Presiden Jokowi Tanya Ainum Najib; Apa Syarat Kembali ke Indonesia?.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA---------- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanyakan syarat apa saja yang harus dipenuhi agar sumber daya manusia (SDM) unggul Indonesia yang bertalenta di bidang teknologi digital, termasuk praktisi teknologi informasi asal Gresik Ainun Najib, dapat pulang ke Tanah Air.

"Mas Ainun Najib, ini saya sudah kenal lama. Saya mau tanya, gimana sih agar Chai, Veni, Rangga, termasuk Ainun juga mau pulang ke Indonesia?" tanya Presiden melalui di acara peresmian Sea Labs Indonesia melalui sambungan konferensi video di Jakarta, Selasa (1/3).

Ainun Najib merupakan sebagai salah satu warga negara Indonesia dengan talenta digital, yang saat ini bekerja sebagai Head of Analytic Platform and Regional Business Grab Singapura. Ainun juga pernah bergabung di IBM Singapura sebelum bekerja di Grab Singapura.

Dia juga salah satu inisiator gerakan sukarela KawanPemilu yang memantau hasil Pemilu Serentak 2019 serta Kawal COVID-19. Ainun juga turut memantau dan mengadvokasi terkait isu COVID-19 di Indonesia.

Selain Ainun, Presiden juga berdialog dengan Director of Engineering Asana Veni Johanna yang berada di Amerika Serikat, Chairuni Aulia Nusapati selaku Software Engineer Google di Inggris dan Rangga Garmastewira yang bekerja di Technology Lead SeoMoney Singapura.

"Kuncinya dua mawon, opportunity dan stability," kata Ainun.

Menurut Ainun, opportunity atau kesempatan dimiliki oleh Indonesia sebagai satu dari pemain besar, bahkan terbesar, di Asia Tenggara.

"Stability ini yang mungkin agak tricky, ada yang mungkin karena pertimbangan keluarga, pertimbangan karir, saya pribadi pertimbangan pendidikan anak-anak, saya tidak mau kalah dengan putra-putra panjenengan yang pendidikan di Singapura juga," tambahnya.

Mendengar itu, Presiden Jokowi pun tersenyum.

"Jadi stability itu yang masih belum diperbaiki di Indonesia. Sementara kami, diaspora, punya peran meski jauh. Ada tiga perannya, pertama inspirasi dan refleksi; jadi menjadi benchmark buat teman-teman di Indonesia, terutama yang lebih muda," ungkap Ainun.

Fungsi kedua adalah advokasi, dengan memberikan saran dari jauh untuk teman-teman yang ada di Indonesia.

"Ketiga eksekusi, eksekusi juga bisa dari jauh kami memadukan inisiatif-inisiatif dari diaspora, misalnya kawal-kawalan itu kan sebetulnya anak-anak diaspora juga walau tidak bisa kembali ke Indonesia," tambahnya.

Namun Ainun tetap optimistis Indonesia dapat menjadi pemain besar untuk industri digital.

"Indonesia sudah kodratnya menjadi talenta teknologi yang terbesar, setidaknya keempat di dunia, karena Indonesia bangsa terbesar di dunia. Yang pertama, China sudah jelas salah satu AI super power. India juga jelas menguasai, bahkan diaspora India menguasai perusahaan teknologi dunia. Amerika pionir teknologi dan pemimpin terdepan. Nah, keempat kursinya dipersilakan untuk Indonesia," jelasnya.

Untuk menjadi pemain besar di bidang industri digital, Ainun menyebut Pemerintah harus memperbaiki kebijakan di bidang pendidikan.

"Saya rasa hanya soal waktu, yang perlu dilakukan untuk jangka panjang oleh Mas Menteri (Nadiem Makarim), seperti misalnya Vietnam investasi pendidikannya sudah sejak tahun 1960-an itu gifted school, sekolah untuk anak-anak yang genius itu di setiap provinsi di Vietnam ada. Di Indonesia saya tidak tahu," katanya.

