Kabaharkam Polri Komjen Agus Andrianto Apresiasi Keberhasilan Program Jaga Kampung Polda Riau.

Rokan Hilir, ( INDENPERS-MEDIA )-----Kabaharkam Polri Komjen Pol Drs Agus Andrianto SH MH dan rombongan Baharkam Mabes Polri blusukan ke pelosok kampung Balai Raja Bagan Sinembah Kabupaten Rohil, Provinsi Riau baru-baru ini  pada kunjungan dihari keduanya di Bumi Lancang Kuning Riau.

Jenderal bintang tiga jebolan Akpol tahun 1989 ini meninjau langsung kawasan yang menjadi program Kampung Tangguh Nusantara yang ditindaklanjuti sesuai kearifan lokal dengan nama “Jaga Kampung Polda Riau” yang terletak di Kecamatan Balai Jaya kabupaten Rokan Hilir Riau

Program Jaga Kampung yang digagas Polda Riau sejak dua bulan lalu inilah yang menjadi sasaran blusukan Komjen Agus bersama rombongan Mabes Polri, diantaranya turut hadir Kakorsabhara, Kakorpolairud, Kakorbinmas, Dirsamapta Korsabhara, Dirpamobvit Korsabhara Baharkam Polri serta didampingi Kapolda Riau Irjen Agung Setya Imam Effendi SH SIK MSI, Gubernur Drs H Syamsuar, Danrem 031 Brigjen TNI Moch Syech Ismed , Danlanud Roesmin Nurjadin Marsma TNI Ronny Irianto Moningka serta Danlanal Kolonel Laut (P) Himawan, Ketua LAM Datuk H Al Azhar dan segenap Forkopimda Rokan Hilir.

Dilahan seluas 8 hektar yang berlokasi dikawasan perkebunan sawit di Kecamatan Balai Jaya, yang merupkan landasan pesawat terbang yang tidak terpakai tersebut menjadi pilihan untuk penerapan Program Jaga Kampung Polda Riau di Kabupaten Rohil. Lahan tersebut kini diberdayakan oleh kelompok tani Sastra Parahita Bhayangkara, yang diasuh Bhabinkamtibmas Brigadir Marbun, sehingga lahan menjadi produktif dan menghasilkan pendapatan bagi masyarakat.

Tidak hanya ikut memanen berbagai jenis tanaman siap panen di lahan tersebut, Komjen Agus Andrianto bersama rombongan juga melakukan penanaman jagung hitam yang merupakan varietas unggul. 

Juga melakukan Penaburan Bibit Ikan Nila sebanyak 15000 ekor, kemudian melepas pemberian Bantuan Sosial masyarakat terdampak covid-19 dengan jumlah 6250 paket serta pemberian 5 buah pertamini nagibusaha masyarakat yang diberikan melalui Kepala desa, Bhabinkhamtibmas dan Babinsa.

Komjen Agus Andrianto memuji atas apa yang sudah dilakukan oleh Kapolda Riau, Irjen Agung Setya Imam Effendi dengan membuat program Jaga Kampung yang merupakan penjabaran Program Kampung Tangguh Nusantara yang digaungkan Polri.

"Ini sangat luar biasa, saya sampaikan terimakasih kepada Kapolda Riau dan jajaran serta Forkopimda. Mudah-mudahan dari yang digagas ini menjadi motivasi, sehingga kita bisa berdiri dikaki sendiri, makin produktif serta ketahanan pangan bisa tercapai, mendorong masyarakat berpartisipasi aktif," ucapnya penuh semangat

Komjen Agus Andrianto berharap, program Jaga Kampung yang bertujuan untuk ketahanan pangan tersebut terus digulirkan sebagai program jangka panjang, mengingat Provinsi Riau merupakan daerah strategis. Apalagi dimasa sekarang kondisi negara masih dalam ancaman Pandemi Covid-19, yang dampaknya begitu luas termasuk dampak pada perekonomian masyarakat.

"Kita ingin masyarakat bisa terus produktif, di tengah Pandemi Covid-19, dengan tetap menjaga kesehatan agar terhindar dari virus tersebut. Dengan program ini, ketahanan pangan terjaga dan kebutuhan masyarakat bisa terwujud," tegas mantan Kapolda Sumatera Utara tersebut.

