Kapolri Instruksi Kadiv Propam Dalami Coretan ' Datang Pungli ' di Polres Luwu . Bagaimana Dengan Daerah Lainnya Pak.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespons masukan personel Polri dan masyarakat yang meminta untuk mendalami adanya coretan 'Sarang Pungli' di Polres Luwu, Sulawesi Selatan (Sulsel). Sigit memerintahkan Kadiv Propam Polri Irjen Syahardiantono melakukan pendalaman.

"Ada masukan dari personel Polri dan masyarakat akan hal tersebut. Oleh sebab itu, saya sudah instruksikan kepada Kadiv Propam dan jajarannya untuk mendalami munculnya tulisan tersebut," kata Sigit baru- baru ini. 

Tak hanya Divisi Propam, Sigit menyebut dirinya juga sudah memerintahkan Kapolda Sulsel untuk melakukan hal yang sama terkait dengan pendalaman hal tersebut.

"Kapolda juga sudah saya minta untuk bergerak langsung mengusut hal tersebut," ujar Sigit.

Untuk diketahui, tulisan 'Sarang Pungli' muncul di dinding gedung Polres Luwu, Sulawesi Selatan. Coretan itu ternyata ditulis oleh anggota kepolisian Aipda HR.

Terkait coretannya, Aipda HR mengaku siap membuktikan tulisan 'Sarang Pungli' tersebut. Di sisi lain, pihak Polres Luwu sendiri mengatakan bahwa sosok yang melakukan coretan dinding tersebut mengalami gangguan mental.(RZ/WK)***

 INDENPERS MEDIA ISTANA MENGUCAPKAN SELAMAT DILANTIK SEBAGAI PJ GUBENUR PROVINSI DI JAKARTA.

Kejagung Jelaskan Alasan Ferdy Sambo Tak Pakai Rompi Tahanan Saat Diadili. Kok Bisa Ya Ada Apa ?

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA ---------- Massa ormas sempat memaksa masuk ke ruang sidang dan meminta hakim menyuruh Ferdy Sambo mengenakan rompi tahanan saat diadili. Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan alasan terdakwa tak memakai rompi tahanan saat diadili.

"Terdakwa pada saat diperiksa dan diadili di persidangan harus dalam keadaan bebas, tidak boleh ada embel-embel atribut tahanan seperti borgol, pakaian dan lain-lain," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana kepada wartawan, Senin (17/10/2022).

Sumedana mengatakan hal itu dilakukan demi menghormati asas asas praduga tak bersalah. Dia menyebut hal itu dijamin KUHAP.

"Untuk menunjukkan equality before the law dan menghormati asas legalitas atau praduga tidak bersalah sehingga kebebasan terdakwa untuk memberikan keterangan adalah hak terdakwa, yang dijamin dalam KUHAP," ujaujarnyeributan sempat terjadi di luar ruang sidang Ferdy Sambo di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada massa yang meminta masuk ke ruang sidang untuk mengingatkan hakim menyuruh Ferdy Sambo mengenakan rompi tahanan.

Senin (17/10), terlihat beberapa orang dari Ormas Horas Bangso Batak berkerumun di pintu masuk ruang sidang utama. Mereka meminta masuk saat jaksa membacakan dakwaan Ferdy Sambo.

Mereka meminta masuk untuk mengingatkan hakim agar Sambo disuruh mengenakan baju tahanan saat sidang berlangsung.

"Minta Sambo pakai baju tersangka. Ternyata ini sindikat semua. Dia tahanan, dia bukan saksi ahli kenapa nggak pakai baju tahanan," kata salah seorang anggota ormas di lokasi.

Ferdy Sambo didakwa melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP pada kasus pembunuhan berencana Yosua.

Dalam kasus obstruction of justice, Sambo didakwa Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Subsider Pasal 48 jo Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau Pasal 233 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP subsider Pasal 221 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.(RZ/WK)***

Jokowi Cek Lokasi di Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Ada Erina Gudono. Ada Apa Ya?

INDENPERS MEDIA ISTANA, Yogyakarta,------- Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Minggu (16/10) pagi terpantau melakukan pengecekan lokasi di Royal Ambarrukmo Yogyakarta didampingi lima menterinya.

Rombongan anak buah yang mendampingi Jokowi adalah Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Investasi Bahlil Lahadiala.

Belum terkonfirmasi kepentingan Jokowi di lokasi tersebut. Namun dikabarkan berkaitan dengan persiapan pernikahan Kaesang Pangarep dan Erina Gudono yang dijadwalkan Desember 2022 mendatang.

Meski belum banyak informasi yang dibagikan kedua belah pihak terkait rencana pernikahan tersebut, masing-masing keluarga calon mempelai diketahui telah melakukan persiapannya.

Setelah rombongan Jokowi dan para menterinya tiba dan masuk ke lokasi, Erina datang didampingi keluarga.

Tak lama berselang, Jokowi dan keempat menterinya langsung meninggalkan lokasi menggunakan mobil masing-masing.

