Mahfud MD; Koruptor Tak Takut Dipenjara tapi Takut Miskin. .

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------- Menko Polhukam Mahfud Md menyebut koruptor sebenarnya tak takut dipenjara, melainkan takut akan kemiskinan. Mahfud mengatakan hal itu disebabkan para koruptor tak masalah dipenjara asalkan keluarga masih bisa menikmati aset yang disembunyikan.

"Yang ditakuti koruptor itu sebenarnya bukan penjara, tapi kemiskinan. Seolah-olah penjara tidak menjadi soal bagi mereka asal dompetnya masih tebal, anak-istri masih hidup enak, masih bisa jalan-jalan ke luar negeri karena aset hasil korupsi masih bisa disembunyikan untuk kemudian digunakan," kata Mahfud dalam webinar 'Kick-off G20' di YouTube KPK, Jumat (4/3/2022).

Mahfud menyebut suatu negara bisa bebas dari korupsi jika negara tersebut bisa berjalan dengan demokratis. Hal ini, katanya, tentu menjadi perhatian besar untuk pemerintah.

"Jika negara berjalan demokratis, maka korupsi bisa dieliminir. Jika negara ingin bersih dari korupsi, maka jalankan demokrasinya dengan baik sehingga kontrol terhadap korupsi akan berjalan baik pula. Hal ini perlu menjadi perhatian utama dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih," kata Mahfud.

Namun, Mahfud menyebut, berdasarkan salah satu hasil penelitian mantan wartawan di Australia, korupsi di Indonesia susah dibersihkan. Dia mengatakan hal itu disebabkan adanya praktik demokrasi yang salah.

"Sebab, berdasarkan hasil penelitian sebuah disertasi yang ditulis oleh mantan wartawan kita di Australia yang menyebutkan bahwa di Indonesia aneh. Anehnya apa? Indonesia itu melakukan reformasi, melakukan demokratisasi, membangun demokrasi agar korupsi bersih, karena di negara-negara lain kalau demokrasi bagus, maka korupsinya bisa dibersihkan," katanya.

"Tetapi katanya hasil penelitian itu di Indonesia justru sejak demokratisasi malah korupsinya bertambah. Apakah demokrasinya yang salah? Tidak, berarti praktik demokrasinya yang salah dan kalau sudah bicara praktik demokrasi salah," tambahnya.

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan masyarakat tak bisa hanya mengandalkan KPK ataupun lembaga lainnya. Dengan itu, dia mengajak seluruh elemen bersinergi memberantas korupsi.

"Kita tidak bisa bertumpu pada satu institusi pada eksekutif saja, legislatif saja, LSM saja, KPK saja tidak bisa. Nah Saudara sekalian saya sebagai Menko Polhukam tidak henti-hentinya mengingatkan kepada seluruh aparat penegak hukum untuk selalu bersinergi dalam penegakan hukum," ujarnya. (RZ/WK)******

Jokowi Sudah Lapor SPT, yang Belum Ditunggu Sampai 31 Maret.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA---------- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh secara online. Dia mengatakan bahwa cara melaporkan SPT tahunan dapat dilakukan tanpa harus ke kantor pajak, dan proses pun mudah.

"Hari ini saya melaporkan SPT tahunan secara online melalui e-filing. Caranya mudah dan tidak repot karena tidak perlu ke kantor pajak, bisa kapan saja dan bisa dari mana saja," kata Jokowi seperti disiarkan di saluran YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (4/3/2022).

Dirinya pun mengajak seluruh wajib pajak untuk segera melaporkan SPT tahunannya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan batas akhir pelaporan adalah 31 Maret.

"Bapak, Ibu saudara-saudara yang belum lapor SPT tahunan segera melaporkan. Ingat terakhir tanggal 31 Maret 2022," sebut Jokowi.

Lanjut dia, pajak yang disetorkan wajib pajak ke kas negara memberikan berbagai manfaat, untuk mendukung program pemulihan ekonomi hingga program kesehatan.

"Pajak yang kita bayarkan sangat diperlukan untuk mendukung program pembangunan terutama untuk pemulihan ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat, pemulihan kesehatan termasuk program vaksinasi. Pajak kita untuk kita," tambahnya.

Jokowi tampak didampingi oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dan Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo.(RZ/WK)******

Jokowi Bolehkan Swasta Ikut Impor Daging Sapi dan Kerbau.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak Atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal Dari Negara Atau Zona Daam Suatu Negara Asal Pemasukan.

