PELAYANAN PT PELINDO III CABANG TANJUNG EMAS BELUM MAKSIMAL.

Semarang-Jateng. Kalangan pengguna jasa terminal mengaku keberatan terhadap rencana kenaikan tarif paket jasa terminal naik/ turun kendaraan dan alat berat secara ro-ro, sebesar 30 persen. Kenaikan yang dilakukan oleh PT Pelabuhan Indonesia ( Pelindo ) III Cabang Tanjung Emas, akan direalisasikan per 1 Mei 2012. Pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh PT Pelindo III di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, sejumlah fasilitas yang diberikan belum memadai. Hal itu dijelaskan oleh Siswinarno selaku penanggung jawab perusahaan ekspedisi PT Kharisma Samudra Lintasindo (KSL). Dikatakan pula oleh Siswinarno, asal pelayanan di pelabuhan Tanjung Emas Semarang ditingkatkan dan tidak ada pungutan liar, sebenarnya tidak masalah. Sampai saat ini, biaya resmi dan pungutan tak resmi sudah cukup membebani, apalagi ditambah dengan rencana kenaikan tarif sebesar 30 persen. Menurut Siswinarno, lantaran tak punya lahan parkir, awak truk terpaksa memarkir di badan jalan utama. Dan anehnya oleh satpam pelabuhan masih diminta tarif parkir meski sudah membayar pas di pintu masuk pelabuhan. Selama ini, pelayanan di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang kurang maksimal. Hal itu dibuktikan dengan sejumlah fasilitas yang kurang memadai, seperti tak adanya tempat parkir, akses ke pelabuhan terendam rob dermaga rusak, dan tidak adanya tempat penampungan barang di pelabuhan dalam. Kalau di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, truk yang mau bongkar barang ke kapal atau sebaliknya sudah disediakan tenda agar tidak kepanasan dan kehujanan. Sementara Ketua Advokasi Asosiasi Forwader dan Logistik Indonesia ( ALFI) Jawa Tengah, Margono,SH justru meminta menunda kenaikan tarif, sebelum fasilitas pelabuhan tersebut dibenahi lebih dahulu. Hal itu penting guna menanamkan kepercayaan kepada pengguna jasa. Dikatakan pula oleh Margono,SH mengatakan bahwa kenaikan tarif itu akan menambah biaya logistik di pelabuhan. Selama ini, pihaknya belum mendapat sosialisasi mengenai tarif itu. Kenaikan tarif terlalu terlalu tinggi dan meminta realisasi tarif baru ditunda. Menanggapi hall itu,Kepala Operasi PT Pelindo III Cabang Tanjung Emas Semarang, Djumadi menyatakan tidak bisa menunda realisasi tarif tersebut. Sebab, sosialisasi sudah dilakukan dan pemberlakuan tarif dilakukan langsung oleh Pelindo III. Djumadi menuturkan pengenaan tarif dilakukan di pelabuhan asal ditambah tarif kendaraan berat turun di pelabuhan asal dan tujuan yang bukan wilayah cabang, hanya dikenakan tarif naik atau turun saja. Kenaikan tarif sudah termasuk PPN 10 persen. Dijelaskan Djumadi, kenaikan tarif itu justru untuk peningkatan pelayanan. Sebab selama ini Pelabuhan Tanjung Emas Semarang tertinggal jauh dari pelabuhan-pelabuhan lainnya. ( Andu Nicolas )

KELUARGA MISKIN MAKAN NASI AKING.

