Uji KIR Di Dishubkominfo Kota Semarang Tidak Ada Calo Dan Pungli.

Semarang,Dalam pengurusan uji KIR atau uji kelayakan bermotor di Dishubkominfo Kota Semarang terletak di Jalan Tambak Aji Semarang tidak ada calo maupun pungli. Karena semua yang akan di uji kendaraan harus datang bila tidak datang pasti ditolak oleh petugas KIR dan juga dalam pelaksanaan uji KIR kendaraan bermotor sudah sesuai prosedur telah ditetapkan. Hal itu diungkapkan oleh Kasi Keselamatn Dan Teknik Sarana Dishubkominfo kota Semarang, Mukindar. Dikatakan oleh Mukindar bila ada kendaraan yang sebenarnya tidak memenuhi syarat uji kelayakan tidak bisa diloloskan alias dikembalikan sipemiliknya dan surat-surat buku KIR tersebut ditahan dan tidak bisa dikeluarkan oleh Dishubkominfo Kota Semarang. Dan juga MUkindar mengatakan tidak ada uji KIR hanya formalitas. Sesuai aturan yang berlaku di Dishubkominfo Kota Semarang. Bila ada dalam pengujian lampu sein atau lampu riting kendaraan mati, tidak tidak bisa diloloskan dan harus diperbaiki terlebih dahulu. Setelah diperbaiki baru diajukan lagi uji KIR di Dishubkominfo Kota Semarang. Dijelaskan pula oleh Mukindar bahwa, masalah angkutan umum tidak laik jalan, setiap hari dilakukan operasi gabungan antara Polisi Lalu Lintas dan Dishubkominfo Kota Semarang. enurutnya bahwa banyak kendaraan yang di kandangkan oleh petugas gabungan. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang dengan No 551.2/156 tertanggal 16 July 2003. Tentang Peremajaan Kendaraan Angkutan Penumpang Umum Dalam Kota Semarang di Wilayah Kota Semarang. Bila ada kendaraan tidak sesuai langsung ditolak oleh petugas uji KIR. Berdasarkan Peraturan Daerah ( Perda ) Kota Semarang dengan Nomor 2 Tahun 2012, yakni mobil bus: JJB ( Jumlah berat yang diperbolehkan )0 Kg sampai dengan 6.000 kg harganya Rp 32.500, JJB 6,001 sampai dengan 9.000 kg Rp42.500,JJB 9,001 kg ke atas tarifnya Rp 47.500. Selanjutnya,kereta gandengan tarifnya Rp 42.500, kereta tempelan Rp 42.500, dan mobil penumpang umum JJB 0 Kg sampai dengan 2.000 kg Rp 30.000. Biaya berikutnya untuk plat uji tarifnya Rp 7.500, stikter tanda samping tarifnya Rp 15,000,dan buku uji berkala atau baru tarifnya Rp 12.500 dan ganti buku uji karena hilang tarifnya Rp 25.000. Sehingga jika ditotal sekali uji KIR sebenarnya tidak sampai Rp 100 ribu saja. Masalah mekanisme sistem Drive Thru, yakni mulai melakukan pendaftaran di loket Drive Thru, pemohon membayar sesuai SKRD ( surat ketetapan ritribusi daerah ) dan menerima kwitansi, selanjutnya pemohon menuju gedung uji dengan mengantre sesuai nomor urut pendaftar. Penguji melaksanakan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan serta akan dijelaskan penentuan hasil uji. Jika tidak laik jalan, pemohon diberikan surat keterangan perbaikan. Setelah kendaraan diperbaiki, diminta menuju loket pendaftaran untuk meminta nomor urut pendaftaran sebagaimana proses awal. Jika hasilnya laik jalan, pemohon menyerahkan buku uji kepada penguji penyelia untuk pengesahan. Terakhir pemohon mengambil stiker dan plat uju di loket penyerahan hasil uji. Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Infomatika (Dishubkominfo ) Kota Semarang Agus Harmunanto membantah tegas tidak ada calo maupun pungli dalam mengurus KIR. Meski begitu, Agus mengatakan jika selama ini pengurusan KIR untuk perusahaan besar memang ada sebuah perwakilan. Orang tersebut memang dipercaya untuk mengurus izin KIR pada suatu perusahaan. Menurut Agus bahwa, adanya perwakilan perusahaan. Biasanya perusahaan besar seperti Nasmocobdan lainnya itu ada perwakilan pihak yang mengurus dan itu benar.****

Kampanye Hitam Mulai Warnai Pilwakot Semarang.

