Ada Apa Dengan Kelangkaan Gas Melon 3 Kg ?!

Elpiji bersubsidi ukuran 3 Kg sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat, khususnya kelas bawah, selain sejumlah jenis bahan makanan. Tetapi, masyarakat di Semarang dan sekitarnya kini justru dipusingkan saat mencarinya.
Masyarakat kelas bawah memang mengandalkan elpiji melon untuk meamasak, mengingat selisih harganya yang cukup tinggi dengan elpiji ukuran 12 Kg dan Bright Gas ukuran 5,5 Kg.
Dalam beberapa waktu terakhir, keberadaan komoditas itu terus menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Bagaimana tidak, tanpa itu mereka tidak bisa memasak, setelah jauh meninggalkan minyak tanah dan kayu bakar.
Sejumlah pihak terkait sudah mencoba mencari penyebabnya. Bahkan, kemungkinan adanya penimbunan pun sudah ditelusuri. Tetapi, penyebab pasti kelangkaan belum bisa dipastikan.
Untuk mengantisipasi penimbunan, Polsek Semarang Timur juga melakukan giat pengawasan ke sejumlah agen di wilayahnya.
Wakil Ketua II Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas ( Hiswana Gas ) Jawa Tengah, Triyanto Cahyo Legowo enggan menebak- nebak ada oknum tertentu yang ' bermain ' dalam kasus sulitnya mendapatkan elpiji 3 Kg di kota Semarang.
Kapolsek Semarang Timur, Iptu Pol Agil Widyasampurna berujar, sidak itu untuk mengantisipasi terjadinya penimbunan.
Meski demikian, distribusi komoditas bersubsidi itu justru menjadi sorotan. Ngargono, Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen ( LP2K ) Semarang, menyebut kelangkaan terjadi karena distribusi elpiji bersubsidi itu salah sasaran.
Pemerintah sudah mewacanakan distribusi tertutup komoditas itu, sekaligus sebagai langkah mencegah kebocoran subsidi, yaitu melalui mekanisme kartu. Tetapi, apakah diyakini cara itu tak menimbulkan masalah lain?
Selama ini, mekanisme distribusi elpiji 3 Kg dilakukan secara terbuka, sehingga siapapun bisa membeli. Permintaan yang terus tinggi, termasuk masyarakat kelas menengah, membuat Pertamina kewalahan.
Jangan- jangan, yang terjadi saat ini hanya akal- akalan pihak- pihak tertentu, dengan tujuan dan alasan tertentu pula. Ahh sudahlah tak ingin berandai- andai.
Tampaknya hal itu menjadi pekerjaan rumah ( PR ) serius bagi pemerintah, mengingat hingga kini penentuan status sosial masyarakat oleh pemerintah pun cenderung belum tuntas.
PT Pertamina Marketing Operation Region ( MOR ) IV Jateng - DIY pun telah melakukan operasi pasar di sejumlah wilayah terkait dengan hal itu. Seperti kemarin di tiga titik, yaitu di beberapa daerah Salatiga dengan total tabung 1.680 tabung. (****).

Krisis Rohingya Telah Menjadi Perhatian Dunia.

