Jalan Semarang Barat Sering Terjadi Kemacetan Panjang Sulit Diurai.

Semarang, Kemacetan di ruas Jalan Mangkang Kota Semarang – Kendal karena ada pembetonan pemakai jalan gerah melihat kemacetan setiap hari. Dalam kemacetan jalan tersebut tidak bisa memprediksi jam-jam kemacetan terjadi. Terkadang jam kerja justru lancer. Dampaknya lainnya tentunya adalah kemacetan di jalan alternative. Di beberapa jalan alternatif mrnuju Ngaliyan atau Manyaran juga padat merayap. Berdasarkan pengamatannya, kemacetan karena pembetonan itu mulai terjadi sebulan terakhir. Dan paling parah, kemacetan terjadi hingga Kaliwungu ( Kendal ) beberapa waktu lalu. Namun, rata-rata kemacetan tiap hari cukup panjang. Kalau rata-rata, tiap hari macetnya mulai dari Jerakah hingga pasar Mangkang. Kurang lebih 5 kilometer tiap harinya. Menurut pantauan di jalan di wilayah Jerakah Semarang Barat, ada beberapa puluh meter jalan yang hanya diurug tapi di sisi sebelahnya dibeton. Kemudian, pemecahan arus saat dibeton juga terkesan semrawut karena di tengah pembetonan kendaraan harus melintas zig-zag. Ada pekerjaan yang belum selesai ditinggal dan mengerjakan yang lain. Jalan Jerakah, tidak jadi-jadi. Kayaknya dari dulu segitu-gitu saja tidak ada perubahaan. Jika pekerjaan jalan tidak segera diselesaikan, maka kemacetan akan semakin lama. Karena itu proses pekerjaan-pekerjaan jalan bisa selesai secepatnya. Seharusnya kota Semarang perlu segera merealisasikan adanya outer ring road. Selama ini satu-satunya akses untuk angkutan barang hanya lewat jalur Kendal-Mangkang. Tidak ada jalur alternatif lainnya. Kalau macet kayak gitu jelasnya dampaknya pasti ke murid sekolah atau karyawan yang terjebak kemacetan berjam-jam. Pekerjaan jalan Mangkang tepatnya di Tugu Semarang Barat, pas belokan makam. Pekerjaannya jalan agak ngawur. Pembetonan yang dilakukan tidak urut ruas melainkan melompat-lompat. Titik yang dimaksudkan adanya ruas jalan di Jerakah dari arah Kendal, tepatnya di depan kantor PLN Jerakah. Ada pekerjaan yang sejak beberapa bulan lalu tidak ada perkembangan sama sekali. Dalam kemacetan tersebut kadang-kadang ada petugas lalu lintas yang mengatur, bila jalan kemacetan panjang sekali dan menunggu terlalu lama peugas lalu lintas tidak tampak. Sering terjadi berebutan pemakai jalan dan juga sering terjadi adu jotus di jalan keluar tol Krapyak Semarang Barat.(**)

SATPOL PP MELAKUKAN OPERASI

Satpol PP Kodia Semarang melakukan operasi gepeng di ruas jalan kota Semarang untuk dibina.

ORGANDA MELAKUKAN MOGOK PROTES BBM NAIK.

