Inspektorat Kota Semarang Tunggu Putusan Dari Walikota Semarang

Semarang, Inspektorat Kota Semarang telah menyelidiki dugaan pungutan liar ( pungli ) yang dilakukan oleh oknum Satpol PP Kota Semarang berinisial S alias Bedhur. Sr alias Bedhur telah memanfaatkan jabatannya dapat membantu mengurus KRK dan Ijin Mendirikan Bangunan (  IMB ) kepada seorang pedagang sweke. Sugiyo dengan imbalan sebesar Rp 10 jutaKepala Inspektur Kota Semarang, Cahyo Bintarum  mengatakan, bahwa Walikota Semarang Hendy akan bijak dan tegas dalam memutuskan sanksi yang diberikan kepada pelaku. Seperti kasus sebelumnya Walikota Semarang Hendy langsung minta dicopot dari jabatan bagi pelaku pungli. Ini untuk pembelajaran bagi PNS lainnya.
Meski telah mengembalikan uang tersebut. Sr akan mendapatkan sanksi dari Walikota Semarang Hendrar Prihadi. Cahyo Bintarum, menyatakan telah mengajukan sanksi kepada Walikota Semarang.
Inspektorat Kota Semarang, kata  Cahyo, juga ambil bagian dalam tim Seber Pungli Kota Semarang. Masyarakat kota Semarang bisa berpartisipasi melaporkan pungli ke nomor 082222206263 atau melalui email seberpunglikotasemarang@gmail.com. Laporan pungli dilakukan siapa,dimana, secara kronologi segera lakukan penyelidikan. Seperti pungli di Kelurahan Tembalang, pelapor mau datang dan menjelaskan dan akhirnya terbukti dan diberi sanksi oleh Walikota Semarang. Dan dijamin kerahasian pelapor.
Menurut Cahyo sudah memutuskan sanksi kepada oknum Satpol PP kota Semarang sesuai dengan hasil penyelidikan. Sudah ajukan sanksi ke Walikota Semarang dan tinggal Walikota Semarang yang memutuskan.
Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Kota Semarang Aan Patwiranto mengatakan hingga kini ada enam laporan yang masuk terkait dengan pungli.
Fungsi inspektorat tidak hanya sebagai watchdog ( pengawasan ) dan juga melakukan pembinaan. (****).

Benarkah Masalah Penyadapan Sulit Dideteksi.