Bukan lagi di Monas Jakarta, kali ini di Candi Borobudur Jawa TengahTengah. Begitulah aksi dilakukan oleh sejumlah ormas Islam dengan mengatasnamakan diri sebagai alumi 212. Desember tahun lalu, aksi 212 digelar terkait kasus penistaan agama yang melibatkan mantan Gubenur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok.
Rohingya adalah sebuah kelompok etnis Indo-Arya dari Rakhine ( juga dikenal sebagai Arakan, atau Rohang dalam bahasa Rohingya) di Burma. Rohingya telah menuai perhatian internasional setelah kerusuhan negara bagian Rakhine pada tahun 2012.
Lalu pada tahun 2015 ketika berlangsung perhatian internasional atas Krisis Pengungsi Rohingya dimana orang- orang Rohingya menempuh perjalanan laut dalam upaya melarikan diri ke beberapa negara Asia Tenggara.
Koordinator aksi Anang Imanudin mengatakan mereka salat Jumat(8/9) bersama di Masjid An Nur, dua kilometer dari kompleks candi, untuk selanjutnya doa bersama, tausiyah dan penggalangan dana. Terkait aksi ini Kapolda Jateng menetapkan siaga 1 dari Kamis ( 7/9) hingga Sabtu ( 9/9). Tuntutan aksi, ingin pemerintah Indonesia bersikap tegas, usir dubes Myanmar dari Indonesia, memutus hubungan bilateral dengan Myanmar, dan menggugat PBB dan organisasi HAM internasional. Lokasi dekat candi dipilih agar menarik perhatian dunia.
Rohingya jauh hari memang telah menjadi perhatian dunia. Laporan PBB terkini menyebutkan, lebih dari 140 ribu warga Rohingya telah meninggalkan rumah mereka sejak tanggal 25 Agustus lalu. Mereka berusaha melarikan diri dari kekerasan, menyusul serangan balik militer terhadap kelompok milisi Rohingya yang menyerang pos polisi.
Dunia kini telah sibuk memikirkan krisis Rohingya. Pemerintah Indonesia pun telah mengusulkan formula 4+1. Usulan ini disampaikan oleh Menlu RI Retno LP Marsudi saat bertemu dengan Suu Kyi pada hari Senin ( 4/9/2017). Formasi itu, yakni empat elemen pertama terdiri dari upaya mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, memberikan perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State tanpa memandang suku dan agama, dan segera membuka akses untuk bantuan kemanusian.
Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, dalam pernyataan resminya sejak krisis pengungsi Rohingya merebak. " Kami sangat paham, lebih dari sebagian besar orang, apa maknanya kekurangan perlindungan hak asasi dan demokrasi. Karena itu kami memastikan bahwa semua orang di negara kami mendapat perlindungan hak mereka, dan juga hak serta perlindungan politik, sosial, dan kemanusiaan."
Agar tidak melebar atau menyempit, krisis Rohingya sudah sepantasnya diserahkan kepada semua pihak yang lebih paham. Krisis Rohingya tidak ' sederhana', bukan sebatas dipahami sebagai pertentangan antar agama. Dan, pihak- pihak itu kini sudah berusaha untuk menyelesaikannya, termasuk Pemerintah Indonesia.(****).

Merawat Kemerdekaan dan Kebangsaan Yang Diperjuangkan Oleh Para Pahlawan.

Hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia adalah Hari Proklamasi Kemerdekaan, telah diperingati secara meriah sejak awal bulan Agustus. Dibandingkan dengan suasana pada tahun- tahun sebelumnya, perayaan, peringatan, dan aneka kegiatan untuk selebrasi Hari Ulang Tahun ke 72 Republik Indonesia pada tahun ini terasa lebih bersemangat dan bergairah. Imbauan pemerintah agar perayaan kali ini lebih menggugah telah menyemangati warga di berbagai sudut pemukiman. Hal itu tentu saja sangat positif dan menggembirakan.
Menularkan semangat dan kecintaan memiliki Indonesia tidak cukup hanya melalui teks- teks pelajaran, yang diukur dengan nilai- nilai hasil tes disekolah. Semangat Kebangsaan dan kecintaan memiliki Indonesia hanya akan meresap dalam jantung dan darah generasi penerus melalui pengalaman nyata mengalami, menghayati, dan merasakan dengan denyut nadi sendiri kecintaan itu. Itulah salah satu aspek penting sebuah selebrasi, yang sering kali dilupakan karena terlalu terpusat pada aspek keramaian belaka.
Sudah sangat lama semangat merayakan seperti ini tidak terasa atau tidak tergugah dengan sungguh- sungguh. Ini bukan sekadar pesta atau kemeriahan hura- hura tanpa makna. Perayaan Hari Kemerdekaan sekaligus membawa semangat kita merawat kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa, pun semangat kebangsaan yang digelorakan para tokoh dan pemikir besar bangsa ini. Terlebih penting dan itu, semangat perayaan yang meresap itu akan tertanam dalam pengalaman jiwa anak- anak kita.
Generasi yang saat ini sedang dalam persiapan menerima tanggung jawab kehidupan di masa mendatang, sering disebut generasi milenial, serta generasi penerus seperti generasi Z, sering kali dirisaukan sebagai generasi yang tidak peduli  dengan soal- soal kebangsaan. Lonjakan informasi yang menerobos setiap detik dari setiap inci ruang tanpa batas telah menciptakan generasi  yang seolah- olah berbeda. Rata- rata, generasi tua memandang generasi penerus itu tidak tahan banting, mau serba cepat dan tidak fokus.
Hanya saja, pemerintah dan masyarakat yang masih terbelenggu pada konservatisme sering gagal menangkap potensi luar biasa anak- anak muda.
Indonesia memiliki jenius- jenius muda yang luar biasa dan telah menghasilkan banyak karya yang membuat kagum bangsa- bangsa lain. Banyak pula diantara para jenius itu lebih memilih berkarya di luar negeri karena keterjaminan kretivitas dan kejeniusan mereka. Merawat Indonesia untuk masa depan harus dimulai dengan merawat semangat kebangsaan pada generasi penerus.
Anggapan itu mungkin tidak 100 persen benar. Namun, tetap penting untuk dicermati apabila sebagian, dan mudah- mudahan bukan sebagian besar, generasi mendatang itu belum berkarakter positif. Faktu itu tidak perlu dijadikan dasar penilaian atas keseluruhan watak generasi anak- anak kita. Kenyataannya, generasi itu adalah anak- anak muda yang cerdas, mampu mengolah informasi dengan cepat, lebih bersemangat petualang, dan tidak suka formalitas. Indonesia masih sangat luas untuk generasi itu. (****).

