Seorang Dokter Muda Mengguncang Dunia.

Namanya seorang dokter muda, Giri Samudra, mengandung makna hebat. Dalam bahasa Jawa, Sunda, maupun Sanskerta, Giri berarti gunung. Dalam bahasa Jepang, Giri merupakan konsep kewajiban sosial/ moral. Sedangkan Samudra, aslinya dari bahasa Hindu yang berarti Dewa Laut. Dionisius Giri Samudra itu pantas menjadi teladan, Gunung maupun lautan bukan halangan baginya untuk mengabdi. Pria yang dikenal ceria dan ramah ini pun langsung berangkat saat ditugaskan di salah satu daerah pelosok negeri ini, adalah di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Kendati ia harus mengawali pengabdiannya sebagai pegawai tak tetap. Semua itu tinggal kenangan. Seorang dokter muda Andra telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2015 lalu. Sehari sebelum peringatan Hari Kesehatan Nasional ( HKN ). Penyebab kematian seorang dokter muda yang masih berusia dua kali tanggal peringatan HKN, atau 24 tahun, itu terkena campak diiringi deman tinggi di wilayah tugasnya. Lalu ia sebrangi, hutan dia selami. Begitulah, mengingat rumah dokter muda itu di Jawa, tepatnya di Tengerang Selatan. Dan, memang sudah tekatnya. Ia tidak takut segala resiko meski harus bertaruh nyawa sekalipun. Sesuai sapaan akrabnya, Andra. Dalam bahasa Skotlandia, Andra berarti jantan. Yang menjadi keprihatinan bersama, kebetulan pula bersamaan HKN, nyawa seorang dokter muda Andra tak tertolong karena fasilitas yang sangat terbatas dan kendala biaya untuk evakuasinya. Maklum saja jika netizen menyebut dokter muda Andra sangat tragis sekali, dan sudah ada 241 tweet yang menyatakan hal tersebut. Dokter muda Andra telah meninggalkan kita semua. Tapi bakal panjang ceriteranya. Banyak dimensinya. Dokter saja tragis saat sakit, apalagi warga kurang mampu di daerah pelosok atau daerah yang masih terbatas aksesnya. Dalam mitologi Yunani, Dewa Laut itu juga dikenal dengan julukan enosikhthon ( pengguncang bumi/ dunia). Dan kematian tragis dokter muda Andra pun telah mengguncang nurani. Tentu, yang paling sedih adalah sang ibu. Andra dikenal paling dekat dengan ibunya. " Sedih tentu iya sudah pasti, tepati saya berusaha tegar dan bangga. Karena semasa hidupnya dia pernah berceritera risiko-risiko yang harus dia ambil sebagai seorang dokter muda, kalau menjadi dokter itu berat pertaruhannya nyawa bisa tertular penyakit ", ceritera Orang Tua Andra Ibu, Fransisca Ristansiah (53) di rumah duka, Pamulang Indah, Tangerang Selatan.*****

Pesan Presiden Joko Widodo Soal Pilkada Serentak.

Jakarta, Terkait Pilkada serentak ini, Presiden Joko Widodo menghimbau agar seluruh kontestan bersaing dengan sehat. Jika menang jangan jemawa, dan kalau kalah jangan mengajak pendukungnya untuk ngamuk. Dan kepada para kepala daerah, Joko Widodo juga mengimbau untuk memberikan contoh pendidikan politik kepada rakyatnya. Dan ajak rakyat untuk berdemokrasi dalam keriangan. Selain itu Joko Widodo juga menghimbau kepada KPU dan Bawaslu tetap menjaga independensinya. Begitu juga dengan TNI, Polri dan para PNS. Ini semua harus jaga betul. Kepada aparat TNI dan Polri supaya senantiasa independen, netral dalam pilkada serentak. Kepada para gubenur, bupati dan walikota untuk menjaga dan memantau netralitas PNS selama pilkada berlansung. KPU pun baru akan mencetak surat suara untuk pemilihan kepala daerah serentak mulai pekan depan. KPU hingga kini masih menunggu proses sengketa penetapan pasangan calon yang diajukan ke Mahkamah Agung. Ketua KPU, Husni Kamil Manik menjelaskan, setidaknya ada lima persoalan yang kerap terjadi saat pilkada. Pertama, pada proses pencalonan, masih ada residu atas tahapan pencalonan. Husni juga mengatakan adalah fasilitas kampanye yang tidak memuaskan pasangan calon, khususnya penyediaan alat peraga kampanye di ruang publik. Sementara itu, persoalan paling penting adalah data pemilih yang belum valid. Dan juga masalah pengadaan distribusi logistik yang tidak tepat waktu. Karena itu, di beberapa daerah yang sulit dijangkau berharap ada koordinasi gubenur yang intensif. Begitu juga panglima dan kapolri kalau butuh alat transportasi. Persoalan yang paling utama kata Husni adalah anggaran penyelenggara yang masih membutuhkan perhatian. Pilkada serentak akan digelar pada 9 Desember 2015 mendatang. KPU Provinsi Jawa Tengah bersama jajaran KPU di 21 kabupaten/kota merumuskan strategi untuk mencapai target jumlah pemilih pemilihan kepala daerah serentak. Diharapkan dengan strategi terebut pemilih di wilayah kerja KPPS bisa lebih mendapatkan informasi dan motivasi untuk menggunakan hak pilihnya. Guna mencapai target jumlah pemilih sebanyak 77,5 persen , KPU Jawa Tengah telah memerintahkan seluruh KPU kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan pilkada serentak pada 9 Desember 2015 untuk berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kementerian Agama di wilayah masing-masing dalam memberikan sosialisasi serta motivasi pada mimbar-mimbar keagamaan. Sementara itu untuk memaksimalkan system pengawasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah ( Pilkada ) di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah pada 9 Desember 2015 mendatang, Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu ) Jawa Tengah akan merekrut 2.100 relawan pengawas. Demikian dikatakan oleh Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jawa Tengah Teguh Purnomo. Untuk bisa melakukan pengawasan maksimal terhadap jalannya pilkada, menurut Teguh Purnomo, sangat dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat, mengingat tenaga pengawas Pilkada sangat terbatas jumlahnya, dan tidak sebanding dengan jumlah tempat pemungutan suara ( TPS ) yang ada.*****