Kapolda Riau Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi DH DIK MSI turut menjelaskan, bahwa saat ini ada 130 Polsek yang tersebar diseluruh jajaran Polda Riau sudah menjalankan Program Kaga Kampung tersebut. Masing-masing Polsek memiliki lahan minimal seluas dua hektar untuk difungsikan oleh petani binaan dalam memberdayakan lahan dengan tanaman produktif. Sebagiannya bahkan sudah melakukan panen raya, seperti halnya di Kecamatan Balai Jaya, Rokan Hilir ini.

"Ada 130 Polsek di jajaran Polda Riau menggelorakan program Jaga Kampung ini. Kita ingin wujudkan ketahanan pangan. Dengan dukungan pemerintah daerah, semua bergandengan tangan dalam program ketahanan pangan dan alhamdulillah belum ada kendala. Tujuan kita, masyarakat cukup pangan, sehat kampungnya, kuat masyarakatnya," terang Irjen Agung.

Kesuksesan program Jaga Kampung Polda Riau tersebut juga turut diapresiasi Gubernur Riau Drs H Syamsuar yang mengaku telah melihat secara langsung selama ini bahwa petani merasakan dampak positifnya. 

“Program ini benar-benar dimanfaatkan petani, harapan nanti usaha ketahanan pangan masyarakat bisa meningkatkan ekonomi, kita bekerja keras meningkatkan ketahanan pangan, kita harap Jaga Kampung diteruskan masyarakat lain," harapnya. ( RZ/WK )***

Panglima TNI Resmikan Monumen Pesawat N250 Gatotkaca.

Yogyakarta, ( INDENPERS-MEDIA )-----Apa yang ada dihadapan kita sekarang adalah bukti kehebatan dan kecintaan anak bangsa kepada negaranya serta kecintaannya kepada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebuah mahakarya yang telah membuat bangga seluruh rakyat Indonesia,” Hal tersebut disampaikan Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., saat meresmikan monumen pesawat N250 Gatotkoco. Bertempat di Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala, Yogyakarta. baru-baru ini.

Pesawat yang digagas Presiden ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie itu kini menjadi koleksi ke-60 museum tersebut. Sebagai penghormatan terhadap karya anak bangsa, pesawat yang pernah membawa bangsa ini berjaya di bidang dirgantara ditempatkan di depan pintu masuk museum.

Sejak penerbangan perdananya pesawat N250 Gatotkoco pada tanggal Agustus 1995 kebanggaan itu masih bergaung hingga saat ini. Kehebatan pesawat kebanggaan karya PT IPTN yang sekarang menjadi PT Dirgantara Indonesia.

Pesawat N250 Gatotkoco Dengan mengusung teknologi fly by wire, dan berbagai teknologi yang canggih saat itu, penerbangan Gatotkoco di langit Nusantara dan langit Eropa telah melambungkan nama Indonesia di dunia penerbangan internasional.

“Peresmian monumen ini sekaligus sebagai bentuk penghargaan yang tinggi kepada Bapak Teknologi Indonesia, yang telah berjasa mengharumkan nama Indonesia melalui karya-karya beliau, termasuk N250 Gatotkoco,” Tegas Panglima TNI.

Tak lupa Panglima TNI mengucapkan terima kasih kepada PT Dirgantara Indonesia, yang telah menyerahkan Pesawat N250 Prototype Aircraft 01 (PA01) Gatotkoco untuk melengkapi koleksi Museum Pusat Dirgantara Mandala Yogyakarta dan juga apresiasi yang tinggi kepada semua pihak yang telah bekerja sama menghadirkan N250 Gatotkoco di museum ini.

Penyerahan pesawat N250 Prototype Aircraft 01 (PA01) Gatotkaca ini didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (SKEP) Nomor 284/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020, tentang Penugasan Penerimaan Hibah Pesawat PA01 N250 milik PTDI untuk ditempatkan di Museum Pusat Dirgantara Mandala Yogyakarta.

Setelah di bawa dari Bandung menuju Yogyakarta dengan menggunakan truk trailer, pesawat N250 Gatotkaca, tiba di Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala, Yogyakarta, pada Jumat, (21/8/2020) pagi.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Wakasau, Pangkogabwilhan III, Asops Panglima TNI, Aslog Panglima TNI, Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Bakti Agus Fadjari, Dirum dan SDM PT DI Bapak Sukatwikanto, Kepala Program N250, Bapak Djoko Sartono dan Pilot Pesawat N250 Gatotkoco Bapak Chris Soekardjono.( RZ/WK )***

Pedagang Pecel Ini Terima Banpres Produktif Dari Presiden Jokowi.

