Pesawat Wing Air Tergilincir

Semarang, Dikarenakan cuaca di Semarang pada hari Minggu (25/12) buruk Pesawat Wing Air saat mendarat di Bandara Achmad Yani Semarang tergilicir yang membawa 64 penumpang dan 4 kru selamat. Dikarenakan ban belakang pesawat Wing Air sebelah kanan patah.

Pengurusan Balik Nama Kendaraan Banyak Dikeluhkan Masyarakat .

Semarang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Gubenur ( Pergub ) dengan Nomor 46/ 2016 tentang pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor ( BBN II ) dan sanksi terlambat bayar pajak. Kebijakan itu diberlakukan mulai 22 November sampai dengan tanggal 30 Desember 2016. Salah satu masyarakat kota Senarang asal dari warga Ngaliyan, Semarang, yang mengurus bea balik nama, yang bernama Yuni menilai, proses pengurusannya terlalu lamban. Banyaknya warga yang berbondong ke Samsat membuat petugas kewalahan. Waktu pengurusan pun jadi lebih lama karena menunggu antrean yang panjang. Menurut Yuni bahwa mencoba mencari informasi dari petugas, diinformasikan proses balik nama kendaraan baru tuntas sekitar 5 Januari 2017. Dan Yuni merasa tertipu karena kwatir setelah melalui akhir Desember akan dikenakan biaya. Meski demikian, Yuni menegaskan, belum membayar sepeser pun kepada petugas. Yuni berharap, proses ini bisa lebih dipercepat, Sebab Yuni sengaja memanfaatkan program tersebut, meski pajak lima tahunan sepeda motornya baru berakhir pada tahun 2018. Yuni mengurus proses pencabutan nomor kendaraan dari Kabupaten Demak. Yuni datang ke Samsat Demak pada tanggal 10 Desember 2016 lalu. Meski sudah datang pagi, hingga sore hari tak kunjung dilayani karena banyaknya warga yang mengantre. Baru esok hari baru bisa memproses pencabutan berkas. Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelohaan Aset Daerah ( DPPAD) Jawa Tengah, Hendri Santosa mengatakan, pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Polda Jawa Tengah untuk mempercepat proses pencabutan berkas kendaraan bermotor. Pihaknya juga telah melakukan kordinasi lanjutan dengan Polda Jateng mengenai proses tersebut. Kapolda Jawa Tengah juga telah menyebarkan surat telegram yang menginstruksikan agar semua Kapolres mempercepat pengurusan yang berkaitan dengan balik nama kendaraan. Hendri juga menyatakan, pihak kepolisian sudah sepakat agar proses Registrasi dan identifikasi ( regident ) kendaraan bermotor dilaksanakan dalam waktu cepat dan akurat tampa mengurangi aspek keamanan dan legalitas. Surat dengan Nomor ST/3462/XI/2016 tertanggal 28 November 2016 dari Kapolda Jateng, kata Hendri, berisi mengenai dukungan pihak kepolisian terhadap program Pemprov terkait dengan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor ( BBN II ). Pertimbangannya karena keterbatasan waktu yaitu pada tanggal 30 Desember 2016. Terkait dengan proses penandatangani berkas BBN, Hendri menambahkan jika Kapolres setempat tak ada waktu karena banyak tugas, bisa diwakili oleh Kasatlantas selaku pejabat yang membidangi lalu lintas. Jadi sudah ada upaya untuk mempercepat proses balik nama.(****)

Prasangka Berlebihan Netizen Menjadi Perhatian Polisi.

