Sri Mulyani Khawatir Efek Libur Panjang, Was-was Kenapa?.

Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )----Indonesia baru saja melewati masa libur panjang dari cuti bersama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW bagi umat Muslim. Libur panjang ini ternyata membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati khawatir.

Sri Mulyani mengatakan, libur panjang selama 28-31 Oktober 2020 berpotensi menyebabkan kasus infeksi virus corona atau Covid-19 meningkat, jika masyarakat tidak berhati-hati dan tidak mengindahkan protokol kesehatan.

"Habis libur panjang, kita khawatir. Masyarakat yang melakukan libur panjang kita harapkan tetap melakukan disiplin protokol kesehatan. Karena kalau tidak, jumlah [penularan] Covid-19 naik," ujar Sri Mulyani saat menjadi pembicara dalam Bodjong Festival 2020 secara virtual, baru-baru ini.

Pasalnya, kata dia, jika kasus penularan Covid-19 meningkat, akan memperparah perekonomian dan kondisi sosial di Indonesia. Artinya, pemerintah harus melakukan rem darurat untuk kembali menangani Covid-19 dan memulihkan ekonomi nasional.

"Maka kita nanti harus perlu melakukan langkah-langkah untuk mengerem lagi, dan itu berarti akan berdampak negatif pada ekonomi dan sosial," ujarnya.

"Dampak dari penyebaran Covid-19 yang begitu cepat dan mematikan itu menyebabkan semua negara harus melakukan langkah-langkah, langkah-langkah untuk mengamankan dan menyelamatkan manusia, masyarakat," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Sri Mulyani berharap semua pihak ikut membantu masyarakat untuk aman dari Covid-19 dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan. Karena jika masyarakat tidak patuh terhadap protokol kesehatan, ekonomi pun dipastikan akan sulit pulih kembali.

Sebagai gambaran padatnya libur panjang, PT Jasa Marga Tbk (JSMR)mencatat pada periode 27-28 Oktober ada sebanyak 336.929 kendaraan yang meninggalkan Jakarta. Sementara untuk jalur darat lain yaitu melalui kereta api terjadi peningkatan jumlah penumpang yang pesat.

Kepala Humas PT KAI Daop 1 Eva Chairunisa menjelaskan belum lama ini, jika dibandingkan dengan akhir pekan minggu lalu, rata-rata volume penumpang berkisar di angka 2.700 - 2.800 penumpang per hari.

Kemudian, dibandingkan dengan tanggal 27-28 Oktober, yang merupakan awal dari libur bersama atau libur panjang, angka penumpang mencapai 9.000 sampai 9.5000 penumpang untuk keberangkatkan per hari.

Dari sisi jumlah kasus Covid-19, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan perkembangan terkini penanganan Covid-19 di tanah air.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per Minggu (1/11/2020) pukul 12.00, ada penambahan kasus positif sebanyak 2.696. Dengan demikian, total kasus positif mencapai 412.784.

Sementara itu, pasien sembuh bertambah 4.141 sehingga total menembus 340 ribu atau tepatnya 341.942. Sedangkan pasien meninggal bertambah 74. Dengan begitu, total pasien meninggal menjadi 13.943.

Data Kemenkes juga melaporkan jumlah spesimen yang diperiksa sebanyak 23.208. Sedangkan suspek yang tercatat sebanyak 61.215. ( RZ/WK )****

Kapan Covid-19 di RI Kelar? Ini Hasil 'Penerawangan' JK.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )----Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla memperkirakan pandemi Covid-19 di Indonesia kemungkinan baru akan benar-benar pulih pada 2022.

Hal tersebut disampaikan oleh pria yang kerap disapa JK itu saat ia melakukan kunjungan kepada pengurus dan relawan Covid-19 Palang Merah Indonesia (PMI) di Bali, belum lama ini.

JK menjelaskan, pandemi covid-19 yang baru akan pulih di 2022, karena vaksinasi diperkirakan baru siap pada pertengahan 2021.

Pun jika prediksi itu tepat, Indonesia juga masih masih harus melakukan vaksinasi, paling tidak ke 70% populasi, dalam kurun waktu setahun.

Terlebih, negara-negara produsen vaksin seperti China, Inggris, dan Amerika Serikat akan mengutamakan kebutuhan dalam negeri masing-masing, sebelum mengirimkan ke negara lain, termasuk Indonesia. Hal tersebut, tentu saja berdampak pada jangka waktu proses vaksinasi di tanah air nantinya.