JAKARTA ( INDENPERS-MEDIA )---Jangan sekali–sekali menyerah dan berputus asa.” Sepenggal kalimat pendek yang bermakna dalam, menjadi penyemangat hidup yang dipegang Partini (31), seorang penjual pecel keliling. Terlebih saat ia harus berjuang menjalankan usahanya di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).

Partini yang kesehariannya menjual pecel keliling di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, tidak pernah menyangka, akan merasakan kehidupan semakin bertambah berat akibat pandemi. Ketika suaminya, Triono, yang bekerja sebagai sales obat mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19. Beban yang dipanggul Partini kian bertambah karena ia kini menjadi tulang punggung keluarga.

“Karena pandemi Covid-19, suami saya mengalami PHK. Namun saya tidak menyerah, saya jualan pecel keliling masuk-masuk gang. Saya dan suami tetap berusaha, meskipun pendapatan kami jauh berkurang dibandingkan sebelum adanya corona,” kata Partini baru-baru ini.

Sebelum pandemi, penghasilan dari berjualan pecel yang dijajakan ibu satu anak ini cukup menjanjikan. Dengan menjual makanan pecel, ia bisa mendapatkan penghasilan sebesar Rp100 ribu per hari. Penghasilan itu mampu untuk menambah biaya kebutuhan sehari-hari. Partini pun masih bisa menyisihkan sebagian pendapatannya untuk menabung di Tabungan Simpedes di BRI.

Namun, situasi seketika berubah manakala pandemi Corona menyergap. Usaha dagangan pecel yang menjadi andalannya untuk meraup rupiah sepi pembeli. “Setelah ada Corona, pendapatan saya hanya sekitar Rp30 ribu-Rp40 ribu per hari. Sepi pembeli, pelanggan banyak yang memilih masak sendiri sejak Covid-19,” ungkap Partini.

Untuk bertahan hidup, ia juga membantu suaminya berjualan tahu aci secara online. Pilihan berdagang secara daring dilakukan suami Partini karena kendala alat bantu kaki milik suaminya rusak. “Kalau keliling belum bisa karena suami saya punya polio di kaki, jadi kalau jalan harus ada alat bantu.” Ujarnya.

Di tengah kondisi yang sulit dan beban ekonomi bertambah karena pandemi, Partini mendapatkan secercah harapan. Ia merupakan salah satu dari jutaan penerima Banpres Produktif sebesar Rp2,4 juta dari Presiden Joko Widodo. 

“Selama ini saya nabung di BRI. Tapi belum pernah mengajukan kredit. Alhamdullilah, saya mendapat bantuan. Saya kaget campur bahagia karena doa saya diijabah,” kisahnya. Partini juga mengaku beruntung karena bisa bertemu orang nomor satu di Indonesia, Presiden Jokowi, pada acara peluncuran banpres produktif di Istana Negara, baru-baru ini.

Dana bantuan itu, menurut Partini akan dipergunakannya sebagai modal dagang. “Saya pergunakan untuk modal dagang. Dananya akan saya putar lagi, seperti untuk berbelanja terigu, kacang, minyak goreng dan bumbu pecel, beli ayam dan lain-lain,” sebutnya.

Wanita asal Karang Anyar, Solo ini mengaku telah memulai berjualan pecel sejak 2008. Selepas SMA, Partini memberanikan diri untuk merantau ke Jakarta pada 2007 silam. Karena sulitnya mendapat pekerjaan, ia mencoba peruntungan berjualan pecel keliling dengan keranjang yang digendong dipunggungnya. Ia mencontoh pedagang pecel keliling di kampungnya di Jawa Tengah. Setiap harinya, Partini mulai berjualan pukul 15.00 WIB dan pulang ke rumah pada pukul 19.00 WIB.

Memilih menjual dagangannya secara berkeliling, menurut Partini, lebih efisien dan efektif, karena bisa langsung mendekati konsumen. “Hidup di Jakarta itu keras, kalau tidak kuat berusaha maka tidak bisa hidup. Kenapa saya tidak sewa tempat, karena kalau sewa harganya mahal, saat itu saya tidak punya modal,” katanya. Kini ia berharap usahanya semakin berkembang dengan adanya bantuan dari pemerintah. Seperti ke depannya ia dapat membeli gerobak sehingga dapat memuat banyak dagangan. (RZ/WK )**

Pusing 7 Keliling! Penerimaan Pajak di Juli 2020 Baru Rp711 T, Ada Apa Ya ?

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )----Penerimaan negara dari sektor pajak dipastikan minus 14,7% hingga Juli 2020. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melakukan rapat bersama dengan Komisi XI DPR, baru-baru ini.

