INDENPRES MEDIA ISTANA

Thursday, 7 November 2019

BPBD Banjarnegara Sebut Masih Ada Potensi Longsor Susulan di Tanggul Parakancanggah.


BANJARNEGARA. Jawa Tengh. - BPBD Banjarnegara menengarai masih ada potensi longsor susulan di lokasi bekas longsor tanggul RT 4 RW 1 Kelurahan Parakancanggah Kecamatan Banjarnegara.
Sebuah titik tanggul saluran irigasi setinggi sekitar 8 meter longsor hingga menimpa dua rumah di bawahnya, belum lama ini.
Satu rumah di antaranya mengalami rusak berat atau rata dengan tanah hingga tiga penghuninya ikut tertimbun.

Satu di antara korban, Minoto warga Plumbungan Kecamatan Pagentan Banjarnegara bahkan harus meregang nyawa karena terkubur tanah.
Seluruh korban, baik yang meninggal maupun luka telah berhasil dievakuasi. Petugas dan relawan bahu membahu menyingkirkan material longsor dan memperbaiki saluran air yang jebol.
Satu rumah semi permanen yang rusak ringan dirobohkan sekalian karena dianggap membahayakan. Terlebih longsor susulan masih dimungkinkan terjadi karena kondisi tanah labil dan intensitas hujan masih tinggi.

"Potensi masih memungkinkan," kata Kepala Pelaksana Harian BPBD Banjarnegara Arief Rahman.
Arief mengatakan, longsor yang meratakan rumah kontrakan milik Tulus itu dipicu kebocoran saluran irigasi.
Sehingga air hujan mudah merembes atau masuk ke tanah hingga membebani tebing tanggul.
Bencana itu menjadi berisiko karena di bawahnya berdiri rumah yang dihuni warga.
Selain dua rumah yang terdampak langsung longsor, menurut Arief, ada tiga rumah di sekitarnya yang terancam jika longsor susulan terjadi.
Pihaknya pun telah mengimbau keluarga yang menghuni rumah-rumah itu untuk mengungsi untuk menghindari risiko bencana.
Pihaknya juga melakukan tindakan preventif agar bencana serupa tak serulang, antara lain dengan menutup lubang atau retakan tanggul yang masih ada.
Arief mengatakan, secara umum, Kelurahan Parakancanggah tidak masuk dalam peta zona merah rawan bencana longsor.

Tetapi keberadaan rumah-rumah yang menempel pada tanggul irigasi yang cukup tinggi dan miring melahirkan kerawanan tersendiri bagi keselamatan warga.
Ia pun mengimbau masyarakat untuk mengecek kondisi tanah di lingkungannya, terlebih usai kemarau panjang. Jika ditemukan tanah retak, masyarakat diharap segera menutupnya agar tak berisiko longsor.
"Masyarakat pahami tandanya, ketahui ancamannya. Kalau muncul rembesan air keruh, sudah pasti potensi," katanya.
Kepala Balai Pekerjaan Umum Sumber Data Air dan Tata Ruang Serayu Citanduy Suwondo mengatakan, irigasi Singomerto dibangun sekitar tahun 1930 an sehingga usianya sudah tua.
Pihaknya pun merasa prihatin terhadap kejadian ini.
Warga sebenarnya dilarang mendirikan bangunan di sempadan irigasi karena bisa mengganggu fungsi dan pemeliharaan irigasi.
Ia pun menyayangkan warga yang nekat mendirikan bangunan di tanggul irigasi, terlebih dengan cara mengubah struktur tanggul atau mengeprasnya.
"Itu berbahaya sekali," katanya.

Pihaknya setelah ini akan menyosialisasikan ke warga agar tidak mendirikan bangunan atau tempat tinggal di tanggul irigasi, terutama yang rawan longsor.
Jika beberapa peringatan diabaikan, pihaknya bisa melakukan langkah penertiban sesuai prosedur.
Dari informasi warga, terdapat sekitar 20 bangunan yang berdiri di tanggul irigasi di sekitar lokasi longsor, termasuk tempat ibadah.
Setahu warga, tidak ada larangan mendirikan bangunan di atas tanggul. Hanya warga menyadari jika sewaktu-waktu diminta meninggalkan bangunannya oleh yang berwewenang, mereka siap.
"Saya yang menyangkan, itu yang punya kontrakan dan penghuninya tidak melapor ke RT," katanya. (135 )*****

Fraksi PKB Sebut Kebocoran Pendapatan Dari Parkir di Kota Semarang Terjadi Tiap Tahun Kok Bisa.