"Kalau ditanya kapan kira-kira pandemi Covid-19 ini selesai, maka saya perkiraan di Indonesia baru bisa selesai pada tahun 2022. Karena yang bisa menyelesaikan ini hanya vaksin, dan tes klinis vaksin itu baru bisa keluar antara Januari-Februari 2021 dan mulai produksi Maret," ujar JK.

Lebih lanjut, JK mengingatkan bahwa target vaksinasi ke sejuta populasi per hari bukanlah pekerjaan mudah. Mengingat, kemampuan pemeriksaan Covid-19 di Indonesia yang hingga kini pun masih berada pada maksimum 30 orang per hari.

Itu sebab pula JK memperkirakan, kemampuan pemberian vaksin pada pertengahan tahun depan hanya bisa mencakup 500 ribu orang setiap harinya.

Terkait rencana program pemberian vaksin tersebut, selaku Ketua PMI, Kalla menyatakan lembaganya menyiapkan 230 Unit Donor Darah yang tersebar di pelbagai wilayah Indonesia sebagai pos pemberian Vaksin. Pos-pos ini disertai ribuan tenaga yang bakal membantu proses penyuntikan vaksin Covid-19.

Sebelumnya, pemerintah tengah mengupayakan untuk menggenjot pengadaan vaksin yang ditargetkan bakal disuntikkan pada November. Tapi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan rencana ini bisa saja molor dari jadwal awal.

Ia menuturkan, alasan vaksinasi yang diundur itu bukan lantaran minimnya pasokan melainkan karena butuh waktu bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengeluarkan otorisasi penggunaan obat dalam kondisi darurat (emergency use authorization).

Presiden Joko Widodo juga sudah mewanti-wanti agar proses vaksinasi jangan dilakukan secara tergesa-gesa dan sembrono. Ia pun memerintahkan jajarannya untuk terlebih dulu memastikan keamanan dan efektivitas vaksin Covid-19.

"Hati-hati, jangan sampai kita tergesa-gesa ingin vaksinasi sehingga kaidah-kaidah ilmiah, data, dan standar kesehatan dinomor-duakan, tidak bisa. Jangan timbul persepsi pemerintah tergesa-gesa, terburu-buru, tanpa mengikuti kaidah ilmiah yang ada," kata Jokowi dalam rapat terbatas, belum lama ini.

JK yang juga merupakan Ketua Umum PMI, menghimbau kepada seluruh relawan PMI untuk bisa lebih intens melakukan penyemprotan disinfektan untuk memutus mata rantai penularan.

Ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk bisa lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. ( RZ/WK )****

Siap-siap! PP Perpajakan Batu Bara Segera Diteken Jokowi.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilaporkan akan segera menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) perlakuan perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang pertambangan batu bara. Hal itu dibenarkan oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, baru-baru ini.

Menurut Yustinus, draft final rancangan PP itu sudah berada di kantor Kementerian Sekretariat Negara untuk kemudian ditandatangani oleh Presiden.

"Iya setahu saya masih proses ttd (tanda tangan)," ujarnya.

Menurut dia, ada lebih dari PP terkait batu bara. Perpajakan berasal dari Kemenkeu, sedangkan RPP Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara berasal dari Kementerian ESDM.

"Saya cek masih di Setneg, proses finalisasi. Artinya RPP sekarang di Setneg untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya," kata Yustinus.

Salah satu poin penting dalam PP itu adalah pengaturan perpajakan dan/PNBP kepada pelaku usaha batu bara, terutama bagi para pemegang IUPK batu bara sebagai perpanjangan dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Selain PP terkait perpajakan, pelaku usaha juga menunggu PP Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Salah satu perusahaan yang kontrak tambangnya berakhir adalah PT Arutmin Indonesia, anak usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI) yang jatuh pada hari ini, Minggu (1/11/2020). Kendati demikian, belum ada tanggapan dari Arutmin dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) apakah kontrak itu diperpanjang atau tidak.

Sebelumnya pada 1 Agustus 2018, Jokowi sudah menandatangani PP Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau PNBP di Bidang Usaha Pertambangan Mineral.

PP Itu diterbitkan dengan pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP), pemegang IUPK, pemegang izin pertambangan rakyat (IPR), pemegang IPUK operasi produksi, dan pemegang kontrak karya (KK) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan atau PNBP, pemerintah memandang perlu mengatur perlakuan perpajakan dan/atau PNBP di bidang pertambangan mineral.

"Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi Wajib Pajak pemegang IUP, IUPK, IPR, IUPK Operasi Produksi yang merupakan perubahan bentuk Usaha Pertambangan dari KK yang belum berakhir kontraknya," ( RZ/WK )****

Program Pensiun PNS akan Dirombak, Bentuknya Seperti Apa?

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )----Pemerintah merombak desain dana pensiun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Rencananya, konsep dana pensiun akan ada keseimbangan antara keuntungan yang cukup, pendanaan yang terjangkau, dan berkelanjutan.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, sistem dana pensiun yang berkelanjutan mempunyai tata kelola dana pensiun dan tata pemerintahan yang baik sejalan dengan best practice internasional.

Kendati demikian, sampai saat ini, pemerintah masih melakukan pengkajian, termasuk masih mendengarkan saran-saran dari pihak-pihak tertentu mengenai program pensiun.

"Program dana pensiun masih di review oleh internal pemerintah, termasuk mendengarkan masukan-masukan eksternal. Nanti bila sudah matang, akan disampaikan pemerintah persisnya," kata Askolani belum lama ini.

Berdasarkan data yang dimiliki Kemenkeu, aset dana pensiun sudah mencapai Rp 834 triliun per tahun 2017. Angka tersebut meningkat dari Rp 561 triliun pada tahun 2014. Dana pensiun dinilai belum memegang peranan yang signifikan pada perkembangan industri keuangan nasional.

Sistem perbankan masih mendominasi industri keuangan nasional dengan porsi 78%. Sementara dana pensiun hanya 2,5% dari total aset sektor finansial.

Adapun ukuran industri dana pensiun di Indonesia dari total aset dana pensiun, terhadap produk domestik bruto (PDB) masih jauh tertinggal dari peer countries seperti 5 negara Asia lainnya.

Untuk meraih potensi maksimal, Asko mengatakan dana pensiun harus dikelola dengan baik dan prudent atau hati-hati. Menurut dia, ini area yang bisa diperbaiki di Indonesia. Contohnya manajer dana pensiun di Indonesia cenderung menempatkan aset mereka ke instrumen investasi jangka pendek dengan volatilitas rendah dan keuntungan yang sedikit.

Praktek ini, dikatakan Askolani tidak sesuai dengan karakteristik program pensiun yang memiliki kewajiban (liabilitas) jangka panjang yang berakibat asset-liabilities mismatch atau kewajiban aset tidak sesuai.

Tidak hanya itu, juga penting untuk memastikan pengelolaan dana pensiun dibarengi dengan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya untuk meningkatkan kepercayaan pada industri dana pensiun.

Selain itu, tata kelola investasi yang tepat (proper investment governance), manajemen risiko yang efektif, mengedukasi transparansi dan akuntabilitas serta pengawasan yang kuat adalah beberapa karakteristik tata kelola yang baik yang perlu kita terapkan pada industri ini.

Oleh karena itu, Askolani mengungkapkan Indonesia perlu memastikan dana pensiun Indonesia sejalan dengan best practice internasional. Contohnya pada hari ini, bisa belajar dari pola pensiun Iran dan Thailand.

Ia juga mengatakan, dana pensiun penting tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi dan pendalaman pasar keuangan tetapi untuk menyediakan perlindungan pensiun untuk seluruh orang Indonesia yang senior citizen (orang tua).

"Penting untuk menciptakan pengelolaan dana pensiun yang kuat sebagai prasyarat untuk sistem pensiun yang matang dan inklusif. Pengelolaan dana pensiun juga harus efektif diredesain dan diimplementasikan oleh institusi dana pensiun dan didukung oleh masyarakat," ungkapnya.(RZ/WK)***

Ganjar Naikkan UMP Jateng, Pengusaha Langsung Protes!.

Foto: Infografis/Jawa Tengah Jadi Primadona Investor.

Semarang, ( INDENPERS-MEDIA )----Langkah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2021 mendatang langsung ditentang oleh kalangan pengusaha.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan Bob Azam menilai langkah itu tidak tepat di tengah situasi kondisi usaha yang berat.