Tegal-jawa Tengah. Satu keluarga miskin yang menempati lahan negara di Taman Rema di Jalan Rambutan Raya, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, menjalani kehidupan yang sangat memprihatinkan. Adalah pasangan Karyono umur 57 tahun dan Kasminah umur 47 tahun, beserta lima anaknya ini mengonsumsi nasi aking. Mereka terpaksa makan nasi aking karena tidak sanggup membeli beras atau makan lain yang layak konsumsi sebagai kebutuhan pokok sehari-hari . Menurut Karyono, nasi aking yang didapatkannya itu dari pemberian tetangga atau sisa persedian beras miskin yang dibagikan pemerintah. Sebab, dengan penghasilan Rp 175 ribu tiap bulan dari profesinya sebagai tukang angkut sampah dan penjaga Makam Beji, tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Dijelaskan pula oleh Karyono bahwa meskipun didera kemiskinan, namun tetap berusaha makan apa adanya. Karyono takut berutang. Jika berutang khawatir tidak bisa membayar. Sementara itu, Wakil Walikota Tegal, Habib Ali Zaenal Abidin SE,MH, mengaku sangat prihatin melihat kondisi keluarga Karyono.Karena itu, Ali perintahkan kepada Lurah Kraton, BKM dan KSM segera mengatasi permasalahan tersebut. ( Andu Nicolas ).

LAPORAN KEUANGAN PARPOL MASIH AMBURADUL.

Semarang-Jateng. Laporan KeuanganPartai Politik masih amburadul.Belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri ( Permendagri ) Nomor 24 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Bantuan Keuangan Partai Politik. Kesimpulan itu didapat ICW setelah melakukan uji akses informasi terhadap laporan pengelolaan keuangan sembilan parpol yang bersumber dari uang negara. Hal itu diungkapkan oleh peneliti Indonesian Coruption Watch (ICW) Apung Widadi. Dijelaskan pula oleh Apung bahwa laporan keuangan Parpol masih buruk, belum sesuai standar laporan keuangan pada umumnya. Kesembilan parpol tersebut adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya ( Golkar ). Partai Amanat Nasional( PAN), Partai Demokrat (PD), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ), dan Partai Hati Nurani Rakyat. Banyak parpol yang belum memiliki petugas pelaksana informasi daerah dan memiliki standar pencatatan keuangan yang minimalis, serta belum sesuai standar akuntansi. Yang juga memperhatinkan, menurut ICW.adalah sebagian besar subsidi APBN dihabiskan untuk operasional partai, seperti pembayaran listrik, gaji pegawai, dan pengarsipan. Dari catatan ICW, ada tiga partai yang bahkan sama sekali tidak mengalokasikan dana dari APBN 2010 untuk pendidikan politik. Yakni Golkar, PDIP, dan PPP. Padahal Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 memandatkan hal itu. Adapun empat parpol, yakni Golkar, PDIP, PKS, dan PAN, menghabiskan anggaran mereka untuk kebutuhan operasional. Lain halnya dengan peneliti dari Perhimpunan Hukum dan Asasi manusia Indonesia ( PBHI ) Danny Septiviant menyatakan, karena parpol merupakan organisasi publik, semestinya tidak hanya melaporkan keuangan yang berasal dari bantuan keuangan negara saja. tapi keseluruhan keuangan parpol, yang bersumber dari masyarakat, anggauta dan pendana-pendana lainnya. Menurut Danny yang paling utama adalah dalam situasi menjelang pemilihan umum ( Pemilu ). Dalam pemilu banyak beredar dana kampanye. Akuntabilitas keuangan parpol untuk mendorong terciptanya demokrasi yang bermutu. ( Andu Nicolas ).

HARGA ONDERDIL NAIK.

Semarang-Jateng. Kenaikan harga onderdil kendaraan akibat rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak ( BBM ) beberapa waktu lalu makin memberatkan penyedia jasa transportasi. Koordinator PO Nusantara , Hendro Winarso mengakui, kenaikkan harga onderdil kendaraan membuat pihaknya terpaksa mengalami penurunan pendapatan sebesar 7 sampai 8 persen. Menurut Hendro Winarso bahwa, harga tiket untuk Jurusan Semarang- Jakarta pada kelas eksekutif dengan kapasitas 32 orang sebesar Rp 110 ribu per orang. Sedangkan untuk Jurusan Semarang-Bandung sebesar Rp 100 ribu per orang. Super eksekutif dengan kapasitas hanya 22 orang. Harganya untuk Semarang-Jakarta sebesar Rp 180 ribu per orang, dan Semarang-Bandung sebesar Rp 160 ribu per orang. Hendro juga menerangkan bahwa untuk mengantisipasi hal ini belum ada rencana menaikkan harga tiket bus hanya akan berdampak penurunan jumlah penumpang, karena harga tiket yang kalah bersaing dengan tiket kereta api. Wakil Ketua Transportasi dan Perhubungan Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Kota Semarang, Eddy Raharto mengakui, kenaikkan harga onderdil kendaraan juga dipastikan bakal berdampak pada jasa angkutan dan distribusi barang. Eddy menyatakan, infrastruktur jalan banyak yang rusak dan banjir jalur pantura juga membuat suku cadang seperti kampas rem, per, gardan, dan ban cepat aus dan rusak. ( Andu Nicolas ).

