Gegara Corona, KAI Susah Bayar Utang.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )----PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengalami gangguan dalam hal pembayaran utang jangka pendek sebagai dampak dari penurunan pendapatan perusahaan dan laba akibat merebaknya pandemi virus Covid-19.

Hal tersebut tertuang laporan perusahaan kepada Bursa Efek Indonesia tentang "Permintaan Penjelasan Terkait Dampak Pandemik Covid-19 Periode Agustus 2020."

Dalam laporan itu, KAI menyebut bahwa berbagai kebijakan pemerintah terkait pembatasan mobilitas masyarakat selama pandemi termasuk masa adaptasi baru, seperti penghentian sebagian usaha angkutan penumpang dan memangkas jumlah perjalanan kereta api, berdampak pada penurunan pendapatan perusahaan.

Perusahaan memperkirakan total pendapatan perusahaan untuk periode yang berakhir per 31 Juli 2020 dibandingkan 31 Juli 2019, turun antara 25%-50%. Sementara penurunan laba bersih diproyeksikan mencapai lebih dari 75% untuk periode yang sama. Adapun nilai kewajiban perusahaan mencapai lebih dari Rp 828 miliar.

Namun demikian, menurut perusahaan hal ini tidak menimbulkan permasalahan hukum yang bersifat material seperti gugatan pailit/PKPU terhadap perseroan dan/atau entitas anak usaha (sebagai tergugat atau yang dimohonkan).

Untuk mempertahankan kelangsungan usaha di tengah kondisi pandemi Covid-19, PT KAI telah melakukan sejumlah strategi/upaya, antara lain melakukan efisiensi biaya sampai dengan 40% dengan tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api.

Selain itu, perusahaan juga melakukan pemantauan arus kas secara ketat dan memastikan ketersediaan fasilitas pinjaman jangka pendek dalam rangka menjaga ketersediaan likuiditas. Perusahaan juga mengajukan relaksasi atas fasilitas pinjaman yang jatuh tempo dan menegosiasi kepada mitra atas kewajiban perawatan lokomotif.

"Ada juga upaya pemilihan belanja modal berdasarkan skala prioritas, optimalisasi angkutan barang untuk mengisi kekosongan jalur akibat penghentian sebagian angkutan penumpang, dan permohonan dukungan pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional," jelas KAI dalam laporan tersebut. ( RZ/WK )***

 

Susah Buka Program Studi Umum, 10 Rektor UIN Temui Pimpinan DPD RI.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )---Merasa kesulitan dan alami hambatan untuk membuka program studi umum dan terapan, 10 Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) temui pimpinan DPD RI. Dalam pertemuan di rumah dinas Ketua DPD RI itu, 10 kampus tersebut berharap mendapat jalan keluar melalui kerja konkret para Senator.

“Kami terus terang sangat berharap kepada DPD RI, setelah kami melihat sendiri bagaimana perjuangan DPD RI yang berhasil membantu peningkatan status 9 kampus IAIN menjadi UIN. Nah sekarang giliran kami, kampus UIN lama, yang mengalami hambatan dalam membuka prodi umum di kampus kami,” ungkap Prof. Fauzul Imam, yang didapuk sebagai juru bicara 10 kampus UIN, baru-baru ini.

Dikatakan Fauzul, beberapa kampus UIN kesulitan membuka prodi ilmu sosial dan sains yang berbasis terapan. Mereka hanya bisa membuka prodi umum ilmu induk. Padahal ilmu terapan lebih dibutuhkan dalam menjawab tantangan jaman. “Dan hal itu sesuai dengan kebutuhan dan minat masyarakat. Dan niat kami memang memadukan antara ilmu agama dan sains,” urai Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu.

Sementara itu, Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Prof. Eka Putra Wirman mengungkapkan seharusnya tidak ada perbedaan antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), selama statusnya sama-sama universitas. Seperti halnya Madrasah Ibtidaiyah (MI) setara dengan SD, Madrasah Tsanawiyah (MTs) setara dengan SMP, dan Madrasah Aliyah (MA) setara dengan SMA.

