Namun, isu bakal ditutupnya SK selalu dianggap angin lalu oleh para penghuni maupun pengelola karena tak pernah terwujud. Terkait penutupan SK tersebut, kabar terbaru, Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, memastikan satu-satunya lokalisasi di Kota Semarang, SK, akan segera ditutup.
Hal itu seiring target pemerintah pusat yang akan menutup seluruh lokalisasi di Indonesia pada 2019. "Kalau dari surat Kementerian Sosial, mereka mengatakan 2019 di Indonesia tak ada lokalisasi lagi, termasuk Argorejo di Semarang. Ini PR buat kami," kata Wali Kota, baru- baru ini.
Hendi, sapaan Hendrar Prihadi, mengatakan, Resosialisasi Argorejo awalnya merupakan komplek pembinaan sosial. Namun kawasan tersebut kemudian berubah menjadi tempat lokalisasi. Seiring adanya kebijakan dari pemerintah pusat, penutupan lokalisasi SK menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan Pemkot Semarang.
Ia menuturkan, dalam rangka upaya tersebut, Pemkot Semarang telah melakukan sosialisasi kepada para penghuni, pengelola dan warga yang bertempat tinggal di kawasan SK. Termasuk juga sosialisasi kepada yayasan atau non goverment organization (NGO) yang selama ini memberikan pendampingan kepada para penghuni yang tak lain penjaja seks komersil (PSK) dan pemandu lagu (PL).
Selain sosialisasi, Pemkot juga memberikan berbagai pelatihan keterampilan kepada para PSK dan PL yang berada di tempat tersebut agar saat dilakukan penutupan, mereka dapat membuka usaha dan berdikari di daerah asal. Hal itu karena mayoritas para penghuni merupakan pendatang.
"Intinya mereka mau kok ditutup hanya tidak seketika, tidak ujug-ujug. Harus melewati sebuah proses misalnya setelah ini pekerjanya mau dikemanakan. Setelah ini usaha karaokenya mau bagaimana, dan seterusnya. Yang pasti dan paling lambat, 2019 harus tutup," tegasnya.
Saat ini, lanjut dia, pihaknya melalui Dinas Sosial tengah merumuskan persoalan teknis apa saja untuk bisa mengalihprofesikan warga binaan atau penghuni SK. Pasalnya, setelah dilakukan penutupan, mereka akan kembali ke tengah masyarakat.
Ia menerangkan, kebijakan penutupan bukan berasal dari Pemkot Semarang melainkan pemerintah pusat. Setelah ditutup, hingga saat ini belum tercetuskan konsep akan diubah menjadi apa kawasan tersebut.
"Idealnya bisa diubah jadi sebuah kawasan pondok pesantren modern atau Islamic Center. Kami mempersilakan kalau ada pihak swasta untuk ikut berinvestasi untuk kegiatan lebih positip lainnya," kata Walikota Semarang Hendi, baru- baru ini di Kantor Walikota Semarang, Jalan Pemuda Semarang.
Hanya saja, lanjut Hendi, jika kawasan tersebut dikelola Pemkot Semarang maka harus dilakukan pembebasan lahan terlebih dahulu. Hanya saja, hingga saat ini Pemkot Semarang belum mengalokasikannya. Ia beralasan, saat ini anggaran Pemkot belum mencukupi terkait pembebasan lahan milik warga itu.
"Kami sudah intip anggaran Pemkot sendiri untuk penyelesaian dengan memakai metode membeli semua aset ini belum mampu, mungkin dua tiga tahun mampu, persoalannya tahun depan kan harus tutup," tuturnya. (135)****.