Semarang. Jawa Tengah. - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Semarang menyoroti terkait retribusi parkir yang dinilai belum memberikan kontribusi maksimal untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang.
Sekretaris Fraksi PKB, Gumilang Febriansyah menilai, kebocoran parkir menjadi hambatan dalam meningkatkan PAD.
"Masalah tersebut selalu ada setiap tahun dan terus berulang," ucapnya usai membacakan pandangan umum fraksi dalam rapat Paripurna DPRD Kota Semarang dengan agenda membahas penyampaian nota keuangan APBD Kota Semarang Tahun 2020, Senin (4/11/2019).
Febri menuturkan, Kota Semarang memiliki potensi yang cukup besar namun target tidak sebanding dengan potensinya.

"Hingga Oktober, baru tercapai pemasukan dari sektor parkir Rp 2,3 miliar.
Coba ditelisik, targetnya sudah sangat kecil, masih pula tidak terpenuhi," tegasnya.
Lanjut Febri, target retribusi parkir berdasarkan nota keuangan APBD 2020 Pemkot Semarang tahun 2020 sebesar Rp 114 miliar.
Dengan besarnya target yang sudah ditetapkan, dia meminta Pemkot serius melakukan upaya-upaya guna merealisasikannya.
Sebelumnya, Kepala Dishub Kota Semarang, Endro P Martanto mengatakan, sudah memiliki langkah-langkah dalam rangka upaya optimalisasi PAD dari sektor retribusi.
Pihaknya saat ini terus melakukan pendataan dan penataan parkir tepi jalan di sejumlah titik yang dinilai memiliki potensi tinggi.

Dia menyebut, beberapa kawasan di Kota Semarang yang berpotensi parkir memang belum berizin, semisal sepanjang Jalan Tlogosari Raya, jalan Prof Hamka Ngaliyan, wilayah Bayumanik dan Tembalang, serta wilayah Sekaran Gunungpati.
Disamping melakukan pendataan potensi parkir, Dishub meminta para juru parkir untuk mengurus perizinan parkir jika masih hendak menjadi juru parkir di kawasan tententu.
Pihaknya memastikan Dishub akan memberikan izin dengan catatan kawasan tersebut bukan berada pada tempat larangan parkir.
"Kalau jukir mau jaga di kawasan tertentu harus kooperatif dan tunduk dengan peraturan, pasti kami akan beri izin.
Kami sudah mulai data, perjalanan kedepan mudah-mudahan yang belum terpetakan secara baik bisa membawa pengaruh yang signifikan untuk retribusi," paparnya.
Endro menambahkan, dalam melakukam pendataan, pihaknya membagi personil Dishub kedalam beberapa zona.
Hal ini dimaksudkan agar mereka fokus sesuai zona masing-masing.
Sehingga pendataan akan lebih maksimal.
"Kami upayakan semaksimal mungkin agar target terpenuhi.
Akan bagus lagi jika parkir perlangganan terwujud," katanya. (135 )*****

RSUD Wongsonegoro Kota Semarang Kekurangan Dokter Spesialis Ada Apa Ya ?


 Semarang.Jawa Tengah. - Direktur RSUD KRMT Wongsonegoro, Susi Herawati menyampaikan, RSUD masih kekurangan tenaga khususnya dokter spesialis guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Selain dokter spesialis, dokter umum dan perawat juga masih perlu penambahan.
Namun sayangnya, Kota Semarang tidak mendapatkan jatah formasi kesehatan dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) November 2019 mendatang.
"Seleksi yang kemarin ada dokter spesialis, tapi kan syarat usianya maksimal 35 tahun.