Penyadapan adalah pengambilan atau mendengarkan suatu informasi dari percakapan atau komunikasi baik lewat telepon atau internet yang dilakukan secara rahasia.
Penyadapan pembicaraan lewat telepon seluler dapat dilakukan dengan metode, pertama meminta kepada bantuan operator untuk merekam telepon.
Untuk menyadap telepon seluler konsepnya, pelaku harus menentukan nomor telepon yang akan disadap. Kemudian, pelaku harus mendekati nomor yang disadap sesuai dengan radius yang dimiliki oleh alat penyadap yang digunakan.
Untuk penyadapan pembicaraan lewat telepon ada dua cara, tergantung dari telepon rumah ( wireline)  atau telepon seluler wireless.
Kedua, menyadap dengan alat penyadap telepon yang dapat dibeli secara bebas di pasaran.
Misalnya alatnya mampu beroperasi dalam radius 200 meter, maka pelaku harus selalu berada dalam radius tersebut dengan target, sehingga kalau target berpindah tempat, pelaku harus menyesuaikan.
Dengan mobile, target akan susah disadap karena pelaku juga harus mengikutinya. Begitu juga, jika menggunakan nomor baru atau nomor private, pelaku butuh waktu untuk menemukan nomor target tersebut.
Untuk menghindari penyadapan model ini, target harus mobile, atau selalu berganti nomor selulernya.
Untuk menghindari model penyadapan ini, target harus ganti   HP dan nomor selulernya. Hal ini dilakukan karena nomor HP dan imey sudah tertulis di log operator. Jika hanya ganti nomor akan percuma saja karena pelaku langsung mengetahuinya.
Model penyadapan kedua, pelaku akan minta bantuan operator seluler. Selama yang meminta penyadapan sesuai atau diperbolehkan oleh Undang-Undang biasanya operator tidak bisa menolak.
Untuk penyadapan lewat telepon rumah, bisa langsung menyambung ke box repeater yang menghubungkan dengan rumah target, atau minta bantuan operator.
Dimana nanti yang menjadi target adalah nomor HP dan internet protocol ( ip) dari paket internet yang digunakan. Maka komunikasi yang dilakukan oleh target lewat internet dapat didengarkan dan direkam oleh penyadap.
Sedangkan kalau komunikasi suara lewat internet, penyadapannya bisa dilakukan dengan menginstall aplikasi spoofing.
Sebetulnya semuanya bisa dihindari dengan metode kriptografi, yaitu mengubah percakapan dalam bentuk lain sebelum sampai dilawan bicara. Sehingga penyadap bisa menyadap pembicaraan, namun pembicaraan tersebut tidak dapat didengar.
Kedua modus penyadapan, baik dengan perangkat penyadap sendiri atau lewat bantuan operator sama-sama sering dilakukan.
Biasanya model ini dilakukan pada target yang jaringannya luas dan sangat mobile. Alasannya untuk penyelidikan dan penyidikan sebuah kasus.
Namun yang dilakukan dengan bantuan operator seluler ini, biasanya dilakukan oleh UU ITE, yaitu kepolisian, kejaksaan, BIN, KPK dan lainnya yang mendapat wewenang dari negara.
Kalau pakai metode kriptograpi ini, menggunakan metode penyadapan apapun tetap aman. Namun metode ini ada kelemahannya, yaitu komunikasi jadi agak lambat, karena ada proses pengubahan percakapan ke bentuk lain ini. Namun kelemahan ini tidak terasa dibanding dengan reseko disadap.
Kalau modus dengan alat sendiri, bisa dilakukan dengan alasan yang berbeda adakalanya untuk penyelidikan atau untuk kepentingan mereka sendiri.
Yang penting kalau kita bicara dengan seseorang usahakan bersih suaranya, begitu ada nada mencurigakan atau bunyi klik, atau tiba- tiba keluatan sinyal turun atau suara bergema atau mendengung langsung dihentikan saja.
Susah untuk mengetahui kita sedang disadap atau tidak, karena biasanya hanya ada noise atau suara berubah menjadi sedikit bergema. Tanpa uji forensik sangat sulit membedakan gema suara itu karena kondisi cuaca atau disadap.(****)

Warga Negara Asing Terjaring Operasi Serentak " Bumi Pura ".

Semarang. Sebanyak 35 tenaga kerja asing diamankan di beberapa wilayah Jawa Tengah. Puluhan WNA tersebut terjaring operasi serentak " Bumi Pura " yang digelar oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia( Kemenkumham ) Jawa Tengah pada tanggal 16 sampai 23 Januari 2016. Kepala Kantor Kemenkumham Jawa Tengah Bambang Sumardiono mengatakan bahwa gejolak merebaknya tenaga kerja asing tak berdokumentasi lengkap terus dibendung. Ini suatu wujud dan upaya keseriusian dalam menjalankan tugas kemigrasian terus ditingkatkan pengawasan terhadap masuknya warga asing tanpa dokumen yang lengkap. Dijelaskan pula oleh Bambang, dalam operasi Bumi Pura, 35 tenaga asing yang ditangkap berasal Malaysia dan Tiongkok. Mereka diamankan di Semarang sebanyak 5 orang, Pati sebanyak 3 orang, Solo sebanyak 1 orang dan di Pemalang sebanyak 27 orang. Ketika Bambang membuka acara jalan sehat Hari Bhakti Imigrasi Ke 67 yang diselenggarakan Kantor Imigrasi Semarang Jalan Siliwangi Semarang, baru-baru ini. Dijelaskan pula oleh Bambang bahwa, kalau tidak dilakukan operasi tersebut, akan semakin menjalar kemana-mana. Pihaknya sedang giat-giatnya melakukan operasi kepada warga asing yang tak memiliki dokumentasi lengkap. Terus meningkatkan pengawasan, pelayanan prima, dan keterbukaan manajemen kepada publik. Menurut Bambang, selain fokus pengawasan tenaga kerja asing, juga menekankan mengenai kemudahan dalam pelayanan. Diantaranya pengurusan dokumen wisatawan masuk ke Indonesia, kemudahan pintu masuk udara, pelayanan dalam penurusan visa dan tempat pemeriksaan Imigrasi. Sementara itu, Koordinator Acara, Irfan mengatakan jalan sehat diikuti oleh 500 peserta. Dan pesertanya terdiri dari berbagai pegawai dibawah Kemenkumham Kota Semarang. Rute yang dilalui adalah Kantor Imigrasi Semarang- Jalan Sapta Marga- Penerbab dan berakhir di Kantor Imigrasi Semarang Jalan Siliwangi Semarang. (****)