Indonesia terhenyak pada keputusan Presiden Joko Widodo yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, per pukul 00.00, Selasa ( 18/11). Rakyat memang bengkong saat menyaksikan Joko Widodo tampil di televesi dan mengumumkan harga baru bensin subsidi menjadi Rp 8.500,- dan solar subsidi menjadi Rp 7.500,-. Wal hasil, sebelum kenaikan pun warga masyarakat masih terlihat tenang. Tidak ada antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum ( SPBU ), atau teriakan penolakan secara massif dari sejumlah elemen bangsa. Beberapa jam sebelumnya, rakyat Indonesia masih percaya bahwa harga BBM bersubsidi baru akan naik beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian. Maklum, beberapa hari sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla masih menggeber informasi soal scenario kenaikan dan tida ada tanda-tanda harga bensin dan solar akan dinaikkan. Baru setelah harga BBM bersubsidi benar-benar naik, dan kekagetan rakyat terhenti, mereka mulai bereaksi. Ada yang mengecam melalui berbagai aksi demonstrasi, ada yang rajin membuat status “ Salam Gigit Jari “ di media social, dan ancaman melakukan aksi mogok nasional dari organisasi angkutan daear ( Organda ) Upaya yang dilakukan banyak pihak itu, termasuk yang hendak dijalankan Organda pada hari ini Rabu, dimaksudkan agar pemerintah membantalkan harga. Mereka meminta presiden tetap memberlakukan harga sebelumnya, yakni bensin Rp 6.500 dan solar Rp 5.500 Mogok masal sekitar 200 ribu pekerja pembangunan rel Kereta Api ( KA ) gagal menekan pengusaha.. Saat itu, perusahaan Union Pacific dan Missouri Pacific Railroad tetap bisa melakukan pembangunan rel, mempekerjakan buruh di luar serikat pekerja yang beraksi. Sebagaimana imbauan Ketua Organda pusat, setelah harga BBM naik dan mengacu hasil Mukernas DPP, mogok jalan angkutan umum akan dilakukan pada hari ini Rabu (19/11). Efektifkan tekanan yang dilakukan Organda ? Dalam sejarah, hanya sangat sedikit aksi mogok kerja ( termasuk mogok jalan angkutan umum ) yang sukses menjadi alat penekan. Mogok massal sejumlah pekerja transportasi di era modern, juga sering terjadi. Di antaranya, Pemogokan pilot Lufthansa pada bulan Oktober 2014 sebelumnya telah beberapa kali mogok yang berdampak pada pembatalan sekitar 1.500 penerbangan dan membuat sekitar 200 ribu penumpang telantar. Lalu bagaimana bila sopir angkutan umum benar-benar mogok hari ini Rabu ( 19/11) ? Tentu banyak pihak akan mengalami kerugian ekonomi, termasuk pengusaha angkutan. Di saat bersamaan, pemerintah bisa saja mengantisipasi telantarnya penumpang dengan mengerahkan sejumlah armada milik TNI, POLRI, Pemda, kampus dan sebagainya. Meski begitu, dampak politik yang menjadi target pemogokan, belum tentu akan tercapai. Sebab, bisa saja Jokowi-Kalla akan cuek pada fakta ini dan tetap pada pendiriannya untuk memberlakukan harga baru BBM bersubsidi. Bila demikian adanya, efektifkan mogok yang akan ditempuh sopir angkutan umum untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi ? .(*****)

MASA TENANG POTENSI TERJADI PELANGGARAN

KPU ( Komisi Pemilihan Umum ) menetapkan tanggal 6 sampai 8 April 2014 sebagai masa tenang. Artinya, semua caleg dan parpol dilarang berkampanye dalam bentuk apa pun. Pada pemilu 2014, potensi pelanggaran selama masa tenang, telah lama dicium oleh penyelenggara pemilu, terutama Bawaslu maupun Panwaslu. Lembaga ini pun memasang mata, untuk mengawasi setiap aktivitas caleg dan parpol. Jika ada yang terbukti melanggar , maka akan dikenakan sanksi tegas. Besarnya biaya yang telah dikeluarkan setiap caleg dan parpol untuk menarik simpati masyarakat, seolah-olah menjadi sia-sia jika tidak mampu memenangkan pertarungan. Hal inilah yang kemudian mendasari, besarnya potensi terjadi pelanggaran selama masa tenang. Namun, masa tenang dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum ( pemilu ), cenderung dimanfaatkan parpol maupun caleg untuk menggencarkan kampanye “ terselubung “ atau yang lebih dikenal dengan nama serangan fajar.