Padahal dokter spesialis itu membutuhkan waktu yang lama untuk menempuh studi.
Batasan usia 35 tahun tentu menjadi kendala saat rekrutmen.
Untuk seleksi CPNS mendatang, kami malah tidak mendapatkan formasi," ujarnya, baru- baru ini.

Dia menyebutkan, setidaknya rumah sakit milik pemerintah ini masih membutuhkan sekitar 10-12 dokter spesialis, 4 dokter umum, dan 20 perawat.
Beberapa dokter spesialis yang dibutuhkan diantaranya dokter bedah plastik, dokter bedah toraks, dokter onkologi, dan dokter jantung intervensi.
"Kami sebenarnya sudah mengusulkan itu, tapi kami memang belum mendapatkan jatah," katanya.
Dia menjelaskan, RSUD KRMT Wongsonegoro sudah memiliki peralatan kesehatan yang cukup lengkap, seperti peralatan kemoterapi dan cath lab.

Hanya saja, terkendala dokter spesialis yang belum terpenuhi.
Saat ini, dia menggandeng beberapa dokter spesialis dari rumah sakit lain sebagai dokter mitra.
Namun, pelayanan yang diberikan belum maksimal lantaran waktu pelayanan masih cukup terbatas
"Rumah sakit tipe B seharusnya sudah memiliki dokter spesialis dan sub spesialis. Solusi mengatasi kekurangan, kami tidak buka layanan.
Misalnya, kalau ada kasus bedah kebakaran, itu butuh operasi plastik.
Maka, kami beri rujukan ke rumah sakit lain," urainya.
Susi menambahkan, RSUD KRMT Wongsonegoro saat ini memiliki 1.317 pegawai, sementara yang berstatus PNS hanya 407 orang.

Sisanya berstatus pegawai non aparatur sipil negara (non ASN).
Tentu, hal ini cukup berat baginya.
Sebab, beban untuk membayar para pegawai non ASN cukup besar.
"Selama ini, tunggakan BPJS mencapai sekitar Rp 50 miliar.
Sedangkan beban untuk membayar tenaga non ASN cukup besar.
Kalau ASN bertambah paling tidak kan mengurangi beban kami karena ASN dibayar negara," tutur Susi.
Oleh karena itu, pihaknya akan berusaha kembali mengusulkan formasi kesehatan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB).(135 ).

Thursday, 24 October 2019

BPJS Kesehatan Masih Punya Utang Ke RSUD Ungaran. Pihak RSUD Ungaran Ultimatum Pelunasan Hingga Akhir Tahun ini. Ada Apa ?



Ungaran. Kabupaten Semarang Jawa Tengah.  - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menunggak tagihan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ungaran yang secara de facto senilai RP 20 milyar.
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur RSUD Ungaran Setya Pinardi, baru-baru ini.
Ia mengatakan pihaknya selalu mengajukan surat penagihan sejak Mei 2019 namun hingga kini dari pihak bersangkutan tidak memberi jawaban maupun kepastian pelunasan.
"Kami selalu mengajukan surat penagihan ke BPJS namun belum ada jawaban," ungkap pria yang akrab disapa Dokter Didik tersebut.

Adanya penangguhan pembayaran dari BPJS Kesehatan membuat pihaknya harus menyurati penyuplai obat, penyuplai makanan pasien, dan bagian operasional lainnya untuk melakukan penundaan pembayaran.
Didik memberikan batas toleransi pada pihak BPJS Kesehatan hingga akhir tahun.

