GP Anshor Ajak Masyarakat NTT Dukung Dan Sukseskan Pesparani Nasional Di Kupang.

INDENPERS MEDIA ISTANA, KUPANG ---------- Dalam rangka menjaga soliditas kerukunan umat beragama dan toleransi, Ketua PW Gerakan Pemuda  (GP) Ansor NTT, Ajhar Jowe, S. Sos mengajak seluruh komponen masyarakat NTT mendukung  dan mensukseskam kegiatan Pesparani Nasional 2022. Pesparani Nasional 2022 akan berlangsung di Kupang, 28 Oktober 2022.

“NTT dengan slogan Nusa Terindah Toleransi dan ditunjuknya NTT Sebagai tuan rumah, bersama semua komponen wajib mendukung dalam pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di kota Kupang,” kata Ajhar.

Dengan adanya dua event nasional pada Bulan Oktober 2022 ini yaitu Konas Kaum Bapak PGI dan  Pesta Paduan Suara Gereja (Pesparani), menurut Ajhar adalah bentuk dari penghargaan kemajemukan yang harmonis di Bumi Flobamorata dari pemerintah pusat.

Menurutnya, toleransi dan kerukunan umat beragam di NTT adalah salah satu contoh tolak ukur dan role model bagi kerukunan umat beragama untuk provinsi lainnya.

“Keharmonisan dari kerukunan tersebutlah yang menjadikan NTT sebagai salah satu provinsi yang angka toleransi hampir mendekati sempurna,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut,  Ajhar mengajak seluruh stake holder masyarakat mendukungnya untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan Pesparani ke depannya. Kulture budaya masyarakat NTT yang sangat menjunjung tamu akan menjadi cerminan toleransi dan kerukunan umat beragama dimana keamanan dan rasa nyaman dari peserta kegiatan Pesparani adalah salah satu tujuan dari kegiatan tersebut.

“Keunikan dari kegiatan Pesparani 2 tingkat nasional di NTT adalah ketua umum Panitia Pesparani Nasional adalah tokoh Umat Islam di Kota kupang. Ini merupakan gambaran dari indahnya toleransi dan kerukunan yang mewarnai kehidupan beragama di NTT. Kerukunan dan toleransi ini juga harus terus di pelihara karena dengan menjunjung toleransi dan kerukunan beragama adalah kekuatan kita untuk menjaga indah nya persatuan  persatuan, sesuai dengan tema Pesparani,” kata Ajhar. (Haryati/,RZ/WK)****

Kepala Daerah Kena " Jewer " Sri Mulyani Lagi, Ada Apa Ya?

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------- Jajaran kepala daerah nampaknya tak pernah ada habisnya membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani kesal. Bendahara negara mencatat, dana pemerintah daerah yang mengendap di bank masih cukup tinggi.

Hal ini ditekankan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi September 2022, Jumat (21/10/2022). Sri Mulyani mengatakan, dana mengendap di bank kini mencapai Rp 223,8 triliun, naik dibandingkan bulan sebelumnya.

"Ini naik dari bulan lalu Rp 203,4 triliun," kata Sri Mulyani.

Berdasarkan catatan Sri Mulyani, Jawa Timur masih menjadi wilayah dengan nominal dana mengendap tertinggi di perbankan sebesar Rp 29,65 triliun. Sementara yang terendah berada di wilayah Sulawesi Barat sebesar Rp 1,07 triliun.

Berdasarkan provinsi per September 2022, nominal saldo tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta Rp 13,52 triliun. Sementara yang terendah berada di provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp 380,1 miliar.

"Kalau lihat pola sebelumnya bulan depan dan baru akan terealisasi di Desember. Ini pola belanja yang kayaknya terkonsentrasi pada bulan Desember. Namun dampak ekonomi, pemerintah daerah atau K/L bisa akselerasi belanjanya lebih cepat namun tetap fokus," katanya.(RZ/WK)****

Ramai- ramai Medis Asing Soroti RI soal Larangan Obat Sirup. Ada Apa Ya Kok Ramai.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------- Sejumlah media asing menyoroti larangan penggunaan obat sirup di Indonesia yang diduga terkait sejumlah kasus ginjal akut. Sebelumnya dilaporkan terdapat 206 kasus, di antaranya anak-anak, di mana 99 meninggal.

Media Reuters misalnya membuat judul "Indonesia Reports 99 Child Deaths From Acute Kidney Injury This Year". Dilaporkan bagaimana kementerian kesehatan RI juga meminta rumah sakit mengumpulkan semua obat-obatan yang diberikan keluarga kepada anak-anak yang dirawat sehingga tes toksikologi bisa dilakukan.

