RI 90% Impor Kedelai, Jokowi Turun Tangan.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------- Presiden Jokowi memerintahkan agar ada penanaman besar-besaran untuk jagung, kedelai, cabai, bawang. Hal ini untuk menjaga kebutuhan dalam negeri dan juga sebagai upaya menekan impor pangan.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah pangan kedelai, impor komoditas ini sangat besar setiap tahunnya. Penyebabnya produksi di dalam negeri sangat rendah karena berbagai faktor, dari minat petani, harga yang tak bersaing, hingga lahan yang terbatas.

"Untuk kedelai, ini saya lagi persiapkan kurang lebih 351 ribu hektare, dan baru tanam 67 ribu hektare, Oktober ini akan mulai tanam," kata Mentan Syahrul Yasin Limpo dalam pernyataan usai rapat terbatas di Istana Senin (19/9).

Ia mengatakan untuk harga kedelai pemerintah berupaya merangsang bisa menarik petani dengan bekerja sama dengan BUMN.

"Saya yakin satu minggu ini Pak menko sudah keluarkan kesepakatan kita untuk tetapkan harga pembelian minimal bagi kedelai," katanya.

Mentan mengatakan selama ini importasi kedelai yang sangat besar, di atas 90% dari kebutuhan dalam negeri. "Padahal kita makan temp dan tahu, selama ini petani lebih tertarik tanam jagung karena harga jagung sama kurang lebih Rp 5 ribu/kg," katanya.( RZ/  WK )****

Beda Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi dan SBY.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA------Pengamat sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) AdiPrayitno membeberkan perbedaan pembangunan infrastruktur hasil kerja era Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Adi pun mengajak publik jernih mempelajari fakta perbandingan keduanya untuk menghindari klaim sepihak.

"Infrastruktur misalnya, dalam dua periode pemerintahan Jokowi ini, pembangunan jalan tol sepanjang 1.540,1 km di seluruh Indonesia dapat diselesaikan dengan kurun waktu 7 tahun," ujar Andi, Minggu (18/9/2022).

Menurutnya, perkembangan pembangunan jalan tol era Jokowi sangat pesat jika dibandingkan dengan era SBY yang dinilai tidak semasif saat ini.

"Pembangunan ini sangat mencolok perkembangannya karena pada periode sebelumnya, pada masa presiden SBY sepanjang 189,2 km jalan tol baru rampung setelah pembangunan 10 tahun," katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan dari sisi pembangunan atau kontsruksi bandara juga terdapat perbedaan yang mencolok, di antaranya saat ini jumlah pembangunan bandara yang rampung lebih banyak jika dibandingkan dengan era SBY yang merampungkan 24 pembangunan bandara dalam kurun waktu 10 tahun.

"Ada lagi di sisi infrastruktur dari segi konstruksi bandara. Pada 2004 hingga 2014 lalu sebanyak 24 pembangunan bandara terselesaikan," ucapnya.

"Kemudian pada masa kepemimpinan Jokowi sebanyak 29 konstruksi bandara telah selesai dilakukan dan infonya menargetkan 9 konstruksi bandara lagi akan selesai pada 2023, sebelum periode kepemimpinan berakhir," imbuhnya.

Adi juga membeberkan data pembangunan bendungan. Ia mengatakan di era Jokowi sebanyak 12 bendungan selesai dibangun dalam kurun waktu 7 tahun pemerintahan.

"Dan sebanyak 27 bendungan ditargetkan selesai pada 2024. Sementara pada masa SBY baru 14 dalam rentang 10 tahun pemerintahan dan beberapa yang lain tercatat mangkrak," katanya

Bahkan jika melihat hasil survei kepuasan publik ke pemerintah, pembangunan infrastruktur menempati rangking pertama kepuasan publik ke Jokowi. Andi juga menyinggung pernyataan SBY yang menyebut Pilpres 2024 telah diatur dua pasangan calon presiden. Menurutnya, hal tersebut adalah pernyataan politik biasa menjelang pemilu.

