Pangdam IV/ Diponegoro Mayjen TNI Wkidi Prasetijono mendampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Kasad Jenderal Tni Agus Subianto dalam Sebuah Upacara Peresmian yang bersejarah

Magelang. INDENPERS MEDIA,. -------Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Wkidi Prasetijono mendampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Kasad Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam sebuah upacara peresmian yang bersejarah pada Kamis, (09/11/2023).

Ruang makan Husein, yang memiliki luas bangunan mencapai 3.882,6 meter persegi, berdiri dengan megah di atas lahan seluas 6.000 meter persegi. Ruangan ini mampu menampung 1.600 orang, dengan pembagian kapasitas masing-masing meja sebanyak 267 meja, yang mampu menampung 6 orang di setiap meja. Fasilitas ini tidak hanya memikat dari segi ukuran dan kapasitas, tetapi juga dalam hal fasilitas tambahan yang disediakan.

Dalam ruang makan Husein, terdapat beragam fasilitas yang dirancang untuk memberikan kenyamanan dan kualitas yang unggul. Fasilitas tersebut meliputi ruang untuk Kepala Rukan, pantry, ruang sound, ruang Mechanical, Electrical and Plumbing (MEP), toilet yang lengkap, serta ruang cukur. Semua ini menciptakan lingkungan yang ideal untuk kegiatan belajar dan makan para prajurit siswa dan personel militer yang hadir di Akademi Militer.

Ditempat terpisah Kapendam IV/Diponegoro Kolonel Inf Richard Harison, S.I.P., menjelaskan peresmian ruang makan Husein ini menjadi ajang berkumpulnya para tokoh penting militer Indonesia. Hadir dalam acara tersebut antara lain Letjen TNI (Purn) Bibit Waluyo, Gubernur Akademi TNI Letjen TNI (Purn.) Dr. Teguh Arief Indratmoko, S.E., M.M., serta Gubernur Akademi Militer Mayjen TNI Raden Sidharta Wisnu Graha, S.E. Turut hadir juga jajaran PJU Kodam IV/Diponegoro, serta Forkopimda Kota dan Kabupaten Magelang.

“Peresmian ruang makan Husein bukan hanya sebuah peristiwa biasa, tetapi juga merupakan simbol kemajuan dan komitmen dalam meningkatkan fasilitas pendidikan dan pelatihan militer di Indonesia. Fasilitas ini diharapkan akan memberikan manfaat besar bagi para kadet dan personel militer yang belajar dan berkembang di Akademi Militer, memastikan bahwa masa depan pertahanan negara akan semakin kuat dan Tangguh,” tegasnya. ( RZ/ WK )

Dugaan Korupsi Dinas Pendidikan Lampung Selatan Dilaporkan Lembaga KAMPUD Ke Kejari Setempat.

INDENPERS MEDIA ISTANA, Lampung,--------- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD) menyampaikan laporan dugaan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) terkait belanja jasa konsultansi perencanaan senilai Rp. 913.446.339,-, dan proyek rehabilitasi dan pembangunan gedung secara swakelola senilai Rp. 3.096.504.000,-, tahun anggaran 2022 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Selatan ke kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Selatan, baru - baru ini. Ini

Dalam keterangan persnya, Ketua Umum DPP KAMPUD, Seno Aji didampingi Ketua KAMPUD Kabupaten Lampung Selatan, Ardiansyah Armi,  menyampaikan bahwa laporan tersebut telah resmi didaftarkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejari Lampung Selatan. 

"Kita telah resmi menyampaikan laporan terhadap dugaan korupsi dalam belanja jasa konsultansi perencanaan senili Rp. 913.446.339,- dan proyek rehabilitasi dan pembangunan gedung secara swakelola senilai Rp. 3.096.504.000,-, ke kantor Kejari Lampung Selatan melalui bagian PTSP", kata Seno Aji didampingi sejumlah pengurus DPP KAMPUD pada Minggu (22/9/2023).

Beliau juga menerangkan sejumlah modus operandi dalam dugaan KKN ke 2 pos anggaran kegiatan tersebut. 