Hal sama juga dimuat media China, Xinhua. Dilaporkan bagaimana kasus terjadi di 20 provinsi di Indonesia.

"Jumlah kasus meningkat pada anak-anak sejak akhir Agustus, terutama yang berusia kurang dari enam tahun. Beberapa kasus disertai gejala seperti diare, batuk, mual, atau muntah," ujarnya mengutip pejabat kementerian kesehatan, juru bicara Mohammad Syahril.

Media Timur Tengah, Al-Jazeera juga menyorotinya dan mengaitkannya dengan kasus di Gambia dan India. Diketahui Gambia melaporkan 70 kematian anak karena gagal ginjal akut di mana mereka mengonsumsi obat buatan India.

"Meningkatnya kematian anak karena gagal ginjal akut di Indonesia terjadi ketika pemerintah Gambia menyelidiki kematian 70 anak karena gagal ginjal akut yang sama terkait dengan sirup parasetamol yang digunakan untuk mengobati demam," tulis media itu.

"Yang mengandung kadar dietilen glikol dan etilena glikol yang berlebihan, dalam skandal yang terkait dengan empat sirup obat batuk buatan India," tambahnya

Media Singapura Strait Times juga menulisnya "Indonesia to investigate cases of fatal kidney injury among children". Masih dikaitkan kasusnya dengan India, dimasukkan pula peringatan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 5 Oktober lalu.

"Bahwa analisis laboratorium dari empat produk yang dibuat oleh Maiden Pharmaceuticals yang berbasis di New Delhi telah menemukan jumlah dietilen glikol dan etilen glikol yang tidak dapat diterima, yang dapat menjadi racun dan menyebabkan cedera ginjal akut," tulisnya menjelaskan.

"Keempat merek tersebut adalah: Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup dan Magrip N Cold Syrup," tambahnya lagi.

Media Thailand, The Nation, juga memuatnya. Namun dimuat kutipan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI bahwa obat dari India itu tidak masuk Indonesia.(RZ/WK)***

Galau Tutup Keran Ekspor Timah, Jokowi Masih Kita Hitung. Ada Apa Ya?

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------- Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga kini belum memutuskan kapan waktu pelaksanaan larangan ekspor untuk komoditas mineral timah. Pasalnya, saat ini pemerintah masih berhitung mengenai waktu yang tepat untuk menghentikan ekspor timah.

Jokowi sendiri berharap pergerakan hilirisasi pada komoditas timah bisa segera mengikuti apa yang sudah pemerintah lakukan pada komoditas nikel. Dengan begitu, penerimaan negara dari sektor mineral timah akan meningkat.

"Perlu kita hitung semuanya, sehingga nanti semuanya berjalan dengan baik, tidak ada yang dirugikan, tetapi bahwa sekali lagi (ekspor) bahan-bahan tambang itu memang harus kita hentikan dan semuanya masuk ke industrial downstreaming, semuanya masuk ke hilirisasi karena nilai tambahnya ada di situ," kata Presiden saat kunjungan ke proyek smelter timah PT Timah di Bangka Belitung, baru- baru ini.

Menurut Jokowi, setelah pemerintah menghitung dengan matang, ia akan segera mengumumkan kebijakan penghentian ekspor timah dalam bentuk bahan mentah. Salah satu faktor yang dipertimbangkan antara lain kesiapan smelter baik milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta.

"Nanti kalau sudah hitungannya matang, ketemu kalkulasinya, akan saya umumkan stop. Misalnya tahun depan stop, tahun ini bisa terjadi. Ini saya kira kesiapan-kesiapan dari smelter, baik milik BUMN, milik swasta, harus kita kalkulasi semuanya," imbuhnya.

Dengan adanya smelter baru di PT Timah, Presiden berharap nilai tambah di dalam negeri akan semakin meningkat serta lapangan pekerjaan yang luas akan terbuka.

"Ya (harapannya) nilai tambah di dalam negeri akan makin banyak dan membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya," tandasnya.

Presiden tiba di helipad Lapangan Upacara Kantor Bupati Bangka Barat setelah terbang menggunakan helikopter Super Puma TNI AU dari Bandara Depati Amir, Kabupaten Bangka Tengah.