"Saat ini situasinya memang sedang hangat jelang tahun politik. Tapi kita semua harus tahu bahwa dua paslon terjadi sejak pilpres 2014 dan 2019 lalu. Tapi tak ada yang menuding itu hasil settingan," tuturnya.

Adi berpesan kepada elite bahwa soal paslon tentu urusan elit. Tergantung konfigurasi politik yang berkembang. Politik itu soal kuat-kuatan elit partai meyakinkan partai lain untuk bikin poros politik. Ini hukum alam yang tak bisa dibantah.

"Yang ramai itu karena ada tuduhan bahwa paslon 2024 mendatang hasil rekayasa dan setingan. Padahal partai itu sangat otonom dan sulit diintervensi siapapun. Buktinya sekarang sudah mulai bermunculan poros koalisi politik yang beragam," pungkasnya. (RZ/WK)***

Jokowi Respons isu Jadi Cawapres 2024 Dari Siapa? Ada Apa Ya.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-------- Presiden Joko Widodo buka suara menanggapi isu dirinya dicalonkan menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang.

Jokowi mengklaim tidak tahu dari mana isu itu berasal. Dia mengaku bingung karena sebelumnya juga muncul wacana masa jabatan presiden diperpanjang jadi tiga periode.

"Sejak awal saya sampaikan urusan tiga periode sudah saya jawab. Begitu sudah dijawab muncul lagi namanya perpanjangan juga sudah saya jawab. Lalu, muncul lagi jadi wapres, ini dari siapa?" kata Jokowi.

Isu Jokowi menjadi cawapres di Pilpres 2024 bergulir usai juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengatakan presiden dua periode bisa menjadi wakil presiden.

Isu lalu berkembang menjadi kans pencalonan Prabowo Subianto-Joko Widodo di Pilpres 2024. Sejumlah pihak sudah angkat suara.

Relawan Pro Jokowi (Projo) mengklaim wacana duet Prabowo-Jokowi tidak bisa dipungkiri telah beredar di masyarakat. Ketua Projo Budi Arie Setiadi mengatakan itu sah-sah saja.

"Konstitusi mengizinkan. Politik kan soal seni kemungkinan. Wacana ini sah-sah saja. Yang namanya aspirasi masyarakat tidak bisa dilarang. Soal terwujud atau tidak itu kan banyak variabelnya," kata Budi.

Di sisi lain, Relawan Jokowi Mania (Joman) menolak wacana tersebut. Ia menilai wacana itu menghina demokrasi dan Jokowi sendiri. Immanuel lebih memilih Jokowi mendukung politikus yang berseberangan untuk menjadi capres pada 2024.

"Lebih terhormat Pak Jokowi mendukung Anies Baswedan daripada dia jadi wapres. Lebih terhormat Jokowi mendukung Habib Rizieq daripada dia tiga periode," ujar Immanuel baru-baru ini.

Kepala Bappilu PDIP Bambang Wuryanto juga angkat suara. Dia mengatakan konstitusi membolehkan Jokowi dicalonkan sebagai cawapres meski sudah menjabat presiden dua periode.

Akan tetapi, pencalonan tetap dikembalikan kepada partai politik. Bambang mengatakan keputusan siapa yang akan dicalonkan oleh PDIP berada di tangan Megawati Soekarnoputri.

"Aturan mainnya diizinkan, apakah peluang itu mau dipakai atau tidak? Kan urusan Pak Presiden Jokowi," kata Pacul.

"Kalau di PDIP Perjuangan, sekali lagi saya ulangi soal capres dan cawapres menjadi kewenangan penuh Ibu Megawati Soekarno selaku ketum terpilih," tambah dia.(RZ/WK)***

KSP Balas Sindiran AHY Soal Pihak " Tinggal Gunting Pita '

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA --------- Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membanggakan pembangunan infrastruktur di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sambil menyinggung pihak yang 'tinggal gunting pita'. Merespons hal itu, Kantor Staf Presiden (KSP) mengingatkan putra sulung SBY itu melakukan refleksi diri.

"Secara keseluruhan kan pembangunan itu berkesinambungan, dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Kalau pernyataan AHY seperti itu tentu juga dia harus refleksi diri lagi pada saat misalnya awal pemerintahan Pak SBY dia juga melanjutkan pemerintahan sebelumnya," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan baru- baru ini.

