Jokowi Buka Suara Kasus Covid-19 Terus Naik !! Ada Apa Ya .

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA--------    Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons kenaikan kasus Covid-19 yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Jokowi memandang, perlu kecepatan vaksinasi agar masyarakat terhindar dari virus.

Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat meninjau pelaksanaan vaksinasi secara virtual di 12 provinsi melalui Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/2/2022).

"Saya mengapresiasi atas penanganan vaksinasi pagi ini. Ini penting sekali karena kasus sekarang ini sedang naik," kata Jokowi.

Jokowi mengutarakan, diperlukan kecepatan vaksinasi terutama bagi masyarakat lanjut usia dan anak. Jokowi menegaskan kunci pengendalian Covid-19 saat ini adalah vaksinasi dan protokol kesehatan.

"Ini penting diulang-ulang agar seluruh masyarakat taat kepada protokol kesehatan," kata Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga sempat mendengarkan laporan dari Bupati Majalengka Karna Sobahi. Ia mengatakan, program vaksinasi di wilayah tersebut dilakukan dengan cara door to door.

"Jadi karena masyarakat menyadari vaksin sat dianggap beres, maka kami mendatangi rumah-rumah. Ada yang di sawah, ada yang di pasar, ada yang di pabrik, jadi kita kejar tidak menunggu mereka datang," kata Karna.

Sebagai informasi, Kasus konfirmasi harian Covid-19 di tanah air terus mengalami kenaikan. Kemarin, kasus positif tercatat mencapai 64.718, yang menjadikan total kasus secara keseluruhan mencapai 4.966.046.

Tambahan 64.718 kasus kemarin lebih tinggi dibandingkan hari sebelumnya yang tercatat 57.049 kasus baru sekaligus menjadi rekor kasus harian sejak pandemi Covid-19 ditetapkan Maret 2020.

Jawa Barat kembali melaporkan kasus konfirmasi harian terbanyak, yaitu 15.196. Disusul DKI Jakarta (12.388) dan Jawa Timur (7.919), Banten (6.798), dan Jawa Tengah (4.991).(RZ/WK)

Tokoh Militer yang Berpeluang Nyapres 2024, Dari Prabowo hingga Doni Monardo.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA---------- Pelaksanaan pemilu nasional masih 2 tahun lagi, tapi bursa calon presiden ( capres ) dan calon wakil presiden (cawapres) sudah mulai ramai diperbincangkan.Sejumlah tokoh militer pun bersaing. Berbagai lembaga survei di Tanah Air mulai masif melakukan jajak pendapat guna mengetahui tokoh mana yang sekiranya akan dipilih masyarakat dalam pemilu 2024 mendatang.

Sejumlah tokoh, baik itu dari kalangan parpol maupun militer, muncul dalam hasil survei. Prabowo Subianto dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merupakan tokoh politik sekaligus tokoh militer yang banyak dipilih masyarakat dan berpeluang bertarung dalam pemilihan presiden 2024. 

Salah satu survei capres 2024 dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia (IPI) pada 6-11 Desember 2021, disebutkan bahwa Prabowo Subianto memiliki elektabilitas paling tinggi di bursa capres, yakni 54,4% suara. Ada juga AHY dengan perolehan suara 11,8%. 

Survei serupa diselenggarakan Parameter Politik Indonesia sepanjang 23-28 Mei 2021. Nama Prabowo kembali mencuat dengan elektabilitas 18,3 %. Di urutan kedua, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bercokol dengan 15,5%. Baru kemudian, AHY di peringkat ketiga dengan elektabilitas 7,5%. 

Selain Prabowo dan AHY, ada beberapa nama tokoh militer lain yang juga berpeluang nyapres di tahun 2024. Meskipun namanya tak banyak disebut dan tidak memiliki elektabilitas yang begitu kuat. Melansir Sindonews, nama-nama seperti Gatot Nurmantyo, Andika Perkasa, Moeldoko, dan Doni Monardo turut hadir. 

Gatot Nurmantyo, misalnya. Namanya sudah ramai beredar sebagai bakal capres di pemilu 2019. Meskipun, ia tidak melenggang ke panggung pemilihan kala itu, nama Gatot kembali santer terdengar sebagai capres pada pemilu 2024 nanti. Hasil survei IPI pada September 2020 mengatakan, Gatot memiliki elektabilitas hanya 1,4 % sebagai capres. (RZ/WK)****

Sri Mulyani soal Dana Bos: Langsung Ditransfer ke Sekolah.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTAaa------ Menteri Keuangan Sri Mulyani mengharapkan anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan langsung ke sekolah menunjukkan kehadiran negara dalam upaya menyederhanakan birokrasi.