“Padahal kalau mau jujur, PTN yang ada sekarang tentu tidak mampu menampung semua anak bangsa yang ingin belajar di fakultas-fakultas ilmu terapan yang ada. Dan kami, UIN, selain tersebar merata di hampir semua provinsi, biaya pendidikan di UIN relatif lebih murah dan terjangkau bagi peserta didik di daerah, tanpa mengurangi mutu. Karena kami rata-rata juga terakreditasi A dan B. Ini seharusnya faktor yang juga harus dilihat,” tukas Eka.

Atas hal itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta masing-masing kampus membuat daftar masalah yang dihadapi, untuk kemudian diserahkan kepada Komite III yang membidangi pendidikan. “Nanti dari situ akan kami telaah, dan kami petakan. Di tataran kebijakan akan menjadi ranah pimpinan, dan di tataran fraksis akan menjadi tugas teknis Komite III,” tandasnya.

Senada dengan LaNyalla, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyakini apa yang diperjuangan kampus UIN akan terwujud. Selama tolok ukurnya berdasarkan kebutuhan. Seperti halnya IAIN meningkat status menjadi UIN karena kebutuhan. Begitu pula UIN membuka prodi ilmu terapan, juga harus karena kebutuhan.

Ditambahkan Nono, memang harus ada proses untuk itu. Seperti yang pernah ia alami saat menjadi Gubernur Akademi TNI, untuk memperjuangkan kesamaan derajat antara lulusan Akademi Militer dengan Strata S1. “Alhamdulillah akhirnya bisa. Kuncinya harus berdasarkan kebutuhan. Dan saya pikir, Presiden Jokowi berulang kali menekankan pentingnya kualitas SDM Indonesia untuk dapat melakukan lompatan. Itu saya kira salah satu kebutuhan,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni optimis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dapat memahami niat kampus-kampus UIN untuk membuka prodi ilmu terapan. Mengingat Mendikbud telah meluncurkan program ‘Merdeka Belajar: Kampus Merdeka’, bagi perguruan tinggi.

“Program tersebut memberikan otonomi bagi PTN maupun swasta yang berakreditasi A dan B untuk membuka prodi baru. Dengan titik tekan, prodi yang sesuai kebutuhan masa depan. Dan akan dipermudah, apabila kampus tersebut telah menjalin kerjasama dengan organisasi dunia atau 100 kampus terbaik dunia. Saya pikir UIN lebih mudah bekerja sama dengan kampus seperti Al-Azhar dan lainnya kan,” tukas Senator asal DKI Jakarta itu.

Optimisme para Senator juga disampaikan Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin. Menurutnya selama hambatan itu masih berkisar di sektoral antar kementerian, maka DPD yakin dapat memperjuangkan aspirasi para rektor. “Dalam case UIN ini kan ada tiga kementerian yang terlibat. Kemenag, Kemendikbud dan Kemenpan/RB. Selama masih dalam tataran Permen dan Kepmen, tidak terlalu sulit,” ungkapnya.

Dalam pertemuan yang dihelat Minggu petang itu, selain Rektor UIN Banten dan Padang, juga hadir Wakil Rektor UIN Bandung Prof. Rosihan Anwar dan Dr Alamsyah dari UIN Lampung. Sedangkan pimpinan UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Mataram, UIN Walisongo Semarang, UIN Sultan Thoha Saifudin Jambi, UIN Antasari Banjarmasin, dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berhalangan hadir. Sementara Senator yang juga hadir tampak Wakil Ketua Komite III Fadhil Rahmi Lc, Abdul Rahman Thaha dan Ajbar serta Sekjen DPD RI Reydonnyzar Moenek. ( RZ/WK )***

Foto Jadul Jokowi, Dapat Order Kayu Jati dari Buyer LN.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )-----Setelah sebelumnya beredar foto Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menjadi panitia seminar ekonomi di tahun 1998 di Surakarta (Solo), kini viral lagi foto Jokowi. Kali ini terlihat dalam foto Jokowi tengah bersantai bersama kawannya di hutan.