Di Tahun 2017 Tahun Ayam Api.

Di tahun 2017, sesuai penanggalan Tiongkok, merupakan Tahun Ayam Api. Layak jika ayam menjadi perhatian lebih. Apalagi untuk negeri ini, sudah sejak dulu kala ayam mendapat tempat tersendiri. Raja tersohor Kerajaan Majapahit, misalnya Hayam Wuruk. Dalam literatur tentang shio, mereka yang bershio ayam antara lain disebut memiliki pemikiran cukup konservarif, kolot. Tapi Shio Ayam menarik dan penuh gaya, tak pernah berjalan terbungkuk-bungkuk. Bahkan, yang paling pemalu sekalipun masih memiliki potongan tubuh yang langsing dan selalu mempertahankan sikap tegas, cerdik, mampu berorganisasi, ahli keuangan dengan anggaran yang ketat, dan lainnya. Hayam berarti ayam. Masa kekuasaan Hayam Wuruk pada abab XIV, dengan Majapahit Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaan. Barangkali itu pula ayam, dalam hal ini ayam jantan yang biasanya disebut jago biasa digunakan sebagai lambang kekuasaan dan keperkasaan yang biasanya disebut jagoan. Tempat istimewa lain pada diri ayam adalah soal mitos kepala dan cekernya. Konon, kalau sejak kecil banyak makan kepala kelak bisa menjadi pemimpin dan membuat pintar. Sedangkan kalau makan ceker maka langkahnya akan besar. Melangkah kemana saja untuk menggapai rejeki. Jadi, rejeki yang suka makan ceker bakal banyak rejeki. Betapa tidak. Di awal tahun 2017 rakyat langsung dihadapkan pada retetan kenaikan tarif. Mulanya pemerintah memutuskan untuk mencabut subsidi listrik bagi pelanggan rumah tangga yang dinilai mampu dengan daya 900 volt ampere ( VA ). Pelanggan kategori ini akan dikenai kenaikan tarif listrik bertahap setiap dua bulan, yaitu pada tanggal1 Januari 2017, tanggal 1 Maret 2017, tanggal1 Mei 2017,akan dibebani kenaikan tarif hingga 123,4 persen dari Rp 605 per kWH menjadi Rp 1,352 per kWH. Ibarat belum sempat berkedip, rakyat kembali dibikin " terbelakak " dengan kenaikan biaya pembuatan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor ( BPKB ), Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK ) dan Surat Izin Mengemudi ( SIM ). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNPB ), disebutkan untuk penerbitan STNK roda dua maupun roda tiga, yang semulanya hanya Rp 50 ribu menjadi Rp 100 ribu. Untuk roda empat, dari Rp 75 ribu menjadi Rp 200 ribu. Kenaikan cukup besar terjadi di penerbitan BPKB baru dan ganti kepemilikan ( mutasi ). Roda dua dan tiga yang sebelumnya dikenakan sebesar Rp 80 ribu menjadi Rp 225.00. Roda empat yang sebelumnya Rp 100 ribu kini dikenakan biaya menjadi Rp 375 ribu atau meningkat tiga kali lipat. Belum sempat mengkalkulasi kembali pengeluaran bulanan terkait kenaikan tarif listrik, rakyat juga kembali dikejutkan oleh kenaikan tarif Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK ). Terhitung mulai tanggal 6 Januari 2017, biaya pembuatan atau perpanjangan SKCK akan mengalami kenaikan cukup signifikan, semula hanya Rp 10 ribu menjadi Rp 30 ribu. Berat beban bagi rakyat jika kenaikan tarif-tarif tersebut kemudian disusul kenaikan harga sembako. Rakyat bakal makin langsing dan berjalan terbungkuk-bungkuk, tak seperti ayam yang selalu berjalan tegap. Kalau sudah begini, pemimpin atau penentu kebijakan, boleh saja kolot seperti sifat Shio Ayam,tapi juga ahli mengelola anggaran tanpa harus " menceker-ceker " kantong rakyat yang kini kempes. (****)

