Ditanya Capres 2024 PDIP, Megawati Hanya Ucapkan Kalimat Ini. Ada Apa Ya ?

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA ---------  Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Megawati Soekarnoputri hingga saat ini belum mengungkapkan sosok calon presiden ( capres ) yang akan diusung pada Pilpres 2024. Sebagai pemenang Pemilu 2024, PDIP sebenarnya bisa memajukan pasangan capres-cawapres sendiri. 

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku pernah menanyakan langsung kepada Megawati soal capres 2024 yang akan diajukan. "Saya kemarin juga bertanya kepada Ibu Megawati bagaimana pembahasan terhadap capres-cawapres. Ibu membahas cukup dengan dua kata yaitu sabar saja, tunggu momentumnya," kata Hasto saat konferensi pers talk show HUT ke-77 TNI bertema TNI adalah Kita di Kantor DPP PDIP Gedung B, Menteng Jakarta Pusat, baru- baru ini.

Diakui Hasto, pertemuan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo di Istana Batu Tulis pada 8 Oktober 2022 juga membicarakan Capres 2024. Namun, penentuan capres dari PDIP memang tidak bisa dilakukan dengan sembarangan tapi berdasarkan kalkulasi yang matang dan terukur.

"Karena itulah perlu dilaksanakan secara matang, seluruh dinamika politik tentu saja dicermati. Tapi yang terpenting adalah apa yang menjadi harapan rakyat, itulah yang akan dijawab oleh PDIP," kata Hasto.

Dalam menentukan capres, kata Hasto, tidak bisa dilakukan terburu-buru. "Kita mencalonkan pemimpin dengan suatu kesadaran terhadap masa depan. Sebab menjadi seorang pemimpin bangsa dan negara itu memang tidak ringan tanggung jawabnya," kata Hasto. 

Sebelumnya, Hasto menegaskan pertemuan Baru Tulis antara Presiden Jokowi dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak berkaitan dengan deklarasi Anies Baswedan sebagai capres 2024 oleh Partai Nasdem. Menurutnya, yang perlu diperhatikan adalah mengapa deklarasi capres Nasdem yang seharusnya dilakukan pada 10 November dimajukan menjadi 3 Oktober 2022.

"Karena dengar-dengar itu deklarasi 10 November. Tapi ada faktor X yang membuat ada deklarasi dilakukan pada 3 Oktober," katanya. 

"Jadi tidak ada kaitannya dengan itu, memang sudah direncanakan secara periodik Ibu Megawati bertemu dengan Presiden Jokowi. Sering di Istana Merdeka, Istana Bogor, dan karena kemarin membutuhkan suasana yang kontemplatif, maka dilakukan di Batu Tulis," kata Hasto. (RZ/WK )***

Terungkap! Isi Pertemuan 2 Jam Jokowi dengan Megawati.

INDEPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Batu Tulis, Bogor, Sabtu (8/10/2022). Pertemuan berlangsung selama dua jam yang salah satunya membahas mengenai Pemilu 2024.

Dalam siaran tertulis yg diterima CNBC Indonesia, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebutkan, pertemuan yang dilakukan selama dua jam itu dalam suasana kontemplatif, membahas berbagai masalah bangsa dan negara.

Terdapat empat poin yang dibahwa Hasto dalam pertemuan antara Jokowi dan Megawati tersebut. Diantaranya.

Pertama, dalam tradisi pemimpin yang benar-benar berjuang demi masa depan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia, maka diperlukan suatu tradisi menyepi dan berkomtemplasi guna membahas secara jernih terhadap arah masa depan bangsa dan negara.

"Hal itulah yang secara periodik dilakukan oleh Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Jokowi. "Dialog dilakukan selama 2 (dua) jam. Makanan secara khusus dipersiapkan oleh Ibu Megawati berupa jagung, kacang bogor, pisang rebus, talas, dan juga nasi uduk. Dari makanan untuk menjamu Presiden Jokowi sendiri penuh dengan semangat kerakyatan," terang Hasto,  Minggu (9/10/2022).