Potensi pelanggaran saat masa tenang nanti, setidaknya tercermin saat libur kampanye menyambut perayaan Hari Raya Nyepi, pada tanggal 31 Maret lalu. Dua parpol secara terang-terangan menggelar kampanye, meskipun mereka tahu bahwa KPU melarang adanya kegiatan kampanye pada hari tersebut. Padahal, hari tersebut merupakan hari Raya Nyepi. Dalam jabwal resminya, KPU menetapkan hari itu sebagai hari libur untuk kampanye terbuka. Namun, sejumlah partai tetap melaksanakan kampanye. Mereka justru menilai KPU lamban dalam mengeluarkan larangan kampanye terbuka. Kedua partai tersebut adalah PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) yang tertangkap kamera sedang menggelar kampanye terbuka di Manado dan Tangerang Selatan. Bahkan dilaporkan, kegiatan itu dihadiri oleh ketua umum masing-masing. Selain itu, capres PDI Perjuangan, Joko Widodo ( Jokowi ) juga menggelar kampanye di Gedung Kesenian Ponorogo, Jawa Timur saat hari Nyepi. Kampanye itu disamarkan dengan rapat terbatas yang agendanya pembekalan saksi se kabupaten Ponorogo. Salah satu bentuk sanksi yang dapat diberikan adalah tidak boleh menggelar kampanye dalam waktu yang tersisa. Bawaslu pun mengaku, telah mengetahui siapa saja partai politik yang melakukan kampanye di Hari Raya Umat Hindu tersebut. Menyikapi hal tersebut, Bawaslu pun mengancam akan memberikan sanksi bagi partai politik yang tetap menggelar kampanye terbuka pada hari itu diliburkan. Di Kota Semarang, Panwaslu telah menyiapkan sejumlah 2.276 pengawas untuk memantau gerak-gerik caleg maupun parpol. Mereka pun berjanji, akan meningkatkan pengawasan selama masa tenang. Siapa pun yang terbukti melanggar, akan dikenakan sanksi sesuai tingkatan pelanggarannya. Panwaslu mensinyalir, parpol dan caleg akan menempuh berbagai cara untuk menarik simpati masyarakat. Termasuk dengan memberikan barang dan uang menjelang pemungutan suara. Salah satu bentuk pelanggaran yang sangat berpotensi terjadi adalah money politik atau politik uang. Relawan pengawas tersebut pun akan disebar ke 16 kecamatan di Kota Semarang. Para relawan ini juga diminta untuk mewaspadai kegiatan politik uang atau pembelian suara lewat berbagai modus. Serta mewaspadai intimidasi, pemaksaan, ancaman untuk memilih peserta pemilu tertentu, khususnya yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Untuk menekan terjadi pelanggaran selama masa tenang, memang tidak cukup jika hanya mengandalkan lembaga pengawas pemilu, baik Bawaslu maupun Panwaslu. Namun, peran masyarakat pun sangat dibutuhkan. Sehingga, masa tenang ini bias benar-benar dimanfaatkan pemilih untuk menentukan pilihannya sesuai hati nurani. Selain itu, jajaran Panwaslu juga mewaspadai kemungkinan digunakannya dokumen –dokumen palsu saat pemungutan suara dan mengantisipasi jika surat suara dan kelengkapannya tidak sesuai dengan kebutuhan. (****).

SK PNS HONORER DIBARTER SUARA.

Semakin aneh-aneh saja temuan di sekitar pengangkatan tenaga honorer K-2 menjadi Pegawai Negeri Sipil ( PNS ), di tahun 2014. Setelah ada kabar suap hingga Rp 100 juta untuk mereka yang ingin jadi abdi Negara, kini ada kabar soal tukar suara pemilihan gubenur dengan SK PNS. Meski penipuan, atau berita penghukuman tersiar kemana-mana, tidak juga menjadi pembelajaran bagi banyak orang dan tetap saja ada korban “ penipuan “ atau praktik calo di setiap penerimaan pegawai. Ya berita-berita soal suap, sogokan, barter dengan benda atau jasa tertentu agar bisa diterima menjadi pegawai negeri, selalu mewarnai setiap penerimaan CPNS. Modusnya pun beragam, mulai dari penipuan murni hingga benar-benar ada permintaan yang dikelola secara sitematis oleg pegawai atau pejabat nakal di semua tingkatan. Nafsu benar sebagian warga Negara Indonesia untuk menjadi PNS, sama besarnya dengan nafsu calo atau penipu yang mengeruk keuntungan dari proses penerimaan pegawai.