Ade meminta agar pembangunan itu tak usah diperdebatkan. Sebab, menurutnya, pembangunan infrastruktur dalam pemerintahan itu berkesinambungan.

"Jadi saya pikir tidak usah harus dipertentangkan kalau konteksnya kita semuanya melihat pembangunan itu berkesinambungan satu sama lainnya. Nggak usah juga dipertentangkan dan juga nggak usah diperdebatkan dan dibuat polemiklah," tutur dia.

Ade mengatakan setiap pemerintah memang mempunyai tugas untuk melanjutkan agenda pemerintah sebelumnya. Dia menekankan bahwa pemerintah bekerja untuk rakyat.

"Ya emang harus seperti itu kan (melanjutkan), namanya juga pemerintahan Republik Indonesia, Presiden juga Presiden Republik Indonesia. Tentunya dia bekerja untuk rakyat Indonesia, untuk negara Indonesia," kata dia.

"Apa yang dilakukan itu tentu sudah ada konsep dasar pembangunan kan, artinya sudah dirumuskan, kalau sekarang ini namanya RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah). Tentu itu kan berkesinambungan," sambugnya.

AHY Sindir Pihak 'Tinggal Gunting Pita'

AHY sebelumnya membanggakan pembangunan infrastruktur era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia mengatakan banyak infrastruktur yang dibangun era SBY.

"Ada yang mengatakan misal, zaman dulu nggak ada pembangunan infrastruktur. Nyatanya banyak," ucap AHY dalam Rapimnas Demokrat di JCC, Jakarta Pusat, Kamis (15/9).

Dia mengatakan pembangunan di era SBY dilakukan dengan perencanaan hingga eksekusinya. Menurutnya, proyek-proyek infrastruktur itu juga banyak yang baru selesai setelah SBY tak lagi menjabat sehingga proses peresmiannya tak dilakukan SBY.

"Yang kedua, direncanakan, dipersiapkan, dialokasikan anggarannya dan dimulai dibangun sehingga banyak yang tinggal dan sudah 70 persen bahkan tinggal 90 persen tinggal gunting pita. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak?" jelas AHY.

"Ya kita nggak perlu juga diapresiasi tapi jangan mengatakan, 'Ini kehebatan kita, satu tahun gunting pita'," sambungnya.(RZ/WK)**

Lembaga KAMPUD Kirim Surat Ganti Rugi Ke PT Batu Bintang Timur.

INDENPERS MEDIA ISTANA, Bandar Lampung,-----------------------Perkumpulan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD) secara resmi mengirimkan surat permohonan ganti rugi dan tanggung jawab sosial kepada PT. Batu Bintang Timur hal ini terkait upaya mendampingi Warga Desa Nyampir, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur yang terdampak akibat aktivitas produksi penambangan batu andesit oleh perusahaan tersebut. 

Melalui keterangan persnya, Ketua Umum DPP KAMPUD, Seno Aji menyampaikan bahwa pihaknya secara resmi telah mengirimkan permohonan ganti rugi dan/atau tanggungjawab sosial kepada PT. Batu Bintang Timur yang berlokasi di Desa Nyampir, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, yang dikirim oleh Ketua DPD KAMPUD Kabupaten Lampung Timur, Fitri Andi, didampingi Sekretaris, Ibnu Hasan, Bidang Informasi Dan Humas, Harmain, dan sejumlah perwakilan warga setempat. 

"Hari ini telah disampaikan resmi surat perihal permohonan kepada perusahaan penambangan produksi batu andesit terkait keberatan sejumlah warga di RT 001, RW 001,  Desa Nyampir, yang telah terkena dampak negative langsung/dirugikan dari kegiatan dan/atau aktivitas perusahaan tersebut", kata Seno Aji sebagai steering committee DPP KAMPUD. 

Sementara, Ketua DPD KAMPUD Kabupaten Lampung Timur, Fitri Andi mengutarakan bahwa maksud dan tujuan pihaknya menyampaikan surat tersebut karena dinilai kondisi daya dukung lingkungan wilayah operasi produksi batu andesit di Desa Nyampir, RT 001, RW 001, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi penambangan batu andesit tersebut. 