Dalam peraturan yang ditetapkan tanggal 24 Februari 2022 ini disebutkan tak cuma Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bisa mengimpor ternak atau produk hewan.

"Selain BUMN, pelaku usaha lainnya dapat melakukan pemasukan Produk Hewan setelah memenuhi persyaratan tertentu," tulis Pasal 7,Jumat (4/3/2022).

Persyaratannya diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan berdasarkan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan kementerian dalam bidang ekonomi.

BUMN dan pelaku usaha lain harus memiliki perizinan usaha yang diterbitkan oleh menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal Neraca Komoditas belum tersedia.

Kemudian perizinan berusaha yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk BUMN dan pelaku usaha lainnya dalam melakukan pemasukan produk hewan wajib berkomitmen mendukung program pemerintah. Misalnya menjaga ketersediaan pasokan, stabilisasi harga, dan kelancaran distribusi dengan bersedia mendistribusikan ternak atau produk hewan kepada masyarakat maupun industri.

Jika melanggar ketentuan maka BUMN dan pelaku usaha bisa dikenakan sanksi seperti peringatan atau teguran tertulis. Penarikan barang dari distribusi, penghentian kegiatan usaha sampai pencabutan perizinan berusaha.

"Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PP ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia," tulis PP yang diteken oleh Presiden Joko Widodo.(RZ/WK)*****

HUT ke 19 KKBPP, Ziarah Ke TMP Kalibata dan Syukuran Potong Tumpeng serentak se- Indonesia.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA----------- Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) selalu menempatkan diri sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai program pembangunan.

Bahkan di tengah-tengah pandemi covid 19, KBPP Polri hadir dengan kontribusi nyata membantu masyarakat terdampak pandemi melalui aksi sosial kemanusiaan. 

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Pimpinan Pusat KBPP Polri DR Evita Nursanty kepada wartawan disela di Jakarta, Selasa (1/3/2022).

Pada hari jadinya, KBPP Polri menggelar apel di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang dihadiri 200 orang anggotanya. Acara di TMP Kalibata ini, selain apel, KBPP Polri melaksanakan ziarah ke sebagai wujud penghormatan dan mendoakan para pahlawan dan melakukan ziarah ke Makam Mantan2 Kapolri yg disemayamkan di Kalibata.

Menurut Evita Nursanty, apa yang dilakukan KBPP Polri di TMP Kalibata adalah bentuk penghormatan bagi para pahlawan dan para pendahulu, khususnya keluarga besar Polri. 

Usai apel dan ziarah di TMP Kalibata, acara HUT KBPP Polri kemudian dilanjutkan di Jakarta Convention Center dengan acara syukuran dengan motong tumpeng serentak dikuti oleh Pengurus Daerah KBPP Polri se indonesia 

Acara syukuran KBPP Polri ini dihadiri pula oleh Ketua MPR Bambang Susatyo dan wakil Ketua MPR Ahmad Basarah selaku Dewan Kehormatan KBPP Polri serta sejumlah pejabat dari Mabes Polri dan  Dewan Penasehat KBPP Polri.

Pemotongan tumpeng HUT KBPP Polri, selain diikuti pengurus pusat KBPP Polri juga dihadiri oleh seluruh pengurus daerah se Indonesia melalui virtual zoom. 

Dalam kesempata itu, Ketua Umum KBPP Polri Dr Evita Nursanty, MSc mengatakan bahwa KBPP Polri berkomitmen untuk melakukan  transformasi menuju KBPP Polri yang modern, berwibawa dan mandiri.

Bapak KH Ma’ruf Amin Wakil Presiden RI melalui tayangan Video berharap kiprah KBPP POLRI untuk memajukan bangsa diharapkan semakin besar di masa-masa mendatang, terutama membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan kesejahteraan, agar cita-cita keadilan dan kesejahteraan bisa dicapai. 

Pesan yang sama juga disampaikan oleh  Kapolri Bapak Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si berharap agar KBPP POLRI terus berkontribusi dalam mengembangkan organisasi POLRI melalui pendayagunaan potensi putra-putri POLRI sebagai penggerak pembangunan nasional guna mewujudkan Indonesia maju, dan Indonesi Emas 2045. Bahkan Bapak Kapolri menyebutkan tadi kebanggaannya KBPP POLRI senantiasa mendukung program transformasi Polri menuju Polri yang PRESISI, dan proaktif membantu pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.