Kebo Bule Sempat BT.

Solo, Dari arah timur Pura Kamandungan, Keraton Surakarta Hadiningrat, sembilan kerbau keturunan Kyai Slamet ( kebo bule ), terlihat berjalan menuju kedepan pura, pada malam Suro (14/10 ). Para abdi dalem keraton pun langsung menyajikan makanan berupa ketela dan minum kepada sembilan kerbau tersebut, Pada saat menikmati santap makannya yang disajikan oleh para abdi dalem keraton tersebut secara tiba-tiba Kebo Bule beberapa kali berusaha balik kearah timur lantaran kegaduhan sejumlah penonton yang berusaha mendekat. Setelah ditenangkan oleh sang pawang, baru sembilan kebo yang biasanya dikadangkan di Alun-Alun Kidul ini kembali ke depan Pura Kamandungan. Kebo Bule menjadi peserta kirab paling depan yang mengawal para pengageng serta abdi dalem keraton juga sembilan pusaka milik Keraton Kasunanan Surakarta memutari area Keraton. Ketika jarum jam nenunjukan pukul 00.00 dini hari, lonceng keraton dibunyikan dan bedug ditabuh yang menandakan prosesi kirab Satu Suro Keraton hendak dimulai. Menurut Wakil Pengageng Sasana Wilapa Keraton Surakarta Hadiningrat, Kanjeng Pangeran ( KP ) Winarno Kusumo mengatakan. prosesi menyambut malam Satu Suro sudah dilaksanakan, karena ada prosesi wilujeng atau slametan. Kirab tersebut dimulai dari Pura Kamandungan, Alun-Alun Utara, kawasan Gladag, Sangkrah, Pasar Kliwon, Gemblengan hingga kembali ke Keraton Surakarta Hadiningrat. ***

Penyidik KPK Mengalami Kecelakaan Saat Sidik Kasus E-KTP.

Jakarta, Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Novel Baswedan mengalami kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Mobil yang Novel tumpangi berikut penyidik lain terperosok ke sungai, baru-baru ini pada pukul 23.00 WITA. Menurut Pelaksana Tugas ( Plt )Wakil Ketua KPK Johan Budi mengatakan, Novel berikut timnya mendapat musibah ketika menempuh perjalanan. Penyidik KPK datang ke Dompu rangka penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan ( E-KTP ). Dikatakan pula oleh Johan Budi bahwa, ditengarai sopir yang mengendarai mobil tersebut mengantuk. Karena tak mampu mengendalikan, mobil terperosok ke sungai. Bagaimana kondisi Novel? Johan menyebut penyidik senior itu tak mengalami luka serius. Dan semua anggauta tim kembali ke Jakarta. Ada dua orang yang luka, satu orang terluka parah di kepala karena terkena kaca pecah. Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, tim Novel berangkat dengan pegawai BPKP. Ada lima orang yang terdiri dari gabungan personel KPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ). Dalam pelaksanaannya, terdapat masalah terkait ketersedian dan distribusi perangkat yang dibutuhkan. Dalam kasus ini, Direktur Pengelola Informasi Adminitrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Percatatan Sipil Kemdagri, Sugiharto, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Program E-KTP secara nasional dilaksanakan dalam dua tahap, pada tahun 2011 dan 2012.Tahap pertama dilaksanakan di 197 kabupaten/kota dengan target 67 juta penduduk. Di Jawa Tengah, salah satu daerah yang didatangi tim KPK adalah Kabupaten Semarang. Pada tanggal 7 Oktober lalu, mereka mengeledah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Dispendukcapil ) serta meminta keterangan tiga pegawainya. Pemenang pengadaan E-KTP adalah konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI ) yang terdiri atas Perum PNRI, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Arthaput. Mereka mengelola dana APBN senilai Rp 6 triliun pada tahun anggaran 2011 dan 2012. ****

