Alasan Kenapa Wali Kota Semarang Hendi akan Putuskan New Normal 8 Juni Mendatang.

Semarang. Jateng.---------Meski Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, belum berpikir untuk menerapkan new normal di tingkat Jawa Tengah dalam waktu dekat, namun Kota Semarang sudah siap menyambut new normal.
Seperti disampaikan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, baru-baru ini, meminta semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang berhubungan dengan masyarakat untuk menyiapkan inovasi menjelang new normal.

"Saya minta memberikan inovasi maksimal 6 Juni sebelum memutuskan 8 Juni new normal seperti apa. Misalnya, Dinas Pendidikan, Juli nanti kelas 5 dan 6 boleh masuk dengan SOP kesehatan masker, yang kelas 1-4 mungkin seminggu dua kali.
Digilir. Atau mungkin pakai sekat mika. Di Dinas Pariwisata, message pakai sarung tangan," urai Hendi, sapaannya, usai mengumpulkan OPD.
Sementara pengaturan bekerja, pihaknya pun sudah menerapkan sistem shift di lingkungan PemerintahKotaSemarang.
Pemkot akan terus melakukan sosialisasi agar masyarkat semakin memahami protokol kesehatan.

"New normal harus dipersiapkan. PKM menjadi sebuah jalan tengah untuk membuat masayarakat semakin paham SOP kesehatan. Patroli mengingatkan masyarakat yang berkerumun, bergerombol, dan unit-unit usah," paparnya.
Menurutnya, selama kebijakan PKM yang Pemkot Semarang jalankan, sejumlah tahapan sudah dilalui. Antara lain sosialisasi, patroli dan penindakan terhadap berbagai tindakan yang melanggar protap pencegahan Covid-19.
Untuk itu, pihaknya memberikan kesempatan kepada setiap OPD supaya merumuskan protap new normal yang harus dijalankan usai masa perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) berakhir pada 7 Juni 2020 mendatang.

Hendi mencontohkan, Dinas Pendidikan diminta mengumpulkan seluruh kepala sekolah dan yayasan pendidikan untuk dapat mempersiapkan protokol kesehatan bagi seluruh warga sekolah mulai dari anak didik, guru, dan seluruh warga sekolah.
“Masih ada waktu dan kesempatan mempersiapkan protokol terbaik melindungi warga hingga 6 Juni mendatang, sebagai persiapan sebelum 8 Juni saat kebijakan PKM usai,” terang Hendi.
Adapun update kasus Covid-19 di Kota Semarang pasca PKM sempat mengalami penurunan dari angka 138 menjadi 47 kasus.
Namun, penambahan di Pasar Kobong menyebabkan intensifikasi screening dan tracing keluarga positif terus dilakukan. Terbukti 2 keluarga pasien yakni istri dan anak dari pedagang yang ada di Pasar Pedurungan tertular dari kasus OTG (Orang Tanpa Gejala).
Untuk itu, Hendi mewanti-wanti dengan tegas pentingnya menjalankan protokol pencegahan Covid di mana pun berada bahkan di tingkat keluarga.
Hendi pun meminta untuk tidak merasa malu memeriksakan diri jika merasa ada gejala penyakit yang dirasakan.

Menyikapi hal itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo kembali berkeliling ke tempat-tempat publik dalam rangka persiapan penerapan normal baru, itu.
Setelah mengunjungi mal dan perkantoran baru-baru ini, Ganjar berkeliling ke tempat-tempat ibadah serta sekolah di Kota Semarang.
Tempat ibadah yang dikunjungi Ganjar baru-baru ini  adalah Gereja Katedral Semarang dan Masjid Agung Kauman Semarang.

