JABATAN BUPATI DEMAK SEGERA DIISI.

Demak- Jateng. Melihat lambatnya pengisian kekosongan jabatan bupati, Lembaga Penyuluhan Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Mandiri ( LP3MM) Demak mengecam DPRD Demak yang dinilai lamban. Semua sudah termaktub dalam PP No 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas PP No 6 tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Daerah. Sudah jelas dalam pasal 123 dan pasal 131 PP No 49 tahun 2008. Kenapa terlalu lama untuk dibahas, bahkan surat gubenur Jawa Tengah Bibit Waluyo berisi usulan pengisian jabatan bupati sudah turun, tapi dewan belum merespon. Hal itu diungkapkan oleh Ahmad Munir Yusak selaku Ketua Lembaga Penyuluhan Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Mandiri ( LP3MM) Demak. Dikatakan pula oleh Munir Yusak bahwa, sampai saat ini,DPRD belum mengusulkan pemberhentian alm H Tafta Zani yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2012, kemudian menetapkan Wakil Bupati Demak H Dachirin Said sebagai Bupati Demak. Surat dengan Nomor 131/ 04554 tertanggal 30 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Sekda Prov Hadi Prabowo mengatasnamakan Gubenur Jawa Tengah Bibit Waluyo menyarankan agar jabatan Bupati Demak yang kosong segera diisi. Ini untuk menghindari terganggunya tugas-tugas kenegaraan. Parpol pengusung yaitu Partai Golkar, PKS, PPP dan PKB bersepakat menggelar kofensi penjaringan bakal calon wakil bupati Demak secara terbuka agar masyarakat bisa ikut menilai, ( Andu Nicolas .

GURU MADRASAH BELUM BERSERTIFIKASI SEBANYAK 20 RIBU.

Semarang-jateng. Sekitar 20 ribu guru madrasah di lingkungan Kementerian Agama ( Kemenag ) Jawa Tengah belum bersertifikasi. Sertifikasi guru di lingkungan Kemenag baru berjalan untuk sekitar 24 ribu guru diseluruh Jawa Tengah. Dan sertifikasi berjalan sejak 2008 lalu. Sisanya sekitar 20 ribu guru di Jawa Tengah belum bersertifikasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidik (LPTK) Rayon 206 IAIN Walisongo, Dr Sujai. Dikatakan pula oleh Sujai bahwa, di tahun ini akan ada percepatan proses sertifikasi guru madrasah. Dengan percepatan ini diharapkan pada Oktober 2012, seluruh guru madrasah sudah bersertifikasi. Adapun anggarannya melalui RAPBN 2013 sehingga pembayaran tunjangan profesi guru tidak akan terlambat seperti sebelumnya. Adapun kuota yang disediakan untuk sertifikasi tahun ini ada sekitar 6 ribu orang. Dengan demikian di tahun 2015 sesuai target pemerintah, seluruh guru sudah akan memiliki sertifikasi. Menurut Sujai UKA yang digelar belum lama ini di Kampus IAIN Walisongo Semarang merupakan guru madrasah se- Jateng, kecuali guru madrasah dari Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Purworejo. Para guru dari tiga kabupaten ini sedang mengikuti uji kompetensi awal di Jogjakarta. Uji kompetesi ini juga merupakan ajang pemetaan tentang jenjang kemampuan guru dalam mengajar mata pelajaran. Selain itu, juga akan ada pengajaran tambahan mengenai perlakuan pengembangan profesi guru. Adapun materi yang diujikan meliputi kompetensi pedagogik 40 % dan kompetensi profesional 60 %. Dijelaskan oleh Sujai bahwa uji kompetensi awal untuk guru madrasah ini dilangsungkan serempak di seluruh Indonesia. ( Andu Nicolas ).

DANA BANSOS DISUNAT OLEH OKNUM DIKNAS.