"Anggaran yang diberikan langsung kepada sekolah seharusnya dinikmati (secara maksimal) oleh pendidik maupun peserta didik. Ini juga penting untuk menunjukkan kehadiran negara dalam upaya menyederhanakan birokrasi," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers Merdeka Belajar Episode 16 yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa (15/2/2022).

Dia mengatakan, program yang didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) itu harus dikelola secara akuntabel.

"Penggunaan dana APBN yang langsung ditransfer ke sekolah ini harus tetap menjaga akuntabilitas," katanya.

Dia mengatakan, Kemenkeu bersama dengan Kemendikbudristek dan Kementerian Dalam Negeri berkolaborasi dalam melakukan reformasi anggaran dan integrasi sistem informasi pengelolaan dana BOS untuk mengedepankan akuntabilitas anggaran serta untuk melihat efektivitas anggaran APBN.

Dia menilai, program Merdeka Belajar episode 16 cukup penting karena salah satu semangatnya adalah perbaikan kebijakan, prosedur, dan pendanaan serta pemberian otonomi yang lebih besar bagi satuan pendidikan untuk mereformasi anggaran di sekolah.

Dia mengapresiasi seluruh pihak yang terus menciptakan momentum perbaikan di dalam pendidikan di Indonesia.

"Program Merdeka Belajar merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki dan menjawab tantangan di dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia," kata Sri Mulyani.

Dalam kesempatan sama, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan, pada tahun 2022 perencanaan dan pelaporan BOS menggunakan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) sebagai aplikasi tunggal.

"ARKAS sebagai aplikasi untuk perencanaan dan pelaporan penggunaan dana BOS," katanya.

Selama ini, disampaikan, sistem pengelolaan anggaran sekolah masih terpisah dari sistem pengelolaan keuangan daerah.

Untuk menyederhanakan sistem itu, maka melalui integrasi ARKAS dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), satuan pendidikan hanya perlu melakukan pengisian pada satu aplikasi saja.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni mengatakan pihaknya akan menyediakan payung regulasi terkait pengelolaan BOS dan penggunaan ARKAS.

"Kami sangat mendukung pengintergasian ARKAS dan SIPD," katanya.

Dia mengimbau agar pemda dapat melakukan percepatan penetapan dan pengusulan rekening satuan pendidikan dalam penyaluran dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan.

Dia menambahkan pemda juga harus dapat memastikan implementasi, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem ARKAS berjalan dengan baik.

"Kami harap pemerintah daerah dapat memfasilitasi dinas pendidikan, baik provinsi/kabupaten/kota dan mendorong satuan pendidikan untuk menerapkan penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan penggunaan dana BOS menggunakan ARKAS," tuturnya.(RZ/WK)***

Pesan Pangdam IV/Diponegoro Saat Menutup Pendidikan Pertama Bintara PK.

INDENPERS MEDIA ISTANA, Magelang –------ Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto bertindak sebagai Inspektur Upacara Penutupan Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba) PK TNI AD TA. 2021 (OV) di Lapangan dr. Koesen Hirohoesodo Rindam IV/Diponegoro, Jumat (11/02/2022).

Kegiatan diawali dengan penyematan tanda pangkat Sersan Dua (Serda) dan tanda penghargaan dilanjutkan pengambilan ijazah oleh mantan siswa Dikmaba yang berprestasi. Tampil sebagai lulusan terbaik adalah Serda Febby Wahyu Kusuma, putra dari Lettu Inf Dwi Cahyo Kusumo  asal Sragen.

Sebanyak 164 Bintara PK Kodam IV/Diponegoro tersebut selanjutnya melakukan pengambilan sumpah pertama prajurit menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. 

Pangdam mengungkapkan bahwa menjadi seorang Bintara memiliki tanggung jawab yang besar yaitu sebagai tulang punggung satuan dan penghubung antara Perwira dan Tamtama. Maka dari itu Pangdam menegaskan setelah dilantik, para mantan siswa agar menjadi Bintara yang smart dan adaptif.

“Teruskan perjuangan kalian, prestasi kalian dan jangan pernah berhenti. Kalian adalah calon-calon penerus Angkatan Darat” ungkapnya.

