Marak Beredar Masker Palsu. Begini Cara Membedakannya.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-------Isu masker palsu beredar luas di masyarakat. Hal ini tentu memunculkan kekhawatiran, pasalnya masker palsu bisa menyebabkan seseorang semakin rentan terinfeksi virus Corona.

Pada awal masa pandemi, sempat terjadi kelangkaan masker medis sehingga upaya percepatan ketersediaan masker dilakukan. Sebagai upaya mencegah kelangkaan, Indonesia sudah mampu mengisi kebutuhan masker di dalam negeri dan tercatat ada 996 masker medis yang telah mendapat izin edar dari Kementerian Kesehatan.

Saat ini di masyarakat banyak beredar masker N96 dan KN95. Tapi ada juga yang melaporkan masker medis palsu yang sangat berbahaya.

Secara fisik, sangat sulit untuk membedakan mana masker N95 dan KN95 yang untuk keperluan medis dan bukan. Hal tersebut baru bisa dilihat seusai pengujian.

"Masker non medis tidak memiliki izin edar dari Kemenkes karena tidak memenuhi standar uji sebagai alat kesehatan. Oleh karena itu untuk menghindari kesalahan pemilihan masker medis, maka masyarakat agar membeli masker medis yang sudah memiliki izin edar," kata Plt Dirjen Farmalkes, drg Arianti Anaya, baru- baru ini

Izin edar ini tercantum pada kemasan dan juga dapat diakses di infoalkes.kemkes.go.id. Selain itu, jika tenaga kesehatan dan masyarakat menemukan masker yang dicurigai tidak memenuhi standar maka bisa melaporkan ke Halo Kemenkes di 1500567.(RZ/WK)****"

Jokowi Dinilai Layak Pimpin PDIP Gantikan Megawati.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-------Setelah masa baktinya berakhir pada 2024 mendatang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai paling layak menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) menggantikan Megawati Soekarnoputri . 

Sedangkan putri Megawati yang kini menjabat sebagai ketua DPR RI Puan Maharani diprediksi lebih didorong maju di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Pengamat Politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara menilai ada dua skenario yang penting terkait pernyataan Megawati yang tidak masalah posisinya sebagai Ketua Umum PDIP digantikan orang lain. "Pertama, soal siapa yang layak menggantikan Megawati sebagai Ketum PDIP," kata Igor, baru- baru ini.

Yang kedua, kata Igor, siapa ader PDIP yang layak di-endorse sebagai capres atau cawapres nanti di 2024. "Manuver yang paling bagus adalah Jokowi yang didaulat sebagai ketua umum PDIP selanjutnya pascalengser sebagai Presiden di 2024. Kharisma Jokowi paling bisa mempertahankan posisi penting PDIP dalam politik," tuturnya.

Selain Jokowi, Igor menilai Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma juga berpeluang menjadi ketua umum PDIP selanjutnya pasca Megawati turun tahta. Dia melanjutkan, kader PDIP lainnya yang punya peluang menjadi ketua umum PDIP berikutnya adalah putra dari Megawati, yaitu Prananda Prabowo dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

"Sementara itu, Puan Maharani juga punya peluang yang sama. Namun, Puan diprediksi lebih didorong maju sebagai salah satu pasangan calon dalam Pemilu 2024, juga Ganjar Pranowo, dan sekali lagi Tri Rismaharini. Bagi Megawati selain Puan dan Prananda, hanya Hasto Krisyanto dan Tri Rismaharini yang terlihat paling dipercaya oleh Megawati," katanya.

Direktur lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN) ini menilai keberlanjutan 'success story' PDIP bisa dilihat nanti pada saat lengsernya Jokowi pada 2024. Igor mengatakan, PDIP dipastikan akan berusaha melanjutkan tren untuk berkuasa pada dekade yang akan datang.

"Tetapi mundurnya Megawati tentu bisa membuat kemunduran atau bahkan turbulensi di dalam tubuh PDIP. Ini adalah hukum besi dari mundurnya orang kuat dalam politik, seperti halnya SBY di Partai Demokrat," katanya.

Seperti diketahui, belum lama ini, Megawati Soekarnoputri mengaku tidak masalah posisinya sebagai Ketua Umum PDIP digantikan orang lain. Asalkan, PDIP harus tetap ada sebagai salah satu partai andalan di republik ini.