Semarang- Jateng. Tidak hanya oknum dewan yang berupaya memotong bantuan sosial (bansos ). Oknum PNS Diknas Kabupaten dan Kota pun mencoba menyunat bansos bidang pendidikan. Memang belum terjadi pemotongan, karena dana bansosnya memang belum cair. Meski demikian, sudah adanya upaya pemotongan harus menjadi perhatian bersama. Hal itu terungkap dan disampaikan oleh KH Syamsul Maarif. Modus yang dilakukan oleh oknum PNS itu datang ke sekolah untuk mengantarkan surat undangan pencairan. Kepada pihak sekolah, oknum itu mengatakan kalau dananya nanti cair, untuk segera menyerahkan sebagian dana tersebut ke Diknas. Dengan alasan untuk biaya administrasi diknas kota/ kabupaten. Politisi dari PKB ini menyebut, upaya pemotongan ini dikeluhkan banyak sekolah calon penerima bantuan melalui aspirasi anggauta DPRD Jawa Tengah. Munculnya peluang pemotongan bantuan oleh oknum PNS Diknas ini karena terjadi perubahan mekanisme pencairan. Jumlah yang diminta bervariasi. Rata-rata Rp 4 juta per proposal. Sedang jumlah dana yang dialokasikan untuk setiap sekolah adalah sebesar Rp 25 juta. Tahun kemarin bantuan untuk pendidikan proses pencairannya dilakukan oleh Biro Mental Pemprov Jawa Tengah. Namun untuk APBD 2012 ini, pencairannya melalui Dinas Pendidikan kota/ kabupaten. Dengan adanya laporan ini direspon oleh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah.Dan akan memanggil kepala diknas kota/ kabupaten untuk melakukan kroscek kebenaran berita tersebut. Disisi lain, Syamsul menambahkan, hasil dari rapat belum lama ini di Pemprov Jawa Tengah belum akan memberlakukan Pergub No 47 A tahun 2011 tentang prosedur pencairan bansos, pada APBD Murni 2012. Kemungkinan, pergub itu baru akan diberlakukan di APBD perubahan 2012. Anggauta Komisi E lainnya, Ali Mahfudz mengatakan, Pemprov berjanji akan segera mencairkan dana bantuan bansos. APBD Murni 2012 ini mulai bulan Mei mendatang, secara bertahap. Diharapkan, Pemprov tidak mempersulit prosedur pencairan. Memang harus ada upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Namun juga jangan sampai prosedurnya dipersulit. Agar pergub tidak diberlakukan dulu saat ini, karena munculnya pergub untuk setelah masuknya daftar calon penerima bansos. Aturan itu sangat menyulitkan. Jika Pemprov kaku, dana bansos tidak akan terserap. ( Andu Nicolas ).

DANA BANSOS DISUNAT OLEH OKNUM DIKNAS.

Semarang- Jateng. Tidak hanya oknum dewan yang berupaya memotong bantuan sosial (bansos ). Oknum PNS Diknas Kabupaten dan Kota pun mencoba menyunat bansos bidang pendidikan. Memang belum terjadi pemotongan, karena dana bansosnya memang belum cair. Meski demikian, sudah adanya upaya pemotongan harus menjadi perhatian bersama. Hal itu terungkap dan disampaikan oleh KH Syamsul Maarif. Modus yang dilakukan oleh oknum PNS itu datang ke sekolah untuk mengantarkan surat undangan pencairan. Kepada pihak sekolah, oknum itu mengatakan kalau dananya nanti cair, untuk segera menyerahkan sebagian dana tersebut ke Diknas. Dengan alasan untuk biaya administrasi diknas kota/ kabupaten. Politisi dari PKB ini menyebut, upaya pemotongan ini dikeluhkan banyak sekolah calon penerima bantuan melalui aspirasi anggauta DPRD Jawa Tengah. Munculnya peluang pemotongan bantuan oleh oknum PNS Diknas ini karena terjadi perubahan mekanisme pencairan. Jumlah yang diminta bervariasi. Rata-rata Rp 4 juta per proposal. Sedang jumlah dana yang dialokasikan untuk setiap sekolah adalah sebesar Rp 25 juta. Tahun kemarin bantuan untuk pendidikan proses pencairannya dilakukan oleh Biro Mental Pemprov Jawa Tengah. Namun untuk APBD 2012 ini, pencairannya melalui Dinas Pendidikan kota/ kabupaten. Dengan adanya laporan ini direspon oleh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah.Dan akan memanggil kepala diknas kota/ kabupaten untuk melakukan kroscek kebenaran berita tersebut. Disisi lain, Syamsul menambahkan, hasil dari rapat belum lama ini di Pemprov Jawa Tengah belum akan memberlakukan Pergub No 47 A tahun 2011 tentang prosedur pencairan bansos, pada APBD Murni 2012. Kemungkinan, pergub itu baru akan diberlakukan di APBD perubahan 2012. Anggauta Komisi E lainnya, Ali Mahfudz mengatakan, Pemprov berjanji akan segera mencairkan dana bantuan bansos. APBD Murni 2012 ini mulai bulan Mei mendatang, secara bertahap. Diharapkan, Pemprov tidak mempersulit prosedur pencairan. Memang harus ada upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Namun juga jangan sampai prosedurnya dipersulit. Agar pergub tidak diberlakukan dulu saat ini, karena munculnya pergub untuk setelah masuknya daftar calon penerima bansos. Aturan itu sangat menyulitkan. Jika Pemprov kaku, dana bansos tidak akan terserap. ( Andu Nicolas ).