Sebelumnya melalui paparan Danrindam IV/Diponegoro Kolonel Inf Mochamad Arief Hidayat, Pangdam  mengapresiasi atas capaian nilai yang didapatkan oleh para mantan siswa Dikmaba, sebab dinilai memenuhi syarat dan diatas rata-rata.

“Saya cukup bangga atas capaian nilai yang diraih para mantan siswa. Terimakasih kepada Danrindam, Dansecaba dan seluruh pelatih yang telah mendidik dengan baik. Inilah contoh dari hasil seleksi yang dilaksanakan secara transparan dan tanpa ada yang menggunakan uang ” tegas Pangdam.

Kepada para mantan siswa Dikmaba, Pangdam berpesan agar selalu disiplin, menjauhi pelanggaran sekecil apapun serta selalu mengingat perjuangan dalam mendapatkan pangkat Serda tersebut.

“Kita mengambil yang terbaik dan tidak dipungut biaya. Perjuanganmu dan perjuangan keluargamu berat maka itu harus dijaga”

“Selamat kepada dirimu dan keluargamu, selamat berkarir. Jaga nama besar Kodam IV/Diponegoro dimanapun berada” pungkas Pangdam IV/Diponegoro.

Kegiatan diakhiri dengan penampilan demonstrasi yang dilakukan oleh para mantan siswa Dikmaba PK TNI AD TA. 2021 (OV).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapok Sahli Pangdam IV/Diponegoro Kolonel Inf Kus Hariyono, Asrendam IV/Diponegoro Kolonel Inf Wisnu Kurniawan, S.Sos., M.I.P., Para Asisten, Kabalakdam IV/Diponegoro serta para pejabat Rindam IV/Diponegoro. (Pendam IV/Diponegoro/RZ/WK)****

Harga Ayam Bakal Terbang, Ini Biang Keroknya.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA, ---------Harga anakan ayam (day old chicken/ DOC) final stock perlahan mengalami kenaikan. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) Achmad Dawami mengatakan, hal itu dipicu lonjakan harga pakan ternak.

Menurut Dawami, dalam setahun terakhir, sudah terjadi kenaikan harga pakan ternak sekitar 20-30%. Yang berdampak pada kenaikan biaya produksi.

"Harga pakan itu naik pelan-pelan, sekarang sudah Rp8.300 per kg. Harga jual DOC sekarang Rp7.000 - 8.200, per ekor,"kata Dawani, baru- baru ini.

Hanya saja, lanjut dia, lonjakan harga pangan tidak otomatis dibebankan ke harga DOC.

"Ada faktor permintaan. Kalau dibilang berdampak ke kenaikan harga produksi, iya. Karena biaya pakan itu 60-65% untuk ayam broiler, dan 70% untuk ayam petelur," jelas Dawami.

Sementara itu, Kementerian Pertanian belum merespons upaya konfirmasi terkait tren kenaikan harga DOC. Sementara harga jual live bird di kandang menurut peternak di bawah biaya produksi.

Damawai menambahkan, saat ini juga pemerintah tengah melakukan penyeimbangan supply dan demand. Melalui afkir telur atau cutting hatching egg (HE).

"Supaya ada keseimbangan antara suplai dan demand DOC. Tahun 2021, ada sekitar 18% calon anakan ayam harus di-cutting. Dan, prosesnya masih berlangsung sampai sekarang. Ini akan berdampak ke harga," tuturnya.

Sebab, lanjutnya, secara teori prognosa BPS menunjukkan, produksi final stock tahun ini pun masih ada kelebihan hingga 20%.

"Untuk menjaga supaya harga tidak hancur-hancuran, agar peternak tidak alami kerugian, pemerintah melakukan penyesuaian. Apalagi pandemi ini benar-benar menghancurkan demand," katanya.

Peternak memanen telur ayam di peternakan kawasan Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/2/2020). Pemerintah resmi menaikkan harga acuan daging dan telur ayam ras untuk mengimbangi penyesuaian tingkat harga di pasar yakni harga telur ayam di tingkat peternak dinaikkan dari Rp18 ribu-Rp20 ribu per kg menjadi Rp19 ribu-Rp21 ribu per kg sedangkan daging ayam ras dinaikkan dari Rp18 ribu-Rp19 ribu per kg menjadi Rp19 ribu-Rp20 ribu per kg. Lukman 45 tahun Peternak mengatakan kenaikan harga tersebut sebagai hal yang positif. Sebab, bila tidak hal itu tentu dirasakan merugikan. Pasalnya, saat ini nilai tukar dolar terhadap rupiah tengah menguat dan mempengaruhi berbagai hal, termasuk biaya transportasi. 