Sri Mulyani mengatakan, penerimaan pajak sampai dengan akhir Juli hanya mencapai Rp 711 triliun, atau baru mencapai 56,69% dari target penerimaan pajak yang ada di dalam APBN Perubahan 2020 senilai Rp 1.254,1 triliun.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu merinci, dari realisasi penerimaan pajak pada akhir Juli yang mencapai Rp 711 triliun, terdiri dari pajak sektor migas yang mencapai Rp 19,8 triliun dan pajak non migas Rp 582 triliun.

Di tengah pandemi covid-19, penerimaan pajak mengalami tekanan yang sangat luar biasa, terutama PPh Pasal 21.

"Sesudah Juni ini terlihat banyak yang mengalami tekanan dari pajak untuk PPh 21," kata Sri Mulyani.

Untuk PPN juga kontraksinya bahkan sampai mencapai 12%. Terkontraksinya PPN hingga 12% itu kata Sri Mulyani karena melihat pergerakan nilai tambah dengan adanya covid-19 yang mengalami pelemahan.

Sementara untuk penerimaan dari Bea dan Cukai telah mencapai Rp 109,1 triliun, di mana penerimaan cukai mencapai Rp 88,4 triliun, serta dari penerimaan pajak perdagangan internasional mencapai Rp 20,6 triliun.

Secara keseluruhan, penerimaan pajak sampai dengan Juli 2020, mengalami penurunan 14,7%.

"Secara umum untuk penerimaan pajak terjadi kontraksi 14,7%. Namun kepabeanan dan cukai masih positif 3,7%," jelas Sri Mulyani.

Untuk diketahui, target penerimaan pajak yang ada dalam APBN Perubahan 2020 senilai Rp 1.254,1 triliun, target penerimaan pajak penghasilan (PPh) dipatok senilai Rp 703,3 triliun atau turun 24,36% dibandingkan APBN 2020 sebelumnya, senilai Rp 929,9 triliun.

Selanjutnya penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dipatok senilai Rp 529,7 triliun atau turun 22,78% dibandingkan APBN 2020 sebelumnya, senilai Rp685,9 triliun.

Adapun penerimaan pajak bumi dan bangunan dipatok senilai Rp13,4 triliun atau turun 28,75% dibandingkan APBN 2020 awal sebelumnya dengan nilai Rp18,7 triliun. Kemudian, target penerimaan pajak lainnya tercatat senilai Rp7,7 triliun atau turun 3,27% dari target awal senilai Rp7,9 triliun.

Sementara, realisasi penerimaan pajak sepanjang tahun 2019 mencapai Rp 1.332,1 triliun atau hanya terealisasi 84,4% dari target dalam APBN 2019 yang dipatok Rp 1.577,6 triliun. ( RZ/WK )***

Jurus Sri Mulyani Agar Belanja Pemerintah Bisa Dikebut.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )----Kementerian dan lembaga negara boleh melakukan pemindahan program anggaran belanja demi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR, baru-baru ini.

Sri Mulyani menjelaskan, kementerian/lembaga (K/L) kini boleh melakukan membelanjakan anggaran belanjanya dengan memindahkan program yang sudah sudah ada atau  ke program yang baru.

"Re-programming kalau misalnya dia aktivitasnya dia untuk misalnya perjalanan dinas, kemudian dipakai untuk membuat kegiatan dan sekarang mau dipakai untuk melakukan kegiatan pemberian seperti labour intensive atau padat karya," jelas Sri Mulyani.

Ia menjelaskan untuk K/L yang ingin melakukan re-programming, maka kementerian atau lembaga terkait bisa menyampaikan permohonan kepada komisi di DPR yang terkait, di masa sidang sekarang ini.

Kemudian apabila K/L sudah melakukan konsultasi dengan DPR dan disetujui oleh komisi terkait, kemudian melaporkan kepada Kementerian Keuangan, untuk dibuatkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang baru.

"K/L yang ingin melakukan re-programming sampaikan dengan komisi terkait dan Kemenkeu akan jemput bola dengan membuat DIPA yang baru, agar pencairan cepat dan sesuai aturan," jelas Sri Mulyani.

Ia mencontohkan yang dimaksud dengan re-programming belanja K/L. Misalnya saja, kata dia yang tadinya K/L biasanya menggunakan anggaran belanja untuk kegiatan pendidikan atau aktivitas lainnya yang biasanya dilaksanakan secara fisik, setelah diubah bisa untuk mengubah rincian anggarannya untuk program yang lainnya.