Kedua, Megawati sendiri sejak bulan Maret 2020 telah menginstruksikan untuk menanam 10 tanaman pendamping beras seperti pisang, jagung, talas, kacang-kacangan, ketela, sukun, sorgum, porang dll. "Apa yang dicanangkan Bu Mega sejak 2.5 tahun lalu kini terbukti, dunia menghadapi krisis pangan. Karena itulah Bu Mega menghidangkan makanan pendamping beras secara khusus ke Pak Jokowi, agar Indonesia benar-benar berdaulat di bidang pangan," ungkap Hasto.

Ketiga, Dalam diskusi mendalam tersebut, juga dibahas langkah-langkah penting di dalam menghadapi krisis ekonomi dunia dan pangan. "Ibu Mega memang sangat menaruh perhatian terhadap krisis ekonomi dan pangan, dan Beliau membagi pengalaman lengkap menuntaskan krisis multidimensional. Saat itu seluruh jajaran Kabinet Gotong Royong benar-benar fokus dan terpimpin sehingga pada tahun 2004 Indonesia bisa keluar dari krisis. Pak Jokowi pun menegaskan keseriusan pemerintah, termasuk bagaimana para menteri harus fokus menangani berbagai tantangan perekonomian, krisis pangan-energi, dan tekanan internasional akibat pertarungan geopolitik," terang Hasto.

Keempat, hal-hal terkait agenda Pemilu 2024 juga tidak luput dari pembahasan agar Pemilu 2024 benar-benar menjadi momentum kebangkitan Indonesia Raya dan sekaligus ada kesinambungan kepemimpinan sejak Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi hingga kepemimpinan nasional ke depan. (RZ/WK)***

Heru Budi Hartono yang Dipilih Jadi Pj Gubenur Gantikan Anies.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA --------- Profil Heru Budi Hartono yang Dipilih Jadi Pj Gubernur DKI. Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres) Heru Budi Hartono ditetapkan sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan, yang purnatugas pada 16 Oktober mendatang. Siapa Heru Budi Hartono?

Heru Budi Hartono buka nama yang asing di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dia sempat malang melintang mengisi berbagai jabatan di DKI sebelum akhirnya didapuk menjadi Kasetpres oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) .

Heru Budi Hartono pernah menjabat Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri (Kabiro KDH dan KLN) serta Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara. Heru Budi Hartono juga pernah menjabat Wali Kota Jakarta Utara semasa Jokowi masih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Di era Gubernur Basuki T Purnama (Ahok), Heru Budi Hartono ditunjuk menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD). Heru Budi Hartono kala itu dipercaya Ahok mengurusi normalisasi Waduk Pluit.

Pada 2017, nama Heru Budi Hartono semakin mentereng. Namanya sempat masuk bursa calon wakil gubernur pendamping Ahok kala Pilgub DKI di tahun tersebut. Kaya akan pengalaman membuat Heru Budi Hartono akhirnya ditunjuk menjadi Kasetpres pada tahun yang sama.

Heru Dipilih Jadi Pj Gubernur Melalui Sidang TPA

Sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memutuskan Penjabat Gubernur DKI telah rampung. Sidang TPA memutuskan Heru Budi Hartono menjadi Pj Gubernur DKI.

Berdasarkan informasi yang dihimpun detikcom, Jumat (7/10/2022), sejumlah sumber yang mengetahui informasi membenarkan nama Heru Budi Hartono diputuskan menjadi Pj Gubernur DKI. Namun belum diketahui pasti kapan informasi itu akan diumumkan resmi.

Sebelumnya, Kemendagri menyerahkan tiga nama calon Pj Gubernur DKI ke Presiden Jokowi. Nama-nama itu diserahkan setelah Kemendagri melakukan pembahasan awal.

"Setelah kita menunggu masukan dari kementerian dan lembaga, dan waktunya juga sudah dekat dan tidak ada masukan yang lain dan setelah hasil pembahasan awal di internal Kementerian Dalam Negeri bersama dengan eselon I dari kementerian/lembaga lainnya," kata Kapuspen Kemendagri Benny Irwan baru- baru ini.