"Kami mendampingi warga Desa Nyampir, RT 001, RW 001, yang merupakan Warga terdampak kegiatan produksi penambangan batu andesit PT. Batu Bintang Timur memohonkan adanya kompensasi ganti rugi dan tanggung jawab sosial sesuai ketentuan", kata Fitri Andi yang juga sebagai Organizing Committee Lembaga KAMPUD untuk pendampingan Warga Desa Nyampir. 

Untuk diketahui bahwa penerima surat dari DPP KAMPUD merupakan staf administrasi dari PT. GIS menyampaikan akan meneruskan surat tersebut. 

"Baik pak akan Kita teruskan ke Owner PT. Batu Bintang Timur", kata Wahyu. (SN/RZ/WK)****

Mahfud Soroti Viral Anggauta Polisi Vs RT Gegara Enggan Mundurkan Mobil. Kenapa Ya ?

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA ----------Video yang memperlihatkan dua orang pria tengah berdebat di pinggir jalan viral di media sosial. Berdasarkan video tersebut disebutkan bahwa perdebatan itu terjadi antara ketua RT dengan seorang anggota kepolisian.

Dilihat detikcom, Minggu (11/9/2022), video berdurasi 2 menit 19 detik itu menunjukkan momen perdebatan antara kedua pria tersebut. Perdebatan itu terjadi lantaran pria yang disebut anggota polisi tidak mau memundurkan mobilnya yang menghalangi jalan keluar komplek.

Kemudian, karena merasa kesal, pria yang disebut sebagai Ketua RT itu berjalan ke depan mobil dan mendorongnya. Namun, upayanya terlihat tak berhasil dan anggota polisi itu tidak juga memundurkan mobilnya.

"Nih ya, liat platnya disuruh mundur aja nggak mau sampe pak RT saya kayak begini (dorong mobil)," ucap perempuan yang merekam video tersebut.

Terlihat mobil tersebut bernomor polisi B 1398 KYP. Selanjutnya, setelah kejadian aksi dorong mobil tersebut, anggota polisi itu lalu memundurkan mobilnya. Namun, bukannya langsung memundurkan mobil perdebatan dengan Ketua RT masih terus berlangsung.

"Mundur sedikit aja kan bisa pak, ini pintu keluar-masuk," kata perekam video.

"Haduh haduh orang kok sombong banget ya pak. Astaghfirullah hal adzim polisi kayak gini," sambungnya.

Kemudian, postingan tersebut diretweet oleh Menkopolhukam Mahfud Md lewat akun twitternya @mohmahfudmd. Dia meminta agar pihak kepolisia mengusut persoalan itu jika kejadian seperti dalam video itu benar.

"Ini beneran atau konten sandiwara buatan? Kalau ini sungguhan saya maka Polisi harus mengambil tindakan. Itu ada nomer mobilnya B. 1489 KYP. Masak, arogansinya spt itu. @DivHumas_Polri," cuit Mahfud dalam Twitter.

"Eh nomer mobilnya B 1398 KYP," sambungnya.

Secara terpisah, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Usman Latif mengaku bakal mengecek kebenaran video tersebut. Hingga saat ini, belum diketahui lokasi kejadian video itu.

"Akan saya cek," singkatnya. ( RZ/ WK /***

Pernyataan Lengkap Pengumuman Kenaikan Harga BBM.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA---------- Indonesia kini tersandera subsidi bahan bakar minyak (BBM). Padahal pemerintah pernah memangkas dana subsidi dengan sangat drastis pada 2015 silam dan ekonomi Indonesia baik-baik saja.

Kebijakan tersebut sejatinya dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat baru terpilih. Kala itu, Jokowi merasa ruang fiskal sangat sempit, sementara pembangunan infrastruktur sangat mendesak.