PTP NUSANTARA IX ALIRKAN LIMBAH KE LAHAN WARGA.

Cilacap-Jateng. Belakangan ini masyarakat desa Adimulyo Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Jawa Tengah baru menyadari dan merasakan dampak dari limbah yang dialirkan pleh PTP Nusantara IX kelahan mereka, memang awalnya mereka yang di wakili tokoh masyarakat menyetujui limbah itu ke lahan pertaniannya karena awalnya tumbuh seperti tanaman padi dan jagung terlihat sangat subur lalu mereka yakin bahwa limbah tersebut pupuk yang baik bagi tanaman mereka, setelah beberapa tahun kemudian petani mulai sadar bahwa penghasilan dari pertanian mereka sedikit demi sedikit menurun dan mungkin di perkirakan dari tahun 2009 sampai 2011 ini masyarakat mengalami gagal panen mencapai 50 % limbah ini juga mulai menimbulkan kecemasan masyarakat atas kesehatan mereka, pasalnya ada salah satu warga ke laboraturium untuk mengetahui kandungan air tersebut dan hasilnya positif mengandung zat asam, yang mungkin akan menimbulkan beberapa macam penyakit, karena masyarakat petani di daerah itu yang mengkomsumsi air dari sumur di lingkungan rumah mereka sendiri. Kepala Desa Adimulya waktu ditemui di ruang kerjanya mengatakan dan membenarkan keluhan masyarakat, dan dia berharap ada upaya perbaikan systim dari pihak PTP Nusantara IX agar tidak merugikan dan mengancam terhadap kesehatan. dan menambahkan bahwa siap mempasilitasi untuk bisa menemui Pimpinan Nusantara IX. Setelah satu minggu belum ada kabar dan tidak ada keputusan untuk bisa menemui Pimpinan PTP Nusantara IX. Sampai berita diturunkan bahwa fihak PTP Nusantara IX tidak bisa memberi keterangan lebih rinci masalah pembuangan limbah ke lahan warga. Dan pihak pimpinan PTP Nusantara IX juga tidak mau memberi penjelasan lebih rinci. ( Andu Nicolas ).

SEPUR KLUTHUK MASIH DIPERTAHANKAN.

Solo-jateng. Walikota Solo Joko Widodo bertekad mempertahankan Sepur Kluthuk Jaladara atau yang dikenal dengan nama Solo Steam Loco sebagai moda transportasi wisata andalan di kota Solo itu sendiri. Kereta api kuno Jaladara pada tahun ini mendapat alokasi APBD sebesar Rp 700 juta. Angka ini termasuk biaya operasional berikut pemeliharaan kereta api. Sementara pemeliharaan kereta api berbahan bakar kayu. Sementara keuntungan Jaladara yang dicatat DPRD tahun lalu hanya sebesar Rp 100 juta. Jokowi juga yakin Jaladara ke depannya akan menghasilkan keuntungan,selain menaikan citra Solo sebagai kota wisata dan budaya. Untuk ini, pria yang akrab disapa Jokowi ini meminta kepada DPRD supaya menganggar biaya subsidi kereta api kuno tersebut. Dalam waktu dekat Jokowi menghadap dewan dan menjelaskan bahwa operasional Jaladara bukanlah semata-mata mencari keuntungan. Namun lebih dari itu,Jaladara telah menjadi salah satu ikon di Kota Solo Jawa Tengah. Jokowi akan upayakan komunikasi dan pertemuan dengan dewan agar tidak ada perbedaan persepsi. Apa yang diperoleh dari keberadaan Jaladara bukan berupa profit semata, Memang selama ini keuntungannya sedikit, tetapi tidak lantas dihentikan subsidinya. Hal itulah yang membuat sejumlah anggauta dewan kurang setuju terhadap rencana Pemkot Solo meminta tambahan subsidi. Selama ini kereta Jaladara tersebut dipandang tidak menguntungkan. Bahkan menurut perhitungan, antara pengeluaran biaya operasional dan perawatan tidak seimbang dengan pemasukan. Sementara itu, Ketua DPRD Solo YF Sukasno mengatakan penghentian subsidi Jaladara belum final. Hal tersebut masih berupa wacana, tetapi dirinya mengakui operasional Jaladara terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan pendapatannya. (Andu Nicolas )