Di Gereja Katedral, Ganjar melihat belum ada persiapan khusus, karena pelaksanaan ibadah di gereja itu selama pandemi Covid-19 dilakukan secara daring.
"Selama ini kami melaksanakan ibadah secara live streaming. Kami laksanakan dua kali sehari, pagi dan sore," kata Uskup Agung Semarang, Mgr Robertus Rubiyatmoko.
Uskup Rubiyatmoko juga menerangkan, penerapan pembatasan peribadatan sudah ditetapkan sampai 31 Mei.
Namun karena kondisi belum pasti, pembatasan peribadatan diperpanjang mulai 1 Juni sampai batas waktu yang belum ditentukan.
"Kami perpanjang lagi pembatasan peribadatan sambil menunggu perkembangan. Kami mengikuti kebijakan pemerintah, kalau ada kebijakan baru kami tentu akan mendukung," terangnya.
(RZ/WK )***

Jubir Luhut Sebut Kehadiran TKA Dibutuhkan, Ini Sebabnya.

Jakarta.------Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Jodi Mahardi mengklaim kehadiran banyaknya tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia untuk membantu percepatan pembangunan. Ia membantah kehadiran TKA untuk menggeser posisi tenaga kerja dari dalam negeri.

"Saya akan bicara apa adanya saja. Rencana kehadiran 500 TKA China sekitar akhir Juni atau awal Juli adalah untuk mempercepat pembangunan smelter dengan teknologi RKEF dari China. Kita harus jujur bahwa dengan teknologi RKEF China mereka bisa bangun secara ekonomis, cepat, dan memiliki standar lingkungan yang baik," kata Jodi baru-baru ini.

Ia mengklaim teknologi itu juga menghasilkan produk hilirisasi nikel yang bisa bersaing di pasar internasional. Jodi menyebut kenapa pemerintah membutuhkan TKA tersebut.

"Karena mereka bagian dari tim konstruksi yang akan mempercepat pembangunan smelter dimaksud. Setelah smelter tersebut jadi, maka TKA tersebut akan kembali ke negara masing-masing. Pada saat operasi, mayoritas tenaga kerja berasal dari lokal," ungkapnya.

Ia menyebut sejumlah contoh dimana TKA lebih sedikit dibanding tenaga kerja lokal. Diantaranya IMIP yang ada di Morowali. Ia mengklaim jumlah tenaga kerja lokal saat ini adalah 39.500 sementara yang TKA ada 5.500. Jadi jumlah TKA kira-kira 12% dari total pekerja.

"Di Weda Bay, yang saat ini sebagian besar masih dalam fase konstruksi, jumlah tenaga kerja adalah 8.900 orang, dengan tenaga kerja lokal sebesar 7.700 dan TKA 1.200. Itupun tenaga kerja lokal masih jauh lebih banyak," paparnya.

Tidak ketinggalan, Ia pun memberi contoh kasus yang hangat beberapa waktu lalu. Dimana 500 TKA China yang datang sempat ditolak oleh DPRD setempat. Lagi, Ia mengklaim jumlah TKA lebih sedikit dibanding tenaga kerja lokal.

"Virtue Dragon di Konawe, yang kemarin sedang diributkan, jumlah tenaga kerja seluruhnya adalah 11.790 orang , dengan komposisi 11.084 tenaga kerja Indonesia dan 706 TKA China," sebut Jodi.
(RZ/WK )***

Jokowi Terima Usul 245 Proyek Strategis Nasional, Disetujui? Kapan Dilaksanakan Pak.

Jakarta.-----Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui ada 245 proyek strategis nasional (PSN) baru yang kembali diusulkan. Kepala negara meminta jajarannya untuk mengkalkulasi betul perihal hal ini.

Hal tersebut ditegaskan Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan topik pembahasan implementasi proyek strategis nasional untuk pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19 di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Terkait dengan usulan 245 PSN baru, saya minta ini untuk betul-betul dilihat di lapangan," kata Jokowi, Jumat (29/5/2020).

Ia menginstruksikan kepada jajarannya agar melihat betul proyek-proyek yang diusulkan tersebut. Kepala negara meminta para pembantunya memprioritaskan proyek yang memiliki dorongan kuat terhadap perekonomian.

"Dikalkulasi secara perinci mana yang direkomendasi dan mana yang tidak direkomendasi," ujar Jokowi.

"Prioritaskan proyek yang memiliki daya ungkit besar kepada ekonomi pasca pandemi. Saya kira sangat penting untuk didahulukan," lanjutnya.