Beberapa waktu lalu, media sosial dihebohkan dengan video penganiayaan terhadap seorang polisi oleh seorang wanita pengguna jalan yang tidak terima saat hendak ditilang karena melanggar aturan lalu lintas. Video itupun menjadi viral hanya dalam waktu singkat. Mayoritas netizen langsung membully Dora dan memuji Aiptu Sutisna. Bahkan Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Mochammad Irawan langsung memberikan penghargaan kepada Aiptu Sutisna, karena kesabarannya menghadapi Dora. Video amatiran tersebut memperlihatkan polisi lalu lintas yang bertugas di Polda Metro Jaya, Aiptu Sutisna, mendapat teriakan dan cakaran pegawai Mahkamah Agung RI, Dora Natalia, di Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Meski demikian, tetap saja ada netizen yang berkomentar miring mengenai kejadian tersebut, bahkan ada pula yang mengaitkannya dengan isu agama. Namun, akun Instagram @ korlantas yang terverifikasi milik Korlantas Polri langsung menipis tuduhan tersebut. Selanjutnya @ korlantas ingin netizen menilai semua hal dengan objektif." Mari menjadi insan yang terbiasa menilai semua hal dari sisi obyektif, jangan hanya andalkan prasangka dan su'udzon apalagi bagi kaum muslimin, karena Al Qur'an dan Hadist jelas mengajarkan kita untuk berkhusnudhon kepada setiap hal yang terjadi ", lanjut tulisan dalam caption foto tersebut. " Heran aja sama akun/ media yang gemar menyampaikan informasi yang cenderung provokatif/subyektif. Kejadian Aiptu Sutisna tempo hari murni kejadian insidental yang terjadi di jalan, kenapa harus dihubungkan dengan skenario tertentu maupun dihubungkan dengan agama ", tulisan dari akun @ korlantas dalam postingan tersebut. Belakangan Indonesia memang tengah diuji isu-isu yang berkaitan dengan SARA, khususnya agama.Demokrasi Pancasila di Negeri ini dengan keberadaan enam agama dan kepercayaan tampaknya menjadi objek empuk yang bisa mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI ). " Mari berpikir bijak, kalau ada yang menampilkan polisi naka, kemudian banyak yang bully, banyak yang nyinyir, ya sudah biasa, bahkan tiap ada video modek seperti itu juga kami upload di akun ini,harapannya untuk menjadi pembelajaran, agar tidak terulang kembali, tidak ada kami kemudian malah menyalahkan si pengupload maupun yang berkomentar, karena realita dan faktanya memang terjadi seperti itu ". lanjut tulisan tersebut. Prasangka berlebihan netizen kini menjadi perhatian polisi. Pengungkapan kasus bom dalam beberapa waktu terakhir misalnya yang disebut-sebut sebagai pengalihan isu dari kasus dugaan penistaan agama oleh Gubenur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahja Purnama alias Ahok membuat polisi geram. Polri pun telah melayangkan panggilan satu di antaranya kepada Anggauta DPR dari fraksi PAN, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio. Harapannya tentu isu-isu yang berkembang hanya berdasarkan prasangka ke depan dapat diminimalisir, sehingga mampu memberikan kesejukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan sampai prasangka yang belum tentu benar memecah belah NKRI. (*** )

Hakim Yang Menyidangkan Kasus Ahok Pernah Menyidangkan Kasus Gubenur Jateng .