MURDOKO SEGERA DIGANTI.

Semarang-Jateng. DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah akan segera memproses Pejabat Sementara (PJs) Ketua DPRD Jawa Tengah Murdoko oleh KPK di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang Jakarta, sejak awal bulan ini. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris DPD PDIP Jawa Tengah Agustina Wilujeng.Dikatakan pula oleh Agustina bahwa, sebagaimana dalam tata tertib yang ada, jika anggauta DPRD Jateng yang memiliki jabatan atau kedudukan dan berhalangan sementara hingga lebih dari 30 hari akan menunjuk seorang PJs. Sejauh ini, Ketua DPRD Jawa Tengah juga berhalangan sementara. Menurut Agustina siapakah yang berhak menjadi Pjs ? Semua anggauta Fraksi PDIP punya hak dan peluang semua. Karena memang tidak ada aturan khusus. Dikatakan oleh Agustina tidak tergesa-gesa memprosesnya, karena tidak ingin ada masalah dikemudian hari. Namun diusahakan prosesnya sudah selesai seblum 30 hari penahanan. Sementara itu Wiryanti Sukamdani mengatakan, menjelang pileg pada tahun 2014 PDIP akan mempersiapkan kader wanita yangbenar-benar berkualitas, sehingga nantinya juga banyak yang terpelih sebagai anggauta legislatif. Menurutnya, jumlah anggauta fraksi PDIP DPR RI sebanyak 94 orang namun jumlah perempuannya hanya 18 orang. Jumlah itu, jauh dibawah 30 %. Dan jumlah DPRD dari PDIP di seluruh Indonesia mulai dari DPRD kota/ kabupaten dan provinsi se- Indonesia jumlah perempuannya tidak lebih dari 30 %. Apalagi, dalam Undang-Undang No.10 tahun 2008 juga mengamanahkan agar setiap parpol memasang caleg perempuannya minimal 30 % . Menurut Agustina bahwa DPRD JawaTengah saja yang jumlahnya lebih dari 30 %. Dari 21 orang, 8 orang adalah perempuan. (Andu Nicolas ).