Namun setelah akhir tahun, operasional RSUD Ungaran bisa saja menghentikan pelayanan untuk pasien BPJS Kesehatan.
Sejauh ini, RSUD Ungaran melayani 80% pasien BPJS dan 20% pasien umum.
"Pada 2018 pernah terjadi tunggakan pembayaran juga, namun paling lama hanya tiga bulan.
Kali ini sudah bulan ke enam dan setiap kali saya hubungi, pihak BPJS Kesehatan belum bisa menjawab kepastian pelunasannya," terang Didik.
Tagihan tersebut secara de facto sebesar RP 20 milyar, namun klaimnya nanti akan menjadi lebih dari Rp 14 milyar karena memperhitungkan hasil rekapan administrasi dan dokumen yang dilaporkan.
Pada kesempatan yang sama, Didik merespon kenaikan iuran BPJS Kesehatan merupakan hal yang bagus untuknya sebagai pengelola RSUD bila masyarakat mampu membayar iuran tersebut.
"Tapi kalo nggak mampu ya nggak bagus," pungkasnya.
Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ungaran Titus Sri Hardianto belum bisa memberikan konfirmasi atas permasalahan penunggakan rumah sakit.
Hal tersebut disampaikan oleh Staf Humas BPPJS Kesehatan Rinda Thuvani.(135 )*****

Ketika Ditanya Tentang Penegakan Perda Karoke, Bupati Demak M Natsir Enggan Menjawab. Ada Apa Ya ?


Demak. Jawa Tengah. - Bupati Demak, M Natsir enggan memberikan jawaban terkait penegakan Perda Tempat Hiburan, yang sebelumnya sempat memicu amarah warga Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, baru-baru ini.
Bupati Demak yang ditanya perihal tempat karaoke yang didapati masih beroperasi .
Alun-alun Demak, mengatakan agar tidak mencampur momentum perayaan Hari Santri dengan perihal sejumlah karaoke di Desa Botorejo.
"Sudah kita sampaikan seluruhnya, kegiatan itu sudah sesuai Perda kita lakukan.
Terkait kekhususan itu, nanti kita akan bersama-sama bahas lagi," jelasnya.

Sementara Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Demak, KH Aminudin menanggapi perihal kasus sejumlah warga termasuk kyai di dalamnya yang dilaporkan atas dugaan perusakan alat karaoke di Desa Botorejo.
Ia mengatakan, jika ada kyai yang dilaporkan atas dugaan perusakan alat karaoke, ia memohon untuk ditinjau kembali.
"NU sebagai ormas mengawal proses hukum yang berlaku.
Terkait undang-undang yang mengatur tempat hiburan di Demak, jelas sudah melanggar, dan hal itu harus ditegakkan sesuai Perdanya," terangnya.
Ia berharap Perda nomor 11 tahun 2018 tersebut, ditegakkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak.
Ia memastikan, tidak akan ada gerakan massa dan tindakan kekerasan selama hukum tersebut ditegakkan dengan baik. (135 )***

7 Prioritas Dalam Operasi Patuh Candi 2019 Polrestabes Semarang.



Semarang. Jawa Tengah. Satlantas Polrestabes Semarang menekankan tujuh pelanggaran dalam pelaksanaan operasi  Patuh Candi 2019 yang akan dilaksanakan mulai hari ini (29/8) hingga (11/9/2019) mendatang.

Dari tujuh prioritas tersebut adalah  para pengemudi online dan anak dibawah umur yang mengemudikan kendaraan bermotor.
Kasatlantas Polrestabes Semarang AKBP Yuswanto Ardi menegaskan tujuh prioritas yang menjadi perhatian pihaknya adalah tidak memakai helm standar, memakai safety belt pada pengendara roda empat, pelanggaran batas kecepatan, melawan arus, pemasangan sirene/strobow yang tidak semestinya, pengendara dibawah umur dan menggunakan HP di jalan raya.

"Untuk pengendara dibawah umur kami akan bekerjasana dengan pihak sekolah dan untuk rekan rekan yang berkecimpung dibidang transportasi online agar tidak menggunakan HP saat dijalan raya, sebaiknya menepi atau berhenti terlebih dahulu," ungkap  AKBP Yuswanto Ardi usai gelar pasukan ops Patuh Candi 2019 di halaman Mapolrestabes Semarang, belum lama ini.

Yuswanto menpersilahkan kepada pengemudi transportasi online untuk menggunakan HP untuk kepentingan  pekerjaan. Namun jangan sampai menganggu konsentrasi pengemudi sehingga dapat membahayakan pengendara lain.

