Khofifah Buka-bukaan Soal Jatim Hotspot Baru Covid-19.

Surabaya.----------Jawa Timur (Jatim) jadi hotspot baru penyebaran Covid-19 seiring peningkatan signifikan yang terjadi beberapa hari terakhir. Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, buka suara terkait hal tersebut.

"Sebetulnya ini fenomena sudah 10 hari terakhir ketika kami mendapatkan support reagen yang cukup. Kami mendapatkan support 49.200 reagen," kata Khofifah kepada CNBC Indonesia, baru-baru ini.

Dengan adanya dukungan peralatan tersebut, dia menegaskan bahwa tes cepat molekuler (TCM) digeber di sejumlah titik secara bersamaan. Hal inilah yang pada akhirnya berkontribusi pada banyaknya kasus positif di Jatim.

"Tracing yang dilakukan masif, rapid test yang dilakukan masif, dan juga pcr test yang dilakukan secara lebih progresif karena mesinnya sudah siap, maka kita akhirnya menemukan angka-angka terkonfirmasi positif cukup signifikan," kata bekas Menteri Sosial era Kabinet Kerja ini.

Penambahan kasus positif di Provinsi Jatim beberapa waktu ini menjadi perhatian karena menunjukan kenaikan yang signifikan dalam beberapa hari terakhir. Pada Kamis (28/05/2020) penambahan kasus positif harian di Jatim bisa dibilang menjadi yang tertinggi yakni 171 orang.

Dengan begitu total kasus positif di Jawa Timur mencapai 4.313 orang atau di menjadi epicentrum COVID-19 di Indonesia selain DKI Jakarta, dengan jumlah kaus 7.001 orang.

Pada 21 Mei 2020, Jatim bahkan mencapai angka penambahan kasus positif harian tertinggi yakni 502 orang. Secara harian penambahan kasus di Jatim rata-rata di atas 100 kasus positif hingga hari ini. Hanya pada hari lebaran 24 Mei 2020 kasus positif bertambah di bawah 100, yakni 68 kasus, dan 26 Mei 2020 sebanyak 57 orang.

Pada 22 Mei 2020, penambahan kasus di Jatim tercatat 131 orang. Pada 23 Mei penambahan kasus harian di Jatim tercatat 466 orang, pada 25 Mei 2020 atau hari kedua lebaran angka kasus harian meningkat dari hari sebelumnya menjadi 223 orang. Kemudian pada Rabu, 27 Mei 2020 penambahan kasus positif harian di Jatim tercatat 199 orang. (RZ/WK)*****

Mendagri Tito Karnavian dan Gubernur Arinal Bahas Lomba Inovasi Daerah Demi Siapkan Tatanan Nasional Baru Produktif dan Aman Covid-19.

BANDARLAMPUNG ----- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Gubernur Lampung Arinal Djunaidi serta seluruh Kepala Daerah di Indonesia membahas Lomba Inovasi Daerah dalam rangka penyiapan tatanan nasional baru produktif dan aman Covid-19, demi menjawab tantangan New Normal.

Pembahasan inovasi daerah tersebut dilakukan Gubernur Arinal melalui Video Conference (vicon) di Ruang Command Center, Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Bandarlampung, baru-baru ini.  Pada kesempatan itu, Gubernur didampingi Kepala Badan Litbang.

Menurut Mendagri Tito Karnavian, Lomba Inovasi Daerah ini memerlukan inovasi-inovasi guna menjawab tantangan New Normal.

Lomba ini, lanjut Mendagri, dalam bentuk video singkat, yang mensimulasikan kehidupan nyata New Normal di tempat objek yang dibuat. Objek ini meliputi 7 (tujuh) sektor yaitu pasar tradisional, pasar modern (mall, minimarket), restoran, hotel, ptsp, tempat wisata, dan transportasi umum.

"Aspek dan bobot penilaian ini terdiri dari kesesuaian protokol Covid-19 (40%), aplikatif/replikasi (30%), Strong idea (kreatifitas/pembaharuan) (20%), dan kerjasama/kolaborasi (10%)," jelas Mendagri Tito.

Adapun tahapan penilaian, sosialisasi perlombaan dimulai dari 29 Mei 2020. Pembuatan dan pengiriman video (1-8 juni 2020), penilaian (9-12 juni 2020), dan pengumuman pemenang (15 juni 2020).

"Tim penilai terdiri dari Kemendagri, Kemenkes, Kemenkeu, Kemenpar,dan gugus tugas C-19," jelasnya.

Pemenang akan diambil dari juara 1 sampai 3 di masing-masing sektor yang diperlombakan. "Nantinya yanng menang akan diekspose di media baik cetak, tv, elektronik, dan media sosial. Hal ini sebagai bahan penialaian dan contoh bagi masyarakat serta menjadi contoh new normal life yang baru," jelas Mendagri. (SA/RZ/WK )***

Mendag Pastikan Mal Buka Juni 2020, Ini Persiapannya.