Juga patut diketahui, sejak sebelumnya semua pihak sudah sepakat bahwa subsidi BBM hanya ibarat kebijakan 'bakar uang' semata, karena dinikmati oleh orang kaya dan tak memberikan dampak besar ke perekonomian

"Kita pernah melakukan reformasi yang sangat progresif tahun 2014 ke 2015, di mana subsidi dan kompensasi energi cukup tajam. Dari 3,2% PDB menjadi 1% PDB," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI, baru- baru ini.

Pada 2014, subsidi BBM menghabiskan dana sebesar Rp 240 triliun. Harga minyak dunia yang digambarkan lewat Indonesia Crude Price (ICP) US$ 96,5 per barel dan kurs Rp 12.189 per dolar AS.

Jumlah subsidi yang terus naik dari tahun-tahun sebelumnya, seiring dengan kenaikan harga minyak dunia, pelemahan nilai tukar dan kenaikan konsumsi hingga rawan penyelewengan.

Pemerintah sebelum era Jokowi bukan tanpa usaha. Sederet kebijakan pernah dilaksanakan. Mulai dari pemasangan stiker BBM non subsidi hingga penggunaan teknologi Radio Frequency Identification (RFID). Hanya saja memang kurang efektif atau beberapa kalangan menyebut lebih tidak ada gunanya.

Setelah ada reformasi subsidi, yaitu penghapusan subsidi premium dan penerapan subsidi tetap untuk solar, anggarannya turun drastis menjadi Rp 60,8 triliun pada 2015. Hingga 2021, anggaran subsidi BBM memang tidak banyak perubahan, kecuali pada 2018 yang menjadi Rp 97 triliun. Sisanya berkisar pada rentang Rp 41 triliun sampai Rp 60 triliun. Anggaran tersebut termasuk subsidi LPG.

Selama periode tersebut juga, setelah reformasi BBM, tidak ada drama politik yang terjadi di parlemen. Harga BBM naik dan turun diterima oleh masyarakat

Reformasi Jokowi juga terbantu oleh harga minyak dunia yang tiba-tiba turun drastis ke level US$ 40 per barel. Jadi, sekalipun subsidi hampir sepenuhnya dicabut, harga BBM, yaitu premium dan solar masih rendah.

Pemangkasan dana subsidi, lanjut Febrio kemudian dialihkan ke pembangunan infrastruktur. Pemerintah cukup gencar membangun jalan, pelabuhan, bandar udara (bandara), pembangkit listrik dan infrastruktur lainnya dari Sabang sampai Merauke. Tak salah bila pertumbuhan ekonomi cukup stabil bergerak di level 4-5%.

"Saat itu kita menghubungkan subsidi dan kompensasi ini dengan infrastruktur yang kemudian bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan tarif hidup masyarakat banyak," jelas Fenbrio

Setelah ada reformasi subsidi, yaitu penghapusan subsidi premium dan penerapan subsidi tetap untuk solar, anggarannya turun drastis menjadi Rp 60,8 triliun pada 2015. Hingga 2021, anggaran subsidi BBM memang tidak banyak perubahan, kecuali pada 2018 yang menjadi Rp 97 triliun. Sisanya berkisar pada rentang Rp 41 triliun sampai Rp 60 triliun. Anggaran tersebut termasuk subsidi LPG.

Selama periode tersebut juga, setelah reformasi BBM, tidak ada drama politik yang terjadi di parlemen. Harga BBM naik dan turun diterima oleh masyarakat.

Reformasi Jokowi juga terbantu oleh harga minyak dunia yang tiba-tiba turun drastis ke level US$ 40 per barel. Jadi, sekalipun subsidi hampir sepenuhnya dicabut, harga BBM, yaitu premium dan solar masih rendah.

Pemangkasan dana subsidi, lanjut Febrio kemudian dialihkan ke pembangunan infrastruktur. Pemerintah cukup gencar membangun jalan, pelabuhan, bandar udara (bandara), pembangkit listrik dan infrastruktur lainnya dari Sabang sampai Merauke. Tak salah bila pertumbuhan ekonomi cukup stabil bergerak di level 4-5%.

"Saat itu kita menghubungkan subsidi dan kompensasi ini dengan infrastruktur yang kemudian bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan tarif hidup masyarakat banyak," jelas Febrio. (RZ/WK)**