Sebagai informasi, daftar PSN pertama kali ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) 3/2016 yang meliputi 225 proyek dan 1 program. Namun, produk hukum tersebut akhirnya direvisi.

Revisi tersebut tertuang dalam Perpres 58/2017 yang meliputi 245 proyek dan 2 program. Terakhir, pemerintah kembali merevisi aturan hukum tersebut melalui Perpres 56/2018 yang meliputi 223 proyek dan 3 program.

Sebelumnya, Jokowi menginstruksikan kepada jajarannya tetap melanjutkan sejumlah PSN di tengah pandemi Covid-19. Meski demikian, kepala negara meminta para pembantunya untuk memprioritaskan untuk kecepatan pada proyek yang bisa bersinggungan langsung dengan ekonomi masyarakat di kalangan menengah ke bawah.

"Saya minta diprioritaskan percepatan pelaksanaan PSN yang berdampak bagi penguatan ekonomi rakyat, yang berdampak pada pemulihan ekonomi nasional," kata Jokowi.

Sejumlah PSN yang diprioritaskan, lanjut eks Wali Kota Solo itu, yang menyangkut dengan penguatan ekonomi rakyat seperti program sertifikasi tanah untuk rakyat, legalisasi lahan transmigrasi, reforma agraria, perhutanan sosial, hingga peremajaan perkebunan rakyat.

"Saya ingin memastikan bahwa program ini tetap berjalan tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat," ujar Jokowi.

Jokowi lantas meminta jajarannya menyisir persoalan yang menghambat pelaksanaan PSN di lapangan. Berdasarkan catatan kepala negara, masalah pembebasan lahan masih menjadi biang kerok utama.

"Saya menerima laporan bahwa hambatan yang paling besar masih ada urusan pembebasan lahan," kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. (RZ/WK )****

Inilah Protokol Pencegahan Penularan COVID-19 Bagi Aparat Negara yang Bertugas.

Jakarta.---------Baharkam Promoter! - Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Pol Drs Agus Andrianto SH, MH, mengungkap 13 poin protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bagi aparat (TNI-Polri) yang melaksanakan tugas pengamanan dan penertiban dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

Hal itu disampaikan saat Kaopspus Aman Nusa II-Penanganan COVID-19 tersebut memimpin rapat analisa dan evaluasi (Anev) Operasi Aman Nusa II bersama para pejabat utama operasi tingkat Mabes Polri, Polda, dan Polres melalui video conference dari Ruang Pusdalsis Mabes Polri, Jakarta, baru-baru ini.

Kabaharkam Polri menyatakan ke-13 poin protokol tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/334/2020.

Berikut poin-poin protokol pencegahan penularan COVID-19 bagi aparat negara yang bertugas:

1) pastikan aparat dalam kondisi sehat sebelum bertugas di lapangan. Bila terdapat keluhan demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas, tidak ditugaskan dan istirahatkan di rumah;

2) gunakan pakaian kerja saat bertugas, dengan baju berlengan panjang;

3) wajib menggunakan masker, face shield, dab sarung tangan;

4) jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan menggunakan hand sanitizer;

5) hindari tangan menyentuh area wajah, seperti mata, hidung, dan mulut;

6) tetap memperhatikan jarak (physical distancing) minimal satu meter saat berhadapan dengan masyarakat atau rekan kerja pada saat bertugas;

7) kontak fisik aparat dengan dengan masyarakat agar melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer;

8) terapkan waktu kerja 8 jam sehari atau maksimal 12 jam per hari, 40 jam seminggu;

9) saat pulang bertugas, jangan langsung bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan ganti pakaian kerja);

10) tingkatkan daya tahan tubuh dengan mengonsumsi gizi seimbang, melakukan aktivitas fisik setiap hari selama 30 menit sehari, serta istirahat cukup. Bila perlu konsumsi suplemen tambahan vitamin C;

11) lakukan pemantauan kesehatan secara berkala, termasuk pemeriksaan Rapid Test COVID-19 atau sesuai indikasi medis;

12) pastikan kendaraan operasional yang digunakan dibersihkan secara berkala dengan disinfektan; dan

13) setiap aparat yang tidak masuk kerja karena sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak napas, wajib melaporkan kepada bagian kepegawaian/petugas kesehatan/fasilitas pelayanan kesehatan setempat, dan dilakukan pemantauan terkait hubungannya dengan kriteria COVID-19 ODP, PDP, dan positif COVID-19.