Senyum Para Pasangan Calon Pilkada 2015.

Foto pasangan calon ( paslon) walikota maupun bupati, mulai terlihat di tempat-tempat strategis. Bakal makin semarak mendekati hari H pemilihan daerah serentak yang akan digelar pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang. Seperti yang lalu-lalu, foto setiap pasangan calon umumnya terlihat tersenyum. Bahkan, salah satu pasangan calon di pilkada Kabupaten Pekalongan memilih jargon kampanye coblos senyumnya. Selain itu, mengutip berbagai literatur, ada jenis senyum ramah. Senyumnya ini sebenarnya bisa bermakna banyak. Tak jarang orang yang tersenyum ramah biasanya menutupi isi hatinya. Dia ingin nampak ceria dan bersahabat. Tapi, hati orang siapa yang tahu ? Mungkin saja sedang galau. Ada juga senyum mulut tertutup. Biasanya senyuman ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan mencoba menghargai orang lain yang diberinya senyum. Tidak ada salahnya, memang. Senyum adalah ibadah. Dengan senyum, seseorang bisa membawa suasana hangat, akrab, dan ramah. Dalam arti senyum yang tulus.Ini adalah senyuman yang terbaik. Biasanya senyuman ini akan nampak ketika seseorang memaadkan, tabah, ikhlas, rela berkorban, lapang dada, membesarkan hati temannya, dan lainnya. Sebaiknya para calon jangan memasang jika kebetulan foto senyumannya terkesan seperti jenis senyuman ini, di antaranya senyum dipaksakan, senyum menggoda, senyum sinis, dan senyum seringai. Senyum seringai adalah senyum yang giginya kelihatan. Saat senyum bibir ditarik ke belakang sehingga mulut terangkat dan terbuka cukup jauh. Artinya, konon ketika seorang punya ide biasanya ide kurang baik, sebelum dia kabur dari kesalahan, biasanya nyempetin dulu senyum seringai dan sebagainya. Tentu, rakyat di semua daerah berharap foto senyum para calon pimpinannya itu cermin yang baik dari yang bersangkutan. Seperti kata Israil, senyuman ini membawa energi positif, sehingga diharapkan calon terbaik atau yang terpilih nanti bisa membuat rakyat juga tersenyum. Dalam arti pasangan calon terpilih mampu melepas belitan persoalan sehari-hari dari rakyat kebanyakan akibat krisis global sekarang. Banyak pendapat terkait senyuman maupun tertawa, utamanya dari para filsuf maupun psikolog. Filsuf Herbert Spencer, misalnya, berpendapat ketawa dan senyuman dituangkannya dalam pandangan tentang " meluapnya tenaga ". Sementara ahli fisiologi Prancis Israil yakin bahwa tersenyum mempengaruhi hormon secara positif. Sementara ekspresi-ekspresi seperti marah jengkel mempunyai efek yang negatif.*****

Pejabat Pemkot Semarang Dapat Rapor Merah Dari Men-PAN-RB.