Ketua MPR RI Bapak Bambang Soesatyo yang berharap KBPP POLRI selalu menempatkan diri sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai program pembangunan dan di tengah pandemi covid-19 juga harus hadir dengan kontribusi nyata untuk membantu masyarakat terdampak pandemi melalui aksi sosial kemanusiaan. Diharapkan juga dengan mengusung tema “Transformasi KBPP POLRI yang modern, berwibawa dan mandiri” mengisyaratkan komitmen KBPP POLRI untuk terus beradaptasi dan berinovasi sesuai dengan dinamika zaman dan senantiasa membangun kapasitas dan kapabilitas organisasi.

KBPP Polri beradaptasi dan berinovasi sesuai dengan dinamika zaman dan senantiasa membangun kapasitas dan kapabilitas organisasi, sebagaimana menjadi harapan Ketua PP Polri Jendral Pol (P) Bambang Hendarso Danuri yg juga Ketua Dewan Penasrhat KBPP Polri. Beliau berpesan kepada kita untuk konsisten menjalankan garis-garis kebijakan dan program kerja pusat dan daerah dan teguh dalam kebersamaan dan soliditas untuk mengawal empat pilar kebangsaan kita yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika," kata Evita. 

Berkaitan dengan HUT KBPP Polri, juga telah dilaksanakan serangkaian kegiatan bakti sosial dengan memberikan ribuan paket sembako kepada Panti Jompo, Panti Asuhan, Anak-anak Yatim Piatu dan para penghuni asrama Polri di wilayah DKI Jakarta.  Kegiatan ini akan berlanjut pada Ramadhan mendatang.  Masih dalam rangkaian HU,  KBPP Polri juga akan memggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang diikuti seluruh pengurus daerah di Indonesia pada Bulan Mei Mendatang. Dengan berbagai pertimbangan Rakernas yang direncanakan pada bulan Maret ditunda ke bulan Mei.(RZ/WK)******

PPKM Diperpanjang, Level 4 Berlaku di 7 Daerah.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA---------- Pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini ada tujuh wilayah yang menerapkan PPKM level 4.

Aturan perpanjangan PPKM itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) nomor 13 tahun 2022. Tujuh daerah tersebut yakni Kota Cilegon, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Tegal, Kota Salatiga, Kota Magelang dan Kota Madiun. Terjadi peningkatan jumlah daerah yang menerapkan PPKM level 4.

"Dalam Inmendagri Nomor 13 Tahun 2022 untuk Jawa Bali terdapat peningkatan jumlah daerah yang berada pada Level 4, dari yang semula 4 daerah menjadi 7 daerah yaitu Kota Cilegon, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Tegal, Kota Salatiga, Kota Magelang, dan Kota Madiun. Sedangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 untuk wilayah Luar Jawa Bali, penilaian level daerah pada perpanjangan PPKM Luar Jawa Bali masih menggunakan indikator vaksinasi yang sama yaitu capaian total vaksinasi dosis kedua dan vaksinasi lansia di atas 60 tahun dosis pertama," kata Dirjen Bina Adwil Kememendagri Safrizal melalui keterangan tertulis, Selasa (1/3/2022)

Safrizal menyebutkan Perpanjangan PPKM Jawa Bali itu akan berlaku sepekan mulai 1-7 Maret 2022. Sementara untuk luar Jawa-Bali berlaku dua pekan mulai 1-14 Maret 2022.

Safrizal menyebutkan selain terdapat perubahan jumlah daerah yang menerapkan PPKM level 4, perubahan jumlah juga terjadi pada daerah yang menerapkan PPKM level 3. Jumlahnya meningkat dari 99 menjadi 108 daerah.

Sedangkan untuk daerah pada level 2 mengalami penurunan dari 25 daerah menjadi 13 daerah. Saat ini belum ada daerah yang menerapkan PPKM level 1.

Sementara, jumlah daerah dengan penerapan PPKM level 3 di Luar Jawa Bali meningkat. Semula 118 daerah, saat ini menjadi 320 daerah. Peningkatan terjadi karena syarat vaksinsi diperketat.

Sedangkan jumlah daerah pada PPKM level 2 dari 205 daerah menjadi 63 daerah dan Level 1 mengalami penurunan dari 63 daerah menjadi 3 daerah.

"Secara obyektif, kalau kita lihat memang jumlah daerah di Level 3 dan 4 mengalami peningkatan, itu karena syarat vaksinasi yang kita perketat sebagai upaya percepatan vaksinasi di seluruh daerah. Tapi kita optimis bahwa trend peningkatan tersebut akan menurun mulai minggu depan sejalan dengan pelandaian kasus terkonfirmasi," ucapnya.