Kabaharkam Polri menegaskan kepada jajaran kepolisian agar mempedomani protokol tersebut guna memperkuat strategi pengamanan Polri untuk mengantisipasi keadaan normal baru (new normal).

"Secara tegas Presiden memerintahkan TNI-Polri untuk menggelarkan kekuatan secara masif di pusat-pusat keramaian masyarakat dalam rangka mengawasi dan memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dilaksanakan di lapangan, khususnya terkait hal-hal memakai masker, menjaga jarak, dan menghindarkan orang dari kerumunan dan orang dari berdesak-desakan," kata Komjen Pol Agus Andrianto.

Langkah yang dipersiapkan pemerintah dalam rangka menghadapi tatanan normal baru itu terutama akan dilaksanakan di 4 provinsi (Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Gorontalo) dan 25 kabupaten/kota yang telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Yang belum PSBB, agar mematuhi Maklumat Kapolri dan menerapkan protokol kesehatan. Ada 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota, selebihnya yang belum menerapkan harap mempedomani dua hal tersebut," imbau Komjen Pol Agus Andrianto kepada jajaran kepolisian yang terlibat Ops Aman Nusa II.(RZ/WK)***

Kapolda Jateng Pastikan Copot Kapolsek di Rembang Penyebab Kecelakaan Maut, Siapa Penggantinya?.

Pemalang. Jateng.-----Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi sudah menyiapkan pengganti Kapolsek di Kabupaten Rembang yang mengalami kecelakaan lalu lintas.
Kecelakaan maut itu mengakibatkan dua orang tewas.
"Perkembangan sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam dan kami sudah menyiapkan pengganti kapolsek yang terlibat kecelakaan lalu lintas," kata Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi kepada Tribunjateng.com seusai menghadiri TFG kontinjensi penyekatan arus balik di Polres Pemalang,baru-baru ini.

Menurutnya, kalau ada dua alat bukti dalam kejadian tersebut pihaknya akan melakukan proses lebih lanjut.
"Sekarang kapolsek yang alami kecelakaan sudah berada di Polda,"ujarnya.
Kemudian terkait dugaan kapolsek mabuk, pihaknya masih menunggu hasil laboratorium darah.
"Nanti kita lihat dulu apakah darahnya mengandung alkohol atau tidak, karena kita masih menunggu hasil laboratorium," imbuhnya.

Kapolda menambahkan, yang jelas pihaknya sudah mengimbau kepada seluruh perwira Polri untuk menjadi suri tauladan bagi anggota terutamanya masyarakat.
"Begitu melanggar, harus kita lakukan evaluasi dan banyak pemain pengganti yang bisa melaksanakan kegiatan kepolisian dan anggota Polri tidak boleh menyakiti hati masyarakat," tambahnya.
Balita dan Nenek Tewas.

Sebelumnya diberitakan, balita berusia tiga tahun dan neneknya tewas ditabrak sebuah mobil Isuzu Panther bernopol L 1476 GK yang dikemudikan seorang anggota polisi, (25/5/2020) malam.
Iptu SY tidak mampu mengendalikan mobilnya sehingga menghantam rumah warga di Desa Bangunrejo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
Akibatnya kejadian itu, PT balita berusia tiga tahun dan neneknya, YS (50) tewas di lokasi.
Kapolres Rembang AKBP Dolly A Primanto menjelaskan, pengemudi minibus silver tersebut menjabat kapolsek di wilayah hukum Polres Rembang.
Kasus kecelakaan yang menewaskan dua orang tersebut sudah dilimpahkan ke Polda Jateng.
"Benar kasus diserahkan ke Polda Jateng."
"Pengemudi Ipda SY, Kapolsek di jajaran Polres Rembang," kata Dolly baru-baru ini.
Berdasarkan informasi
, sebelum kecelakaan itu terjadi, minibus Panther melaju kencang dari arah barat menuju timur sekitar pukul 20.30 WIB.
Namun, minibus tersebut tiba-tiba oleng ke kiri hingga menyeruduk rumah warga yang berada di pinggir jalan.

