Disorot Siapa Tanggung Jawab Bobolnya Sistem Keamanan Di Mabes Polri ?

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA-----Aksi teror di Mabes Polri yang dilakukan seorang perempuan muda inisial ZA (25), masih perbincangan hangat di tengah masyarakat. Dan salah satu yang dipertanyakan publik, siapa pejabat Polri yang bertanggung jawab atas kebobolan penjagaan itu.

Kendati, peristiwa itu sudah dipaparkan Kapolri Listyo Sigit Prabowo kepada publik. Namun, masih banyak pihak mempertanyakan siapa pejabat Polri yang bertanggung jawab terhadap kebobolan itu.

“Tapi anehnya hingga kini tidak ada tindakan tegas dari Mabes Polri tentang siapa pejabat kepolisian yang bertanggung jawab terhadap kebobolan itu,” tulis Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW), Neta S Pane, baru-baru ini.

Lanjut Neta, serangan teroris dari dalam Mabes Polri adalah pukulan telak yang sangat memalukan bagi jajaran kepolisian.

IPW melihat sudah tiga hari peristiwa serangan teroris itu terjadi di Mabes Polri, tapi tidak ada satu pun pejabat kepolisian yang ditindak sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kecerobohan itu, hingga teroris bisa masuk ke Mabes Polri.

Lolosnya teroris ke jantung Markas Besar Polri tak terlepas dari kecerobohan jajaran kepolisian dalam menjaga sistem keamanan di markas besarnya.

Oleh karena itu, IPW melihat, sistem keamanan yang dibangun di Mabes Polri sebenarnya sudah cukup baik. Tapi konsistensi dalam menerapkan protokol keamanan yang tidak ada, dan petugas penjaga cenderung ceroboh. Sehingga teroris terbiarkan masuk dan melakukan serangan dari dalam.

Kemudian, ujar Neta, apa yang terjadi di Mabes Polri adalah pukulan telak buat Kapolri Listyo Sigit Prabowo, di saat Kapolri sibuk konsolidasi ke berbagai eksternal Kepolisian, Markas Besarnya justru kebobolan diserang teroris dari dalam. Ironisnya hingga kini tidak ada tindakan tegas yang dilakukan Kapolri terhadap bobolnya sistem keamanan Mabes polri itu.

Terbukti tegas Neta, hingga kini tidak ada satu pun aparaturnya yang ditindak. Siapa pejabat Polri yang harus bertanggung jawab atas bobolnya sistem keamanan Mabes Polri itu pun menjadi tidak jelas. Seolah-olah kebobolan Markas Besar Polri itu dari serangan teroris adalah hal biasa saja.

Padahal dengan terjadinya serangan teroris di Mabes Polri, akan membuat publik menjadi krisis kepercayaan terhadap kepolisian.

“Publik akan bertanya, bagaimana polisi bisa menjaga dan melindungi masyarakat dari serangan teroris, wong menjaga markas besarnya saja tidak mampu,” pungkas Neta S Pane.

Sebab, saran Neta, Polri perlu mengkonsolidasikan diri dan menindak aparaturnya yang ceroboh agar kepercayaan publik tetap terbangun kepada Kepolisian Republik Indonesia.(RZ/WK )****

Risma Ajak Ibu-ibu Pakai Medsos untuk Berbinis.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA--------Facebook merupakan salah satu platform media sosial yang bisa digunakan untuk berdagang atau berbisnis. Hal ini sejalan dengan ide Menteri Sosial Tri Rismaharini yang membangun Pahlawan Ekonomi untuk membantu para ibu-ibu agar bisa berpenghasilan.

Saat dia masih menjadi Walikota Surabaya, membantu perekonomian masyarakat adalah salah satu program kerja yang dia jalankan.

Menurut Risma jika orang-orang yang diajak bisa berpenghasilan maka kehidupan mereka ke depannya akan menjadi lebih baik dan lebih mudah.

Pahlawan ekonomi adalah ide Risma yang menggunakan media sosial Facebook sebagai salah satu channel penjualan. Menurut Risma selain tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk bercengkerama dan berbagi informasi, Facebook bisa digunakan untuk berjualan.

"Kita alihkan dari ngobrol biasa di Facebook menjadi sesuatu yang bermanfaat dan bernilai," kata Risma baru- baru ini.

Program pahlawan ekonomi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan keluarga yang tergolong miskin, meskipun suaminya sudah bekerja. Dengan pahlawan ekonomi ini, sebagai salah satu jalan untuk mengatasi ini, yaitu menggerakkan roda perekonomian keluarga kedua, yaitu ibu atau istri," kata dia.

Katanya, berbisnis di kelas bawah, menengah maupun atas adalah sama-sama capek. Namun, warga yang tergabung dalam Pahlawan Ekonomi, akan dibantu seperti mem-branding produk-produknya.

"Agar produknya ini menarik dan laku hingga menyasar ke pasar menengah dan atas. Diharapkan nantinya, pendapatan juga lebih banyak dari hasil berjualan di pasar menengah ke atas," jelasnya

Menurut Risma, pelaku-pelaku usaha kecil juga harus memperhatikan perizinan seperti BPOM dan Halal. Hal ini karena masyarakat akan lebih tertarik jika produk sudah memiliki syarat dan standarisasi tersebut.(RZ/ WK )***

Gibran Geram, Malah Ditertawakan saat Tegur Sejumlah Guru di Solo, 3 orang Kini Disanksi.

