  JAKARTA---------- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan Indonesia sempat berpeluang mengalami kejatuhan ekonomi pada 2022 lalu. Menurut dia, hal itu disebabkan karena adanya krisis energi secara global yang mengakibatkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mengalami kenaikan.

Namun untungnya, lanjut bendahara negara itu, pemerintah merespons hal tersebut dengan hanya menaikkan harga BBM sebesar 30% pada September 2022 dan selebihnya menutupi kenaikan harga minyak global tersebut dengan subsidi.

"Harga BBM di Eropa naik 3 kali lipat, sedangkan di Indonesia nggak naik 3 kali lipat, kita naik 30% bulan September 2022 lalu. Karena kalau mengikuti mekanisme pasar, kenaikan dari harga BBM hampir 100% atau bahkan 200% seperti di negara-negara Eropa," katanya dalam acara Kuliah Umum Menteri Keuangan "Ketahanan Ekonomi Dalam Perspektif Lokal, Nasional, dan Global di STKIP PGRI Sumenep, Kamis (2/2/2023).

"Kalau shock ini tidak ditahan, rakyat dan ekonomi pasti jatuh lagi, belum sembuh pandemi kena lagi dampak dari kenaikan harga," ungkapnya.

Untuk itu, ia mengatakan pada keadaan yang tiba-tiba, tidak bisa diprediksi dan mengganggu perekonomian, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen yang harus bisa melindungi sektor pangan dan energi.

"Caranya gimana? APBN jadi shock absorber, " imbuhnya.

Untuk itu, Sri Mulyani bercerita, di situasi genting tersebut pemerintah langsung menghadap DPR untuk menyatakan bahwa subsidi energi yang semula dianggarkan sebesar Rp 152 triliun sudah tidak bisa menahan kenaikan harga tersebut. Untuk itu, setelah berdiskusi dengan DPR disetujui bahwa alokasi subsidi energi naik tiga kali lipat menjadi Rp 555 triliun.

"Maka pemerintah menyampaikan ke DPR kita harus menahan kenaikan ini, subsidinya dinaikkan agar rakyat tidak terguncang oleh kenaikan yang luar biasa, itulah yang kita sebut APBN sebagai shock absorber, harganya berapa? Subsidi ini mencapai Rp 555 triliun," pungkasnya.(RZ/WK)***