Menanggapi pernyataan Ainun tersebut, Presiden menyebut potensi digital Indonesia pada 2030 diperkirakan mencapai Rp4.531 triliun.

"Kan gede sekali ini dan perkiraan hitung-hitungan itu saya rasa tidak meleset jauh-jauh lah. Jadi, harapan saya pulang semua lah, pulang.(RZ/WK)****

Pencairan THR & Gaji ke 13 Tahun 2022.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----------Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipastikan mendapat gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR).

Hal ini tertuang dalam undang-undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

Adapun pemberian THR dijadwalkan sebelum Idul Fitri yang jatuh di awal Mei. Sementara untuk gaji ke-13 akan dibayarkan pada tahun ajaran baru, sekitar Juni atau Juli.

Diharapkan dapat membantu konsumsi para abdi negara sehingga berdampak bagi pertumbuhan ekonomi terutama untuk konsumsi rumah tangga.

Kendati demikian, kedua booster tersebut jumlahnya tidak akan sama seperti sebelum pandemi Covid-19. Apalagi keuangan negara masih tersendat akibat pandemi yang tak kunjung usai.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, skema pemberian THR dan gaji ke-13 2022 tersebut sama dengan tahun sebelumnya.

"Di dalam RAPBN 2022, kebijakan untuk THR dan Gaji-13 saat ini sama dengan tahun 2021," ujarnya kepada CNBC Indonesia, dikutip Minggu (27/2/2022).

Pada 2021, PNS akan menerima besaran THR dan gaji ke-13 hanya menghitung gaji pokok dan tunjangan melekat saja. Sedangkan tunjangan kinerja tidak masuk dalam hitungan.

Dari pemangkasan tunjangan kinerja yang ada di THR dan gaji ke-13 tahun ini, pemerintah bisa menghemat anggaran hingga Rp 15 triliun. Ini digunakan untuk menambah belanja untuk penanganan dampak pandemi Covid-19.

Tak hanya tukin, lanjut Isa, program-program yang tidak prioritas masih akan tetap ditunda. Sehingga anggaran bisa difokuskan untuk membantu masyarakat hingga pelaku usaha yang paling terdampak.

Negara masih harus mengantisipasi masalah kesehatan terkait Covid-19. Selama masih ditetapkan sebagai pandemi, pendanaan kegiatan-kegiatan untuk mengatasinya banyak harus disiapkan negara.

"Begitu juga kebutuhan pendanaan untuk mengatasi permasalahan sosial-ekonomi yang ditimbulkannya," tegas Isa.(RZ/WK)***

Satpol PP Melakukan Operasi PPKM.

INDENPERS MEDIA ISTANA, SEMARANG------Operasi PPKM yang di lakukan gabungan antara Satpol PP,TNI,POLRI dengan di bantu ormas PPM(pemuda panca marga),berjalan dengan lancar. Operasi yang di pimpin oleh Bapak Fajar P, SH MM kepala Satuan Pamong Praja kota Semarang di awali dengan apel malam yg di hadiri TNI, Polri dan Pemuda  Panca Marga pada pukul 22.00 WIB. Lalu bergerak ke arah banjir kanal, Sampangan, jalan Papandayan, jalan veteran, simpang lima. Dalam operasi ini Satuan Polisi Pamong Praja kota Semarang mendapati beberapa resto warung makan yg nekat beroperasi hingga lebih dari pukul 22.00 WIB, bagi resto yg nekat beroperasi hingga lebih dari pukul 22.00 WIB satpol PP memberikan tindakan tegas berupa penyegelan dan larangan berjualan. Bravo untuk satpol PP kota Semarang dalam upaya menekan pengurangan penyebaran covid 19 di wilayah kota Semarang.(Ke/Rz  / WK )****

