Sikap Resmi Jokowi Tepis Isu Reshuffle Kabinet.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )-----Menteri Sekretaris Negara Pratikno menepis kabar yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan perombakan (reshuffle) kabinet besar-besaran. Ia sudah mengkonfirmasi perihal ini kepada Jokowi, baru-baru ini.

"Jadi kita semua terkejut dengan rilis yang mengatakan ada 18 menteri yang akan di-reshuffle. Itu tidak benar, karena hari-hari ini kita konsentrasi luar biasa untuk menghadapi krisis kesehatan dan krisis perekonomian," kata Pratikno di Jakarta, baru-baru ini.

Mensesneg menjelaskan bahwa seluruh menteri yang duduk di Kabinet Indonesia Maju beserta jajaran di bawahnya tengah bekerja keras untuk menangani dampak pandemi. Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Jokowi agar jajarannya memanfaatkan momentum krisis untuk lompatan kemajuan.

"Pak Presiden selalu perintahkan kepada menteri untuk fokus bekerja, fokus menyelesaikan krisis, dan fokus membajak momentum krisis ini untuk melakukan lompatan kemajuan di segala bidang," jelasnya.

"Jadi itu yang sudah disampaikan Pak Presiden kepada saya juga, karena saya juga mengkonfirmasi perihal ini kepada beliau kemarin," katanya.

Mensesneg pun mengingatkan bahwa masyarakat membutuhkan kerja cepat dan terfokus pemerintah untuk menghasilkan solusi dan mengatasi pandemi yang tengah berlangsung di Indonesia. Selain itu, para menteri juga akan terus bersinergi satu sama lain dalam menangani krisis.

"Saat ini rakyat Indonesia membutuhkan kecepatan kerja pemerintah dengan seluruh jajarannya dan juga dengan seluruh komponen bangsa agar kita bisa segera keluar dari krisis. Krisis kesehatan segera selesai, krisis perekonomian segera selesai, dan justru kita sekali lagi melakukan lompatan kemajuan ke depan. Jadi tolong kita semuanya fokus untuk bekerja," katanya.

Indonesia Police Watch (IPW) sempat memunculkan kabar soal reshuffle 18 anggota kabinet Presiden Jokowi. ( RZ/WK )***

Meski Calon Tunggal, Partisipasi Pemilih di Pilwalkot Semarang Diharapkan Terjaga.

Semarang, ( INDENPERS-MEDIA )----Meski hampir pasti Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang, pada tanggal 9 Desember 2020, hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal, Hendrar Prihadi (Hendi) dan Hevearita (Ita), namun tetap saja sejumlah upaya penjagaan keamanan dipersiapkan.

Pasalnya faktor keamanan menjadi salah satu kunci suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi yang berlangsung lima tahunan tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi saat membuka Rakor Operasi Candi Mantap, baru-baru ini.

Digelar di Ruang Rama Sinta Hotel Patrajasa. hadir dalam rakor pengamanan tersebut para ketua partai politik, pimpinan OPD, camat se-Kota Semarang, jajaran TNI, Polri, KPU serta Bawaslu Kota Semarang.

Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi itu menegaskan, jika kesukses pengamanan pemilihan Wali Kota Semarang nantinya, akan menjadi salah satu faktor penentu tingginya partisipasi pemilih.

“Selain Luber dan Jurdil, kesuksesan Pemilu juga terlihat dari tingginya partisipasi masyarakat pada Pilkada mendatang.

Untuk itu keguyuban dan peran aktif seluruh pihak mulai dari pemerintah, pelaksana pemilu, TNI Polri, partai politik sangat diperlukan," tekan Hendi.

"Keamanan serta kenyamanan bagi seluruh warga bangsa dalam menyalurkan hak demokrasinya di TPS, akan menjadi fakor penting penentu jumlah partisipasi pemilih," lanjutnya.

Dipaparkan Hendi, partisipasi pemilih di Kota Semarang terpantau cukup tinggi mulai dari Pilkada 2015, Pilgub hingga Pilpres 2019 yang mencapai 83%.

Angka ini diharapkan dapat terjaga bahkan meningkat sebagai bagian dari penyaluran hak demokrasi seluruh warga pada Pilkada Desember mendatang.

Sehingga pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia, menjadi perhatian serius dalam mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan.