Dua foto lawas yang diunggah di media sosial dan disebut itu adalah Presiden Jokowi, diambil di salah satu Tempat Penimbunan Kayu (TPK) di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Perhutani Cepu.

Salah satu foto menunjukkan Jokowi muda sedang berdiri ngobrol bersama rekan-rekannya di sebuah kawasan hutan jati.

Tampak dalam foto, di antara rekan-rekannya tersebut ada seseorang berkumis dan berperawakan agak gemuk, bersandar di depan mobil berwarna merah bernomor polisi K 8238 AE. Pria berkaus dan bercelana jin tersebut diketahui bernama Sisworo.

"Ya benar di dalam foto itu adalah saya, itu foto lama. Dan di depan saya adalah Pak Jokowi sebelum menjadi Wali Kota Solo," kata Sisworo, baru-baru ini.

Sisworo saat ini merupakan mantan pengurus Paguyuban Lembaga Masyarakat Tengah Hutan (LMDH) se-KPH Cepu.

Sisworo mengingat, foto tersebut diambil ketika Jokowi tengah mendapatkan order atau pesanan kayu jati dari luar negeri. Saat itu Jokowi tengah mengajak pembeli untuk melihat sumber kayu berasal.

Saat itu, ceritanya, Jokowi memiliki perusahaan mebel di Solo. "Ada pembeli dari luar negeri diajak melihat sumber kayu berasal, terus diajak ke Blora," kata Sisworo.

"Saat itu Perhutani KPH Cepu menjadi salah satu KPH yang sudah mendapatkan sertifikasi CoC atau sertifikat lacak balak. Sertifikat tersebut salah satu syarat dalam perdagangan ekspor-impor. Dan kualitas kayu Jati Blora adalah yang terbaik dan tidak usah diragukan lagi kualitasnya," ceritanya.

Saat Jokowi masih aktif menggeluti usaha mebel, menurutnya tidak hanya sekali saja Jokowi berkunjung ke Blora untuk memesan bahan baku kayu jati.

"Dulu sering datang ke Blora untuk mencari bahan baku kayu Jati. Sedangkan foto [foto jadul Jokowi] itu diambil di TPK Pasar Sore, masuk wilayah Perhutani KPH Cepu," jelasnya.

Mantan Ketua Paguyuban LMDH Perhutani KPH Cepu, Siswoto mengamini salah satu sosok di dalam foto tersebut adalah Sisworo.

"Betul itu adalah Pak Sisworo. Dulu memang perawakannya agak gemuk persis seperti di foto," kata Siswoto.

Siswoto menjelaskan, pengurus Paguyuban LMDH Cepu, di periode 2011-2015 dirinya terpilih sebagai ketua dan posisi wakil adalah Sisworo.

"Saya ketuanya dan wakil saya adalah Pak Sisworo, orang yang ada dalam foto itu," ujar Siswoto. (RZ/WK )****

Tahapan Pencalonan Pilwakot Semarang Dimulai Awal September, Calon Harus Ikut Pemeriksaan Kesehatan.

Semarang, ( INDENPERS-MEDIA )----Tahapan pencalonan Pilwakot Semarang 2020 akan dimulai awal September tepatnya mulai 4-6 September.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, Henry Casandra Gultom mengatakan, KPU tengah berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait tahapan pencalonan, termasuk dengan RSUP Dr Kariadi.

Pasalnya, setiap calon nanti akan dilakukan tes kesehatan.

Pemeriksaan kesehatan berupa skrining kesehatan umum sekaligus tes bebas narkotika dari Badan Narkotika Nasional.

"Jadi mereka daftar dulu, setelah itu akan dilakukan pemeriksaan," ucap Nanda, sapaan akrabnya, baru-baru ini.