Ada juga yang benar-benar ingin punya pekerjaan tetap dan gaji tetap yang setiap tahun naik dan uang pension. Di satu sisi, ada orang yang pandai berhitung sehingga mampu meyakinkan calon korban, bila uang sogokan yang harus dibayarkan hanya sama dengan penghasilannya lima, enam, tujuh atau sepuluh tahun. Di satu sisi, ada yang mengejar pegawai negeri sipil, abdi Negara, pegawai pemerintah, agar terlihat gagah, keren, sukses, pinter dan memperoleh status sosial dan politik di lingkungannya. Karena transaksi ini mampu dimaknai dua pihak sebagai bisnis atau kegiatan ekonomi dan untung rugi, transaksi pun berlangsung. Mereka yang menyerahkan uang untuk sogokan, menganlogikan dengan modal usaha took kelontong, yang akan balik modal dalam sekian tahun dan setelah itu dia bisa memungut untung. Sungguh aneh dan mungkin hanya ada di negeri ini fenomena ini terjadi, yakni ketika korupsi menjadi cita-cita. Yang memprihatinkan adalah, mereka mau melakukan apa saja untuk bisa menjadi PNS, karena di tempat kerja itulah, ia bisa memperoleh pendapatan lebih selain gaji dan tunjangan resmi. Pendapatan lebih itu, tentu saja berasal dari pungutan liar, korupsi, gratifikasi dan semacamnya. Berbagai motif itulah, orang demikian antusiasnya untuk bisa menjadi PNS. Jadi, jangankan hanya ditukar dengan lima foto kopi KTP, ditukar dengan foto kopi KTP milik orang sekampung pun, akan mereka lakukan, asal bisa menjadi PNS. Mewaspadai, janji manis para caleg dan tim sukses capres yang mengaku bisa “ mengurus nasib honorer “ sama pentingnya dengan mewaspadai keliahaian para calo atau penipu yang bergentangan di arena penerimaan CPNS. Wal hasil, semua pihak yang masih ingin negeri ini baik, haruslah waspada terhadap praktik barter uang, jasa, dan surat dengan SKP PNS. Apalagi, di saat musim kampanye menjelang pencoblosan anggauta legislatif dan presiden. Yang kadarnya paling ringan adalah, bisa saja ada caleg atau tim sukses capres yang menjanjikan bisa mem-PNS-kan semua honorer, bila ia sudah menjadi anggauta dewan atau bosnya sudah jadi presiden. Sebab, bisa saja, mereka yang “ terlalu pinter “ kemudian menawarkan jasa bisa mengurus nasib para tenaga honorer yang tidak lolos jadi PNS, asal mencoblosnya. ( ****).

JOKOWI JADI CAPRES YES-YES.

Semenjak Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, akhirnya memgumumkan Calon Presiden yang akan diusung pada pemilihan Juli 2014 mendatang. Meski sempat diwarnai isu penolakan dari sebagian kader banteng, Joko Widodo yang biasanya disebut Jokowi, tetap menjadi pilihan Megawati Soekarno Putri. Hampir semua partai selain PDI Perjuangan, belum ada yang berkomentar miring. Hanya Ruhut Sitompol, yang seperti biasa masih saja nynyir pada Jokowi. Keputusan itu disambut gegap gempita di banyak sektor. Di dunia maya, keputusan itu sempat menjadi trending topic twitter dan tema utama obrolan di sejumlah situs jejering social. Pencalonan Jokowi juga langsung direspon positif di lantai bursa serta mampu mendongkrak nilai tukar rupiah.

Saat ini dan ke depan, Jokowi hanya perlu memasukkan strategi peningkatan popularitas pada aline kedua, strategi pemenangannya. Upaya membangun popularitas sudah sedemikian baik dilakukan Jokowi sejak sebelum Jokowi resmi menjadi calon gubenur DKI Jakarta, dan terus terbangun hingga saat ini. Harapan sang bunda agar anaknya terhindar dari fitnah adalah poin penting, yang tidak saja harus masuk dalam doa, tapi juga harus menjadi alinie pertama dalam strategi Jokowi. Utamanya, dalam kurun waktu antara pengumuman pada tanggal 14 Maret hingga pencoblosan Pilpres, pada bulan Juli mendatang Ibunda Jokowi, Sudjiatmi Notomihardjo ( 72 ), juga tidak berlebihan menyambut keputusan penting dari Lenteng Agung. Seperti biasanya, bundanya hanya meminta putranya berhati-hati menjaga amanat dan terus berdoa pada Sang Maha Kuasa, agar selalu diberi kekuatan dan terhindar dari fitnah. Hanya dengan mempertahankan nilai itu saja, mantan Wali Kota Solo sudah bias duduk di kursi presiden periode 2014- 2019. Popularitas Jokowi hanya bisa turun pelan atau drastis, bila Jokowi dan timnya tdak mampu menghindari fitnah atau sejumlah upaya pengungkapan keburukan Jokowi. Padahal, bisa saja ada orang-orang musuh politiknya yang sedang menyiapkan amunisi “ fitnah “ atau semacamnya berkaliber besar yang akan diluncurkan para penembak jitu, sehingga akan menjadi serangan mematikan bagi Jokowi. Dan dalam soal ini penghindaran fitnah atau semacamnya, Jokowi belum teruji. Selama ini. Belum ada serangan mematikan yang dialamatkan pada Jokowi sebagai medan latihan menghadapi Pilpres. Bisa jadi pula, amunisi itu tidak hanya ditembakkan dari satu sudut dan mengenai satu bagian tubuh popularitas Jokowi, tapi muncul dari berbagai sudut. Bila di saat pergi ke Jakarta dari Solo sangatlah lancer, tentu tidak demikian saat Jokowi harus berangkat dai Balaikota menuju Istana Merdeka. Situasi politik dan masyarakat, komposisi kekuatan politik yang melingkupinya benar-benar bebeda antara di DKI dan di Solo. Satu di antara amunisi yang bisa saja dilontarkan sejumlah penembak jitu adalah soal “ colong playu “ dari DKI Jakarta, seperti yang pernah dilakukannya saat mencalonkan diri sebagai gubenur DKI yang juga colong playu dari Solo. Karena itu, Jokowi butuh seperangkat “ rompi anti peluru “ yang benar-benar tidak bisa tertembus oleh berbagai jenis amunisi fitnah. Dan satu di antara bahan rompi yang paling mujarab adalah , spirit Bantaran Kali Anyar Solo, Tempat Jokowi mendapatkan banyak inspirasi saat bercengkrama dengan wong cilik, semasa masih menjadi Wali Kota Solo.(***).