Jakarta.-------Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyampaikan lima fase pembukaan tatanan kehidupan baru (new normal) bidang perdagangan. Ia memastikan mal dan aktivitas perdagangan lain mulai dibuka di Juni 2020.

"Seluruh elemen di bidang perdagangan kini mulai bersiap. Kementerian Perdagangan telah mempersiapkan Exit Strategy COVID-19 dengan membuka aktivitas perdagangan. Tahapan tersebut terdiri dari lima fase dengan persyaratan yang berbeda tergantung tingkat kerentanan terhadap potensi penyebaran COVID-19," kata Agus dalam siaran pers resmi di situs Kemendag, Sabtu (30/5/2020).

"Penerapan pembukaan aktivitas perdagangan khususnya di tempat-tempat usaha yang menggerakkan roda perekonomian bangsa ini akan dilaksanakan pada bulan Juni 2020 mendatang dengan menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat dan pengawasan serta evaluasi secara menyeluruh."

Dijelaskan Agus, Exit Strategi COVID-19 Kementerian Perdagangan ini akan dilakukan dengan membuka aktivitas perdagangan secara bertahap dan menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat, pembatasan jam dan kapasitas operasional, pengaturan jumlah kunjungan dan pembatasan waktu sirkulasi pengunjung, serta penyusunan SOP di tempat-tempat kegiatan perdagangan melalui mitigasi risiko.

Ada 5 (lima) tahapan yang disusun Kementerian Perdangangan. Pertimbangan penerapan setiap fase sangat tergantung pada kondisi daerah atau wilayah dengan parameter tingkat penularan di tempat kegiatan masing-masing atau wilayah, tingkat kedisiplinan masyarakat dan pelaku usaha, serta kesiapan Tim Evaluasi dan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas COVID-19 pusat dan daerah serta Pemerintah Daerah.

Pembukaan aktivitas perdagangan dapat dilaksanakan di daerah atau wilayah zona hijau dengan angka reproduksi virus kategori Rt<1. Saat ini ada sekitar lebih dari 100 daerah zona hijau (kabupaten/kota) di 8 provinsi (Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Jambi, DKI Jakarta, Bali, dan Kepulauan Riau).

Kondisi ini bisa bertambah atau berkurang tergantung tingkat kepatuhan dari seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan yang telah diterapkan. Evaluasi dan penentuan status wilayah tersebut ditetapkan oleh GUGUS TUGAS COVID-19 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Daerah setempat.

"Saat ini daerah yang siap dibuka adalah Semarang, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Barat yang berada di sekitar Jakarta dengan kontribusi ekonomi yang signifikan. Hal itu berdasarkan hasil Analisis Trend (KSP) dan analisis per kelurahan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat," imbuh Agus.

Jenis aktivitas perdagangan yang akan mulai dibuka dalam 'new normal', meliputi pasar rakyat, toko swalayan (minimarket, supermarket, hypermarket, Department Store), restoran/rumah makan/warung makan, kafe, toko obat farmasi dan alat kesehatan, mall atau pusat perbelanjaan,restoran di Rest Area, alon/Spa, tempat hiburan/pariwisata.

"Pembukaan aktivitas perdagangan itu disesuaikan dengan fasenya. Pada fase tertentu misalnya pusat perbelanjaan baru bisa dibuka, dengan jam operasional dan jumlah pengunjung yang dibatasi secara bergilir setiap tiga jam," katanya. (RZ/WK )****

Biaya dan Cara Urus Surat Keterangan Bebas Covid-19 di Semarang.

Semarang. Jateng.--------Surat keterangan bebas covid-19 harus dikantongi oleh masyarakat apabila hendak melakukan perjalanan ke luar kota.
Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Nomor 5 tahun 2020 Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Untuk mendapatkan surat keterangan tersebut, masyarakat harus melakukan rapid atau swab test secara mandiri.

Di Kota Semarang, ada beberapa rumah sakit yang memberi pelayanan pemeriksaan rapid test atau swab test secara mandiri, diantaranya RSUD KRMT Wongsonegoro.
Direktur RSUD KRMT Wongsonegoro, Susi Herawati menyebutkan, ada dua macam pemeriksaan mandiri untuk mendapatkan surat rekomendasi bebas Covid-19,
yakni bisa melakukan rapid test dan melakukan PCR/swab test.

Pendaftaran dilakukan secara online melalui website RSUD yaitu http://www.rswnsmg.com/ testcovid19/ dengan memasukan data diri dan jadwal kedatangan.
Untuk rapid test mandiri di rumah sakit milik Pemerintah Kota Semarang ini akan dikenai biaya sebesar Rp 500 ribu yang ditransfer langsung melalui rekening RSUD KRMT Wongsonegoro.
Sementara, biaya PCR/Swab test sebesar Rp 2,35 juta.
Swab akan dilakukan dua kali pemeriksaan.
"Hasil rapid test hari itu bisa langsung terbit.