Usulan nama itu diserahkan ke Kemendagri melalui Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet pada Selasa lalu. Adapun nama-nama yang diusulkan masih sama dengan nama yang diusulkan DPRD DKI.

Sebagaimana diketahui, ada tiga nama yang diusulkan DPRD DKI Jakarta ke Kemendagri untuk menjadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta. Mereka adalah Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekda DKI Jakarta Marullah Matali, serta Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar. (RZ/WK)***

Mahfud Ungkap Isi Pertemuan dengan Ketua KPK Bahas Apa?

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA---------- Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan isi pertemuannya dengan Ketua KPK Firli Bahuri beberapa hari lalu. Apa yang dibahas keduanya?

Firli diketahui menyambangi kantor Mahfud Md di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (27/10/2022). Firli datag di sela agenda focus group discussion soal reformasi hukum peradilan yang diselenggarakan Kemenko Polhukam bersama sejumlah pakar dan pejabat. Namun nama Firli tidak ada dalam daftar undangan.

"Selasa (27/9) kemarin. Iya (sudah ketemu). Pembahasan banyak hal," kata Mahfud baru- baru ini.

Saat ditanya apakah pertemuan juga membahas soal kasus korupsi Lukas Enembe dan Formula E, Mahfud mengatakan pertemuan tersebut membahas soal penegakan hukum di Indonesia. Dia mengatakan tidak ada pembicaraan spesifik terkait dua kasus yang tengah ditangani KPK itu.

"Soal penegakan hukum pada umumnya, tidak spesifik," ujarnya.

Mahfud menganggap kasus Lukas Enembe dan Formula E merupakan persoalan mudah. Mahfud mempercayakan dan menyerahkan sepenuhnya pengusutan kasus tersebut kepada KPK.(RZ/WK)****

Aduan DPP KAMPUD, Tim Audit Lingkungan Hidup Pemprov Lampung Tinjau Aktivitas PT Batu Bintang Timur

INDENPERS MEDIA ISTANA,Lampung Timur, ----------------------------Tim audit lingkungan hidup Pemerintah Provinsi Lampung melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung,  melakukan verifikasi lapangan dan/atau pengumpulan bahan keterangan terkait aduan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD) terhadap aktivitas produksi penambangan batu andesit oleh PT. Batu Bintang Timur yang berpusat di Desa Nyampir, RT. 01, RW 01, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur yang diduga mengabaikan rencana pengelolaan lingkungan (RPL) dan rencana kelayakan lingkungan hidup (RKL) selama menjalankan aktivitasnya, baru-baru ini. 

Hadir dalam acara verifikasi lapangan oleh tim audit lingkungan yaitu Kepala bidang penegakan hukum lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung, Sutaryono, Bagian Pengawas lingkungan hidup, Evi, Dortina dan Neti, tim uji laboratorium,  turut hadir tim audit lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur, perwakilan dari PT. Batu Bintang Timur yang diwakili oleh Iwan Setiawan sebagai kepala teknis tambang, bagian humas, Iskandar dan para staf perusahaan. Selain itu, hadir juga Ketua Umum DPP KAMPUD, Seno Aji, ketua DPD KAMPUD Kabupaten Lampung Timur, Fitri Andi, bersama sejumlah pengurus, dan perwakilan warga Desa Nyampir, Dedi dan Zulkarnain.

Sutaryono menyampaikan bahwa pihaknya melakukan peninjauan ke lokasi aktivitas produksi penambangan PT. Batu Bintang Timur berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dalam rangka keperluan dan kepentingan menindaklanjuti pengaduan dari DPP KAMPUD. 

"Kami hari ini melakukan verifikasi lapangan dan atau pengumpulan bahan keterangan dalam rangka menindaklanjuti pengaduan dari DPP KAMPUD terhadap sejumlah persoalan lingkungan", kata Sutaryono. 

Kemudian, Bagian pengawasan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Evi mengatakan pihaknya akan melakukan pembahasan terhadap hasil dari verifikasi lapangan yang dilakukan oleh tim audit lingkungan. 