Lobi Untuk Merekomendasikan Sebagai Naik Jabatan Masih Ada.

Lobi jabatan pasti ada. Lobi yang dimaksud adalah merekomendasikan seseorang agar naik jabatan. Tidak perlu pakai uang, tapi mengajukan nama pegawai negeri sipil ( PNS ) berkinerja bagus tapi luput dari perhatian. Hal itu diungkapkan oleh seorang pejabat di lingkungan Pemkot Semarang, dan juga enggan disebutkan namanya. Ia mengaku melobikan sejumlah PNS di lingkungan kerjanya. Hasilnya, sebagian besar rekomendasikan disetujui. Hanya beberapa yang ditolak karena masalah administrasi saja. Ia sendiri tidak melakukan lobi jabatan karena sudah merasa cukup dengan jabatannya saat ini. Bambang memilih " manut " saja ditempatkan dimana saja. Ia menuturkan, hanya membantu beberapa anak buahnya yang selama ini luput dari perhatian. Paling tidak, meski naik jabatan sedikit sudah mengubah nasib para PNS. Menurut sumber yang tidak mau menyebutkan jati dirinya mengatakan, sama sekali tidak pakai uang dan mungut. Dan juga berani jamin, orang yang diajukan kinerjanya bagus. Terpisah, senyum Sekretaris Dinas Perumahaan dan Kawasan Permukinan ( DPKP ) Kota Semarang, Ali, mengembangkan ketika ditanya soal kenaikan jabatannya. Ali juga tidak mengira menempati posisinya yang sekarang ini. Sebelumnya. Ali menjabat Kabid Perumahaan dan Pemukiman DTKP Kota Semarang. Ditempatkan dimanapun namanya kerja ya harus disyukuri. Terkait kenaikan pangkat yang diterimanya, Ali hanya bersyukur. Selama ini tidak pernah meminta jabatan tertentu pada walikota Semarang atau atasannya, Ia berceritera sebelum pelantikan tidak tahu bakal ditempatkan dimana. Baginya hal yang terpenting adalah kerja kerja kerja. Sejak awal jadi PNS, sudah disumpah bersedia ditempatkan dimanasaja. Ia hanya menunjukkan kinerjanya secara serius. Dan Ali berjanji bakal mengemban tugas yang dipercayakannya sebaik mungkin. Adakah lobi yang pakai uang? Ia mengatakan tidak tahu karena hal itu ranah pribadi masing-masing pejabat. Ia berharap di Pemkot Semarang tidak ada hal seperti di Klaten Jawa Tengah. Beberapa pejabat Pemkot Semarang terkena pergantian seperti Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) Kota Semarang, Agus Harmunanto yang sebelumnya menjadi Kadishubkominfo kota Semarang juga tertantang dengan jabatan barunya. Agus ingin membangun instansi yang baru dipimpinnya dengan maksimal. Menurutnya, pergantian jabatan hal biasa. Tidak perlu dipersoalkan. (****)

Biaya Politik Sangat Tinggi.