Kalau hasil PCR bisa tiga hari," jelas Susi, baru-baru ini.
Pemeriksaan rapid atau swab test di RSUD, lanjut Susi, bisa dibebaskan biaya dengan ketentuan jika hasil rapid tes menujukkan reaktif
dan digolongkan menjadi pasien dalam pengawasan (PDP) atau hasil PCR/Swab tes adalah positif.
"Hasilnya positif dan pasien mau dirawat di RSUD maka kami bebaskan biayanya sampai perawatan sembuh.
Tapi kalau rawat mandiri tetap dikenai biaya pemeriksaan dan kami laporkan ke Dinkes," paparnya.
Rumah sakit lain yang melayani pemeriksaan rapid maupun swab mandiri yakni RS Columbia Asia.
Direktur RS Columbia Asia, Siska Sindhuatmadja menerangkan, pihaknya melayani pemeriksaan rapid test drive thru dan swab test.

Alur pendaftarannya pun tak berbeda jauh yakni dengan melakukan perjanjian secara online melalui https://bit.ly/ AppointmentRSCASemarang dan transfer ke rekening rumah sakit tersebut.
"Pasien datang menggunakan masker ke depan pintu Emergency rumah sakit,
tunjukkan bukti transfer pembayaran kepada petugas kami,
buka kaca jendela mobil dalam kondisi maksimun terbuka dan petugas kami akan melakukan pengambilan darah," jelasnya.
Terkait biaya, Siska membeberkan, untuk rapid test sebesar Rp 595 ribu termasuk biaya admin dan dokter.
Sementara untuk PCR/Swab tes akan dikenakan biaya Rp 3,2 juta untuk dua kali swab dengan interval waktu pengambilan swab pertama dan kedua yakni 24 jam.
Hasil dari rapid tes bisa didapat dalam waktu tiga jam, sedangkan PCR/swab tes bisa diketahui setelah tiga hari.
"Hasil pemeriksaan rapid test akan dikirimkan melalui email atau jika butuh hardcopy bisa melakukan pengambilan ke rumah sakit," tambahnya. ( RZ/WK )***

Ragam Skema Bansos untuk Petani dan Nelayan Terdampak Pandemi Corona.

Jakarta.-------Pantau Data dan Informasi terbaru Covid-19 di Indonesia pada microsite Katadata ini.
Belum semua petani dan nelayan miskin terdampak pandemi virus corona mendapat bantuan sosial atau bansos dari pemerintah. Hal ini diketahui dari data Kementerian Sosial yang menyatakan 80% dari 3,8 juta petani dan nelayan miskin belum tercatat sebagai penerima bansos di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Menteri Sosial Juliari Batubara dalam konferensi pers di Jakarta kemarin (28/5) pun berjanji akan memverifikasi data tersebut. Ia pun mengungkap kemungkinan 3,8 juta petani dan nelayan miskin akan menjadi penerima bansos reguler berkelanjutan.


Langkah Juliar adalah respons dari perintah Presiden Joko Widodo alias Jokowi agar Kementerian Sosial segera memastikan 3,8 juta petani dan nelayan miskin menerima bansos selama pandemi covid-19. “Baik program keluarga harapan, bansos tunai, BLT desa, paket sembako, dan program gratis subsidi listrik,” kata dia saat membuka Rapat Terbatas Kabinet di Istana Negara, baru-baru ini.

Seluruh program yang disebutkan Jokowi adalah bagian dari jejaring pengaman sosial pemerintah selama covid-19. Pemerintah mengalokasikan Rp 110 triliun untuk program ini yang diambil dari stimulus pandemi corona sebesar Rp 405,1 triliun dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020.

Jokowi menyatakan juga menyiapkan bantuan lain bagi petani dan nelayan terdampak covid-19 berupa stimulus fiskal sebesar Rp 34 triliun. Bantuan ini ditujukan membantu pembayaran angsuran serta subsidi bunga kredit, khususnya bagi para petani dan nelayan yang memiliki tanggungan angsuran sejumlah program pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat, KUR, Mekaar, pembiayaan ultramikro (UMi), pegadaian, dan bantuan permodalan kementerian.

Stimulus tersebut juga digunakan untuk membantu modal kerja berupa pembiayaan produksi petani dan nelayan. Selain itu, bantuan non-fiskal yang disiapkan adalah mengupayakan kelancaran rantai pasok bibit, pupuk, dan alat produksi agar produktivitas petani dan nelayan meningkat.