"Bagi kami yang urgent saat ini bagaimana mempertahankan pekerja ketimbang kenaikan upah. Banyak usaha yang beroperasi di bawah break even point (BEP) minimum. Dan tentunya akan lebih berat lagi kalau upah yang jadi fixed cost itu naik," katanya baru-baru ini.

Ia beralasan, saat ini sulit bagi dunia usaha untuk mempertahankan pekerjanya. Jika harus ditambah dengan kenaikan upah minimum, maka beban yang ditanggung semakin terasa.

"Ini yang perlu dijadikan pertimbangan kepala daerah sebelum memutuskan kenaikan upah. Jangan sampai jadi pemicu pengurangan tenaga kerja. Keputusannya kurang tepat dan jadi preseden tidak baik, seolah tidak peduli dengan tingkat pengangguran yang meningkat," jelasnya.

Meski mendapat penolakan, namun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memilih untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 Jateng tahun depan sebesar 3,27%, menjadi Rp 1.798.979,12.

Lebuh rinci, Ganjar mengatakan kenaikan UMP Jateng pada 2021 sebesar Rp 56.963,9, sehingga totalnya menjadi Rp 1.798.979,12. Ganjar mengatakan dasar penetapan UMP ini adalah Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2015 tentang pengupahan. Dalam perhitungan ini, maka kenaikan UMP menggunakan perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, maka Ganjar tidak mengikuti Surat Edaran Menaker

Pertimbangan lain adalah hasil rapat dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, Apindo dan lainnya. Mereka semua, lanjutnya, sudah diajak bicara dan memberikan masukan-masukan.

Di sisi lain, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai langkah Ganjar dalam menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2021 sudah tepat. Penilaian itu disampaikan Said baru-baru ini.

"Sekarang 3 kuartal sekitar minus 8%. Lebih dalam resesinya, tergantung kebijakan politik dan ekonomi. Dengan demikian kebijakan gubernur Jateng adalah kebijakan politik ekonomi dan itu sah-sah saja. Daripada menimbulkan gejolak, perlawanan, aksi besar-besaran, justru akan merugikan semua pihak," ujar Said Iqbal.

"Jadi, Gubernur Jateng sudah benar, nggak mengikuti surat edaran yang sifatnya imbauan," ujarnya.

Menurut Said, di dalam peraturan perundang-undangan, tidak dikenal surat edaran. Ia bilang kalau patokan upah minimum adalah UU Cipta Kerja.

"UU Cipta Kerja kan belum berlaku ya, belum berlaku nomornya, tanggal 7 November baru berlaku," kata Said Iqbal.

Oleh karena itu, kenaikan upah saat ini mendasarkan pada dua dasar hukum utama, yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.

Ganjar menaikkan UMP 2021 Jateng sebesar 3,27% menjadi Rp 1.798.979,12. Apakah kenaikan itu sudah cukup?

Said Iqbal lantas memakai analogi pada periode 1998-1999. Saat itu, terjadi resesi ekonomi dengan perekonomian minus 17,56% dan inflasi 78%. Itu artinya harga barang- ( RZ/WK )****

Gubernur Jateng Launching Rute Borobudur Marathon 2020 Sekaligus Sosialisasi Protokol Kesehatan.

Foto ; Rangkaian Borobudur Marathon 2020 diwarnai dengan kegiatan Spedia bersama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sekaligus launching rute Borobudur Marathon 2020 di Magelang, Jawa Tengah.

Magelang, ( INDENPERS-MEDIA )----Rangkaian Borobudur Marathon 2020 diwarnai dengan kegiatan Spedia bersama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sekaligus launching rute Borobudur Marathon 2020 di Magelang, Jawa Tengah, baru-baru ini.

Dalam Spedia itu, Ganjar didampingi Direktur Utama Bank Jateng, Supriyatno, Ketua Yayasan Borobudur Marathon, Liem Chi An, Direktur Bisnis Harian Kompas, Lukminto Wibowo dan Redaktur Pelaksana Harian Kompas, Adi Prinantyo.

Gelaran Borobudur Marathon 2020 Powered by Bank Jateng tidak hanya menarik antusiasme para pelari, tetapi juga warga Magelang yang selama ini turut terlibat dalam memeriahkan rangkaian Borobudur Marathon.

Diselenggarakannya Elite Race Borobudur Marathon 2020 yang akan diikuti oleh 30 atlet elite di Taman Lumbini, Candi Borobudur, diharapkan dapat memberi semangat kepada pelaku usaha dan pelaku wisata di Magelang.