Mengenai pemeriksaan kesehatan, KPU Kota Semarang masih merujuk pada Keputusan KPU Nomor 231 Tahun 2017, yang mana pemeriksaan bagi calon peserta Pilwakot sama seperti pemeriksaan yang dilakukan pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) sebelumnya.

Ia belum dapat memastikan apakah calon yang bertarung di Pilwakot akan dilakukan swab tes atau tidak. Saat ini hal tersebut masih dalam pembahasan di tingkatan KPU RI.

KPU Provinsi, kata dia, juga sempat melakukan pembahasan mengenai kemungkinan dilakukan pemeriksaan Covid-19.

Namun untuk melakukan hal itu, KPU yang berada di tingkatan daerah memerlukan landasan hukum atau surat edaran agar dapat melakukan pemeriksaan Covid-19.

"Sebenarnya yang perlu kami sikapi adalah butuh landasan hukum atau surat erdaran sehingga kami bisa melakukan tindak lanjut," ucapnya.

Lebih lanjut, Nanda menambahkan, setelah pemeriksaan kesehatan terhadap calon peserta Pilwakot, penetapan calon akan dilakukan pada 23 September mendatang dan dilanjutkan dengan pengundian nomor.

Adapun masa kampanye mulai dilakukan pada 26 September hingga 5 Desember mendatang.

Menurutnya, kampanye di tengah pandemi tentu akan berbeda dibanding kampanye tahun-tahun sebelumnya.

Namun, hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi terkait mekanisme kampanye dari KPU RI.

"Kami masih menunggu mekanisme kampanye.

Mengenai jumlah orang yang ikut tentu akan dilakukan pembatasan dengan memperhatikan tempat.

Regionalisasi wilayah kampanye mana yang boleh dan tidak akan kami bahas sambil menuggu aturan yang baru," jelasnya.

Nanda menegaskan, KPU siap melaksanakan Pilwakot dengan kondisi apapun dan berapapun calon yang akan berkontestasi.

Dia menyebutkan, semua mekanisme baik calon tunggal maupun beberapa calon telah diatur sehingga tidak ada yang perlu dikhawatrikan.

Di sisi lain, hampir dipastikan Pilwakot Semarang yang bakal diselenggarakan 9 Desember mendatang hanya diikuti calon tunggal yakni pasangan petahana Hendrar Prihadi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu (Hendi-Ita).

Lantaran, sejumlah partai politik kini telah merapat dan memberikan dukungan untuk pasangan calon tersebut.

Meski demikian, menurut Hendi, upaya penjagaan keamanan perlu dipersiapkan. Ini menjadi salah satu kunci suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi yang berlangsung lima tahunan tersebut.

Dia menegaskan, kesukses pengamanan Pilwakot akan menjadi salah satu faktor penentu tingginya partisipasi pemilih.

Keamanan serta kenyamanan bagi seluruh warga dalam menyalurkan hak demokrasinya di TPS akan menjadi fakor penting penentu jumlah partisipasi pemilih.

"Selain Luber dan Jurdil, kesuksesan Pemilu juga terlihat dari tingginya partisipasi masyarakat pada Pilkada mendatang.

Untuk itu keguyuban dan peran aktif seluruh pihak mulai dari pemerintah, pelaksana pemilu, TNI Polri, ( RZ/WK )***

Bahan Baku Vaksin China Masuk RI di November, Kapan Produksi?.

Jakarta,  ( INDENPERS-MEDIA )---PT Bio Farma (Persero) menyatakan bulk/konsentrat vaksin Covid-19 Ready to Fill (RTF) akan mulai dipasok dari China oleh Sinovac mulai November 2020. Selanjutnya produksi vaksin tetap akan dimulai pada awal 2021 mendatang setelah proses uji klinis tahap ke-3 rampung di Januari 2021.