"Hasil verifikasi lapangan sebagai pembuktian guna mengambil sampel untuk dilakukan uji laboratorium, kemudian akan dibahas lebih lanjut untuk melakukan evaluasi oleh tim Dinas,  kemudian hasil dari verifikasi lapangan nantinya penyelesaian persoalan akan dibicarakan di tingkat Provinsi Lampung", ungkap Evi. 

Beliau (Evi-red) juga menambahkan bahwa sesuai ketentuan Peraturan Presiden nomor 55 tahun 2022 terkait galian C merupakan kewenangan Pemprov Lampung, dan tanggungjawab sosial terhadap lingkungan juga harus diutamakan. 

Sementara Seno Aji mewakili warga Desa Nyampir, RT. 01, RW 01, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur menyampaikan bahwa dengan ditindaklanjutinya aduan masyarakat oleh Pemerintah Provinsi Lampung tentunya diharapkan lingkungan yang terdampak segera mendapatkan solusi pemulihan lingkungan dan warga yang merasa dirugikan mendapat hak kompensasi. 

"Kita sampaikan aduan kepada Pemprov Lampung terkait dampak dari aktivitas PT. Batu Bintang Timur tentunya diharapakan lingkungan akan mendapat solusi sebagai wujud tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungannya, selain itu Warga yang merasa keberatan/dirugikan juga mendapat kompensasi berupa ganti rugi, karena tanggungjawab sosial merupakan kewajiban dari perusahaan salah satunya segera membentuk tim pengelola CSR yang terdiri dari unsur perusahaan, masyarakat, dan pemerintah setempat", kata Seno Aji. 

Namun sangat disayangkan pada saat tim audit lingkungan melakukan verifikasi lapangan ke lokasi produksi penambangan batu andesit PT. Batu Bintang Timur, aktivitas produksi tidak berlangsung sebagaimana biasanya, lantaran pihak perusahaan memberikan alasan bahwa mesin produksi sedang mengalami kerusakan dan saat ini sedang dalam perbaikan. 

"Hari ini kita belum melakukan aktivitas produksi seperti biasanya, hal ini bukan karena disengaja menghentikan operasi produksi, karena kondisi mesin produksi kita sedang mengalami kerusakan, sementara PT. Batu Bintang Timur memiliki 2 titik BBT diantaranya BBT 1 berada di wilayah Desa Nyampir, dan BBT 2 yang jaraknya 4 Kilometer dari BBT 1", kata Iwan Setiawan mewakili pihak perusahaan. 

Menanggapi hal tersebut, pihak tim audit lingkungan menyarankan kepada PT. Batu Bintang Timur untuk  tertib administrasi, mulai dari penyampaian laporan pada setiap semester setiap tahun berjalan,

dan membuat surat pernyataan yang disaksikan secara bersama dan ditandatangani oleh para pihak.

"Kita harapkan kepada PT. Batu Bintang Timur untuk tertib administrasi mulai dari disampaikannya laporan pada setiap 6 Bulan atas  kegiatan PT. Batu Bintang Timur sampai dengan tanggungjawab terhadap lingkungan oleh pihak perusahaan yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung, kemudian terhadap tidak beroperasinya kegiatan produksi penambangan batu andesit PT. Batu Bintang Timur disarankan kepada pihak perusahaan untuk membuat surat pernyataan yang nantinya disaksikan secara bersama dan ditandatangi oleh para pihak sebagai bahan laporan kita dalam rapat pembahasan di tingkat Provinsi", jelas Evi. 

Sedangkan, bagian humas perusahaan PT. Batu Bintang Timur, Iskandar menyampaikan pihaknya akan mengakomodir aspirasi warga sesuai ketentuan.

"Kami siap mengakomodir aspirasi warga dan harapan warga, tentunya sesuai dengan ketentuan yang ada", pungkas Beliau. (SN/RZ/WK )***

Luhut; Katanya Saya Populer, tapi Tak Mau Jadi Presiden atau Wapres. Kok Bisa Ya.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, mengaku dirinya disebut tokoh populer di Indonesia. Namun dia tak mau jadi presiden ataupun wakil presiden.