Dirinya pun kemudian mengajak seluruh pemangku wilayah, pelaksana Pemilu, personil keamanan, partai politik dan tokoh masyarakat untuk menunjukkan situasi guyub, aman, tentram sehingga masyarakat nyaman dalam memilih.

Sementara itu, Kapolrestabes Kota Semarang, Kombes Auliansyah Lubis, menyampaikan pihaknya bersama jajaran TNI, Kodim dan seluruh personil pengamanan siap mengerahkan seluruh SDM, kemampuan serta berkoordinasi sebaik mungkin guna mengawal, menjaga dan menciptakan kondusifitas guna suksesnya Pilkada 9 Desember mendatang.( RZ/WK )***

Halo Crazy Rich, Mau Makin Tajir? JK: Ini Waktunya Investasi.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )----Mantan Wakil Presiden RI periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla yang akrab disapa JK, mengatakan dari kaca mata dirinya sebagai pebisnis, saat ini merupakan momentum bagi pengusaha untuk berinvestasi lagi. 

Pasalnya, menurut JK, setelah pandemi Covid-19 reda dan kondisi perekonomian mulai recovery di tahun depan, pengusaha akan menuai hasilnya saat ekonomi kembali membaik, paling lambat pada kuartal kedua 2022.

"Kalau sekarang ada dua hal, kalau jangka pendek ya wait and see, tapi kalau melihatnya jangka panjang ya kita berusaha mulai investasi dari sekarang persiapan," kata JK, baru-baru ini.

Menurut dia, untuk jangka pendek saat ini memang ada baiknya pengusaha melakukan wait and sees sebab saat ini daya beli cenderung turun. Bahkan, daya beli belum mampu terungkit kembali setelah pemerintah memutuskan untuk membuka kembali operasional pasar dan pusat perbelanjaan.

Hal ini terjadi tak hanya pada pengusaha dengan income besar, tapi hingga kalangan menengah yang lebih memilih untuk menyimpan dana dan hanya melakukan pengeluaran untuk kebutuhan dasar.

"Katakanlah kita yakin 2022 akan kembali normal, bisa pertengahan maka orang mulai kerja, orang mulai keluar, orang mulai diberikan stimulan oleh pemerintah. Maka kemudian dia akan berpenghasilan. Orang berpenghasilan akan mulai membeli, bukan kebutuhan pokok makanan dan sebagainya tapi mulai beli baju, sepeda motor," terangnya.

"Ekonomi sekolah sudah mulai berjalan, orang mulai beli buku atau anak-anak mulai lagi ada pesta perkawinan sehingga katering bisa jalan, orang akan makan daging lebih banyak. Maka terjadi perputaran ekonomi lagi seperti itu 2022 maka itu ekonomi akan mulai normal di situ." (RZ/WK)***

Menko Airlangga Resmikan Kerjasama dengan Pemuda Muhammadiyah.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )----Pemerintah bekerja keras memulihkan perekonomian nasional yang mengalami guncangan hebat akibat pandemi Covid-19. Salah satunya melalui stimulus penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dan Usaha Makro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang memperoleh apresiasi luar biasa.

Kedua instrumen permodalan ini salah satunya diberikan pemerintah untuk Pemuda Muhammadiyah. Kerjasama itu ditandai dengan peluncuran program KiosMU atau Kios Warga Muhammadiyah, baru-baru ini  di Pasar Kota Gede, Yogyakarta.

"UMKM menjadi prioritas utama dalam pemulihan ekonomi nasional," ungkap Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto saat peresmian program KiosMU atau Kios Warga Muhammadiyah serta Penyaluran KUR Syariah dan UMKM bersama Pemuda Muhammadiyah.

Ketua Pemuda Muhammadiyah, Sunanto menyambut baik kerjasama penciptaan UMKM dan keberpihakan terkait KUR kepada pemuda. Sunanto mengatakan kader-kader Pemuda Muhammadiyah siap untuk melipat-gandakan KUR sebagai bagian dari peran pemuda untuk membangun ekonomi negara.

"Kami apresiasi langkah penciptaan sosiopreneur muda, dengan memberikan kail kepada Pemuda bukan ikan sehingga diharapkan dapat menciptakan multiplier effect termasuk berkembangnya lapangan kerja di Indonesia" ujar Ketum Pemuda Muhammadiyah, Sunanto.