Jakarta,Perkara dugaan penistaan agama atas terdakwa Gubenur DKI Jakarta nonaktif. Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) akan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri ( PN ) Jakarta Utara, Dwiarso Budi Santiarto. Humas PN Jakarta Utara, Hasoloan Sianturi menilai kredibilitas Dwiarso sangat mumpuni. Tentu kalau menjadi Ketua PN Jakarta Utara sud ah bagus. Sehingga pimpinan Mahkamah Agung menempatkan Dwiarso di Kelas 1 a Khusus. Nama Hakim Dwiarso pernah dikenal saat menangani kasus Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, atas sengketa lahan seluas 237 hektare di Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan ( PRPP ) Jawa Tengah. Dwiarso yang baru menjabat sebagai Ketua PN Jakarta Utara selama 6 bulan, sebelumnya pernah memimpin sejumlah pengadilan negeri di beberapa daerah. Menurut Hasoloan bahwa Dwiarso ketika pada tahun 2014 merupakan Ketua PN Semarang. Pernah juga di Depok. Kemudian pada bulan Juli 2016 dilantik dan langsung mengikuti Lemhanas. Selain itu, lulusan magister Universitas Gajah Mada ini pernah menangani kasus Mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani.Rina terlibat korupsi penyalahgunaan bantuan subsidi perumahan dari Kementerian Perumahan Rakyat kepada Koperasi Serba Usaha ( KSU ) Kabupaten Karanganyar pada tahun 2007 sampai 2008 dan tindak pencucian uang. Setahun berikutnya, pada tahun 2015, Dwiarso menangani kasus Gubenur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, atas sengketa lahan seluas 237 hektar di Pusat Rekrasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah. Adapun gugatan materil dan immateriil sebesar Rp 1,6 triliun yang dimohonkan oleh PT Indo Perkasa Usahatama ( PT IPU ) tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Pengadilan Negeri Semarang mengabulkan gugatan perdata PT IPU pihak penggugat. Ganjar Pranowo dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dalam penerbitan sertifikat Hak Pengolahan Lahan ( HPL ) di atas lahan tersebut. Cukup banyak kasus besar yang ditangani oleh Dwiarso ketika dirinya menjabat sebagai Ketua PN Semarang. Dari catatan pada bulan April 2014, Dwiarso menangani kasus Mantan Hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang, Asmadinata. Asmadinata terbukti bersalah karena ikut serta melakukan tindakan korupsi secara bersama-sama dengan Heru Kisbandono dan Kartini Marpaung. Atas perbuatannya, Asmadinata diwajibkan membayar denda sebesar Rp 200 juta atau setara dua bulan kurungan.(***)

Penderita Gangguan Jiwa Bisakah Dimanusiakan,

Peristiwa di Desa Tambakselo, Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan nemang memilukan. Seorang Ibu bernama Umi Nur Hidayah menggorok leher anak kandungannya hingga tewas. Bocah usia 5 tahun tersebut sebelumnya ikut Sukimin sang ayah ke sawah. Lalu dijemput sang bunda dengan dalih untuk dimandikan. Entah apa sebab, begitu sampai di rumah. Umi menggorok leher buah hati yang dicintainya itu hingga meregang nyawa. Kejadian tersebut tentu sulit diterima akal sehat. Beberapa warga nengatakan bahwa Umi mengalami gangguan jiwa. Karena ibu dua anak itu sering terlihat berperilaku tidak wajar. Wanita itu juga pernah mau membunuh anaknya, tapi dicegah oleh suaminya. Pernah juga manjat tower mau bunuh diri. Kadang waras dan sering kumat. Meski hari-hari jualan pulsa dan toko kelontong wanita itu sering komat-kamit sendiri. Menurut keterangan tetangga, Umi adalah sosok pendiam dan tertutup jarang bersosialisasi dengan warga. Polres Grobogan segera menangani kasus tersebut dan membawa Umi ke Mapolres untuk menjalani pemeriksaan. Demikian juga Sukmin suaminya dibawa ke mapolres untuk dimintai keterangan, belum lama ini. Beberapa saat setelah tahu bahwa anak kandungnya telah meninggal dunia,Umi menjawab pertanyaan dengan mengatakan bahwa anaknya telah pergi ke surga. Kapolres Grobogan, AKBP Agusman Gurning mendalami kasus tersebut dan membawa pelaku ke Rumah Sakit Jiwa untuk mengecek kondisi kejiwaan. Sebagian masyarakat Indonesia belum memperlakukan orang gangguan jiwa sebagai orang yang sakit padahal perlu mendapatkan penanganan khusus. Bahkan sekitar 14 persen orang yang mengalami gangguan jiwa justru dipasung. Artinya ada sekitar 57 ribu orang pernah dipasung Tapi perlu disadari penderita sakit jiwa tetaplah manusia yang perlu diperlakukan secara manusiawi. Jangan sampai diperlakukan secara tidak adil. Data Kemenkes 2013 terdapat sekitar 400 ribu hingga 500 ribu orang yang menderita gangguan jiwa berat. Sedangkan penderita gangguan jiwa ringan lebih dari 15 juta jiwa. Gangguan jiwa ringan termasuk cema, stres berat dan depresi. Baru sekitar 10 persen orang mengalami gangguan jiwa di Indonesia terlayani di fasilitas kesehatan. Tentu saja orang gangguan jiwa yang tidak mendapat pengobatan berisiko menimbulkan masalah dan meresahkan masyarakat. Lantas bagaimana sikap kita jika punya orang terdekat atau tetangga mengalami gangguan jiwa. Gangguan jiwa bisa disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial. Faktor biologis berwujud kelainan di otak, trauma, kondisi fisik, atau kondisi medis umum hingga timbulnya gangguan jiwa. Faktor psikologis, penyebab umumnya adalah pola pengasuhan dan pendidikan dalam kehidupan seseorang. Faktor sosial bisa menyebabkan gangguan jiwa misalnya kondisi ekonomi, tekanan kerja atau keluarga, bencana alam, atau mendadak kehilangan hal yang penting dalam hidupnya. Kita perlu mendengarkan keluh kesah ungkapan hati orang yang gangguan jiwa. Dan jika dilihat orang yang mengalami gangguan jiwa sudah tampak berat, bawalah ke rumah sakit jiwa.(***)