Semarang, Menjelang Pemilihan walikota dan wakil walikota ( Pilwakot ) Semarang yang akan digelar pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang, dinamika politik di Kota Semarang pun semakin memanas. Bahkan, kini mulai diwarnai kampanye hitam yang ditujukan untuk menyerang salah satu pasangan calon tertentu. SMS dengan isi yang berbeda, isinya meminta masyarakat Semarang untuk tidak memilih pemimpin perempuan karena selama ini perempuan dianggap hanya sebagai " kanca wingking ". Selain itu, juga disebutkan bila selama ini Kota Semarang tidak punya sejarah dipimpin oleh seorang perempuan sehingga harus memilih pria. Sementara Hevearita mengaku, juga menerima pesan singkat berisi hasutan kepada masyarakat Semarang untuk tidak memilih dirinya. Ita, demikian sapaan akrabnya, enggan berkomentar banyak atas sms tersebut. Mantan Dirut BUMD itu percaya masyarakat Semarang tidak akan terpengaruh dengan hasutan tersebut. Menurut Ita bahwa, masyarakat Semarang udah cerdas dan bijaksana menentukan pilihan pemimpinnya. Dikatakan pula oleh Ita, serangan kampanye hitam itu merupakan bagian konsekuensinya saat memutuskan terjun ke dunia politik. Ita juga meminta agar semua pihaknya khususnya pendukungnya bisa menahan diri dan tidak perlu melakukan pembalasan. Menanggapi hal tersebut, Hendi bereaksi, santai terhadap kampanye hitam tersebut sambil tersenyum. Hendi juga memohon maaf kepada seluruh wanita di Semarang yang ikut tersakiti akibat kampanye hitam terhadap dirinya tersebut. Sementara kyai kharismatik di Kota Semarang, KH Ahmad Haris Shodaqoh menjelaskan, bahwa tidak ada fatwa semacam itu. Argumen yang mengatakan wanita tidak pantas memimpin, menurut Islam adalah tidak dibenarkan. Dijelaskan pula oleh KH Ahmad, kalau memang sudah memperoleh amanat dari rakyat, maka itu sama halnya dengan mempercayakan tanggung jawab memimpin suatu daerah di bahu pemimpin tersebut, termasuk jika itu pemimpin perempuan. Terpisah, pakar Politik Universitas Diponegoro ( Undip ) Semarang, Teguh Yuwono mengatakan, bahwa Black Campaign itu terjadi karena kandidat pasangan calon yang diserang itu sangat kuat. Menurut Teguh bahwa jika tidak bisa dikalahkan dengan cara rasional dan akal sehat, maka pilihannya adalah black campaign. Sementara Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Mulyonono meminta seluruh jajaran TNI AD yang terlibat dalam pengamanan pilkada serentak dapat memberi jaminan ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat dalam memperoleh dan menyalurkan hak-hak politiknya. Ia menuturkan pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015 merupakan babak baru dalam sejarah perjalanan demokrasi di Indonesia. Pilkada tahun ini juga tahap pertama dari tujuh tahap yang direncanakan untuk menuju tercapainya pemilu dan pilkada serentak nasional tahun 2027. Suksesnya atau tidaknya penyelenggara pilkada serentak tahun 2015 menjadi barometer untuk memperkirakan warna lembaran sejarah demokrasi di Indonesia selanjutnya. Dalam pelaksanaan tugas perbantuan kepada Polri, TNI sangat berkepentingan untuk berperan serta mengawal dan menjaga jalannya pilkada serentak dengan tetap mengedepankan prinsip netralitas TNI. Dan juga Ia meminta para Danrem dan Dandim agar mampu berpikir, dan bertindak serta memposisikan diri dan institusinya secara tepat dalam kerangka netralitas TNI. Dalam menghadapi pilkada serentak para Danrem dan Dandim agar dengan kepedulian dan kepekaan yang tinggi mampu melaksanakan deteksi dan prediksi terhadap kemungkinan yang terjadi di daerah. Apalagi terhadap setiap ancaman yang dapat mengacam kedaulatan dan kesatuan NKRI, para Danrem dan Dandim harus cepat tanggap serta proaktif dalam menangani setiap permasalahan yang ada. Setiap perkembangan yang terjadi di wilayah harus mampu diwaspadai dan diantisipasi seoptimal mungkin melalui kemampuan dan sumberdaya teritorial yang dimiliki jajarannya. Demikian dikatakan oleh Kepala Staf TNI AD, Jenderal Mulyono.****

Seorang Dokter Muda Mengguncang Dunia.