GM Royal Ambarrukmo Herman Courbois menyebut Jokowi dan para menterinya datang untuk melakukan pengecekan lokasi. Tepatnya di area pendopo.

"Kaya cek venue saja sebentar. Sebagai salah satu alternatifnya," kata Herman, Minggu.

Meski demikian, Herman enggan membeberkan terkait kegiatan apa pengecekan venue oleh Jokowi dan kelima menterinya ini.

"Ini masih sulit, belum boleh deh ya. Nanti kalau sudah waktunya kita akan kasih tahu," pungkasnya.

Adapun malam sebelumnya keluarga dari Erina telah menggelar acara silaturahmi di Masjid Al Hidayah, Kampung Purwosari RT 3 RW 59, Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Sleman, yang merupakan kompleks tempat tinggalnya.

Kaesang Pangarep Bocorkan Rencana Nikah Akhir Tahun

Nampak hadir dalam acara tersebut keluarga besar Erina, Mensesneg Pratikno dan istri, serta pemuda dan warga kampung setempat.

Paman Erina, Muhaimin tak menyangkal agenda tersebut merupakan bagian dari persiapan pernikahan keponakannya dan Kaesang.

"Kita ngomong-ngomong saja. Santai-santai, dahar (makan) bakso, dan alhamdulillah yang kami sampaikan sudah disampaikan oleh Pak Pratikno, sehingga kami sendiri terbantu lah dalam persiapan," kata Muhaimin.

Muhaimin mengatakan, persiapan yang dilakukan keluarga dan warga meliputi pemindahan gardu dan menata kebun atau taman depan kediaman Erina.

Akan tetapi, untuk tanggal pelaksanaan pernikahan Erina-Kaesang, Muhaimin merasa bukan kewenangannya untuk mengumumkannya.

"Istilahnya itu nanti yang resmi dari bapak (Jokowi)," tuturnya.

Erina, sementara itu menyebut jika pertemuan kali ini adalah permulaan dari persiapan pernikahannya dengan Kaesang. Menurutnya, masih banyak yang perlu dikoordinasikan ke depannya.(RZ/WK/****

Jokowi; Kepercayaan ke Polri Sempat Teratas , Ada Kasus Ferdy Sambo Runyam Sekali. Ini Suatu Tantangan Berat Sekali Pak.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA---------- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada jajaran petinggi Polri, kapolda, hingga kapolres di Istana Kepresidenan. Jokowi mengatakan adanya kasus Ferdy Sambo membuat indeks kepercayaan kepada Polri turun. 

"Itu dilihat masyarakat dan itu juga saya lihat dan saya rasakan kerja keras itu. Dan hasilnya juga sangat signifikan. Sampai hari ini, yang mendorong paling kuat adalah dari Polri telah 440 juta dosis vaksin yang telah disuntikkan kepada masyarakat," kata Jokowi seperti dilihat di YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (15/10/2022).

Dari kerja vaksinasi yang dilakukan Polri, menurut Jokowi, hasilnya pandemi Corona mereda. Selain itu, hasilnya ekonomi Indonesia bisa tumbuh di angka 5,44%.

"Dan indeks kepercayaan masyarakat juga menempatkan Polri di puncak teratas pada saat itu," ujar Jokowi.

Namun, menurut Jokowi, adanya kasus Ferdy Sambo membuat indeks kepercayaan terhadap Polri turun drastis. Indeks kepercayaan Polri kini rendah dibandingkan penegak hukum lainnya.

"Tetapi, begitu ada peristiwa FS (Ferdy Sambo), runyam semuanya, dan jatuh ke angka paling rendah. Dulu dibandingkan institusi-institusi penegakan hukum lain tertinggi, sekarang saudara-saudara harus tahu, menjadi terendah," ucap Jokowi.

"Ini yang harus dikembali lagi dengan kerja keras saudara-saudara sekalian," imbuhnya. (RZ/WK)****

DPP KAMPUD Kirim Aduan Dugaan Korupsi 3 Proyek Dinas PUPR Tanggamus ke Kejari Setempat.

INDENPERS MEDIA ISTANA, Lampung,--------- Secara resmi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD) mengirim sejumlah aduan dugaan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Tanggamus ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanggamus, pada Kamis  (13/10/2022) siang.

Demikian disampaikan oleh Ketua Umum DPP KAMPUD, Seno Aji baru-baru ini

"Kita telah secara resmi mengirim pengaduan terkait dugaan KKN dalam pelaksanaan 3 proyek Dinas PUPR Kabupaten Tanggamus ke Kantor Kejari setempat yang didaftarkan di pos pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Kejari Tanggamus", ungkap Seno Aji. 

Dijelaskan juga oleh Beliau terkait 3 proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  (PUPR) Tanggamus yang diduga telah di korupsi oleh pihak-pihak terkait. 