Lebih lanjut Safrizal mengatakan Inmendagri terbaru PPKM tidak merubah atura pembatasan kegiatan di tempat umum. Dia menyebut aturan masih sama seperti sebelumnya.

"Seperti aturan pembatasan kegiatan di tempat umum yang mensyaratkan bukti sertifikat vaksinasi untuk anak-anak usia 6-12 tahun. Paralel, percepatan vaksinasi juga perlu dilakukan bagi daerah-daerah yang capaiannya masih dibawah 70% dosis pertama dan dibawah 50% dosis kedua," jelasnya.

Safriza menjelaskan pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satunya dengan rencana uji coba terkait pembebasan karantina bagi PPLN yang tiba di Bali. Dia mengingatkan agar penerapan protokol kesehatan terus dilaksanakan meski ujicoba dilakukan.

"Tetap mensiagakan posko Covid19 yang sudah ada di RT/RW termasuk di desa/kelurahan melalui koordinasi aparat kewilayahan, yang semua bermuara pada konsistensi pelaksanaan disiplin protokol kesehatan yang ketat di lapangan," imbuhnya.(RZ/WK)****

Sri Mulyani Bebaskan Bea Masuk Mobil Listrik Ada apa Ya.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA---------- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menetapkan tarif khusus Bea Masuk nol persen untuk kendaraan bermotor listrik roda empat atau lebih yang diimpor dalam kondisi tidak utuh dan tidak lengkap (Incompletely Knocked Down/IKD) alias mobil listrik.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-13/MK.010/2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor yang ditetapkan tanggal 22 Februari 2022.

PMK ini menyasar IKD karena jenis ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar untuk perekonomian domestik mengingat komponen KBLBB IKD yang belum lengkap dipenuhi dengan menggunakan komponen yang dihasilkan produsen dalam negeri. Pemanfaatan impor CKD dan IKD ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap.

Adapun Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari KBLBB IKD sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle).

"Insentif ini akan membuat industri KBLBB semakin berkembang karena akan meringankan biaya produksi dan mendorong industri untuk menghasilkan KBLBB dengan memanfaatkan barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri sehingga harga kendaraannya semakin terjangkau bagi masyarakat. Berkembangnya industri KBLBB akan meningkatkan investasi, penghematan konsumsi energi khususnya bahan bakar minyak (BBM), kualitas lingkungan, dan mendorong penguasaan teknologi. Hal ini nantinya diharapkan mampu menjadikan Indonesia sebagai basis produksi dan export hub kendaraan bermotor listrik", ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu baru- baru ini.

Saat ini Pemerintah telah memiliki peta jalan pengembangan industri otomotif pada jangka menengah yaitu 2020-2030, di mana fokusnya adalah pengembangan kendaraan listrik dan komponen utamanya seperti baterai, motor listrik, dan konverter. Pemberian insentif Bea Masuk nol persen diharapkan dapat semakin mendorong pencapaian target tersebut. Pada tahun 2035, Indonesia menargetkan 1 juta kendaraan listrik roda empat atau lebih dan 3,22 juta kendaraan listrik roda dua.

Dengan target tersebut, pemerintah memperkirakan dapat menghemat penggunaan 12,5 juta barel BBM dan mengurangi 4,6 juta ton CO2 untuk kendaraan roda empat atau lebih. Sementara untuk kendaraan roda dua, diperkirakan akan ada penghematan penggunaan BBM sebesar 4 juta barel dan penurunan emisi mencapai 1,4 juta ton CO2. Peta jalan ini selaras dengan inisiatif global baik di tingkat dunia maupun kawasan regional ASEAN yang bertujuan untuk mendorong kendaraan bermotor listrik.

Insentif Bea Masuk nol persen ini merupakan satu paket kebijakan dengan kebijakan KLBB sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) 55 tahun 2019. Saat ini, Pemerintah terus membangun ekosistem kendaraan bermotor listrik yang terdiri dari produsen, stasiun pengisi daya, produsen baterai, dan proyek perdana. Meski mulai terbentuk, pangsa pasar kendaraan bermotor listrik masih perlu ditingkatkan yaitu kurang dari satu persen dari total penjualan kendaraan dan didominasi oleh CBU dari Jepang dan Thailand.