Corporate Secretary Bio Farma Bambang Heriyanto mengatakan bulk yang mulai diterima pada November ini masih akan menjalani serangkaian pengujian hingga proses registrasi terlebih dahulu di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Bulk yang akan diterima, mulai bulan November 2020 tidak akan langsung diproduksi, melainkan tetap akan menunggu UK fase 3 selesai dilaksanakan sambil dilakukan beberapa tahapan pengujian di lab Bio Farma dan registrasi ke Badan POM," kata Bambang, baru-baru ini.

Dia mengungkapkan, dalam penandatanganan Prelimenary Agreement of Purchase and Supply of Bulk Production of Covid-19 Vaccine antara Bio Farma dan Sinovac, Indonesia telah mengamankan bulk sebanyak 50 juta dosis yang akan masuk secara bertahap ke Indonesia mulai November 2020 hingga Maret 2021. Tiap-tiap bulan jumlah bulk yang masuk berjumlah 10 juta dosis.

Bambang mengatakan 50 juta dosis bulk ini akan akan menghasilkan 50 juta dosis vaksin pula untuk didistribusikan di dalam negeri.

Setelah dilakukan pengujian dan registrasi di BPOM, Bio Farma akan melanjutkan proses filling and packaging untuk menjadi produk akhir (Finished Product) sehingga di dalamnya terdapat komponen Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dan transfer teknologi dalam bidang fill/finish bulk dengan technology transfer pengujian.

Bio Farma sudah mempersiapkan fasilitas produksi vaksin Covid-19 dengan kapasitas sebanyak 100 juta dosis pada bulan Agustus 2020, dan pada akhir Desember 2020, akan ada tambahan kapasitas produksi sebanyak 150 juta dosis. ( RZ/WK )***

Istana Buru-Buru Tepis Heboh Isu Reshuffle 18 Menteri Jokowi.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )----Pihak Istana langsung merespons dan menipis soal kabar heboh terkait rencana reshuffle kabinet baru-baru ini. Indonesia Police Watch (IPW) sempat memunculkan kabar soal reshuffle 18 anggota kabinet Presiden Jokowi.

"Tidak ada reshuffle," kata Stafsus Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, baru-baru ini.

Fadjroel menegaskan semua menteri fokus dan bekerja keras menghadapi covid19 serta pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Kabar soal reshuffle berhembus dari IPW, kabar ini juga bukan kali pertama terjadi.

"Rotasi dan pergantian Kabinet sepertinya akan dilakukan Presiden Jokowi setelah pergantian Panglima TNI. Sementara pergantian Kapolri akan dilakukan sesuai jadwal, yakni pensiunan-nya Jenderal Idham Azis pada awal Januari 2021," jelas informasi yang diperoleh Indonesia Police Watch (IPW) dari berbagai sumber.

"Sedikitnya ada 11 hingga 18 anggota kabinet yang akan bergeser dan berganti," demikian keterangan resmi IPW, baru-baru ini IPW menyebut ada kemungkinan Prabowo Subianto akan digeser menjadi Menteri Pertanian. Sementara itu, Panglima TNI Hadi Tjahjanto akan menggantikan posisi tersebut.

"Meski ada pula yang menyebutkan ybs akan menjadi Menteri Perhubungan. Semula pasca digeser dari Panglima TNI, Hadi akan istirahat sebagai Dubes RI di Perancis, tapi Jokowi tetap memintanya di tanah air untuk masuk ke kabinet,"

Adapun nama baru dan wajah lama disebut sebut pula akan masuk ke kabinet hasil reshuffle, seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), putra mantan Presiden SBY dan mantan Cawapres Prabowo, Sandiaga Uno.

"Jumlah menteri dari anggota Polri diperkirakan juga akan bertambah dalam kabinet hasil reshuffle ini," tulis keterangan tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh IPW, setidaknya ada 11 Menteri Jokowi yang akan di-reshuffle dan paling banyak 18 menteri. ( RZ/WK )***

Sugiarno Mantan Tentara PETA Tidak Mendapat Uang Bulanan.

Semarang, ( INDENPERS-MEDIA)---------Menyoroti kehidupan sehari-hari terkait nasib veteran di Kota Semarang maupun Jawa Tengah. Ada yang menikmati kebahagiaan bersama anak cucunya namun sebagian masih hidup di bawah garis kemiskinan bahkan rumah pun tiada.