KEPALA DESA SE-PATI TIDAK MAU DISETIR

Pati-Jateng. Pernyataan Ketua Umum Dewan Presidium Nasional Persatuan Rakyat Desa ( Parade ) Nusantara, Sudir Santoso, yang menyatakan Pungutan Suara Ulang (PSU ) Pilkada Pati Jawa Tengah, bila perlu menggagalkan karena dinilai cacat hukum, tidak disambut kompak oleh barisan Kepala Desa ( Kades ) di Pati. Sejumlah Kades Pati menyatakan, terkait PSU, tetap memberi dukungan, karena program pemerintah. Seorang Kades Puri, Kecamatan Pati, Harsono, bersama sejumlah kades lainnya mengatakan, PSU Pilkada Pati ini adalah kerjaan pemerintah. Pemerintah didalamnya ada rakyat dan masyarakat. Pihaknya yakin rekan-rekan Kades lain tidak akan terpengaruh adanya isu agar Kades tidak mendukung PSU. Sejumlah Kades Pati mengatakan, khusus PSU pilkada mereka tidak akan terpengaruh manuver Sudir Santoso. Apa yang dinyatakan Sudir di public, karena ada kepentingan dibalik itu semua. Sehingga langkah Sudir tidak akan diikuti. Parade Nusantara, merupakan wadah perangkat desa. Terkait isu PSU cacat hukum, Harsono mengatakan, bukan urusannya untuk menjawab. Yang jelas, PSU tetap jalan jika ada yang tidak puas itu wajar, dan pasti ada kepentingan dibalik itu semua. Khusus PSU Pilkada Pati, karena ini kepentingan hajatan politik, pemerintah, sambungnya, maka masyarakat harus ikut mendukung dan mensukseskan pelaksanaannya. Menurut Harsono bahwa sampai tidak ikut mendukung, itu namanya pembangkangan. Apalagi kalau tidak mendukung, sebagai Kepala Desa akan menjadi bumerang di desanya. Disinggung sikap Ketum Parade Nusantara Sudir santoso yang tidak mendukung pelaksanaan PSU, Kepala Desa Harsono menegaskan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan para kades lainnya. Menurut Kades Harsono para Kepala Desa tidak mau disetir Sudir Santoso terkait PSU. Tapi kalau soal kebijakan lainnya, para Kepala Desa masih tetap menghormati, dan akan patuh. Menurut Harsono bahwa, soal PSU Pilkada Pati, lebih baik kerja dan bagaimana bisa mensejahterakan masyarakatnya. Ketua Umum Pareda Nusantara Sudir Santoso mau bermanuver apa, Sudir Santoso sudah jarang di Pati. Sedangkan para Kepala Desa se Pati yang masih di Pati dan aktif ditengah-tengah masyarakat, kalau ada apa-apa berhadapan langsung sama masyarakat Pati Jawa Tengah. ( Andu Nicolas ).

DUA ORANG NARAPIDANA KABUR SIPIR RUTAN JEPARA TERTIDUR.

Jepara-Jateng. Seluruh Sipir yang berjumlah empat orang di Rumah Tahanan ( Rutan ) Jepara diketahui tertidur nyenyak saat dua orang narapidana kabur pada hari Rabu lalu (25/4). Dari hasil investigasi tersebut, menurut Djoko Setiyono selaku Kepala Divisi Lembaga Pemasyarakatan (Kadiv Lapas ) Kanwil Kemenkum HAM Jateng, saat kejadian regu jaga berjumlah empat orang,dua di antaranya sudah berusia lanjut dan sebentar lagi pensiun. Menurut Djoko bahwa, mereka berjaga 12 jam, dari Selasa lalu ( 24/4 ) pukul 18.00 WIB hingga Rabu lalu ( 25/4 ) pukul 06.00 WIB. Saat kejadian mereka tertidur dengan lelap dikarenakan kecapaian. Keteledoran dan kelalaian para sipir tersebut terekam dari Closed Circuit Television ( CCTV ). Dua orang narapidana yang menghuni kamar nomor 18 rumah tahanan Jepar, di Jalan Ahmad Yani Jepara, adalah Moh Soleh, warga Desa Sukosono Kecamatan Tahunan, kabupaten Jepara , dan Joni, warga Solo, kabur setelah berhasil menggergaji terali besi pada hari Rabu lalu ( 25/4 ) sekitar pukul 04.30 WIB, Seorang perempuan asal desa Parang, Kecamatan Karimunjawa, I umur 48 tahun, yang diduga membantu dalam pelarian kedua narapidana tersebut diperiksa di mapolres Jepara. Djoko menambahkan pihaknya akan memberikan sanksi tegas terhadap para sipir dan pihak-pihak lain yang terbukti lalai saat menjalankan tugas. Akan tetapi, Djoko tidak menjelaskan lebih detail sanksi apa yang akan diberikan tersebut. Menurut Djoko sistim pengawasan di Rumah Tahanan Jepara masih menggunakan secara manual. Petugas belum dilengkapi alat detektor yang berfungsi untuk mengecek barang-barang yang tidak diperbolehkan masuk ke rutan. Diperjelas oleh Djoko bahwa, kondisi teralis besi keadaannya juga sudah keropos dan tidak kuat. Ini menjadi faktor lain yang memudahkan terali besi itu digergaji oleh dua orang narapidana. ( Andu Nicolas ).