Bisakah Polisi Bongkar Pungli Dan Jual Lapak Pasar Johar Sementara di MAJT.

Semarang, Korban jual beli lapak direlokasasi Pasar Johar yang berada di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT ) atau Pasar Johar Sementara. Amat, salah satu korban pungli akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polrstabes Semarang baru-baru ini. Amat menginginkan para pelaku jual beli lapak bisa ditangkap dan diusut tuntas. Amat merupakan korban kebakaran Pasar Johar dan memiliki lapak atas nama isterinya. Amat melaporkan dua nama, Alfianto alias Anto, dan Yanto. Keduanya mengaku sebagai anggauta PAM Swakarsa ketika melancarkan aksinya. Dan diakui oleh Amat mengalami kerugian sebesar Rp 15 juta. Dijelaskan pula oleh Amat bahwa telah ditipu oleh oknum PAM Swakarsa berinisial R alias Bd, pria yang diduga preman asal dari Sawahbesar, Gayamsari Semarang. Dan ditawari menyewa tempat di lokasi parkir dengan ukuran 2X2 meter, sewanya sebesar Rp 7,5 juta pertahun. Amat sempat berjualan dilokasi tersebut selama tiga hari, hingga akhirnya diusir pengelola Pasar Johar Semarang Sementara karena lokasi yang juga sebagai tempat parkir itu tidak boleh ditempati jualan. Menurut Amat langsung menyewa lapak yang ditawarkan itu sebanyak dua tempat sebesar Rp 15 juta pada bulan April 2016. Dan yang mengambil uang tersebut adalah Anto. Dan Amat berharap pelaku jual beli lapak ditangkap dan dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku.Semoga kasus ini segera terungkap.Syukur-syukur uang bisa kembali. Sementara, Dinas Pasar Kota Semarang akan menelusuri praktik pungutan liar ( pungli ) dan jual beli lapak. Kepala Dinas Pasar Kota Semarang, Trijoto Sardjoko juga mendesak kepada kepolisian untuk nembantu ungkap praktik pungli dan jual beli lapak di tempat rekokasi tersebut. Terkait dengan oknum PAM Swakarsa yang kedapatan melakukan pungli. Trijoto menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib. Trijoto menyatakan, ada dua pihak dalam pengamanan tempat Pasar Johar. Sementara,yakni Dinas Pasar dan PAM Swakarsa. Staf Dinas Pasar bertugas mengamankan aset relokasi, sedangkan PAM Swakarsa bertugas menyangkut keamanan barang dagangan pedagang. Adapun, Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Mualim berharap untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah. Perlu diselidiki lebih lanjut adanya praktik pungli dan jual beli lapak di Pasar Johar Sementara. Kalau memang ada unsur pidana, harus diproses hukum yang berlaku, dan harus diberi sanksi tegas. Proses penyelidikan kasus dugaan praktik pungli dan jual beli lapak jangan sampai berhenti. Mualim juga menambahkan, keberadaan PAM Swakarsa untuk mengamankan barang dagangan pedagang. Tetapi, jika PAM Swakarsa menyalahgunakan kewenangan, perlu ditindak tegas tampa padang bulu.(****)

Bisakah Polisi Memberantas Tuntas Teror Begal Di jalan.