"Adapun modus operandi dalam kegiatan tersebut yaitu, bahwa diduga adanya kegiatan konsultansi perencanaan fiktif seperti tenaga ahli diantaranya drafter, surveyor, estimator dan buruh lokal, maka personel yang dicantumkan dalam kontrak kerja hanya untuk melengkapi administrasi dalam memenuhi kualifikasi teknis dan pengalaman yang dipersyaratkan dalam kerangka acuan kerja (KAK) dan untuk memenuhi perhitungan kontrak kerja, kemudian modus operandi KKN lainnya yaitu dalam proses pengadaan langsung dilakukan hanya dengan memastikan kelengkapan dokumen administrasi dan ketersediaan personel yang disampaikan tanpa adanya pengujian atas dokumen dan klarifikasi atas kualifikasi personel yang diusulkan oleh penyedia, selain itu, nilai penawaran sangat berhimpit dengan HPS karena pejabat pengadaan disinyalir tidak melakukan evaluasi dan negosiasi harga", kata Seno Aji, 

Beliau menambahkan bahwa untuk modus operandi dalam proyek rehabilitasi dan pembangunan gedung oleh tim pelaksana swakelola tipe II yaitu adanya pengurangan volume pekerjaan, dan pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai spesifikasi teknis.

"Dalam pelaksanaan 12 proyek rehabilitasi dan pembangunan gedung adapun dugaan KKN dengan metode modus operandi kegiatan dilaksanakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan tidak sesuai dengan volume pekerjaan", pungkas Seno Aji.  

Sosok aktivis yang dikenal sederhana ini juga menyampaikan pihaknya menyimpulkan atas dugaan penyimpangan tersebut telah tidak sesuai dengan ketentuan. 

"Maka atas dasar tersebut, penggunaan keuangan daerah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  Lampung Selatan dari alokasi DAK tahun anggaran 2022 patut diduga tidak sesuai dengan ketentuan yaitu khususnya UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi, yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain, atau suatu koorporasi, perbuatan melawan hukum, merugikan keuangan negara atau perekonomian, menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain", jelas Seno Aji. P

Sementara, bagian PTSP Kejari Lampung Selatan menyatakan pihaknya akan segera menyampaikan kepada pimpinan.

"Laporan ini akan segera kita teruskan kepada Pimpinan", jelas Ita. (Sn /Wk/Rz)**"*. 

Salurkan Bantuan Untuk Korban Laka Rel Kereta, DPP KAMPUD Apresiasi PT Bukit Asam TBK Unit Pelabuhan Tarahan.

INDENPERS MEDIA ISTANA, Bandar Lampung,------------Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD) bersama PT. Bukit Asam Tbk Unit Pelabuhan Tarahan menyalurkan bantuan berupa uang tunai kepada korban kecelakaan lalulintas perlintasan rel kereta api atas nama Bapak Ridwan Firmansyah, pada Senin (3/7/2023).

Penyaluran bantuan uang tunai tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum DPP KAMPUD, Seno Aji didampingi Sekretaris Bidang Humas, Jun dan hadir pula perwakilan dari PT. Bukit Asam TBK Unit Pelabuhan Tarahan melalui tim SDM, Umum, Keuangan dan  Coorporate Social Responsibility (CSR) yaitu  Bambang Sudarsono dan Ajis Purnomo.

Dalam penyerahan bantuan uang tunai tersebut langsung diterima oleh penerima manfaat Bapak Ridwan Firmansyah yang didampingi istri dan kedua anaknya. 

Dalam kesempatan tersebut Ketua Umum DPP KAMPUD, Seno Aji menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada PT. Bukit Asam Tbk Unit Pelabuhan Tarahan yang telah memberikan bantuan berupa uang tunai  kepada Korban kecelakaan perlintasan rel kereta api melalui program coorporate social responsibility (CSR). 

"Kami sangat memberikan apresiasi yang tinggi atas tanggungjawab sosial dan kepedulian dari pihak PT. Bukit Asam Tbk Unit Pelabuhan Tarahan, tentunya melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sangat membantu korban kecelakaan perlintasan rel kereta api, dan melalui TJSL PT Bukit Asam Tbk mampu meningkatkan pemberdayaan untuk masyarakat dalam rangka turut memajukan kesejahteraan masyarakat sekitar", kata Seno Aji. 