Wakil Gubenur Jateng Melaksanakan Kegiatan Pembagian Masker.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini BPBD Provinsi Jawa Tengah. Pada hari Sabtu,26 Maret 2022 Jam 07.30  telah melaksanakan kegiatan pembagian Masker di 15 titik Strategis di wilayah kota Semarang diantaranya Kawasan Taman Indonesia Kaya, Kawasan Simpang Lima, Kawasan Kota Lama, Kawasan Stasiun Tawang, Kawasan Pasar Johar dan titik lain yang sudah tentukan. Kegiatan ini di laksanakan dalam rangka antisipasi peningkatan jumlah kasus Covid-19 di Jawa Tengah khususnya di Kota Semarang.

Kegiatan tersebut di buka langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Bapak H. Taj Yasin Maimoen dan beliau juga sekaligus melepas keberangkatan mobil distribusi, untuk mengantarkan masker sesuai dengan titik yang telah di tentukan. Demi terlaksananya kegiatan ini, BPBD Provinsi Jawa Tengah melibatkan personil dari berbagai instansi pemerintah dan relawan Kebencanaan Seperti Dinas Sosial Prov Jawa Tengah, Kodim 0733/BS Semarang, Polrestabes Semarang, SARDA Jateng, PMI , SENKOM MITRA POLRI, ORARI, RAPI, MDMC. 

Dalam kesempatan ini H. Guntur Ivanto,MT. Selaku Ketua SENKOM MITRA POLRI Provinsi Jawa Tengah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan kepercayaan kepada SENKOM untuk turut serta dalam kegiatan yang mulia ini dan tidak lupa pula beliau mengajak kepada seluruh Masyarakat Jawa Tengah untuk selalu berdisiplin tinggi dalam menjalankan Protokol kesehatan di manapun berada.(Hd/Rz /WK)****

Dedikasi dan Komitmen Penanganan Covid 19, 2 Anggauta Babinsa Terima Penghargaan.

INDENPERS MEDIA ISTANA, Salatiga--------Tenaga kesehatan (nakes), anggota Babinsa Kodim 0714/Salatiga dan Anggota Polres Salatiga yang tergabung dalam satgas penanganan Covid-19 di wilayah kota Salatiga, mendapat piagam penghargaan terkait penanganan pandemi Covid-19. Penghargaan tersebut diserahkan Walikota Salatiga Yuliyanto, S.E.,M.M,yang didampingi oleh Dandim 0714/ Salatiga Letkol Inf Ade Pribadi Siregar, S.E., M.Si,Kapolres Salatiga AKBP Indra Mardiana, S.H., S.I.K., M.Si serta Forkopimda Salatiga di Halaman Pemkot Salatiga.

Walikota Salatiga saat memberikan sambutan dalam Apel Luar biasa ini mengatakan,Memasuki tahun ketiga Pandemi COVID-19, tuntutan akan penguatan peran dan sinergi dari berbagai pihak masih perlu untuk dioptimalkan. Terlebih waktu - waktu terakhir ini, dimana kasus positif COVID-19 kembali mengalami peningkatan.baru-baru ini.

"Hal ini muncul karena masih adanya tantangan - tantangan yang perlu untuk kita selesaikan bersama diantaranya, perilaku masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan maupun dukungan masyarakat dalam pelaksanaan 3T (Testing, Tracing, Treatment) yang belum optimal"ujarnya.

Pemerintah pusat telah memutuskan jika ini ditetapkan sebagai endemi. Menyikapi hal tersebut, Pemkot Salatiga lantas menyusun Road Map Strategi Transisi dari Pandemi Menuju Endemi.

Dimana strategi tersebut meliputi pemantapan regulasi,  komunikasi, informasi, dan edukasi,  implementasi 3T , pemenuhan 5M, pemberlakukan pembatasan kegiatan. pemantauan kasus COVID-19 berbasis wilayah terkecil, penanganan dampak sosial, ekonomi, dan budaya,  vaksinasi, serta monitoring dan evaluasi terpadu.