Inilah Indonesia. Agar Tahu Kita Ini Sangat Beragam.

Peringatan Hari Kemerdekaan ke 72 Republik Indonesia di halaman depan Istana Merdeka, Kamis lalu (17/8), berlangsung penuh warna. Presiden Joko Widodo dan isteri Negara Nyonya Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden M Jusuf Kalla dan Nyonya Mufidah Jusuf Kalla, serta para tamu undangan mengenaka pakaian adat Nusantara saat mengikuti Upacara Detik- detik Proklamasi Kemerdekaan RI dan penurunan bendera. Rakyat pun menyaksikan keindahaan Warna- warni pakaian adat dari 34 provinsi. Istana Merdeka seketika mencerminkan Indonesia mini. Betapa kayanya Indonesia dalam kebinekaan.
Seusai acara, Presiden mengumumkan pemakai pakaian adat terbaik. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly dengan pakaian adat Nias; Ketua Dewan Perwakilan Daerah Oesman Sapta Odang ( Minang ); Asisten Ajudan Presiden Syarif Muhammad Fitriansyah ( Dayak); Tri Suswati Karnavian (Papua ), isteri Kepala Polri Jenderal ( Pol) Tito Karnavian dan Agathi Suli Mahyudin( Dayak ), isteri Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Mahyudin, jadi pemenang.
Mereka mendapatkan hadiah sepeda gunung dari Presiden.
Saat tamu undangan dan warga menikmati penampilan tim kesenian sebelum acara dimulai. Presiden Jokowi yang mengenakan pakaian adat Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, dengan pengawalan terbatas, berjalan ke tenda- tenda menyapa hangat para tamu. Presiden menuturkan, busana daerah di pilih sebagai kostom upacara untuk menunjukkan keragaman bangsa dan budaya Indonesia. Juga dikatakan pula Presiden Jokowi bahwa memang kita ini warna-warni dan sangat berag. Inilah Indonesia. Agar tahu kita ini sangat beragam.
Pengguna pakaian adat sengaja untuk meneguhkan kembali bahwa kemerdekaan Indonesia dari penjajahan bangsa asing selama 72 tahun silam karena bersatunya suku, agama, ras, dan golongan di Tanah Air.
Penampilan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla mengenakan pakaian adat dalam Sidang Paripurna MPR juga mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Raja Amarta Bumi Sri Prabu Punto Djojonagoro dari Kabupaten Kendal ,Jawa Tengah , dan Sultan Indrapura Indra A Osman dari Kabupaten pesisir Selatan, Sumatera Barat, mengapresiasi Presiden dan Wapres yang ingin menyampaikan pesan kepada publik untuk mengingat jati diri bangsa.
Sudah sepatutnya seluruh elemen bangsa menjaga kebinekaan dan keutuhan negeri ini.
Punto yang juga Ketua Umum Majelis Adat dan Budaya Nusantara , mengatakan hal ini penting mengingat persoalan utama bangsa saat ini adalah ancaman merapuhnya nilai- nilai budaya luhur bangsa.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebutkan, Presiden ingin upacara peringatan kemerdekaan tidak menoton. Karena itu, semua peserta upacara, mulai dari menteri, pejabat negara, hingga tamu undangan, diminta mengenakan pakaian daerah. Selain untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di tengah keragaman suku, bangsa, dan budaya, tujuan mengenakan pakaian daerah agar upacara lebih berwarna.,(****)

Bakti Sosial Rapi Wilayah 28 Kab Demak Donor Darah.