"Saat itu pengemudi masih mengenakan seragam dinas kepolisian.
Korban sudah dimakamkan," kata Kepala Desa Bangunrejo, Kusminanto.
Kapolsek yang Tabrak Rumah Warga Hendak Apel
Kapolres Rembang, AKBP Dolly A Primanto, membenarkan pengemudi mobil Isuzu Panther bernomor polisi L 1476 GK yang menyeruduk rumah warga di Desa Bangunrejo, Kecamatan Pamotan, adalah Iptu SY, seorang kapolsek di jajaran Polres Rembang.

Dua penghuni rumah tewas dalam kecelakaan maut yang terjadi pada Senin (25/5/2020) lalu  malam itu.
"Benar, pengemudi seorang kapolsek di Polres Rembang," kata Dolly.
Dolly menuturkan, sebelum kejadian, Iptu SY yang mengenakan seragam dinas kepolisian tersebut hendak berangkat bekerja.
"Yang bersangkutan perjalanan apel ke polsek," kata Dolly.
Mobil yang dikemudikan Iptu SY diketahui menghantam rumah warga di Desa Bangunrejo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Senin (25/5/2020) malam.
Akibat kecelakaan maut itu, PT, balita berusia tiga tahun dan neneknya, YS (50), meninggal dunia di lokasi kejadian. (RZ/WK )***

Pak Menteri Nadiem, Jadi Juli Beneran Mulai Masuk Sekolah ya?.

Jakarta.--------Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengakui tengah menyiapkan skenario masuk sekolah tahun ajaran baru 2020/2021. Dengan syarat, para pelajar SMA/SMK/SLB bisa mengikuti pelajaran di sekolah dengan protokol kesehatan yang maksimal.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dewi Kartika mengatakan, keputusan Dinas Pendidikan Jabar masih menunggu keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang saat ini masih menunggu keputusan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19.

"Pak Menteri Nadiem Makarim ancar-ancar semester awal harus mulai di bulan Juli, tapi pertama kali masuk sekolahnya di tanggal berapa harus nunggu informasi Satgas Covid-19 Pusat," ujar Dewi yang akrab disapa Ike, baru-baru ini, seperti dikutip dari siaran pers Pemprov Jabar, Rabu (27/5/2020).

Kendati demikian, kata Ike adaptasi protokol kesehatan di sekolah harus dikedepankan, terutama untuk pelajar SMA/SMK/SLB di kabupaten dan kota yang menjadi urusan Pemda Provinsi Jabar.

Protokol kesehatan yang akan diterapkan oleh Dinas Pendidikan Jabar akan menjadi pedoman bukan hanya untuk siswa, tapi juga bagi para guru, orang tua, dan siapa saja yang berada di lingkungan sekolah agar tidak tertular virus.

Dalam menentukan SOP di kabupaten dan kota dengan zona penularan covid-19, Dinas Pendidikan Jabar akan tetap mengacu pada data terbaru https://pikobar.jabarprov.go.id/.

Protokol kesehatan di sekolah pada prinsipnya tidak akan jauh berbeda dengan yang sudah ada, yakni dengan jaga jarak (physical distancing) dan pola hidup sehat dan bersih. Namun, pada beberapa poin ada penyesuaian seperti alat pelindung diri tambahan.

Hal yang perlu diwaspadai adalah interaksi siswa sejak dari rumah, dalam perjalanan ke sekolah, di kelas bersama guru, serta interaksi dengan teman-temannya.

"Kita tidak tahu siswa berinteraksi di rumah dengan siapa saja, terus pergi sekolahnya pakai angkot ketemu siapa saja kita tidak tahu. Ini yang harus diantisipasi," kata Ike.