"Silahkan disiasati dengan cara yang lain sehingga bisa menekan kecelakaan. Masih  banyak rekan pengemudi transportasi online yang melawan arus. Akan kami tindak tegas dalam pelaksanaan ops Patuh Candi 2019 ini," imbuhnya.

Yuswanto mengharapkan dalam pelaksanaan ops Patuh 2019 anggota yang tetap humanis,  sesuai SOP dalam pelaksanaan razia di lapangan dan jangan memanfaatkan momen untuk melakukan pungutan liar (Pungli).

"Akan kami tindak tegas jika ada anggota melakukan pungli dalam pelaksanaan ops Patuh ini," pungkasnya.

Dalam pelaksanaan apel gelar pasukan ops Candi 2019 bertindak sebagai inspektur upacara adalah Wakapolrestabes Semarang AKBP Enriko Silalahi. Dalam kesempatan tersebut mantan Kapolres Pekalongan Kota ini menyematkan pita kepada tiga orang perwakilan tanda dimulainya kegiatan yang berlangsung selama 14 hari.(135)****


7 Prioritas Dalam Operasi Patuh Candi 2019 Polrestabes Semarang
NUSANTARA   KAMIS, 29 AGUSTUS 2019 , 11:25:00 WIB | LAPORAN: IMAM RAHMAYADI

RMOLJateng. Satlantas Polrestabes Semarang menekankan tujuh pelanggaran dalam pelaksanaan operasi  Patuh Candi 2019 yang akan dilaksanakan mulai hari ini (29/8) hingga (11/9/2019) mendatang.
BERITA TERKAIT
11 Orang Meninggal Tiap Hari Akibat Kecelakaan Lalu Lintas
Operasi Zebra, Kapolres Blora Larang Anggota Kejar Pengendara Yang Kabur
Pra Ops Operasi Zebra Candi 2019 Polda Jateng

Dari tujuh prioritas tersebut adalah  para pengemudi online dan anak dibawah umur yang mengemudikan kendaraan bermotor.
Kasatlantas Polrestabes Semarang AKBP Yuswanto Ardi menegaskan tujuh prioritas yang menjadi perhatian pihaknya adalah tidak memakai helm standar, memakai safety belt pada pengendara roda empat, pelanggaran batas kecepatan, melawan arus, pemasangan sirene/strobow yang tidak semestinya, pengendara dibawah umur dan menggunakan HP di jalan raya.

"Untuk pengendara dibawah umur kami akan bekerjasana dengan pihak sekolah dan untuk rekan rekan yang berkecimpung dibidang transportasi online agar tidak menggunakan HP saat dijalan raya, sebaiknya menepi atau berhenti terlebih dahulu," ungkap  AKBP Yuswanto Ardi usai gelar pasukan ops Patuh Candi 2019 di halaman Mapolrestabes Semarang, Kamis (29/8/2019).

Yuswanto menpersilahkan kepada pengemudi transportasi online untuk menggunakan HP untuk kepentingan  pekerjaan. Namun jangan sampai menganggu konsentrasi pengemudi sehingga dapat membahayakan pengendara lain.

"Silahkan disiasati dengan cara yang lain sehingga bisa menekan kecelakaan. Masih  banyak rekan pengemudi transportasi online yang melawan arus. Akan kami tindak tegas dalam pelaksanaan ops Patuh Candi 2019 ini," imbuhnya.

Yuswanto mengharapkan dalam pelaksanaan ops Patuh 2019 anggota yang tetap humanis,  sesuai SOP dalam pelaksanaan razia di lapangan dan jangan memanfaatkan momen untuk melakukan pungutan liar (Pungli).

"Akan kami tindak tegas jika ada anggota melakukan pungli dalam pelaksanaan ops Patuh ini," pungkasnya.

Dalam pelaksanaan apel gelar pasukan ops Candi 2019 bertindak sebagai inspektur upacara adalah Wakapolrestabes Semarang AKBP Enriko Silalahi. Dalam kesempatan tersebut mantan Kapolres Pekalongan Kota ini menyematkan pita kepada tiga orang perwakilan tanda dimulainya kegiatan yang berlangsung selama 14 hari. [jie]