Semarang. Ketika menanyakan tentang jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan di Jawa Tengah Gubenur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo angkat bicara nada tinggi. Berkaca dari Operasi Tangkap Tangan ( OTT ) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) terhadap Bupati Klaten Sri Hartini belum lama ini. Ganjar menilai praktik seperti itu terjadi karena ongkos politk begitu tinggi. Ganjar menambahkan, tindakan yang akan dilakukan,tindakan akan dilakukan para politisi kalkulatoritu tadi adalah jualan kursi jabatan, membagi anggaran kepada para kontraktor,maupun dengan cara jualan izin. Ditambah tingginya gaya hidup menjadikan mereka terjerumus melakukan tindakan korupsi. Ganjar juga menjelaskan bahwa, bibit korupsi ini sebenarnya muncul sejak awal mereka mencalonkan diri. Inilah yang disebutnya sebagai praktik politisi kalkulator, karena menghitung untung rugi yang akan mereka dapat. Semestinya, lanjut Ganjar, modal yang diminta adalah intelektual seperti mentransaksikan ide dan program. Ada orang bertanya kepada Bupati bahwa dia habisnya sebesar Rp 30 milyar. Setelah dicek bayaran Bupati sebesar Rp 6 juta ditambah honor-honor katakanlah jadi Ro 50 juta sebulan, itu tidak akan balik modal. Maka yang terjadi selanjutnya hastakarya, copet sana-sini, dan matanya tiba-tiba buta tidak peduli problem yang ada dimasyarakat. Menurutnya, dibutuhkan hukuman yang bisa membuat jera para koruptor. Seperti misalnya pemiskinan dan pemidanaan panjang. Mantan legislator Senayan ini mendukung digencarkannya OTT oleh KPK. Meski tidak bisa menghilangkan sepenuhnya praktik korupsi tapi paling tidak ini membuat para koruptor malu. Kasus yang terjadi di Klaten menurut Ganjar sangat memalukan dan merupakan tindakan gragas. Ironisnya kasus ini terjadi di Jawa Tengah dimana pada tanggal 9 Deember 2016 lalu melalui Gubenur Jawa Tengah menerima penghargaan dari KPK sebagai provinsi terbaik dalam penerapan sitem pelaporan dan pengendalian gratifikasi. Namun nyatanya di bulan yang sama Bupati Klaten tertangkap oleh KPK. Ganjar juga mengaku, menerima laporan dari dua kabupaten lain bahwa telah terjadi praktik serupa. Politisi PDI Perjuangan ini kemudian menantang kepada si pelapor ini menjadi saksi. Ganjar juga kembali menegaskan bahwa dirinya terbuka untuk menerima aduan dari bawah. Terkait kasus di Klaten Jawa Tengah, sindirian yang dilontarkan Ganjar adalah, ketika uang menjadi alat paling ampuh untuk mendapatkan segala sesuatu maka yang terjadi adalah keuangan yang maha esa, bukan lagi Ketuhanan Yang Maha Esa.Kaget-kaget banget sih ngak, seperti buang angin saja, ya malu juga. Ini fenomena nyolongan. Tindakan jelehi dan ndeso, ngisin-ngisini, wagu, rak mutu. Ganjar juga mengatakan bahwa sebenarnya mau memgungkapkan kemarahan tapi nanti dikira Gubenur misuh-misuh, dan merasa langsung kena pukulan yang bikin TKO. Jauh sebelumnya Kasus Bupati Klaten terkuak, kasus jual beli atau makelar jabatan pernah terungkap di Kota Tegal Jawa Tengah tersebut terbongkar saat satu akun mengunggah suara seseorang yang menawari jabatan di Youtube pada tahun 2015, kemudian kasus tersebut bergulir hingga pada tahun 2016 lalu. Rekaman suara berisi penawaran kepada dua PNS tersebut jika ingin menjadi kepala bidang atau pejabat eselon III di dinas tertentu, harus menyetorkan uang ratusan juta rupiah. Suara yang diduga dari anggauta DPRD itu menawari jabatan kepala bidang. Rekaman itu juga menyebutkan bahwa uang tersebut untuk membantu wali kota yang telah menghabiskan belasan milyar untuk nyalon wali kota. Tidak ada penjelasan siapa wali kota yang dimaksud. Saat kasus tersebut mencuat, pihak Korpri terus mendampingi dua PNS tersebut agar makelar jabatan dapat diusut tuntas. Sekretaris Korpri Kota Tegal, Khaerul Huda mengatakan, kasus jual beli jabatan pernah dialami oleh dua pegawai negeri sipil di lingkungan Tegal adanya mengunggah rekaman makelar jabatan yang merupakan anggauta DPRD Kota Tegal Jawa Tengah. Dua PNS yang ditawari kursi jabatan tersebut adalah Atik Mukhiroh yang saat itu menjabat Kasubag Umum Sekretariat DPRD Kota Tegal dan Nurul Komariyah saat itu menjabat Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan. Ketika hendak dikonfirmasi lagi, dua PNS tersebut menolak untuk memberikan penjelasan. Selain itu, kasus tersebut juga dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD Kota Tegal lantaran pelaku merupakan anggauta wakil rakyat.(***)