Kedatangan Presiden tersebut disambut oleh Bupati Bangka Barat Sukirman, Dandim 0431/Bangka Barat Letkol Inf. Deri Indrawan, Kapolres Bangka Barat AKBP Catur Prasetyo, dan Ketua DPRD Bangka Barat Marudur Saragih.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan di PT Timah Tbk antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Penjabat Gubernur Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin, Presiden Direktur PT Timah Tbk Achmad Ardianto, dan Wakil Bupati Bangka Barat Bong Ming Ming.(RZ/WK)***

Polri Terbitkan Telegram Antisipasi Banjir dan Bencana Alam di Indonesia.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------- Polri menerbitkan surat telegram berkaitan dengan antisipasi, penanganan, hingga pencegahan terjadinya banjir dan bencana alam, menyusul adanya peningkatan curah hujan di seluruh wilayah Indonesia.

Penanganan banjir dan bencana alam tersebut tertuang dalam surat telegram Nomor:STR/760/X/OPS.2./2022 tanggal 12 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Asops Kapolri Irjen Agung Setya.

‘Dalam rangka antisipasi secara dini dan guna mengurangi dampak akibat bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan lain-lain. Sebagai akibat anomali cuaca, tingginya curah hujan yang terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia,” tulis telegram tersebut.

Dalam telegram tersebut juga disebutkan arahan kepada seluruh Polda jajaran dalam mengantisipasi banjir hingga bencana alam tersebut. Diantaranya, melakukan koordinasi dengan BPBD setempat untuk memitigasi dalam rangka mengurangi dampak akibat bencana baik terhadap manusia, harta benda maupun fasilitas umum.

Kemudian, lakukan pengecekan kesiapsiagaan personel dan perlengkapan penanggulangan bencana secara terpadu dengan instansi terkait agar sewaktu-waktu siap dan mudah digerakan.

Lalu, mendirikan posko penanganan banjir di Polres, Polsek yang wilayahnya rawan terjadi bencana banjir. Lengkapi dengan peralatan SAR yang siap seperti perahu karet, genset, lampu darurat, senter dan lainnya.

Sosialisasikan dan sebarkan nomor darurat kepada masyarakat yang rawan terdampak bencana. Pasang tanda petunjuk menuju titik kumpul maupun jalur evakuasi yang tempat yang lebih aman sewaktu terjadinya bencana.

Pada wilayah rawan bencana, personel diminta sinergi dengan seluruh stakeholder untuk mendirikan posko penanganan secara terpadu, pengungsian yang memadai, dan dapur umum.

Para Kapolres dan Kapolsek diinstruksikan untuk turun langsung ke lapangan untuk mengendalikan arus lalu lintas, mengatur, menangani kemacetan lalin akibat banjir atau genangan di jalan akibat hujan deras.

Jajaran juga diminta untuk menempatkan personel Polri di lokasi-lokasi ruas jalan yang tergenang banjir dan memasang rambu untuk arahkan warga mengambil jalur alternatif yang aman.(RZ/WK)***

Diduga Ada Oknum Dibalik Layar Sehingga Banyak Pengusaha Karoke. Ada apa Ya?

INDENPERS MEDIA ISTANA, JEPARA -----------Pj. Bupati Jepara Edi Supriyanta mestinya sudah menginstruksikan penindakan terhadap para pelanggar Perda, mengapa terbaikan dan disepelekan?,Rabu ( 19/10/2022 )

Keberadaan Hiburan Malam Karaoke di Kabupaten Jepara semakin menggila,terbukti hiburan malam karoake di Kabupaten Jepara tetap beroperasi setiap malam hingga larut malam,meskipun Satpol PP seringkali beroperasi selalu tidak membuahkan hasil dalam razianya alias zonk, diduga ada oknum SatPol PP sendiri yang bermain dan membocorkan kepada pengusaha atau oknum lain yang berkepentingan sama. 

Meskipun sudah kesekian kalinya sorotan berita di Kabupaten Jepara keterkaitan pemberitaan mengenai hiburan malam karaoke yang diduga tidak berijin,namun tetap saja beroperasi sampai tengah malam,karena diduga adanya pembiaran tutup mata dan tutup telinga yang dimungkinkan ada oknum lain yang ikut bermain dengan merangkul pengusaha - pengusaha karaoke, sehingga musik jalan terus,pemandu karaoke ( PK) semakin bergoyang mengiurkan.

Dilihat dari dasar  fakta hukumnya, keberadaan hiburan malam usaha cafe karaoke yang berdiri sendiri ini jelas melanggar aturan, namun tetap bisa beroperasi karena diduga ada oknum yang melindungi,sehingga tidak pernah menghiraukan peringatan dan teguran

bahkan sudah polis line sekalipun tetap beroperasi tanpa basa - basi. 