MABES POLRI BISAKAH MENINDAKLANJUTI ATAS LAPORAN PERSELINGKUHAN BUPATI KENDAL?

Kendal,

Kasus dugaan perselingkuhan Bupati Kendal, Widya Kandi Susanti dengan oknum perwira polisi telah diadukan ke Mabes Polri di Jakarta. Semua berkas perselingkuhan Bupati Kendal telah diserahkan ke Mabes Polri pada hari Jumat lalu. Sedangkan yang berhubungan dengan Korupsi Kendal juga telah diserahkan ke KPK. Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Kiai Kendal, Maksum. Dijelaskan pula oleh Maksum bahwa para kiai Kendal beserta Aliansi Rakyat Kendal Bangkit ( ARKB ) akan terus melakukan gerakan penuntasan kasus dugaan perselingkuhan Widya Kandi beserta korupsi hingga ditangani pihak aparat penegak hukum. Maksum juga menjelaskan, jika tidak ada respon oleh pihak berwenang, pihaknya mengancam akan melakukan lagi aksi besar-besaran agar kasus yang diduga melibatkan orang nomor satu di Kendal ditangani secara serius. Dewan Kabupaten Kendal harus memakzulkan Bupati Kendal dari jabatannya. Rencananya demo siap dilakukan bersama warga Kendal di Gedung KPK Jakarta dan Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Sementara itu salah seorang tokoh masyarakat Kendal lainnya, Hadi Yasin sangat mendukung aksi yang dilakukan para kiai Kendal tersebut. Namun menurutnya, aksi unjukrasa yang dilakukan di Kendal akan sulit mendapat hasil dan respon yang baik dari para anggauta DPRD Kendal. Mereka saat ini sedang sibuk dengan politiknya masing-masing, bahkan hampir semuanya pro Bupati Kendal. Makanya disarankan demonya sebaiknya dilakukan di Jakarta, bisa buat tenda di sana. Terpisah, anggauta Komisi B DPRD Kendal Kartiko Nur Sapto mengatakan, surat yang disampaikan oleh Aliansi Rakyat Kendal Bangkit ( ARKB ) yang meminta pemakzulan Bupati terkait kasus amoral tersebut belum sampai ke pihak pimpinan dewan. Menurut Kartiko bahwa sudah kroscek langsung, belum ada surat itu. Tapi setelah ditelusuri, ternyata disembunyikan oleh pihak yang tidak sepakat. Di luar hal itu, jelas Kartiko , pihaknya mengapresiasi sikap masyarakat yang juga didominasi kalangan ulama Kendal yang secara sehat melakukan upaya hukum ke Mabes Polri dan KPK terkait kasus tersebut. Dewan berupaya dengan kemampuan untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Karena kondisi pemerintahan Kendal selama 4 tahun juga buruk sekali. Politisi PKS juga mengakui tindakan tersebut merupakan sesuatu yang salah, mengingat sebagai penerima aspirasi, seharusnya masukan masyarakat ke dewan dapat langsung diterima tanpa intervensi apapun. Dikatakan oleh Kartiko bahwa, curiga ternyata SKPD ( satuan kerja perangkat daerah ), menempatkan sesuatu yang wajar menjadi tak wajar. Korlap Aksi Copot Bupati Kendal Kiai Nur Khamid menjelaskan aksi yang telah dilakukannya dengan para Kiai Kendal tersebut, tanpa dinyana telah mendapat simpati dari sejumlah kalangan dan Masyarakat Kendal. Bahkan mereka siap dalam aksi lanjutannya untuk ikut menurunkan masa secara besar-besaran agar Bupati Kendal, Widya Kandi Susanti segera bertobat atas segala kesalahannya. (***).