"Road Map tersebut saya minta supaya dapat kita jadikan sebagai acuan bersama, supaya masa transisi dapat berjalan dengan baik dan lancar.Dukung setiap inovasi yang digulirkan baik di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan lain sebagainya, mengingat pandemi telah berdampak pada hampir semua sektor".Yulianto menambahkan.

Walikota Salatiga juga menambahkan agar semua elemen harus sepakat, harus satu visi, supaya derajat kesehatan masyarakat yang merupakan pilar utama pendukung terselenggaranya pembangunan, dapat terwujud secara maksimal.

Pemberian penghargaan dari Pangdam IV Diponegoro, Kapolda Jateng dan Pemkot Salatiga oleh Pembina Apel kepada penerima penghargaan atas peran aktif penanganan covid 19 di wilayah Kota Salatiga diberikan secara simbolis kepada,dr. Indriyana Dwi Astuti (Kepala Puskemas Kalicacing),Sertu Muslih (Babinsa Kecandran),Sertu Romdon(Babinsa Kelurahan Mangunsari),dan 15 anggota Polres Salatiga.

Dandim 0714/Salatiga mengatakan, peran Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan tenaga kesehatan sangat membantu dalam penanganan Covid-19. Harapannya, dengan pemberian penghargaan itu bisa menambah semangat dan dedikasi dalam penanganan Covid-19.

“Ke depan tugas kita belum selesai, karena ada varian Omicron.Tentunya dedikasi dari Babinsa, Bhabinkamtibmas dan tenaga kesehatan sangat dibutuhkan, sehingga penanganan Covid-19 di Kota Salatiga ini bisa terlaksana dengan baik, dan angkanya Insya Allah semakin menurun.Jaga kesehatan rekan-rekan, kekompakan, sehingga kita dapat berbakti, berdarma kepada masyarakat dalam rangka penanganan Covid-19,” katanya.(Pendim0714/RZ/WK)***

Pangdan IV/Diponegoro Ingatkan Kesadaran Berlalu Lintas Saat Kegiatan Safety Riding.

INDENPERS MEDIA ISTANA, Semarang –------ Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto hadiri kegiatan Safety Riding bagi personel TNI AD wilayah Kodam IV/Diponegoro yang pelaksanaannya  berkolaborasi antara Pomdam IV/Diponegoro dengan Polda Jateng bertempat di Lapangan Parade Kodam IV/Diponegoro, Jl. Perintis Kemerdekaan. Senin (21/02/2022).

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mengingatkan kembali, sekaligus menumbuhkan kesadaran dan kedisiplinan prajurit dan PNS Kodam IV/Diponegoro dalam berkendara secara santun serta agar lebih mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

Dikatakan oleh Pangdam, selain untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin dalam berlalu lintas, kegiatan Safety Riding juga ditujukan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang terbilang masih cukup tinggi dengan melibatkan personel Kodam IV/Diponegoro.

“Mari kita tingkatkan kepedulian kita dalam berlalu lintas, sehingga kita selamat mulai dari pergerakan sampai tujuan”

Pangdam juga mengucapkan terimakasih kepada Danpomdam IV/Diponegoro Kolonel Cpm Widyo Wahyono atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Diharapkan kedepannya seluruh prajurit Kodam IV/Diponegoro dapat lebih profesional dalam berkendara maupun berlalu lintas, khususnya kepada personel Polisi Militer pada saat melakukan pengawalan.

“Terimakasih kepada Danpomdam dan saya minta untuk seluruh jajaran Pomdam untuk melatihkan ini semua terutama saat pengawalan agar lebih santun, lebih baik dan berhati hati. Semoga seluruh prajurit Kodam IV/Diponegoro menjadi prajurit prajurit yang profesional”

Pada kesempatan yang sama guna memeriahkan acara, kegiatan Safety Riding tersebut juga menyuguhkan demonstrasi senam keselamatan berlalu lintas, kegiatan demonstrasi motor Patroli Pengawalan (Patwal) yang dilakukan oleh Srikandi Pomdam IV/Diponegoro dan Polwan Polda Jateng serta beberapa acara tambahan seperti pembagian Dooprize, pembagian helm, perpanjangan SIM gratis, service motor gratis dan spooring balancing gratis.