Namanya seorang dokter muda, Giri Samudra, mengandung makna hebat. Dalam bahasa Jawa, Sunda, maupun Sanskerta, Giri berarti gunung. Dalam bahasa Jepang, Giri merupakan konsep kewajiban sosial/ moral. Sedangkan Samudra, aslinya dari bahasa Hindu yang berarti Dewa Laut. Dionisius Giri Samudra itu pantas menjadi teladan, Gunung maupun lautan bukan halangan baginya untuk mengabdi. Pria yang dikenal ceria dan ramah ini pun langsung berangkat saat ditugaskan di salah satu daerah pelosok negeri ini, adalah di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Kendati ia harus mengawali pengabdiannya sebagai pegawai tak tetap. Semua itu tinggal kenangan. Seorang dokter muda Andra telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2015 lalu. Sehari sebelum peringatan Hari Kesehatan Nasional ( HKN ). Penyebab kematian seorang dokter muda yang masih berusia dua kali tanggal peringatan HKN, atau 24 tahun, itu terkena campak diiringi deman tinggi di wilayah tugasnya. Lalu ia sebrangi, hutan dia selami. Begitulah, mengingat rumah dokter muda itu di Jawa, tepatnya di Tengerang Selatan. Dan, memang sudah tekatnya. Ia tidak takut segala resiko meski harus bertaruh nyawa sekalipun. Sesuai sapaan akrabnya, Andra. Dalam bahasa Skotlandia, Andra berarti jantan. Yang menjadi keprihatinan bersama, kebetulan pula bersamaan HKN, nyawa seorang dokter muda Andra tak tertolong karena fasilitas yang sangat terbatas dan kendala biaya untuk evakuasinya. Maklum saja jika netizen menyebut dokter muda Andra sangat tragis sekali, dan sudah ada 241 tweet yang menyatakan hal tersebut. Dokter muda Andra telah meninggalkan kita semua. Tapi bakal panjang ceriteranya. Banyak dimensinya. Dokter saja tragis saat sakit, apalagi warga kurang mampu di daerah pelosok atau daerah yang masih terbatas aksesnya. Dalam mitologi Yunani, Dewa Laut itu juga dikenal dengan julukan enosikhthon ( pengguncang bumi/ dunia). Dan kematian tragis dokter muda Andra pun telah mengguncang nurani. Tentu, yang paling sedih adalah sang ibu. Andra dikenal paling dekat dengan ibunya. " Sedih tentu iya sudah pasti, tepati saya berusaha tegar dan bangga. Karena semasa hidupnya dia pernah berceritera risiko-risiko yang harus dia ambil sebagai seorang dokter muda, kalau menjadi dokter itu berat pertaruhannya nyawa bisa tertular penyakit ", ceritera Orang Tua Andra Ibu, Fransisca Ristansiah (53) di rumah duka, Pamulang Indah, Tangerang Selatan.*****

Pesan Presiden Joko Widodo Soal Pilkada Serentak.

Jakarta, Terkait Pilkada serentak ini, Presiden Joko Widodo menghimbau agar seluruh kontestan bersaing dengan sehat. Jika menang jangan jemawa, dan kalau kalah jangan mengajak pendukungnya untuk ngamuk. Dan kepada para kepala daerah, Joko Widodo juga mengimbau untuk memberikan contoh pendidikan politik kepada rakyatnya. Dan ajak rakyat untuk berdemokrasi dalam keriangan. Selain itu Joko Widodo juga menghimbau kepada KPU dan Bawaslu tetap menjaga independensinya. Begitu juga dengan TNI, Polri dan para PNS. Ini semua harus jaga betul. Kepada aparat TNI dan Polri supaya senantiasa independen, netral dalam pilkada serentak. Kepada para gubenur, bupati dan walikota untuk menjaga dan memantau netralitas PNS selama pilkada berlansung. KPU pun baru akan mencetak surat suara untuk pemilihan kepala daerah serentak mulai pekan depan. KPU hingga kini masih menunggu proses sengketa penetapan pasangan calon yang diajukan ke Mahkamah Agung. Ketua KPU, Husni Kamil Manik menjelaskan, setidaknya ada lima persoalan yang kerap terjadi saat pilkada. Pertama, pada proses pencalonan, masih ada residu atas tahapan pencalonan. Husni juga mengatakan adalah fasilitas kampanye yang tidak memuaskan pasangan calon, khususnya penyediaan alat peraga kampanye di ruang publik. Sementara itu, persoalan paling penting adalah data pemilih yang belum valid. Dan juga masalah pengadaan distribusi logistik yang tidak tepat waktu. Karena itu, di beberapa daerah yang sulit dijangkau berharap ada koordinasi gubenur yang intensif. Begitu juga panglima dan kapolri kalau butuh alat transportasi. Persoalan yang paling utama kata Husni adalah anggaran penyelenggara yang masih membutuhkan perhatian. Pilkada serentak akan digelar pada 9 Desember 2015 mendatang. KPU Provinsi Jawa Tengah bersama jajaran KPU di 21 kabupaten/kota merumuskan strategi untuk mencapai target jumlah pemilih pemilihan kepala daerah serentak. Diharapkan dengan strategi terebut pemilih di wilayah kerja KPPS bisa lebih mendapatkan informasi dan motivasi untuk menggunakan hak pilihnya. Guna mencapai target jumlah pemilih sebanyak 77,5 persen , KPU Jawa Tengah telah memerintahkan seluruh KPU kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pilkada serentak pada 9 Desember 2015 untuk berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kementerian Agama di wilayah masing-masing dalam memberikan sosialisasi serta motivasi pada mimbar-mimbar keagamaan. Sementara itu untuk memaksimalkan system pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah ( Pilkada ) di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah pada 9 Desember 2015 mendatang, Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu ) Jawa Tengah akan merekrut 2.100 relawan pengawas. Demikian dikatakan oleh Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jawa Tengah Teguh Purnomo. Untuk bisa melakukan pengawasan maksimal terhadap jalannya pilkada, menurut Teguh Purnomo, sangat dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat, mengingat tenaga pengawas Pilkada sangat terbatas jumlahnya, dan tidak sebanding dengan jumlah tempat pemungutan suara ( TPS ) yang ada.*****