Hal tersebut disampaikan Megawati dalam pidatonya di acara peluncuran buku 'Merawat Pertiwi' yang diselenggarakan secara virtual baru- baru ini.(RZ/WK)***"

Menko Luhut Bawa Kabar Gembira, Pemerintah Hemat Belanja Rp 247,1 Triliun.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----Pemerintah berhasil menghemat anggaran belanja modal dan belanja barang sebesar USD17 miliar atau setara Rp247,1 triliun (kurs Rp14,537 per dolar AS). Penghematan itu total dari capital Expenditure (Capex) dan Operating Expenditure (Opex) sebesar Rp1.300 triliun pada 2021.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, penghematan Capex dan Opex terjadi dalam produk-produk dalam negeri, termasuk teknologi.

"Saya ingin informasikan bahwa dari hasil pantauan kami, ada belanja modal belanja barang Rp1.300 triliun, dari situ inventarisasi ada yang bisa hemat USD17 miliar," ujar Luhut baru- baru ini.

Penghematan anggaran didasarkan pada dukungan bagi produk-produk dalam negeri, khususnya menggenjot penggunaan teknologi dalam bisnis UMKM. Pemerintah sendiri akan menggelontorkan stimulus bagi UMKM dengan nilai sebesar Rp400 miliar. Stimulus mulai dilakukan pada 20 April tahun ini.

Sementara itu, pada periode Juni-Juli 2021, pemerintah kembali menggelontorkan Rp2 triliun untuk stimulus di sektor wisata. Khususnya, program Bangga Berwisata di Indonesia.

"Laporan yang saya dapat demand terus naik, dan juga nanti stimulus Rp400 miliar, tanggal 20 bulan ini akan diluncurkan. Dan juga Juni-Juli akan diluncurkan Rp2 triliun untuk (program) Bangga Berwisata di Indonesia," kata dia.

Langkah tersebut bagian dari pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tengah pandemi Covid-19. Luhur menyebut, langkah tersebut adalah sikap proaktif pemerintah untuk menggenjot pemulihan ekonomi dalam negeri.

"Ini saya pikir langkah-langkah pemerintah betul-betul proaktif untuk pendukung ekonomi kita lebih kuat," kata dia.(RZ/WK)***

Cegah Radikalisme, Wapres Ingatkan Dai Ajarkan Toleransi danAnti Kekerasan.

INDENPERS MEDIA ISTANA-------+Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta para pendakwah atau dai dapat menjalankan perannya dengan menyebarkan toleransi dan berpikiran terbuka di Indonesia.

Hal itu disampaikan Wapres pada acara Webinar BNPB bertajuk 'Peran Dai dalam Deradikalisasi Paham Keagamaan di Indonesia, baru-baru ini.

"Para dai harus meneladani cara berpikir Rasulullah SAW dan tidak ikut dalam arus berpikir sempit, seperti fenomena yang muncul belakangan ini. Contoh sederhana cara berpikir sempit adalah tidak percaya bahwa Covid-19 adalah nyata, atau percaya pada teori-teori konspirasi," kata Wapres,baru- baru ini.

Wapres mengingatkan, dalam berdakwah, dai perlu terus mengajarkan tentang moderasi beragama.

"Pertama, mengembangkan sikap toleran, yaitu perilaku yang menerima dan menghargai keberadaan orang lain yang berbeda keyakinan," ucapnya.

Selanjutnya, dai juga harus menyebarkan paham anti kekerasan. "Tidak membenarkan tindak kekerasan, terutama atas nama agama, baik yang dilakukan secara verbal maupun fisik. Ketiga, Menjaga kerukunan dan persatuan," katanya.

Pendakwah juga dituntut mampu melakukan penguatan empat konsensus kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, bingkai sosiologis melalui pendekatan sosio kultural dan kearifan lokal, dan bingkai yuridis dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

"Gunakanlah narasi dakwah yang rahmatan lil alamin dengan manhaj yang wasathi. Metode dakwah yang digunakan harus menyesuaikan situasi masyarakat Indonesia yang beragam dan majemuk yang mampu mendeteksi dini dan mengeliminasi pola pikir intoleran, egosentris kelompok, dan gerakan yang mengarah pada kekerasan," tandas Ma'ruf. ( RZ/WK)***

SP 3 Kasus BLBI, DPW KAMPUD Nilai KPK Gagal Menuntaskan Kasus Korupsi.

INDENPERS MEDIA ISTANA. LAMPUNG----------Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengeluarkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan (SP3) pada 1 April 2021 untuk tersangka Sjamsul Nursalim, Itjih Samsul Nursalim dan mantan Ketua BPPN Syarifudin Arsyad Temenggung dalam 

kasus dugaan korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Atas dasar SP3 ini, maka 3 (tiga) tersangka dinyatakan bebas.