INDENPERS MEDIA ISTANA, SOLO-----------Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka geram saat berkunjung di SMA Negeri 1 Solo, baru- baru ini.

Saat itu, bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gibran melakukan peninjauan dan menemukan sejumlah guru tidak memakai masker.

Gibran lantas memberikan teguran dan mengatakan akan mencatat nama guru yang tidak memakai masker tersebut.

Namun, mendengar ucapan Gibran tersebut, sejumlah guru di ruangan tersebut malah menyambutnya dengan gelak tawa seolah tidak menghargainya.

“Ini tidak bercanda loh, ini serius untuk anak-anak kita lho,” tandasnya sembari berjalan keluar ruangan.

Sejumlah guru lainnya, kata Gibran, juga tidak mematuhi protokol kesehatan serta tidak memakai face shield sebagai pengamanan ekstra.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah VII Provinsi Jawa Tengah, Suyanta menuturkan ada tiga guru SMAN 1 Solo yang mendapat sanksi.

“Guru yang tidak disiplin tidak boleh mengikuti program uji coba pembelajaran tatap muka,” ujarnya.

Dua tenaga pendidik di ruang guru dan satu tenaga pendidik di perpustakaan sekolah itu tidak boleh mengikuti simulasi pembelajaran tatap muka (PTM) selama dua pekan.

Suyanta mengatakan Satgas Pencegahan Covid-19 tingkat SMA aktif mengawasi jalannya PTM dan meminta pelanggar protokol kesehatan untuk meninggalkan kawasan sekolah.( RZ/ WK )***

Demokrat Kubu MoledokoTerima Menkumham Tolak Hasil KLB.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTA---------Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Saiful Huda Ems angkat suara terkait putusan pemerintah soal hasil.

Saiful mengatakan, Partai Demokrat pimpinan Bapak Moeldoko menghormati keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

“DPP Partai Demokrat pimpinan Bapak Moeldoko menghormati keputusan yang diambil oleh Pemerintah terkait kepengurusan Partai Demokrat,” tutur Saiful Huda, baru- baru ini.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menkumham Yasonna Laoly dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menolak permohonan pendaftaran Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang pada Rabu, 31 Maret 2021.

Saiful menjelaskan, dengan Moeldoko menerima keputusan tersebut, membuktikan bahwa tak adanya intervensi pemerintah dalam persoalan internal Partai Demokrat.

“Ini juga membuktikan bahwa Bapak Moeldoko telah difitnah oleh SBY dan AHY yang menuduh pemerintah berada di belakang Bapak Moeldoko,” terangnya.

Saiful mengaku bahwa kubu KLB memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB bertujuan untuk membenahi Partai Demokrat yang dinilainya telah bergeser menjadi partai yang tak lagi demokratis.

“Bapak Moeldoko bersedia menerima amanah sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dengan segala resikonya. Ini adalah pilihan politik Bapak Moeldoko secara pribadi,” ungkap Saiful.

“Langkah ini bukan ambisi pribadi Bapak Moeldoko, apalagi hanya sekadar untuk Pemilu 2024,” sambungnya. ( RZ/WK )*""

Angka Kriminal dan Narkotika di Kaliwungu Sangat Tinggi.

INDENPERS MEDIA, KENDAL---------Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kendal, Anna Setyawati menyebutkan bahwa Kaliwungu merupakan daerah rawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

"Berdasarkan data BNNK Kendal dan Polres Kendal, kasus kriminal dan penyalahgunaan narkotika di Kaliwungu lebih tinggi dari kecamatan lainnya di Kabupaten Kendal," kata Anna Setyawati usai acara deklarasi anti narkoba di Lapas Klas IIA Kendal,baru- baru ini.

Di Kaliwungu, lanjutnya, ditengarai menjadi daerah rawan karena banyak kos-kosan dan padatnya perumahan penduduk.

Sebagai bentuk kewaspadaan, meski di Kaliwungu banyak berdiri pondok pesantren, pengawasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba juga dilakukan BNNK Kendal di pondok pesantren.

"Diberbagai tempat tetap kita waspadai, tidak terus yang namanya pondok itu langsung aman tidak. Tetap kita waspadai," ungkap Anna.

Dia juga mengungkapkan, BNNK Kendal memiliki progam prioritas yang difokuskan di dua desa di Kaliwungu, diantaranya di Desa Krajan Kulon dan Kutoharjo. Progam prioritas sengaja menjadikan Kaliwungu sebagai sasarannya mengingat tingkat kerawanan wilayah tinggi.

Sinergitas dalam progam prioritas dilakukan BNNK Kendal dengan menggandeng pihak pemerintah desa dan pemerintah daerah.

Progam prioritas ini meliputi progam pencegahan dan progam rehabilitasi yang dilakukan dengan sistem informasi berbasis masyarakat (IDM).