DBD MASIH MENGANCAM !!!

Semarang-jateng. Kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kota Semarang selalu menjadi peringkat teratas di Jawa Tengah sejak tahun 2008. Dari catatan DKK Semarang, sepanjang triwulan pertama tahun ini, kasus DBD mencapai 213 kasus. Perenciannya, pada bulan Januari terjadi 75 kasus, Februari 87 kasus, dan Maret 51 kasus. Sementara, pada tahun 2010 DKK mencatat 1.303 kasus DBD dengan 10 meninggal dunia dan menurun pada tahun 2011 dengan 194 kasus dan 6 meninggal dunia. Demikian dikatakan oleh Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Semarang Widoyono, belum lama ini. Dikatakan pula olrh Widoyono bahwa, dalam dua tahun terakhir,sejak 2010, menunjukkan tren menurun,kasus DBD di kota Semarang selalu tertinggi. Dan masyarakat harus tetap waspada karena penyakit ini selalu ada setiap bulan. Menurut Widoyono, faktor adalah perilaku seperti pemberantasan sarang nyamuk, perilaku menggantung baju, tidur siang, tidak pakai celana panjang terutama siswa sekolah dasar. Penderita DBD banyak siswa SD dan SMP karena banyak nyamuk berada di kolong meja. Begitu siswa SMP sekarang menggunakan celana panjang, jumlah kasusnya berkurang. Widoyono juga mengatakan, ada empat faktor yang menyebabkan kota Semarang masih rangking pertama kasus DBD, yakni lingkungan , perilaku, pelayanan kesehatan, dan gizi atau stamina. Dari faktor lingkungan ada tiga jenis, yakni lingkungan curah hujan, hari hujan, dan perindukan nyamuk. Perilaku juga berkaitan dengan upaya pencegahan misalnya menggunakan lampu dan menggunakan obat nyamuk. Untuk faktor pelayanan kesehatan, kontribusinya hanya 10 persen karena rata-rata penderita yang sudah masuk rumah sakit kondisinya sudah parah. Sementara faktor gizi atau stamina tubuh kontribusinya terhadap kasus DBD sebesar lima persen. Menurut Widoyono bahwa, sepanjang tahun ini, disebutkannya, wilayah yang angka DBD-nya paling tinggi adalah Semarang Barat dan Pedurungan, masing-masing 29 penderita. Pada tahun 2011, wilayah yang angka kasus DBD-nya paling tinggi adalah Tembalang dengan 196 penderita. Widoyono mengatakan, DKK sudah banyak melakukan upaya pencegahan dengan tiga langkah, yakni pemberantasan jentik ( fisik dengan pemberantasan sarang nyamuk, kimia dengan pembunuh jentik, dan biologis dengan ikan pemakan jentik). Langkah kedua pemberantasan nyamuk ( fisik misalnya raket pembunuh nyamuk, kimia dengan fogging, dan biologis berupa hewan katak dan cicak atau tanaman yakni lavender, zodia, dan kemangi. Terpisah, disebutkan Staf Humas RS Roemani Muhammadiyah Semarang, Yuni Lestari menyampaikan, sepanjang tahun 2012 jumlah pasien DBD yang dirawat di Rumah Sakit tercatat 96 orang. Perenciannya, bulan Januari 27 orang, Februari 34 orang. Maret 24 orang. Adapun antara 1 sampai 17 April, jumlah pasien DBD mencapai 21 orang. ( Andu Nicolas ).