Selain UMKM pemerintah juga memberi insentif usaha dan tambahan kredit modal kerja. Pemuda diharapkan menjadi bagian dari percepatan ekonomi nasional dalam bagian program Pemerintah melawan pandemi Covid-19.

Selain meresmikan program KiosMU, Airlangga sebelumnya juga melakukan silaturahmi dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof KH. Haedar Nashir di Yogyakarta.

istFoto: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof KH. Haedar Nashir 

Haedar Nashir juga memberikan apresiasi atas program kerjasama ini. "Saya berharap program tersebut membawa manfaat bagi umat," kata Haedar Nasir.

Kerjasama Kemenko Perekonomian dengan Pemuda Muhammadiyah ini terdiri dari beberapa program. Selain Kios WargaMU, ada pula Pembiayaan KUR dan KUR Syariah Kios. Pada kesempatan tersebut dilakukan pula penyerahan CSR (Corporate Social Responsibility) kepada Pemuda Muhammadiyah.

Peresmian dilakukan secara live dari enam lokasi untuk menghindari keramaian dalam situasi pandemi. Acara ini juga diikuti secara langsung lewat zoom meeting oleh Pemuda Muhammadiyah di berbagai daerah. ( RZ.WK )****

Istana soal Isu Reshuffle Kabinet dari IPW: Tidak Benar.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )-----Pihak Istana membantah kabar rencana reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang dihembuskan oleh Indonesia Police Watch (IPW).

Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman mengatakan sejauh ini Presiden Joko Widodo tak memiliki rencana mengganti menteri atau kepala lembaga dalam waktu dekat.

"Tidak benar," ucap Fadjroel. baru-baru ini.

Namun, Fadjroel tak menjelaskan lebih lanjut apakah Jokowi akan mengevaluasikinerja menterinya dalam waktu dekat.

Hal yang sama disampaikan oleh Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro. Menurutnya, tak ada isu Jokowi akan merombak kabinetnya dalam waktu dekat.

"Tidak punya info, tidak ada isunya," kata Juri.

Sebelumnya, Ketua Presidium IPW Neta S Pane mengatakan ada 11 hingga 18 menteri yang akan diganti dalam reshuffle kabinet nanti. Selain diganti, beberapa menteri kemungkinan akan dipindah ke kementerian lain.

"Demikian informasi yang diperoleh Ind Police Watch (IPW) dari berbagai sumber," kata Neta dalam keterangan resmi.

Menteri yang akan direshuffle itu antara lain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Pemuda dan Olaharag Zainudin Amali, Mendikbud Nadiem Makarim, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Sosial Juliari P Batubara.

Lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi, hingga Kepala Bulog Budi Waseso.

"PDIP disebut sebut akan mendapat tambahan jatah menteri. Bersamaan dengan itu Panglima TNI yang baru akan dilengkapi dengan jabatan Wakil Panglima TNI," tutur Neta.

IPW menyatakan reshuffle kabinet akan berlangsung setelah pergantian Panglima TNI. Namun, IPW tak menyebutkan waktu pasti dan hanya menyinggung soal pergantian Kapolri yang tetap sesuai jadwal pensiun Jenderal Idham Azis pada awal Januari 2021. Diketahui, masa pensiun Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto masih dua tahun lagi.

Neta bilang alasan Jokowi merombak kabinet kerjanya karena ia kecewa dengan kinerja mereka, khususnya dengan menteri milenial yang masuk dalam kabinet kerja.

"Sehingga diharapkan setelah Desember 2020 hingga ke depan, kinerja pemerintah Jokowi jauh lebih baik lagi dalam menata perekonomian maupun keamanan bangsa Indonesia," pungkas Neta. (RZ/WK)**

Anggota Polda Jateng yang Tak Taat Protokol Kesehatan Siap-siap Kena Sanksi.

 Semarang, ( INDENPERS-MEDIA )-----Polda Jateng akan memberi sanksi bagi anggotanya yang kedapatan tidak taat protokol kesehatan. Hal itu dilakukan agar setiap anggota Polda Jateng taat dalam mematuhi protokol kesehatan.