Rapi Wilayah 28 Kabupaten Demak melakukan donor darah
Kegiatan tersebut untuk memperingati Hari Ulang Tahun RI ke 72. Dalam kegiatan donor darah mendapatkan 25 kantong darah.

Pengadilan Niaga Semarang Kabulkan Gugatan Kreditur.

Semarang, Pabrik jamu legendaris PT Nyonya Meneer akhirnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan  Niaga Semarang. Pengadilan mengambulkan gugatan seorang kreditur, Hendrianto Bambang Santoso yang merasa tidak puas atas keputusan damai yang dilakulan pada bulan Mei 2015 lalu.
Hakim mengambulkan seluruh amar permohonan. Hakim juga menyatakan perjanjian perdamaian yang telah disepakati antara dibitur, kreditur dan pihak kurator dibatalkan. Perusahan juga dinyatakan dalam keadaan pailit.
Putusan pailit terhadap PT Nyonya Meneer disampaikan dalam sidang pada hari Kamis lalu (3/8). Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nani Indrawati. Dalam putusannya, hakim sepakat mengambulkan gugatan kreditur asal Sukoharjo.
Wismonoto mengatakan, penggugat mengajukan gugatan karena tidak puas atas proses pembayaran utang sebagaimana diatur dalam perjanjian damai. Dalam waktu yang ditentukan, perusahan dinilai tidak menunaikan kewajibannya. Atas dasar itu, kreditur meminta agar perusahan dipailitkan.
Sementara itu kuasa hukum dari PT Nyonya Meneer belum menentukan sikap atas putusan tersebut.
Pailitnya Nyonya Meneer disayangkan oleh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Undip Semarang, Wahyu Widodo. Padahal, tren industri jamu sedang naik daun.
Namun demikian, menurutnya ada beberapa hal bisa diambil sebagai pelajaran penting bagaimana menghadapi perkembangan lingkungan bisnis yang sangat cepat.
Dilihat secara makro, tutupnya Nyonya Meneer bisa membawa beberapa implikasi. Misalnya pada tenaga kerja. Apa yang menimpa Nyonya Meneer bikin mayoritas tenaga kerjanya menjadi pengangguran.(****)

Saling Lempar Tanggungjawab Dana Desa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK ) akan segera memanggil Menteri Desa ( Mendes), Eko Putro Sandjojo, dan Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ), Tjahjo Kumolo, guna membicarakan pengelolaan dan pengawasan dana desa.
Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan sedikitnya KPK menemukan 300 laporan soal buruknya pengelolaan dana desa. Dalam rapat bulan Maret lalu, Kemendes juga menyampaikan menerima 600 laporan soal buruknya pengelola dana desa.
KPK mendapati buruknya pengelola dana desa dalam kurun waktu dua tahun. Ditambah lagi baik KPK maupun Kemendes dibanjiri laporan soal dana desa.
Pahala juga menjelaskan saat ini pengelola dana desa masih tumpang tindih antarkementerian. Tak pelak lembaga pemerintah yang berkaitan dengan pengelola dana desa saling lempar tanggungjawab.
Menurut Pahala, sejak awal dikucurkan anggaran dana desa pada tahun 2015 lalu, Kemendes hanya fokus di proses penyaluran.Padahal seharusnya soal laporan pertanggung jawaban juga penting dan harus diselesaikan secara baik.
KPK meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP) untuk mendorong percepatan audit laporan pertanggung jawaban dana desa.
KPK juga mempertanyakan, ini siapa sih di negara ini yang bertanggung jawab terkait dana desa.
Oleh karena itu KPK minta pemerintah kembali mengkaji ulang pengawasan terhadap pengelolaan dana desa yang saat ini bermasalah. (*****).