"Ruang pertumbuhan pangsa pasar kendaraan bermotor listrik produksi dalam negeri masih sangat besar di Indonesia. Selain itu, permintaan dunia akan KBLBB juga terus mengalami peningkataan signifikan(RZ/WK)****

Presiden Jokowi Tanya Ainum Najib; Apa Syarat Kembali ke Indonesia?.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA---------- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanyakan syarat apa saja yang harus dipenuhi agar sumber daya manusia (SDM) unggul Indonesia yang bertalenta di bidang teknologi digital, termasuk praktisi teknologi informasi asal Gresik Ainun Najib, dapat pulang ke Tanah Air.

"Mas Ainun Najib, ini saya sudah kenal lama. Saya mau tanya, gimana sih agar Chai, Veni, Rangga, termasuk Ainun juga mau pulang ke Indonesia?" tanya Presiden melalui di acara peresmian Sea Labs Indonesia melalui sambungan konferensi video di Jakarta, Selasa (1/3).

Ainun Najib merupakan sebagai salah satu warga negara Indonesia dengan talenta digital, yang saat ini bekerja sebagai Head of Analytic Platform and Regional Business Grab Singapura. Ainun juga pernah bergabung di IBM Singapura sebelum bekerja di Grab Singapura.

Dia juga salah satu inisiator gerakan sukarela KawanPemilu yang memantau hasil Pemilu Serentak 2019 serta Kawal COVID-19. Ainun juga turut memantau dan mengadvokasi terkait isu COVID-19 di Indonesia.

Selain Ainun, Presiden juga berdialog dengan Director of Engineering Asana Veni Johanna yang berada di Amerika Serikat, Chairuni Aulia Nusapati selaku Software Engineer Google di Inggris dan Rangga Garmastewira yang bekerja di Technology Lead SeoMoney Singapura.

"Kuncinya dua mawon, opportunity dan stability," kata Ainun.

Menurut Ainun, opportunity atau kesempatan dimiliki oleh Indonesia sebagai satu dari pemain besar, bahkan terbesar, di Asia Tenggara.

"Stability ini yang mungkin agak tricky, ada yang mungkin karena pertimbangan keluarga, pertimbangan karir, saya pribadi pertimbangan pendidikan anak-anak, saya tidak mau kalah dengan putra-putra panjenengan yang pendidikan di Singapura juga," tambahnya.

Mendengar itu, Presiden Jokowi pun tersenyum.

"Jadi stability itu yang masih belum diperbaiki di Indonesia. Sementara kami, diaspora, punya peran meski jauh. Ada tiga perannya, pertama inspirasi dan refleksi; jadi menjadi benchmark buat teman-teman di Indonesia, terutama yang lebih muda," ungkap Ainun.

Fungsi kedua adalah advokasi, dengan memberikan saran dari jauh untuk teman-teman yang ada di Indonesia.

"Ketiga eksekusi, eksekusi juga bisa dari jauh kami memadukan inisiatif-inisiatif dari diaspora, misalnya kawal-kawalan itu kan sebetulnya anak-anak diaspora juga walau tidak bisa kembali ke Indonesia," tambahnya.

Namun Ainun tetap optimistis Indonesia dapat menjadi pemain besar untuk industri digital.

"Indonesia sudah kodratnya menjadi talenta teknologi yang terbesar, setidaknya keempat di dunia, karena Indonesia bangsa terbesar di dunia. Yang pertama, China sudah jelas salah satu AI super power. India juga jelas menguasai, bahkan diaspora India menguasai perusahaan teknologi dunia. Amerika pionir teknologi dan pemimpin terdepan. Nah, keempat kursinya dipersilakan untuk Indonesia," jelasnya.

Untuk menjadi pemain besar di bidang industri digital, Ainun menyebut Pemerintah harus memperbaiki kebijakan di bidang pendidikan.

"Saya rasa hanya soal waktu, yang perlu dilakukan untuk jangka panjang oleh Mas Menteri (Nadiem Makarim), seperti misalnya Vietnam investasi pendidikannya sudah sejak tahun 1960-an itu gifted school, sekolah untuk anak-anak yang genius itu di setiap provinsi di Vietnam ada. Di Indonesia saya tidak tahu," katanya.

Menanggapi pernyataan Ainun tersebut, Presiden menyebut potensi digital Indonesia pada 2030 diperkirakan mencapai Rp4.531 triliun.

"Kan gede sekali ini dan perkiraan hitung-hitungan itu saya rasa tidak meleset jauh-jauh lah. Jadi, harapan saya pulang semua lah, pulang.(RZ/WK)****