Terbukti dan menyolok mata yang mana beberapa kali pada saat akan dilakukan razia penertiban, informasi tersebut sudah dibocorkan terlebih dahulu,tentunya diduga oknum orang dalam yang terlibat dalam pengkondisian agar petak umpet antara petugas dan oknum yang mengendalikan,karena terbukti alhasil petugas

tidak mendapati apa-apa, alias  nihil atau zonk. 

Dengan permainan oknum yang berada dibalik layar pengusaha karaoke,seyogyanya

Pemda harus mengecek Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) usaha karaoke di wilayah Jepara, apakah keberadaan usaha karaoke di Kabupaten Jepara merupakan sarana pendukung fasilitas hotel (minimal) bintang 2 atau hanya usaha café & resto,yang nota benenya aktivitas usahanya menjalankan kegiatan usaha karaoke.

Agar tidak menimbulkan masalah sosial yang berkepanjangan di tengah kehidupan masyarakat Kabupaten Jepara yang mendapatkan julukan Kota Santri,penindakan tegas terhadap operasional karaoke yang melanggar hukum perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh,sebagai upaya dalam penegakan hukum, yang tidak hanya oleh Satpol PP saja,namun bisa melibatkan Ormas - ormas dalam mengawal  penegakan Perda di Kabupaten Jepara. 

Disamping hal tersebut di atas aparat penegak hukum lainnya seharusnya peduli juga ikut serta berperan aktif dalam menegakkan perda secara tegas dan berwibawa. (TIWO/RZ/WK)***

Kapolri Minta Jajaran Laksanakan Arahan Jokowi ; Jika Tak Bisa, Keluar !!!

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan arahan terbaru kepada seluruh jajaran Polri mulai dari pejabat utama (PJU), kapolda, kapolres, hingga kapolsek seluruh Indonesia. Dia meminta jajarannya menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan beberapa hari lalu.

Perintah Kapolri disampaikan lewat vicon (video conference) di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (18/10). Pengarahan tersebut merupakan tindak lanjut setelah adanya pengarahan langsung dari Presiden Jokowi kepada jajaran Polri.

"Tentunya kewajiban saya untuk mengingatkan kembali dan sekaligus memperjelas sehingga kemudian rekan-rekan kemudian bisa menjadi sama dalam satu langkah, satu tindakan untuk melaksanakan apa yang menjadi arahan yang dikutip dari Bapak Presiden," kata Sigit baru- baru ini.

Sigit tak memungkiri akhir-akhir ini institusi Polri menghadapi situasi yang sulit dan berbagai persoalan. Karenanya, dia menyebut diperlukan soliditas, rasa keprihatinan bersama, saling bantu dan bahu-membahu mulai dari tingkat polsek sampai Markas Besar atau Mabes Polri untuk terus menjalankan tugas melindungi, mengayomi dan melayani dengan baik.

"Tanamkan selalu ini sebagai ibadah kita dan saya yakin kalau kita semua kompak bareng-bareng, sama-sama dari polsek sampai mabes melakukan hal yang sama, harapan kita dalam waktu cepat kita bisa segera pulih. Arahan Pak Presiden sudah jelas kemarin dan saya kira ini adalah perintah dari pimpinan tertinggi yang harus kita laksanakan," kata dia.

"Selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita laksanakan dengan baik di lapangan, yang kurang jelas tanyakan sehingga kemudian tidak ada keraguan lagi, hindari pelanggaran, perbanyak perbuatan baik dan prestasi," imbuh Sigit.

Lebih lanjut, Sigit menegaskan siapapun yang tidak memiliki komitmen dan semangat yang sama, dipersilakan keluar dari gerbong.

"Ini tentunya harus menjadi komitmen kita dan saya minta terhadap hal ini kita sama-sama, gerbong kita sama, jadi kalau tidak bisa mengikuti hal ini pilihannya silakan keluar dari gerbong atau saya yang keluarkan," tegas Sigit.

"Ini tugas kita, ini menjadi perhatian kita tapi saya yakin dengan kerja keras, dengan kekompakan, dengan semangat soliditas, kita semua mampu untuk mengatasi hal tersebut," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memanggil pejabat Polri ke Istana Merdeka, pada Jumat lalu. Dalam momen tersebut, Jokowi memberikan arahan di antaranya soal gaya hidup mewah pejabat Polri yang menjadi sorotan.

Jokowi memperingatkan agar pejabat Polri untuk berhati-hati, tidak memamerkan gaya hidup. Jokowi meminta pejabat Polri tidak gagah-gagahan hingga meghindari pungli.(RZ/WK)***