Spedia yaitu kegiatan bersepeda di sekitar kawasan Candi Borobudur, diselenggarakan untuk menyapa sekaligus memberikan sosialisasi kepada warga Magelang mengenai protokol kesehatan dalam rangka persiapan menyambut Elite Race Borobudur Marathon 2020.

Spedia diawali dengan bersepeda di Balkondes Ngaran dan berakhir di dalam kawasan Candi Borobudur. Dalam perjalanan Spedia ini, Ganjar Pranowo berkesempatan untuk menyapa warga di sekitar kawasan Candi Borobudur.

Warga dihimbau untuk taat pada protokol yang telah ditetapkan dengan tetap di rumah, karena Elite Race Borobudur Marathon 2020 dapat disaksikan secara langsung di Kompas TV pada 15 November mulai pukul 05.00 WIB.

Rangkaian Spedia diakhiri dengan Launching Elite Race Route 2020. Rute tahun ini tentunya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena rute hanya akan terkonsentrasi di dalam kawasan Candi Borobudur dengan titik start dan finish di Taman Lumbini. Rute sejauh 42,195 km akan dilalui pelari secara looping sejauh +-3,5 km sebanyak 12 kali.

Persiapan dan pelaksanaan Elite Race Borobudur Marathon 2020 telah disusun dengan protokol kesehatan yang ketat. Tim medis Borobudur Marathon juga akan memonitor atlet elite mulai dari 14 hari sebelum Elite Race.

Tetapi tidak hanya atlet elite, tes juga akan dilakukan kepada seluruh kru, tamu undangan dan tim pendukung yang hadir langsung di lokasi.

Dengan diselenggarakannya Spedia kali ini, penyelenggara berharap warga Magelang juga dapat menerapkan protokol kesehatan selama penyelenggaraan Elite Race Borobudur Marathon 2020. (RZ/WK)***

Mahfud MD: Siapapun Pemerintahnya Akan Runtuh Jika Tidak Adil.

Foto ; Menko Polhukam Mahfud MD. 

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )-----Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengutip hadits yang mengatakan bahwa kehancuran bangsa terdahulu disebabkan oleh penguasa yang tidak adil.

“Ketika diminta tidak menghukum orang yang bersalah Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada keluarga Bani Mahzum, “Ketahuilah, hancurnya bangsa dan negara terdahulu disebabkan ‘jika ada orang besar bersalah dibiarkan tapi kalau ada orang kecil bersalah langsung dihukumkan hadd’ kepadanya”, kata Mahfud MD melalui akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, baru-baru ini..

Tweet Mahfud MD memantik komentar warganet. Salah satunya @Idrus_kaidu. Ia menyebut kondisi yang digambarkan Mahfud MD sudah terjadi di Indonesia saat ini.

“Dan itu sekarang yang sering terjadi di indonesia prof. Ayo prof. Tunjukan dengan tindakan, bukan hanya dengan kata-kata karena anda memiliki kekuatan untuk bertindak,” pintanya.

Mahfud MD menjawab bahwa pemerintahan yang tidak adil pasti akan runtuh.

“Pokoknya, siapapun pemerintahnya akan runtuh jika sengaja berlaku tidak adil. Itu adalah “ibrah”, pelajaran sejarah. Kalau tidak runtuh, berarti sudah berusaha adil, atau nunggu waktu. Sejak zaman dulu di Indonesia pun begitu, kan?,” katanya.

Sebaliknya, negara yang adil akan tetap kuat dan tidak akan runtuh meskipun negara itu kafir.

“Tabqaa al dawlah al adilah wa in kaanat kaafiratan wa tafnaa al dawlah al dzolimah wa in kaanat muslimatan”: Akan terus kuat negara yang diselenggarakan dengan adil meski negara itu kafir, akan runtuh negara yang dipimpin dengan zalim meski negara itu Islam”. Kuncinya: “keadilan”, jelas Mahfud.

Mahfud memberikan contoh beberapa negara besar yang runtuh karena tidak adil dan sewenangwenang.

“Zaman Nabi dulu ada contoh-contoh negara besar pada masa lalu yang runtuh karena kesewenang-wenangan dan ketidakadilan yakni, Mesir, Persi, Romawi. Allahumma shalli alaa sayyidina Muhammad. Selamat memperingati Maulid Nabi,” pungkas Mahfud MD. ( RZ/WK )****