Disdik sebetulnya tidak terlalu khawatir siswa SLTA tertular Covid-19 karena berdasarkan data kelompok usia sekolah paling tahan. Menjadi atensi Ike siswa berpotensi menjadi pembawa virus bagi orang sekitar yang berusia lanjut. Mereka boleh jadi guru sepuh, orang tua di rumah, atau "teman" perjalanan saat menggunakan transportasi publik.


"Anak-anak SMA itu pada kuat, tapi dia bisa menjadi carrier [pembawa] virus. Ini juga perlu jadi perhatian," kata Ike.

Hal lain yang perlu diantisipasi, menurut dia, SOP penanganan jika di sekolah ternyata ada yang positif Covid-19. Meskipun protokol kesehatan Covid-19 di SLTA yang menyusun adalah Pemda Provinsi Jabar, namun yang melaksanakan kabupaten/kota.

"Jika misalnya ada kasus di sekolah, provinsi tidak mungkin datang langsung ke sekolah, harus dari kabupaten/kota karena sekolahnya ada di daerah," ujar Ike.

Ia berharap adaptasi protokol kesehatan di SMA/SMK/SLB ini dapat rampung secepat mungkin agar dapat disosialiasasikan ke kabupaten/kota.

"Kementerian Pendidikan sudah ada plan A, plan B, plan C tapi belum sampai ke kita (Dinas Pendidikan). Insyaallah Jumat ini sudah jelas," kata Ike. (RZ/WK)***

Keputusan Mantap Jokowi: Utamakan Kesehatan, Tak Lupa Ekonomi.

Jakatta.--------Di masa pandemi COVID-19 ini, kesehatan masyarakat dan kesehatan ekonomi tidak bisa hanya salah satu saja yang diselamatkan.

Oleh karena itu, pemerintah di bawah kendali Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perppu No.1/2020 untuk mengakomodir dampak negatif COVID-19 di bidang kesehatan dan ekonomi.

"Sebagai pemerintah, terutama di Kemenkeu, kita memastikan anggaran untuk kesehatan masyarakat tersedia dan meminimalisir penyebaran melalui berbagai kebijakan," tutur Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Masyita Crystallin, baru-baru ini.

Hal ini disebabkan penyebaran dan lamanya ini sangat mempengaruhi pemulihan ekonomi. Sekilas memang terlihat ada trade off antara ekonomi dan kesehatan.

"Namun, sebenarnya dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah jelas terlihat bahwa yang ingin diselamatkan adalah kita, masyarakat, manusianya," tuturnya.

Kesehatan dan ekonomi adalah dua sisi yang saling mempengaruhi. Pemberlakuan social distancing membuat ekonomi akan melambat dan lama-kelamaan akan terhenti karena terbatasnya interaksi pergerakan manusia daan pergerakan barang.

"Oleh karena itu, pemerintah menyesuaikan APBN agar menjadi bantalan (shock absorber) untuk mencegah koreksi ekonomi yang lebih dalam."

"Krisis sekarang langsung menyentuh sektor riil akibat keterbatasan interaksi. Untuk itu, kita berusaha membuat APBN menjadi shock absorber," terang Masyita.

Jokowi sempat mendapat pertanyaan oleh Najwa Shihab pada acara Mata Najwa di Trans7 tentang mana yang diprioritaskan terlebih dahulu di masa pandemi, apakah ekonomi atau kesehatan. Jokowi menyebut kesehatan menjadi prioritas.

"Saya kira yang diutamakan, tadi di awal sudah saya sampaikan, COVID ini adalah virus yang sangat berbahaya sehingga yang didahulukan, diutamakan, tetap kesehatan," kata Jokowi.

Meski demikian, Jokowi menyebut ekonomi dan kesehatan saling berkaitan. Tak bisa salah satunya dihilangkan.

"Tetapi antara kesehatan dan ekonomi ada relevansinya, nggak mungkin kita hilangkan salah satunya nggak mungkin," ucap Jokowi. (RZ/WK)****