Hal tersebut diungkapkan di acara launching buku biografi Luhut Binsar Pandjaitan di The Darawangsa Jakarta, Jakarta Selatan, Jumat (7/10/2022). Luhut awalnya berbicara soal peluncuran bukunya.

Dia lanjut berbicara soal TNI tempat dirinya dibesarkan. Selama berkiprah di TNI, Luhut mengatakan tidak pernah mendapatkan keistimewaan apa pun.

"Saya hari ini mengatakan, saya masih tetap memegang dengan hati saya, saya profesional. Saya nggak pernah mendapatkan privilege di TNI di mana saya dibesarkan. Tapi itu the part of my life, Tuhan mengatur, universe ini mengatur life. Saya masih ikut bagian dari mengatur negeri ini mudah-mudahan tambah baik, itu jadi kepuasan tersendiri," kata Luhut di lokasi, baru- baru ini.

Luhut mengatakan, andil dirinya di TNI menjadi pengalaman paling berharga yang pernah dijalani. Sebab, lanjut Luhut, dia memiliki peran dalam mereorganisasi Kopassus pada saat itu.

"Jadi kalau tanya ke saya, mana yang paling bahagia, tentu saja tentara. Itu yang paling saya nikmati di mana saya ikut menjadi bagian mereorganisasi Kopassus," kata dia.

"Kopassus dulu tidak punya spesialisasi. Saya bilang Kopassus itu harus ada spesialisasi nya. Jadi anda mau tanya privillege yang saya dapat di negeri tapi yang paling saya nikmati adalah TNI," imbuhnya.

Luhut kemudian menyinggung soal penanganan pandemi Covid-19. Dia menyebut dirinya populer karena hal tersebut. Kendati demikian, meskipun populer dirinya tidak mau menjadi Presiden ataupun Wakil Presiden Indonesia ke depannya.

"Saya mengajak ayo kita semua jadi satu bangsa yang satu dengan segala perbedaan untuk menghadapi situasi ini. Kalau kita satu, kita menangani Covid itu sudah hebat, yang lain tidak akan sehebat itu," kata dia.

"Katanya saya populer tapi untung saya tidak mau jadi presiden atau wakil presiden, jadi saya boleh ngomong bebas," tutupnya. (RZ/WK )***

Jokowi Tak Salami Kapolri di HUT TNI. Ada Apa Ya?

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA---------- Momen Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak menyalami Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di acara HUT TNI beredar di media sosial. Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono memberikan penjelasan.

Jokowi awalnya menyalami Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Namun setelah itu Jokowi tak menyalami Kapolri yang berada di sebelah Andika.

Jokowi langsung bergerak menyalami KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan istri. Selanjutnya Jokowi menyalami KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo dan KSAL Laksamana Yudo Margono.

Jokowi tampak ditemani oleh Wapres Ma'ruf Amin. Setelah itu, Jokowi mengangkat kedua tangannya ke arah warga.

Video yang beredar di medsos itu merupakan potongan dari video yang diunggah di akun YouTube Sekretariat Presiden. Momen Jokowi tak menyalami Kapolri itu terjadi setelah acara defile pasukan dan pawai alutsista di panggung depan Istana Merdeka.

Setelah momen itu, Jokowi memanggil warga bersama anak untuk bersalaman dan berfoto bersama Jokowi. Tampak mendampingi Ma'ruf Amin, Menhan Prabowo Subianto, Panglima TNI, KSAD, KSAU, dan KSAL.

Kasetpres Heru Budi Hartono memberikan penjelasan soal viral Jokowi tak menyalami Kapolri. Heru mengatakan Jokowi juga menyapa Kapolri.

"Nggak ada masalah. Kan di mimbar utama sebelum upacara, semua sudah disalamin dan kan yang di video itu Pak Presiden menyapa Pak Kapolri," ujar Heru.(RZ/WK)***

Posting Lebih BaruPosting Lama

KONTEN PROMOSI

Wani