Terkait hal ini, DPW Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda Untuk Demokrasi (KAMPUD) melalui Ketua Bidang Informasi dan Hubungan Masyarakat, Slamet R, memberikan sikap prihatin dan kecewa atas terbitnya SP3 terkait kasus korupsi oleh tersangka SN, ISN dan SAT dalam kasus BLBI.

"Penghentian penyidikan ini tentu sangat kontroversi, menciderai rasa keadilan masyarakat dan layak disebut sebagai kegagalan, kemunduran dalam penuntasan kasus  korupsi oleh KPK di Indonesia", ungkap Slamet di Bandar Lampung, Minggu (4/4/2021). 

Dijelaskan juga oleh Slamet dalam periode ini perlahan KPK mulai kehilangan taji akibat revisi UU KPK Nomor 19/2019, revisi ini telah menempatkan KPK berada pada rumpun kekuasaan eksekutif, tetapi merusak mekanisme internal penindakan korupsi di KPK.

"Keputusan penghentian ini bertentangan dengan putusan MK tahun 2003, 2006 dan 2010 yang secara tegas melarang KPK untuk mengeluarkan SP3. Tentunya, ini diharapakan agar KPK memiliki telaah mendalam sebelum menentukan sebuah perkara pada ranah penyidikan", sambung Slamet.

Hal senada dikatakan oleh Ketua DPD KAMPUD Lampung Timur, Fitri Andi, yang menilai KPK akan mengalami kesulitan dalam membongkar kasus-kasus besar yang tergolong rumit dibuktikan. 

"Tidak tepat jika pengungkapan kasus korupsi harus dibatasi waktu tertentu, karena setiap perkara memiliki karakter dan kerumitan yang berbeda-beda", tandasnya.

Diakhir penjelasannya, Andi mendorong kepada publik selain melakukan upaya praperadilan menyikapi putusan SP3 KPK dalam kasus BLBI, pihaknya juga mendorong publik kembali agar melakukan upaya uji materi terhadap revisi UU KPK tersebut.

"SP3 dapat dicabut apabila ada bukti baru yang diperoleh, dan adanya praperadilan, agar keputusan SP3 ini tidak terulang kembali, maka dinilai publik perlu juga melakukan uji materi kembali terhadap revisi UU KPK ini", demikian tutup Dia.(Sa/RZ/WK )****

Pengakuan Teroris Rencanakan Penyerangan ke SPBU demi Tuntut HRS Bebas.

 

INDENPERS MEDIA ISTANA- JAKARTA----------Pacsa-bom bunuh diri di Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Densus 88 Antiteror menangkap sejumlah terduga teroris di Jakarta, Tangerang Selatan dan Kabupaten Bekasi. Empat terduga teroris yang ditangkap mengaku sebagai simpatisan FPI.

Salah satunya, Bambang Setiono. Pria yang mengaku menjadi simpatisan FPI ini mengaku merencanakan penyerangan ke SPBU demi menuntut Habib Rizieq Shibab bebas.

"Saya Bambang Setiono menjadi simpatisan FPI sejak awal Desember 2020. (Keterlibatan saya) membuat bahan dari black powder dari Zulaimi Agus di Sukabumi. Merencanakan aksi penyerangan kepada SPBU dengan bom molotov untuk menuntut bebas HRS," kata Bambang dalam video yang diterima detikcom, Sabtu (3/4/2021).

Bambang juga mengaku mengetahui pembuatan bahan peledak Zulaimi Agus atas perintah Habib Husein Hasni di Condet, Jaktim. Untuk diketahui, Husein Hasni juga ditangkap di Condet, Jaktim belum lama ini.

Sementara Bambang Setiono ditangkap di sebuah mal di Pademangan, Jakarta Utara pada Senin (29/3). Bambang juga mengaku ikut merencanakan aksi pelemparan bom kepada orang keturunan Tionghoa.

"Merencanakan aksi penyerangan dengan ketapel dan peluru gotri jika terjadi kerusuhan saat demo. Merencanakan pemberian serbuk HClO3 kepada setiap DPC dan DPW wilayah Bandung melalui Habib Nabil dan wilayah Brebes melalui Habib Hasan," tuturnya.

Bambang juga mengaku mengetahui rencana penyerangan Habib Husein Hasni kepada anggota kepolisian.