Sementara Bambang Sudarsono selaku Spesialis Pengembangan Komunitas Muda PT. Bukit Asam Tbk Unit Pelabuhan Tarahan mengatakan pihaknya terus konsisten dalam membantu Pemerintah mewujudkan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan masyarakat dalam program CSR. 

"Kita selalu mendukung komunitas-komunitas yang eksis yang bertujuan turut memberikan pengabdiannya kepada masyarakat demi membantu negara mensejahterakan kehidupan Bangsa, tentunya melalui TJSL, sinergisitas ini sangat positif untuk terus berkesinambungan", jelas Bambang.

Masih ditempat yang sama, Bapak Ridwan selaku penerima manfaat bantuan berupa uang tunai, mengucapkan terimakasih kepada DPP KAMPUD dan PT. Bukit Asam yang telah peduli dengan menyalurkan bantuannya. 

"Saya terharu dan dari hati terdalam sangat berterimakasih kepada DPP KAMPUD dan PT. Bukit Asam yang telah memberikan bantuan uang tunai untuk Saya dan keluarga, Hanya Allah Subhanahu Wata'ala yang dapat membalas kebaikan ini", ucap Ridwan. (Sn/Rz/ Wk)****

Pemkot Semarang Menggelar Salat Iduladha di Halaman Kota Semarang

INDENPERS MEDIA ISTANA, SEMARANG ------ Pemerintah Kota Semarang akan menggelar salat Iduladha di halaman Balai Kota Semarang, Kamis (29/6/2023).

Wali Kota Semarang juga akan melaksanakan salat id disana sekaligus menyerahkan hewan kurban dari para aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Semarang agar disembelih usai salat. 

"Tahun-tahun lalu penyembelihan di hari kedua, tapi kami putuskan karena Jumat libur penyembelihan dilakukan hari pertama sebelum kami menyerahkan hewan kurban ke Masjid Kauman, MAJT, dan Baiturrahman," papar Ita, sapaannya, Baru-baru ini.

Hewan kurban yang disembelih di Balai Kota Semarang, lanjut Ita, akan dibagikan ke masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Biasanya, ada kelompok-kelompok yang meminta, misalnya organisasi agama, organisasi masyarakat, dan lain-lain. 

Pihaknya juga memberikan kepada tenaga harian Kota Semarang antara lain tenaga kebersihan, tenaga harian lepas, pasukan pembersih saluran, dan penyapu jalan. 

"Jumlah sapi dan kambing yang akan disembelih ini masih dihitung. Kami mengharapkan betul-betul diserhakan ke masyarakat yang membutuhkan," jelasnya. 

Selain penyembelihan di balai kota dan penyerahan hewan kurban di masjid-masjid besar di Kota Semarang, pihaknya juga memberikan kambing ke sejumlah musala di 16 kecamatan. 

"Ini biar semu merasakan hewan kurban, kami bagi-bagi kambing ke masyarakat yany diberikan di musala yang membutuhkan," katanya. (Rz/Wk)***

DPP KAMPUD Dukung KPK Simpulkan Hasil Permintaan Data Proyek RSUD Abdul Moeloek Provinsi Lampung.

INDENPER MEDIA ISTANA,------------ Bandar Lampung, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD) mendorong dan mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk menyimpulkan dan menyampaikan ke publik perihal hasil permintaan data proyek tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Abdul Moeloek, Provinsi Lampung.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum DPP KAMPUD, Seno Aji melalui keterangan persnya di Bandar Lampung, baru- baru ini

"Menyikapi kedatangan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI ke RSUD Abdul Moeloek (AM) di Provinsi Lampung pada Rabu (17/5/2023) terkait permintaan sejumlah data proyek di RSUD AM tahun 2019 sampai dengan 2023, maka sudah sepatutnya kita meminta kepada KPK untuk menyimpulkan hasil analisisnya, perihal ada atau tidaknya unsur dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek di RSUD AM tersebut", kata Seno Aji. 