Acara tersebut dihadiri oleh Kasdam IV/Diponegoro Brigjen TNI Parwito, Irdam IV/Diponegoro Brigjen TNI Aby Ismawan, Kapok Sahli Pangdam IV/Diponegoro Kolonel Inf Kus Hariyono, Asrendam, Para Asisten, Kabalakdam IV/Diponegoro, Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Agus Suryonugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., Kepala Dinas Perhubungan Jateng Henggar Budi Anggoro, ST, MT., Kepala Jasa Raharja Cabang Utama Jawa Tengah Jahja Joel Lami dan seluruh prajurit serta PNS Kodam IV/Diponegoro.(Pendam IV/Diponegoro/RZ/WK)*****

Kartu BPJS Kesehatan Menjadi Syarat Jual Beli Tanah dan SIM.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA ----------Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengaku siap menggelar aksi kolaborasi massal dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hal ini terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

Aturan itu mewajibkan BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk mendapatkan beberapa pelayanan publik mulai dari jual beli tanah, umrah dan haji, hingga mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

"Terkait akses pelayanan JKN-KIS dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), kami telah melakukan integrasi data kepesertaan dengan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan kemudahan peserta dalam mengakses layanan kesehatan," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti dalam keterangan tertulis, baru-baru ini.

Menurut Ghufron, JKN-KIS merupakan program strategis pemerintah yang berdampak besar bagi masyarakat sehingga diperlukan keterlibatan para pemangku kepentingan untuk menjaga ekosistem penyelenggaraan program JKN-KIS yang sehat 

Penerbitan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 dinilai sebagai titik awal penguatan kolaborasi BPJS Kesehatan dengan 30 kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah untuk meningkatkan sinergi dalam penyelenggaraan program JKN-KIS.

Berdasarkan catatannya, sampai 31 Desember 2021 penerimaan iuran peserta JKN-KIS mencapai Rp 139,55 triliun. Demi menjaga keberlangsungan program jaminan kesehatan ini, Ghufron meminta dukungan kementerian/lembaga terkait menerbitkan regulasi untuk memastikan peserta JKN-KIS selalu aktif dan membayar iuran tepat waktu.

Dari sisi peningkatan akses pelayanan kesehatan, pada 2021, terdapat 23.608 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 2.810 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ghufron mengatakan pihaknya akan memperluas kerja sama dengan fasilitas kesehatan untuk memenuhi kebutuhan akses layanan kesehatan peserta JKN-KIS.

"Kami berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat mendorong ketersediaan tenaga kesehatan dan sarana prasarana kesehatan, serta melakukan evaluasi, pengkajian, dan penyempurnaan regulasi," ujarnya.

Ghufron berharap kolaborasi dengan 30 kementerian/lembaga, gubernur, dan bupati/walikota sebagaimana yang disebutkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2022 dapat mendorong percepatan Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia.

"Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkomitmen menyukseskan Program JKN-KIS. Kami optimis, hadirnya Inpres Nomor 1 Tahun 2022 mampu mempererat sinergi kita untuk bersama-sama menjaga sustainabilitas Program JKN-KIS sehingga masyarakat memperoleh kepastian akses pelayanan kesehatan yang berkualitas," ujar Ghufron.

Dengan adanya aturan ini, pemerintah memastikan 98% penduduk Indonesia menjadi peserta JKN-KIS pada 2024. "Program ini tidak akan berjalan optimal jika hanya dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan sendiri. Mari kita berkolaborasi mewujudkan ekosistem JKN-KIS yang berkelanjutan agar masyarakat sehat dan negara kuat," ujarnya.(RZ/WK)****"