Sebagian pejuang veteran mendapat pensiun atau tunjangan bulanan dari pemerintah, namun sebagian tidak mendapat apa-apa karena beberapa sebab. Satu di antara penyebabnya adalah yang bersangkutan tidak bersedia melengkapi persyaratan administratif, dan ada juga yang memang tak mau berharap tunjangan. Dengan alasan dulu berjuang dengan tulus tidak berharap imbalan. Hanya imbalan satu-satunya yaitu merebut kemerdekaan dan mempertahankannya.

Perjuangan merebut kemerdekaan mengorbankan harta jiwa dan raga. Bahkan setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, rakyat masih tetap berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Terlebih penjajah Belanda saat itu masih ingin bercokol di nusantara.

Soedjani, seorang pejuang yang ikut memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Soedjani kini menjadi Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Semarang.

"Sebelum bercerita tentang kesejahteraan para veteran, saya ingin menjelaskan dahulu status veteran yang dibagi berdasarkan perjuangannya dahulu," ujar veteran yang kini berusia 81 tahun.

Menurutnya, ada veteran pejuang kemerdekaan, yang berjuang merebut kemerdekaan. Ada pula veteran pembela kemerdekaan, veteran Trikora, veteran Dwikora, veteran Seroja Timor-Timur, ada pula veteran perdamaian yang berjuang bersama bendera PBB. "Ada juga veteran prajurit yang saat ini masih dinas aktif. Total veteran yang ada di Kota Semarang ada sekitar 266 orang," jelasnya.

Hingga kini masih ada sebagian veteran yang hidup kurang layak. Terutama untuk mereka yang tidak memiliki rumah hunian dan hanya hidup sebatang kara. "Kalau saya bersyukur masih bisa tinggal bersama anak. Tapi ada pula veteran-veteran yang tinggal di rumah kurang layak dan bahkan tidak memiliki rumah sama sekali. Justru itu yang perlu diperhatikan pemerintah. Karena bagaimanapun, kemerdekaan ini diraih dari hasil jerih payah para veteran," bebernya.

Menurut Soedjani, para veteran saat ini sudah mendapatkan dana kehormatan dan tunjangan veteran sebesar Rp 2,7 juta. Namun bila veteran tersebut merupakan pensiunan TNI, maka dana kehormatan yang didapat hanya Rp 1,8 juta. Karena dia sudah punya dana pensiun dari TNI. Dana kehormatan juga didapatkan oleh mereka yang saat itu menjadi laskar pejuang kemerdekaan. "Veteran itu tidak harus seorang tentara," terangnya.

Apabila yang bersangkutan sudah meninggal, maka tunjangan veteran akan diberikan kepada istrinya, tanpa ada dana kehormatan. Sehingga nilainya bisa lebih kecil. "Ya kalau untuk kebutuhan sehari-hari masih kurang. Maka kebanyakan kami para veteran tinggal bersama anak-anak yang sudah berkeluarga juga," tuturnya.

Kerepotan Urus Persyaratan

Terpisah, satu di antara veteran yang tidak mendapat tunjangan bulanan adalah Sugiarno. Kakek yang biasa disapa Eyang Giri ini nanti tanggal 14 Desember 2020 akan berusia 91 tahun. Meski sudah sepuh, Eyang Giri masih punya ingatan kuat.

Di era perang kemerdekaan, Sugiarno bergabung dalam barisan Tentara Pelajar sebagai penjaga front pertahanan di pinggir Kota. Ia pernah terlibat kontak senjata dengan pasukan Tiger Brigade di pinggiran Salatiga. Banyak sekali kejadian dramatis menimpanya yang sampai sekarang masih terus ia ingat. Kala itu dia hampir dibunuh oleh tentara Jepang karena kedapatan di rumahnya tersimpan senjata bambu runcing. ( RZ/WK )**