"Progam ini sudah dimulai. Tim kami sudah melakukan bimtek, pembekalan dan pembentukan tim," terangnya.

Dengan difokuskannya progam prioritas di Kaliwungu, Anna berharap Kaliwungu menjadi daerah bersinar (bersih narkoba).

Tak hanya itu, progam bersinar juga direncanakan akan dibentuk di 4 kecamatan lainnya yang berada di Kendal. Targetnya, di tahun 2021, BNNK Kendal akan membentuk 53 desa bersinar yang berkomitmen dalam melakukan pencegahan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. (RZ/ WK )****

Mensos Risma Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Magetan Jatim

INDENPERS MEDIA ISTANA, JATIM-------Menteri Sosial Tri Rismaharini menyalurkan bantuan bagi warga terdampak bencana banjir yang terjadi di Desa Ngunut, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, senilai puluhan juta rupiah.

"Atas nama pemerintah pusat, kami menyampaikan duka mendalam kepada masyarakat terdampak. Diharapkan masyarakat tetap sabar, terus berdoa, dan kondisinya segera pulih seperti sedia kala," ujar Mensos Risma dalam kunjungannya di Magetan, baru- baru ini.

Bantuan logistik Kemensos yang disalurkaan berupa makanan siap saji sebanyak 240 paket, makanan anak 114 paket, matras 50 paket, kasur 50 paket, dengan total nilai mencapai Rp 53.438.334.

Selain menyalurkan bantuan bagi warga terdampak, Risma bersama rombongan juga meninjau lokasi jembatan terputus akibat banjir yang melanda pertengahan Maret lalu di Desa Ngunut, Kecamatan Kawedana.

"Tadi saya sarankan menggunakan bronjong yang bisa mengurangi gesekan tanah, daripada menggunakan site pile. Bronjong itu mengikuti struktur tanah. Karena struktur tanahnya lemah sehingga tergerus air," kata Risma.

Ia menjelaskan di zaman dulu, orang tua terbiasa menggunakan batang bambu untuk tiang jemabatan. Hal itu dengan pertimbangan untuk mengantisipasi struktur tanah yang lemah.

"Tapi ini hanya saran, ya. Nanti silakan dikaji lebih mendalam dengan melibatkan dinas pekerjaan umum dan pihak terkait lainnya," kata Risma.

Sesuai data, rencana perbaikan jembatan akan dilakukan secepatnya. Dimana langkah awal adalah dengan pemasangan bronjong di pinggir aliran sungai.

Dalamk  kunjungannya di Desa Ngunut, Mensos Risma didampingi oleh Bupati Magetan Suprawoto dan jajaran Forkompinda Kabupaten Magetan.

Banjir di Kabupaten Magetan terjadi pada Selasa, 16 Maret 2021. Sekitar tujuh desa di tiga kecamatan, yakni Kawedanan, Ngariboyo, dan Parang, terdampak bencana tersebut.

Selain merusak sejumlah sarana umum, banjir juga memutus tiga jembatan, yakni dua jembatan antardesa dan satu jembatan antarkecamatan dan kabupaten. Kerusakan terparah adalah jembatan di Desa Ngunut, Kawedanan, yang merupakan jembatan penghubung antarkabupaten, yakni Magetan dengan Ponorogo.( RZ/ WK )***

Kisruh Partai Demokrat,Menkumham Sebenarnya Kita Dongkol Banget.

INDENPERS MEDIA ISTANA, JAKARTS------Menteri Hukum dan HAM (Ke menkumham ) Yasonna H Laoly telah memutuskan menolak permohonan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang diajukan Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun. Putusan ini menguatkan posisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.

Keputusan ini cukup mengagetkan banyak pihak karena Moeldoko saat ini menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yang notabene bagian utama dari pemerintah. Sebelumnya banyak yang memperkirakan Kemenkumham akan mengabulkan permohonan pengesahan kepengurusan KLB Demokrat Deliserdang, Sumatera Utara.

"Sebenarnya kita itu dongkol banget gitu. Nama saya dicatut, saya dibilang itu ada pertemuan Menteri Hukum dan HAM dan Moeldoko. Ya ada pertemuan, kalau di Istana ya kita ketemu tapi kita tiak pernah membicarakan tentang hal itu," kata Yasonna dalam video wawancara dengan jurnalis senior Karni Ilyas, baru- baru ini.

Menkumham menegaskan bahwa pihaknya akan konsisten tengan aturan perundang-undangan yang ada dan AD/ART partai politik. Kemenkumham sebagai representasi dari pemerintah akan bersikap netral dalam persoalan-persoalan seperti ini.

"Pemerintah sangat menyesalkan tudingan-tudingan yang menyesatkan dari kubu AHY yang mengatakan ada intervensi pemerintah. Kadang-kadang tudingan itu seperti orang tidak dewasa dalam menangani partai politik," ujarnya.

Yasonna pun kembali menyatakan jika ada masalah internal partai politik, maka harus diselesaikan secara internal, seperti melakukan konsolidasi dengan DPC dan DPD. "Bukan lari ke mana-mana, tuding sana tuding sini," katanya. ( RZ/ WK )***