Kemudian, Ketua umum DPP KAMPUD ini juga meminta KPK RI tidak hanya sebatas menyimpulkan hasil analisis terhadap data proyek yang telah diterima, namun mendukung pihak KPK segera mempublikasikan hasil kesimpulannya atas sejumlah dugaan persoalan pelaksanaan proyek di RSUD AM tahun 2019 sampai dengan 2023. 

"Tentunya, Kita juga mendukung KPK RI untuk segera mempublikasikan hasil kesimpulan dari permintaan data proyek tersebut ke publik, hal ini guna menghindari spekulasi negatif atas kinerja KPK dalam upaya pemberantasan praktik kolusi, korupsi dan nepotisme di Indonesia", tandas Seno Aji yang dikenal low profil. 

Sebelumnya, dikutip dari regional.kompas.com  bahwa pihak KPK RI telah menyambangi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Moeloek di Kota Bandar Lampung pada Rabu (17/5/2023).  Direktur Utama RS Abdul Moeloek dr Lukman Pura menjelaskan, kedatangan tim KPK untuk meminta sejumlah data terkait proyek di rumah sakit itu.

"Tim datang meminta data proyek 2019 sampai dengan 2023," kata Lukman pada Senin (22/5/2023).( Sn/ Wk/Rz )*****

Kompolnas Kunjungi Keluarga Iwan Budi Di Semarang. Benny Mamoto : Sampaikan Laporan Ke Mahfud MD.

SEMARANG -------INDENPERS MEDIA, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengunjungi keluarga Iwan Boedi korban pembunuhan tragis Semarang,

Kasus pembunuhan Iwan Boedi hingga kini belum terungkap sejak jenazahnya ditemukan pada 8 September 2022.

Kasus itu menggantung hingga sekarang sehingga berbagai pihak ikut cawe-cawe demi terungkapnya kasus kriminal yang dinilai melibatkan para profesional.

Kompolnas datang dipimpin langsung oleh Ketua Harian Kompolnas Irjen (Purn) Benny Mamoto didampingi beberapa stafnya.

Sedangkan keluarga Iwan Boedi diwakili istri mendiang, Theresia Onee Anggarawati didampingi pengacaranya Yunantyo Adi Setiawan.

Mereka bertemu di rumah mendiang, Jalan Tembalang Selatan 1, Pedalangan, Banyumanik.

"Apa yang sudah kami lakukan di sini jadi bahan kami untuk melaporkan ke Menkopolhukam (Mahfud MD) yang juga sebagai ketua Kompolnas," papar Benny Mamoto.

Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto menemui keluarga Iwan Boedi Jalan Tembalang Selatan 1, Pedalangan, Banyumanik, Kota Semarang, baru- baru ini.

Isu Penjegalan Anies Baswedan: Tudingan pada Jokowi, Kekhawatiran Demokrat, hingga Pesan Mahfud MD

Ia mengaku, telah mengikuti kasus tersebut sejak awal.

Pihaknya dalam kunjungan tersebut  juga telah mendengar paparan dari para penyidik yang menangani kasus tersebut.

Diakuinya, polisi masih menemukan beberapa kendala seperti terbatasnya saksi, bukti pendukung berupa rekaman CCTV dan lainnya.

Adapula handphone korban Iwan Boedi yang telah rusak sehingga membutuhkan permintaan data terhadap perusahaan yang mengelola platform komunikasi tersebut.

"Saya yakin dengan ketekunan dan keuletan teman-teman penyidik suatu saat pasti ada titik terang kasus ini," ungkapnya.

Pengacara, Yunantyo Adi Setiawan mengatakan, pihak keluarga korban bersyukur lantaran teman-teman kepolisian baik dari Polda dan Polrestabes  telah membentuk tim gabungan untuk berupaya mengungkap kasus tersebut.

"Mereka juga ternyata memantau terus perkembangan kasus ini yang menjadi atensi Menkopolhukam sekaligus ketua Kompolnas juga," katanya.

Pihaknya masih menaruh harapan besar terhadap kepolisian supaya kasus ini terungkap.