Kasus Sri Hartini Patut Terus Dicermati Sampai Akhir.

Heboh kenaikan harga cabai dan naiknya tarif biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan ( STNK ) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor ( BPKB ) memalingkan sejenak perhatian publik dari aneka isu yang perbincangan hangat akhir-akhir ini. Sebagaimana luas diberitakan Sri Hartini ditangkap KPK pada hari Jumat lalu 30 Desember 2016. Sri diduga menerima suap terkait mutasi jabatan di lingkungan Pemkab Klaten. Belakangan, pihak KPK menyatakan terus mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, termasuk kemungkinan memeriksa Wakil Bupati anak anak Sri Hartini. Bagi warga Jawa Tengah, misalnya penangkapan Bupati Klaten Sri Hartini oleh Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), tentulah merupakan berita besar yang masih patut terus dicermati sampai akhir. Mengapa ? Karena korupsi tidak pernah berdiri sendiri. Pada dua periode berikutnya pada tahun 2005 sampai Tahun 2010 dan Tahun 2010 sampai Tahun 2015, Sunarna yang menjabat bupati dengan Sri Hartini sebagai wakilnya. Berikutya, giliran Sri Hartini yang naik sebagai bupati dan posisi wakil bupati diisi oleh isteri Sunarna, Sri Mulyani. Pasangan Sri Hartini - Sri Mulyani menjabat bupati dan wakil untuk periode 2016 sampai 2021, Wakil Bupati Klaten bukanlah orang baru dalam percaturan kekuasaan di daerah itu, karena sebelumnya ia merupakan isteri Bupati Klaten sebelumnya. Mendiang suami Sri Hartini, Haryanto Wibowo, adalah Bupati Klaten periode Tahun 2000 sampai 2005 dan wakilnya adalah Sunarna. Sebelum insiden Klaten, kasus Banten adalah contoh. Penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi ( MK ) Akil Mochtar oleh KPK membuka banyak hal. Selain menunjukkan betapa dahsyatnya virus korupsi menjalani sendi-sendi kehidupan bernegara, ia juga mengungkap betapa rentetannya sturuktur kekuasaan yang dibangun melalui politik kekerabatan ( nepotik ) terhadap praktik kolutif yang berunjung pada korupsi Memasuki Pemilihan Kepala Daerah serentak pada Tahun 2017 ini, publik bisa melihat betapa kecenderungan politik kekerabatan ini masih tetap muncul. Dari daftaran para calon anggauta legislatif bisa ditelusuri apa, siapa, dan apa keterkaitan seseorang dengan tokoh-tokoh sebelumnya.(****)