Semarang. Aksi begal sepeda motor seolah tanpa henti. Satu pelaku tertangkap. Tindakan kejahatan dengan kekerasaan ini mengundang keprihatinan. Para begal secara kejam, tega berbuat sadis demi mendapatkan sepeda motornya. Sangat miris sekali, mengingat para pelaku begal tersebut ini umumnya berusia produktif, umur 20 sampai 30 tahun bahkan ada 16 tahun.Dan tak jarang pula komplotan begal yang melibatkan pelaku berusia belasan tahun. Entahlah, apa yang ada dalam benak pikiran mereka ketikq berbuat sadis serta mengambil harta benda. Pelaku begal berbekal senjata tajam, bukan hanya sekadar untuk menakut-nakuti korban, mereka bisa tanpa kenal ampun melukainya bahkan membunuhnya. Umumnya, waktu kejadian ini pada malam hari. Di kota Semarang, lokasi kasus begal sepeda motor ini pun bukan lagi daerah pinggiran yang sepi dan gelap. Sejumlah kasus justru terjadi di tengah kota, dan bahkan terjadi di lokasi yang dekat dengan markas kepolisian. Sebelumnya, komplotan ini juga melakukan kejahatan di dekat rumah dinas Kapolrestabes Semarang. Dalam waktu lima bulan terakhir, sudah 13 kali komplotan ini beraksi di lokasi yang berbeda-beda. Selain sepeda motor, mereka juga merampas handphone korban. Warga pun pantas gemes. Bila menemukan pelaku curanmor atau bahkan melakukan begal, tak jarang mereka main hakim sendiri. Seperti yang terjadi pada hari Minggu lalu pada tanggal 25-9-2016 dini hari, warga menghadang komplotan begal yang berjumlah enam orang saat melintas di Dusun Krasak, Rowosari Krajan, Tembalang , Kota Semarang. Komplotan tersebut mengendarai tiga sepeda motor dan membawa senjata tajam berupa parang. Saat itu, komplotan tersebut memang sedang berkeliling mencari mangsa. Perkelahian tak terelakkan. Satu warga, Bagus Yulianto (20 ) terkena sabetan parang pada telapak tangan kiri. Adapun dua orang dari komplotan begal, yang diketahui bernama Rahmadani alias Doni (27 ) dan Arief (25) tewas setelah terjatuh dari tebing galian C setelah warga menghajar mereka. Sementara, kawanan pelaku lainnya akhirnya bisa diamankan oleh polisi. Tindakan kriminal ini biasanya berbanding lurus dengan latar belakang ekonomi. Kemiskinan ditambah dengan minimnya etos kerja serta mental yang lemah mendorong mereka menghalalkan segala cara. Bisa jadi, cara tersebut dipandang mudah untuk mendapatkan harta secara instan. Terlebih, saat ini, sepeda motor merupakan transportasi yang paling banyak digunakan masyarakat. Lalu lalang sepeda motor mudah ditemui dimana saja. Sepeda motor seharga belasan juta hasil kejahatan dijual ke penadah dengan kisaran seharga Rp 3 sampai Rp 5 juta, tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan bermotor. Bagi warga, bayaknya kasus pembegalan ini bisa menjadi teror, terutama mereka yang seringkali beraktivitas di malam hari. Warga akan ketakutan bila melintas sendirian, terutama di lokasi gelap dan sepi. Dan, yang lebih terpenting, berani berbuat sesuatu ketika melihat gelagat mencurigakan para pelaku kejahatan. Minimal bisa segera melapor ke aparat kepolisian, bukan asal main hakim sendiri. Sangat berisiko bila niat baik untuk menghalau kejahatan, namun mengabaikan keselamatan sendiri. Pemetaan lokasi rawan kejahatan disertai peningkatan patroli petugas keamanan yang sangat dibutuhkan. Selain itu, partisipasi aktif warga juga sangat mendukung upaya ini. Kepedulian terhadap situasi keamanan lingkungan bisa menjadi upaya antisipasi tindakan kejahatan.*****