"Adapun dugaan KKN tersebut salah satunya terhadap 3 proyek di Dinas PUPR Kabupaten Tanggamus untuk tahun anggaran 2021 dari alokasi APBD, diantaranya ;

1. Rehabilitasi jaringan irigasi D.I. way Ngarip Belu, penunjang program IPDMIP Integrated Participtory Development and management of irrigation project dengan nilai HPS Rp. 4.090.765.427,

2. Rekonstruksi peningkatan kapasitas struktur jalan Air Naningan-Sinar Jawa, Kecamatan Air Naningan dengan nilai HPS Rp. 4.273.024.982, 97, 

3. Pembangunan rigid pavement ruas jalan Sanggi-Antar lebar Kecamatan Bandar Negeri Semuong dengan nilai HPS Rp. 3.869.298.000,-", kata Aktivis Seno Aji.

Beliau melanjutkan bahwa terhadap ke-3 proyek tersebut, pihaknya telah melakukan telaah sejak dari proses pra lelang/tender, proses tender berlangsung sampai dengan pelaksanaan pekerjaan dan hasil pekerjaan proyek-proyek tersebut, sampai pada proses klarifikasi kepada pihak pengguna anggaran dan meninjau lokasi proyek, dan diperoleh sejumlah dugaan yang mengarah pada upaya praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN)", jelas Seno Aji. 

Peggiat Sosial dan demokrasi yang dikenal low profil dan sederhana ini juga menerangkan terkait maksud dan tujuan pihaknya menyampaikan  sejumlah aduan tersebut ke Kantor Kejari Tanggamus, dalam rangka upaya meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan negara yang bersih dan bebas dari KKN. 

"Maksud dan tujuan Kita menyampaikan pengaduan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus, terkait pelaksanaan 3 proyek oleh Dinas PUPR Kabupaten Tanggamus T.A. 2021 dari alokasi APBD sebagaimana diuraikan tersebut yaitu agar Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus melakukan penegakan hukum terhadap persoalan tersebut yang dinilai terdapat unsur perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan Negara/daerah sesuai ketentuan, kemudian agar Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus mengusut tuntas atas indikasi KKN tersebut", pungkas Seno Aji.

Semntara, pihak Kejari Tanggamus melalui staf bernama Efrayen yang menerima  aduan dari perkumpulan/LSM DPP KAMPUD menyampaikan bahwa terhadap laporan tersebut akan langsung diteruskan kepada pimpinan. 

"Baik, langsung Kami teruskan kepada pimpinan, kata Efrayen. (SN/RZ/WK)****

Pejabat Polri Tak Boleh Bawa tongkat dan Topi di Istana. Ada Apa Ya ?

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA---------- Rombongan perwira polisi menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, tanpa mengenakan atribut kepolisian berupa topi dan tongkat. Pihak Istana menjelaskan alasan tidak diperbolehkan membawa tongkat dan topi.

Diketahui, rombongan polisi yang terdiri atas pejabat Mabes Polri, kapolda, dan kapolres seluruh Indonesia berkumpul di kompleks Istana Kepresidenan pada pukul 13.00 WIB, Jumat (14/10/2022). Rombongan polisi itu terlihat mengenakan pakaian dinas lapangan (PDL) tanpa tutup kepala dan tongkat.

Perwira polisi yang akan menghadap Jokowi juga dilarang membawa HP dan ajudan. Mereka hanya diperbolehkan membawa pulpen.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan hal ini sebelumnya telah didiskusikan dengan pihak panitia Polri. Heru mengatakan salah satu alasannya adalah tidak adanya ruang yang cukup untuk menyimpan tongkat dengan jumlah banyak.

"Ketika kami berdiskusi kesiapan ini kepada rekan-rekan panitia Polri, pertama, di Istana ini tidak ada tempat untuk penyimpanan tongkat, tongkat kan jumlahnya banyak," kata Heru dalam konferensi baru- baru ini.

Alasan lain adalah untuk mempercepat proses memasuki Istana. Heru mengatakan para pejabat Polri juga diminta tidak membawa HP untuk kenyamanan para tamu Istana.

"Kedua adalah memperlama proses memasuki Istana. Ketiga adalah kami memang meminta untuk tidak membawa handphone, itu juga lagi-lagi untuk kenyamanan bapak-bapak para pejabat di lingkungan Polri untuk bisa proses memasuki Istana dengan cepat. Karena jumlah 600 itu cukup banyak sehingga tidak perlu membawa tongkat, tidak perlu membawa HP dan tentunya topi," kata Heru.

Oleh sebab itu, Heru menyebut para petinggi Polri ini diminta menyimpan tongkat, topi, dan HP di bus masing-masing. Jadi proses memasuki Istana disebut dapat cepat dilakukan.

"Topi kan perlu tempat juga, tempat topi, tempat tongkat, tempat HP, sehingga kami kemarin menyampaikan pada panitia untuk semua tiga benda itu disimpan di kursi busnya masing-masing. Jadi ketika turun selesai, kita cek satu-satu, kita cek secara umum bahwa tidak ada COVID, mereka antre tidak harus meletakkan topi di mana, tongkat di mana, HP di mana itu simpel untuk kenyamanan tamu kami di Istana," imbuhnya.(RZ/WK)***