Kabid Propam Polda Jateng, Kombes Pol Mukiya mengatakan, demi memantau keberadaan anggota apakah mematuhi protokol kesehatan atau tidak, pihaknya rutin menggelar patrol ke sejumlah tempat pelayanan Polri. Dari situ masih ditemukan ada yang belum mematuhi protokol kesehatan.

“Setiap harinya anggota propam Polda Jawa Tengah dalam hal ini provost patroli ke tempat pelayanan masyarakat seperti SPKT,Yanduan lalu ke ruangan kerja sampai cafetaria untuk memastikan protokol pencegahan Covid-19 berjalan sesuai ketentuan. Mulai dari pengecekan suhu,cuci tangan,penempatan hand sanitizer di setiap ruang kerja dan menjaga jarak,” kata Mukiya, baru-baru ini.

Dari patroli yang dilakukan, pihaknya masih menjumpai sejumlah anggota yang belum patuh protokol kesehatan. Misalnya lupa tidak mencuci tangan atau tidak menjaga jarak.

“Ada beberapa yang kena sanksi. Kami kenakan untuk saat ini pushup dan pencatatan KTA, setelah itu kami bersurat ke satkernya untuk diingatkan. Bila ketemu lagi pelanggaran aturan pencegahan covid-19 maka akan kita berikan sanksi yang meningkat lagi,” ujarnya. ( RZ/WK )***

Media Asing Sorot Kegagalan Penanganan Covid Indonesia.

Jakarta, ( INDENPERS-MEDIA )----Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia terus disorot oleh berbagai media asing. Teranyar, Channel News Asia melaporkan sejumlah aspek yang membuat penanganan pandemi di negeri ini sangat lemah.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah terkait lambannya Pemerintah Indonesia mengungkapkan apa yang diketahui mengenai virus ini kepada publik saat awal muncul. Begitu pun langkah yang diambil setelah virus ini menyebar. Pengetesan pun dirasa masih terlalu sedikit.

Channel News Asia menilai jumlah kasus positif di Indonesia sebenarnya mungkin masih tersembunyi karena India dan Filipina menguji empat kali lebih banyak per kapita, sementara Amerika Serikat menguji 30 kali lebih banyak.

Meskipun secara jumlah, negara seperti Amerika Serikat, Brazil dan India sudah melaporkan jutaan kasus, namun itu tidak menggambarkan bahwa Indonesia lebih sedikit meski hanya melaporkan sekitar 145 ribu kasus.

Statistik dari Our World in Data, sebuah proyek penelitian nirlaba yang berbasis di Universitas Oxford, menunjukkan Indonesia berada di peringkat ke-83 dari 86 negara yang disurvei untuk keseluruhan tes per kapita.

"Kekhawatiran kami belum mencapai puncak, puncaknya bisa datang sekitar Oktober dan mungkin belum selesai tahun ini," kata Iwan Ariawan, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia.

"Saat ini kami tidak dapat mengatakan bahwa itu terkendali," lanjutnya.

Masalah pengetesan juga tidak luput dari sorotan. Kasus positif yang diklaim oleh pemerintah bertambah setiap harinya, belum tentu menggambarkan bahwa itu ternyata memang kasus positif Covid-19.

Petugas kesehatan di Banjarmasin, Rahmat Januar Nor, mengatakan informasi tentang kasus baru virus corona sering masuk ke kantornya. Namun sayangnya, nama yang diberikan tidak lengkap, nomor telepon tidak aktif atau alamat yang sudah kadaluwarsa, sehingga sulit ditelusuri.

"Kami meminta bantuan para pemimpin desa, tapi pada akhirnya kami tidak menemukan mereka (kontak) hampir sepanjang waktu," kata Nor.

Ketika mereka mencapai kontak, banyak yang menolak untuk diuji, karena takut mereka akan kehilangan pekerjaan atau dikucilkan di masyarakat.

Masalah di akar rumput itu bisa terus bertambah akibat pemerintah tidak menerapkan lockdown secara menyeluruh. Alasannya ingin menyelamatkan ekonomi.o

Tetapi ahli epidemiologi mengatakan mereka khawatir keputusan itu akan merugikan Indonesia dalam jangka panjang, terutama karena sistem kesehatannya tidak memadai untuk mengatasi jika kasus positif terus meningkat. (RZ/WK )****