"Istri pak Iwan Bu Onee cukup legalah karena masih ada perhatian baik dari Kompolnas maupun dari polisi untuk terus mengawal kasus ini sampai diharapkan pelaku terungkap," paparnya. (Rz/ NC )***

Tanpa Basa-basi, Luhut Sebut Singapura Brengsek, Koko Bisa Dan Ada Apa Ya ?

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tiba-tiba menyebut bahwa negara tetangga Indonesia yakni Singapura brengsek.

Luhut menyebut, Singapura meminta impor listrik dari sumber energi bersih Indonesia. Namun, permintaan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Luhut karena Singapura hanya meminta Indonesia untuk mengekspor listrik, tetapi tidak membangun industrinya di Indonesia.

Menurutnya, Indonesia mau mengekspor listrik ke Singapura, selama industri energi bersih ini dikembangkan di Indonesia.

"Singapura minta supaya kita ekspor listrik clean energy. Kita nggak mau, saya bilang nggak mau. Mau, kalau proyek di kita," ungkap Luhut di acara 'Hilirisasi dan Transisi Energi Menuju Indonesia Emas', Jakarta, Selasa (9/5/2023).

Amarahnya semakin menjadi ketika dia menjelaskan bahwa permintaan tersebut menunjukkan bahwa Singapura menilai Indonesia bodoh, bisa dimanfaatkan untuk mengaliri listrik dari energi bersih Indonesia ke Singapura

"Ini kan brengsek Singapura ini, dipikir kita bodoh aja, tender perusahaan-perusahaan kita, emang gue pikirin," tegas Luhut.

Meski tak disebut secara gamblang sumber energi bersih yang dimaksud, namun sebelumnya Singapura meminta Indonesia untuk mengekspor listrik ke Singapura dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Saat kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong ke Jakarta pada pertengahan Maret 2023 lalu, permintaan listrik energi bersih dari Indonesia ini pun sempat dilontarkan.

PM Singapura Lee Hsien Loong dalam Joint Press Statement dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta, Kamis (16/03/2023), menyampaikan isu tentang keberlanjutan, di mana ada banyak potensi di sektor ekonomi hijau. Dengan demikian, Indonesia dan Singapura menandatangani kerja sama tentang energi terbarukan.

"Yang akan mendukung pengaturan komersial di bawah pengembangan kemampuan energi terbarukan pada transmisi dan infrastruktur, serta perdagangan listrik lintas batas," kata Lee Hsien, Kamis (16/3/2023).

Hal ini juga akan memperkuat infrastruktur energi, transisi energi, serta ketahanan energi untuk Singapura, termasuk mendukung inisiatif regional seperti jaringan listrik ASEAN.

"Ini adalah hasil yang win-win," imbuhnya.

Sederet perusahaan energi Indonesia pun kini berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), selain untuk berkontribusi mendorong energi baru terbarukan (EBT) di dalam negeri, namun ini juga peluang bagi perusahaan untuk bisa mengekspor listriknya ke Singapura.

Tak hanya berencana membangun PLTS, sejumlah perusahaan RI ini juga bahkan tengah bersiap membangun industri panel surya di dalam negeri.

Namun, menyambung omongan luhut sebelumnya, Luhut menyebut, perusahaan RI bisa mengekspor listrik ke Singapura, asalkan industri panel surya di dalam negeri dibangun terlebih dahulu.

"Mengenai mereka (Singapura) pingin ada ekspor solar panel dari Indonesia listriknya, dan Singapura. Tapi kita nggak mau begitu, maunya harus end to end. Kita harus bangun solar panel di sini, industrinya, kemudian baterainya, dan seterusnya. Baru kita ekspor ke Singapura, jadi win-win," ungkapnya, dikutip Kamis (16/03/2023).

Sebagai tindak lanjut dari perintah Menko Luhut tersebut, sederet perusahaan energi RI sepakat menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/ MoU) untuk pengembangan energi baru terbarukan (EBT), dan rantai pasok panel surya atau Solar Photovoltaic (PV) dan Sistem Penyimpanan.( RZ/WK)***