"Yang tadinya untuk kegiatan diklat atau aktivitas, tapi karena ada covid-19 sekarang sifatnya bisa pake zoom dan anggarannya nggak terserap, maka dia bisa saja diubah jadi padat karya yang langsung diubah untuk masyarakat. Itu kan berubah sama sekali. Itu biasanya harus dilakukan dengan bicara dengan DPR dan DIPA-nya harus disesuaikan," jelasnya. (RZ/WK )***

Sri Mulyani Sebut Subsidi Gaji Rp 600 Ribu Cair Today.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA)----Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku telah mencairkan bantuan subsidi gaji selama 4 bulan sebesar Rp 2,4 juta atau Rp 600 ribu per bulan untuk Tahap Pertama.

Bantuan ini diberikan kepada peserta BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki upah gaji di bawah Rp 5 juta.

"Angagran Rp 37,87 triliun dan sudah dikeluarkan dalam bentuk DIPA [Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran]. Bantuan sama, berstandar Rp 600 ribu per bulan selama 4 bulan," kata Sri Mulyani, baru-baru ini.

Pencairannya dilakukan dua kali dengan transfer rekening langsung. Dan menurut Sri Mulyani, tahap pertama sudah mulai didistribusikan.

"Mulai 24 Agustus sudah mulai bisa disalurkan tahap pertama," ungkapnya.

Ia memaparkan lebih jauh, subsidi gaji ini diberikan kepada 15,7 juta pekerja anggota BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya, untuk nama dan rekening serta data kepesertaan sudah dipegang oleh BPJS Ketenagakerjaan.

"Nanti ada isu guru honorer dimasukkan dalam manfaat baik sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan di dalam proses penyempurnaan melalui database di Kemendikbud maupun Menpan RB," teramgnya. ( RZ/WK )****

Buruh dan DPR Bikin Deal Soal Omnibus Law, Apa Isinya?.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )-----DPR dan konfederasi serikat pekerja mencapai beberapa kesepahaman dalam hal pembahasan RUU Cipta Kerja. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Willy Aditya mengatakan terkait klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ada empat kesepahaman yang dicapai, pertama, yang sudah terdapat putusan Mahkamah Konstitusi harus didasarkan pada putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

"Kaitannya dengan perjanjian kerja waktu tertentu, upah, pesangon, hubungan kerja, PHK, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, jaminan sosial dan materi muatan lain yang terkait MK harus didasarkan pada putusan MK yang bersifat final dan mengikat," kata Willy, baru-baru ini.

Kedua, terkait sanksi pidana ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja, agar dikembalikan sesuai dengan UU Ketenagakerjaan sesuai UU No 13/2003 dengan proses yang dipertimbangkan secara seksama. Ketiga, tentang hubungan kerja yg lebih efektif pada industri yang belum dalam UU Ketenagakerjaan maka pengaturannya dimasukkan dalam RUU Cipta Kerja dan terbuka pada masukan publik.

"Keempat fraksi-fraksi akan memasukkan materi poin substansi yang disampaikan serikat pekerja atau buruh dalam inventarisasi masalah fraksi," katanya.

Dalam kesempatan yang sama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan tim perumus menghasilkan beberapa kesepahaman meski masih ada beberapa usulan lainnya. Menurutnya permintaan tertingginya adalah klaster ketenagakerjaan dapat dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja, jika memungkinkan.

"Apabila 10 klaster yang lain mau cepat-cepat diselesaikan dan disahkan, dengan segala hormat kami serikat pekerja dan buruh setuju untuk investasi masuk secepatnya, izin dipermudah, hambatan investasi dihilangkan. Klaster ketenagakerjaan kami harap dikeluarkan tapi bisa kemudian dibahas di UU terkait dan hal-hal lain yang akan dibicarakan," kata Said.

Jika tidak memungkinkan dia mengharapkan aturan yang sudah ada yakni UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 tetap dipakai termasuk keputusan Mahkamah Konstitusi, karena harus dihormati seluruh lembaga. Jika ada hal-hal baru yang belum dalam Undang-Undang tersebut maka baru dimuat dalam Omnibus Law.

"Misalnya bagaimana pekerja di industri start up, pekerja paruh waktu, pekerja UMKM, transportasi online yang memang belum diatur secara eksplisit dalam UU tersebut dan kalau masih memungkinkan diatur dalam dialog dimasukkan pada omnibuslaw," katanya. ( RZ/WK )****