"Mengetahui rencana penyerangan air keras oleh Habib Husein Hasni kepada petugas kepolisian. Berencana mengajarkan laskar-laskar FPI cara membuat bahan aceton," katanya.

Dihubungi terpisah, Eks Wasekum Azis Yanuar menjawab singkat soal pengakuan teroris tersebut.

"Tidak tahu, FPI sudah bubar," ujar Azis Yanuar.

Seperti diketahui, Tim Densus 88 Antiteror menangkap 5 terduga teroris di Jakarta, Tangerang Selatan dan Kabupaten Bekasi beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan identitas 'pengantin' bom bunuh diri di Gereja Katedral, Makassar adalah pasangan suami istri L dan Y. Fakta lain terungkap, pasutri ini dinikahkan oleh Risaldi yang ditangkap pada Januari 2021. Keduanya disebutkan meninggalkan surat wasiat untuk orang tuanya yang mengungkap bahwa keduanya siap mati sahid.

"Yang perlu kita informasikan bahwa saudara L ini sempat meninggalkan surat wasiat kepada orang tuanya yang isinya mengatakan bahwa yang bersangkutan berpamitan dan siap untuk mati sahid. Kemudian saudara L dan saudara Y ini beberapa bulan yang lalu tepatnya 6 bulan dinikahkan oleh Risaldi yang beberapa waktu lalu telah ditangkap di bulan Januari. Risaldi dan Zulfikar ini adalah kelompok JAD yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa pengeboman di gereja Katedral Jolo di Filipina pada tahun 2018," beber Listyo belum lama ini.

Sejalan dengan terungkapnya identitas pelaku bomber inilah, tim Densus 88 kemudian bergerak mengungkap sel-sel jaringannya hingga menangkap di beberapa kota.

Dalam penggerebekan teroris secara serentak ini, tim Densus mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya ada bahan peledak, hingga atribut FPI dan LPI.(RZ/WK)***

Pesan Keras Yasonna Kepada AHY : Jangan Lagi Nuding ke sana Kemari.

INDENPERS MEDIA  ISTANA-------Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly memberi pesan tegas kepada Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Yasonna meminta agar Demokrat melakukan konsolidasi.

Pesan ini disampaikan setelah Kemenkumham menolak untuk mengesahkan Partai Demokrat hasil kongres luar biasa (KLB) Sibolangit, Sumatera Utara yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum. Keputusan ini diambil sesuai dengan ketentuan dan dilakukan objektif serta transparan.

“Kembali ke teman-teman partai politik, khususnya sekarang Pak AHY dan teman-temannya, ya udahlah konsolidasi partai politik itu. Jangan lagi nuding-nuding ke sana-kemari, ya kan, konsolidasi saja,” kata Yasonna saat berbincang dengan jurnalis Karni Ilyas, baru-baru ini.

Dalam konflik internal Partai Demokrat ini, Yasonna juga mengungkapkan kejengkelannya kepada kubu AHY saat mereka mengirimkan surat ke Istana terkait tudingan kudeta partai. Apalagi dalam konflik itu dirinya dituduh telah bertemu dengan Moeldoko. 

Yasonna menegaskan, sebagai menteri tentu saja dirinya akan bertemu Moeldoko jika di Istana. Namun, mereka tidak pernah sekali pun membahas soal Partai Demokrat.

“Sejak awal saya sudah sampaikan pada saat Pak SBY (ketua majelis tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono) atau sebelumnya, Andi Arief dan orang-orangnya, termasuk AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat mengirim surat ke istana, kita ini apa itu ya, sebenarnya dongkol banget,” kata politikus PDI Perjuangan ini.

Partai Demokrat kubu Moeldoko mengajukan permohonan kepada Kemenkumham agar mengesahkan hasil KLB Sibolangit, Sumut. KLB menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum dan Marzuki Alie sebagai ketua dewan pembina.

Berdasarkan hasil verifikasi pertama, Kemenkumham menerbitkan surat nomor AHU.UM.01.01-82 tanggal 11 Maret 2021 yang intinya memberitahukan kepada penyelenggara KLB Sumut untuk melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan. Kubu Moeldoko pun melengkapi berkasi pada 29 Maret.

Namun Kemenkumham menilai berkas itu belum sepenuhnya lengkap sebagaimana dipersyaratkan peraturan perundang-undangan. Kemenkumham pun memutuskan untuk menolak mengesahkan Demokrat kubu Moeldoko.( RZ/WK)****