Dia menambahkan, untuk tahun 2021, diperkirakan ada 3,6 miliar ekor ayam final stock. Dan dengan afkir, diperkirakan berkurang jadi 2,9 miliar ekor. Dengan perhitungan, cutting HE mencapai 700 jutaan butir telur.

Tahun 2022, prognosa final stock juga masih diprediksi berada di angka 3 miliaran ekor.

"Makanya, pengurangan (afkir) harus dianalisis sebulan sekali. Apalagi, kita tidak bisa menduga pandemi ini. Kemarin pemerintah bilang soal puncak Covid-19, ini harus puncaknya diantisipasi dan dikontrol segera. Karena akan berdampak pada harga di bulan Maret nanti," ujarnya.(RZ/WK)***

Sri Mulyani Beberkan Pemerintah Telah Habiskan Rp 200 Triliun Untuk Tangani covid 19 .

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA,--------- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pemerintah telah menggunakan anggaran sebesar Rp 200 triliun untuk membiayai penanganan Covid-19. 

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pemerintah telah menggunakan anggaran sebesar Rp 200 triliun untuk membiayai penanganan Covid-19 di Indonesia.

Anggaran tersebut telah digunakan selama dua tahun terakhir yakni sejak Covid-19 melanda Indonesia.

Adapun dana penanganan Covid-19 yang digelontorkan pemerintah yakni sebanyak Rp50 triliun di tahun 2020.

Dan sebanyak Rp 150 triliun untuk kebutuhan penanganan Covid-19 selama tahun 2021.

"Kalau 2020 mencapai Rp 50 triliun, 2021 mencapai puncaknya anggaran kesehatan bisa di atas Rp200 triliun dan untuk Covid-19 saja bisa mencapai hampir Rp150 triliun," kata Sri Mulyani.

Anggaran tersebut digunakan untuk sektor kesehatan, seperti perawatan pasien COVID-19 hingga program vaksinasi.

Sementara itu, kata Sri Mulyani, pemerintah masih memiliki tanggung jawab untuk membayar sisa tagihan perawatan pasien Covid-19 dari tagihan perawatan tahun lalu sebesar Rp 23 triliun.

"Masih ada tagihan Rp23 triliun pada 2022 yang harus kami bayar dari perawatan 2021," kata Sri Mulyani, Kamis (10/2/2022).

Belum lagi, saat ini Indonesia tengah menghadapi lonjakan kasus ketiga Covid-19 akibat varian Omicron yang mulai menyebar di Indonesia.(RZ/WK)****

Mahfud MD Sebut Warga Wadas yang Tolak Pembanguna Waduk Tak Pengaruhi Proyek Secara Hukum.

INDENPERS MEDIA ISTANA,--------------------------Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD angkat bicara soal polemik penambangan batuan andesit di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo pada Selasa (8/2/2022).

Diketahui penambangan batuan andesit ini dalam rangka proyek pembangunan Waduk Bener.

Proyek pembangunan bendungan itu diketahui mendapat pro dan kontra dari warga Desa Wadas.

Mahfud menegaskan warga yang kontra dengan pembangunan waduk tak akan mempengaruhi kelanjutan proyek secara hukum.

Sebab, warga Desa Wadas yang menolak sudah menempuh jalur hukum untuk menolak pembangunan bendungan tersebut.

Seluruh gugatan yang dilayangkan warga Wadas yang menolak juga sudah ditolak.

"Penolakan sebagian masyrakat tak akan berpengaruh secara hukum, tidak ada pelanggaran hukum pada rencana pembangunan atau penambangan di Desa Wadas."

"Karena sebagian warga yang menolak sudah pernah megajukan gugatan ke pengadilan PTUN hingga putusan kasasi di tingkat MA yang semunaya gugatan ditolak," ucap Mahfud.

Menkopolhukam Mahfud MD menyampaikan pernyataan pemerintah terkait konflik di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, baru- baru ini.

Sehingga, kata Mahfud, program pembangunan Waduk Bener sudah sesuai prosedur hukum.

Termasuk halnya soal Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) di Desa Wadas.( RZ/WK)*****