Selama masa pandemi Indonesia memang sedang terancam kelangkaan pangan. Pada 28 April, Jokowi sempat mengingatkan defisit beras di 7 provinsi, jagung di 11 provinsi, cabai besar di 23 provinsi, dan cabai rawit di 19 provinsi. Stok bawang merah dan telur juga diperkirakan defisit di 22 provinsi. Sementara gula pasir diperkirakan defisit di 30 provinsi dan bawang putih di 31 provinsi. Maka, dibutuhkan peningkatan produktivitas petani untuk menutup defisit tersebut.

Pada 2019, indeks ketahanan pangan Indonesia masih nomor 5 di ASEAN. Di bawah Singapura di peringkat pertama, Malaysia di peringkat kedua, Thailand di peringkat ketiga, dan Vietnam di peringkat keempat. Data selengkapnya bisa disimak dalam Databoks di bawah ini:

Pada 5 Mei lalu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo juga merencanakan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) bagi 2,7 juta petani yang dianggap terdampak covid-19. Mereka terdiri dari petani serabutan, buruh tani, dan petani penggarap.

Para petani tersebut akan mendapatkan BLT senilai Rp 600.000 per orang setiap bulan. Bantuan akan diberikan selama tiga bulan. Rinciannya, Rp 300.000 diberikan dalam bentuk tunai dan sisanya berbentuk bibit, pupuk, dan sarana produksi lainnya.


Bantuan ini akan disalurkan melalui kostra tani di tingkat kecamatan tanpa melalui pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota. ( RZ/WK )****

Kata Istana tentang Ruhut Sitompul Jadi Anggota BPIP.

Jakarta.-----Istana angkat suara soal kabar Ruhut Sitompul ditunjuk menjadi anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP menggantikan Mahfud Md yang diangkat menjadi Menkopolhukam. Kabar Ruhut menjadi petinggi BPIP beredar santer di media sosial.

Ruhut Sitompul kini bergabung dengan PDIP setelah sempat berlabuh di Partai Demokrat dan Partai Golkar.  "Hoax," ujar Jubir Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, belum lama ini.

Sebelumnya, Fadjroel menuturkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi memang sedang memproses nama-nama calon anggota Dewan Pengarah BPIP yang baru. Ada dua posisi yang lowong setelah ditinggalkan Mahfud Md. dan Ma'ruf Amin, yang menjadi Wakil Presiden.

"Belum (ada nama yang final), semuanya masih dalam proses," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Sejak Desember 2019, Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri telah meminta Presiden Jokowi segera menunjuk pengganti Ma'ruf dan Mahfud. (RZ/WK )**

Puan Kritik Kebijakan New Normal, Istana Tak Masalah.

Jakarta.--------Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian tak mempermasalahkan kritik Ketua DPR RI Puan Maharani soal kebijakan tatanan kehidupan baru atau new normal di tengah pandemi Virus Corona (Covid-19) karena tengah menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah.

"Itu kan fungsi pengawasan DPR yang harus dipertimbangkan pemerintah. Tidak masalah dengan mengingatkan pemerintah tentang kebijakan new normal," ujar
, baru-baru ini.

Puan sebelumnya mengkritik pemerintah agar tak buru-buru menyusun protokol new normal yang beberapa kali disampaikan pemerintah untuk merespons kondisi ekonomi selama pande: Puan Maharani Minta Pemerintah Tak Buat Kebingungan Baru.

"Tentu semua masukan itu harus diterima dan pemerintah akan mempertimbangkan dengan seksama," lanjut Donny.

Menurut dia, pemerintah juga masih mengkaji lebih lanjut kesiapan penerapan new normal di sejumlah daerah, serta tengah menyusun protokol di sejumlah bidang seperti sekolah, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, hingga perkantoran.

"Lalu dirinci juga pengawasannya, apakah hanya aparat atau dengan masyarakat sipil sampai RT/RW juga. Diawasi ketat karena kita tidak mau ada gelombang kedua, karena meski nanti sudah longgar jangan sampai lengah," ucap Donny.

Pemerintah diketahui mulai menggaungkan tatanan kehidupan baru atau new normal untuk memulihkan kondisi ekonomi terkait pandemi Virus Corona. Wacana dimulai saat Jokowi mengajak rakyat hidup berdamai dengan corona.

Menkes Terawan Agus Putranto telah menerbitkan panduan berkegiatan bagi dunia usaha saat pandemi. Jokowi juga telah berkeliling ke sejumlah pusat keramaian memastikan kesiapan new normal.

Sementara dalam kritiknya, Puan mengingatkan berbagai ketentuan yang diwajibkan WHO sebelum menerapkan new normal. Misalnya, kemampuan negara mengendalikan transmisi Virus Corona, kemampuan rumah sakit melakukan pengujian sampel, dan kemampuan rumah sakit dalam menangani setiap kasus baru. (RZ/WK )****