Jakarta, Sikap para pejabat Pemkot Semarang yang memilih ikut seremonial ketimbang masuk kantor dan melaksanakan tugasnya sebagai pelayanan publik membuat geram MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi. Saking geramnya,Yuddy pun memberikan rapor merah untuk Pemkot Semarang. Yuddy melakukan sidak ke Kantor Walikota Semarang baru-baru ini. Politikus Hanura tersebut kaget bukan kepalang karena tak satu pun pejabat Kota Semarang yang ada di tempat. Mulai dari Pejabat Walikota Semarang, Kepala Dinas, sampai Inspektur tak tampak batang hidungnya. Padahal saat itu jam sembilan pagi. Menurut Yuddy sangat syok saat sidak ke Kantor Walikota Semarang. Biasanya kalau dilakukan sidak di daerah lain beberapa pejabatnya masih ada. Ini seluruh SKPD 20 Kadis tidak ada ditempat. Dikatakan pula oleh Yuddy, di era revolusi mental ini, tugas utama aparatur negara adalah melayani masyarakat. Dan Yuddy mencontohkan Joko Widodo saat melakukan kunjungan kerja baik di dalam maupun luar negeri. Menurutnya, Joko Widodo hanya mengajak beberapa menteri terkait. Sebab para menteri lainnya juga punya tanggungjawab masing-masing. Yuddy juga menyoroti Kepala Badan Kepegawaian Daerah ( BKD ) yang juga ikut rombongan Pejabat Walikota Semarang untuk hadiri acara. Yuddy juga mengatakan, apa hubungannya kepala BKD dengan acara walikota ? Sudahlah kalau walikota mau hadiri acara, tapi kan tidak harus memboyong 20-an SKPD-nya. Yuddy pun sudah bisa bayangkan bagaimana proses pelayanan publik di kota Semarang kalau para pejabatnya tidak disiplin. Makanya mereka pantas diberi garis merah. Yuddy, ini tidak main-main, mereka sudah masuk catatan hitam. Itu sebabnya Kementerian PAN-RB secara aktif melakukan monitoring. Untuk daerah, berkoordinasi dengan Mendagri. Pihak KemenPAN-RB pun tidak akan memberi ampun kepada pejabat pusat maupun daerah yang suka bolos. Yuddy mengatakan, pejabat yang ogah-ogahan masuk kantor tidak akan pernah naik pangkat. Yuddy mencontohkan para pejabat di Kota Semarang yang sudah diblacklist. Seluruh pejabatnya tidak bisa dipromosi ke jenjang lebih tinggi karena sudah melanggar PP 53/2010 tentang Disiplin PNS. Seluruh pejabat, sambung Yuddy harus menjadi contoh bagi bawahannya. Kalau suka bolos, sudah pasti kerjanya tidak benar dan laporannya juga asal-asalan. Selama menjabat menteri, Yuddy sudah dua kali melakukan sidak ke Pemkot Semarang. Sesampai di Kantor Walikota Semarang, Yuddy mendapatkan kabar tidak menggembirakan. Semua pejabat teras, mulai pejabat walkota Semarang, inspektorat, hingga kepala dinas tidak berada di kantor. Yuddy juga menanyakan langsung beban kerja ke beberapa pegawai di sejumlah unit kerja. Namun Yuddy menceritakan banyak yang kebingungan menjelaskannya. Dengan kondisi ini, Yuddy menjadi ragu apakah benar Pemkot Semarang membutuhkan PNS baru. Sebaiknya PNS yang ada diberdayakan dulu. Saat ditanyakan ke pegawai mereka menyebut pejabat walikota Semarang sedang ada kegiatan di luar kantor. Sementara pejabat yang lainnya mengekor mendampingi pejabat walikota Semarang.****

Pilkada 2015 Siap Digelar.

Jakarta, Pilkada serentak di 269 wilayah di Indonesia, pada bulan Desember 2015 mendatang sudah siap digelar. Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Juri Ardiantoro mengatakan, pilkada selalu memunculkan ketegangan dan sengketa. Meski intensinya berbea-beda. Setiap lima tahun selalu membuat aturan, selama itu pula juga menghadapi masalah, Makanya tidak jarang Undang-Undang Pilkada digugat ke MK. Menurut Juri bahwa, masalah yang sering muncul antara lain, masalah data pemilih yang biasanya dijadikan materi untuk menggugat hasil pilkada. Kemudian komplain saat pencalonan terkait kepengurusan ganda dalam satu partai politik. Dan lalu saat pengumuman hasil yang biasanya berpontensi konflik. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan, untuk memastikan suksesnya penyelenggaraan hajatan demokrasi tersebut, Kementerian Dalam Negeri terus melakukan koordinasi dengan KPU dan DPR. Pemerintah dan Kemendagri optimis pilkada akan berjalan dengan baik. Terutana tiga daerah yang kemarin diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi boleh satu pasangan calon. Selebihnya, mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu menyerahkan kewenangan kepada KPU. Sebab, lembaga tersebut yang menjabarkan putusan MK tersebut. Menurut Tjahjo yang pernah puluhan tahun menjadi anggauta DPR itu, aturan pelaksanaan pilkada satu pasangan sudah selesai dirumuskan KPU. Tinggal nanti KPU mengonsultasikannya dengan Komisi II DPR RI. Tidak ada masalah di DPR. Satu pasang calon juga hak konstitusionalnya harus terjamin dengan baik. Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi ( Perludem ) Titi Anggraini menilai banyaknya masalah penerapan hukum pemilu di Indonesia muncul akibat konstruksi kerangka hukum pemilu yang kurang kokoh dan terpisah-pisah. Menurut Titi, Kondisi masih ditambah tumpang tindih dan kontradiksi antara ketentuan-ketentuan di undang-undang yang berbeda, inkonsistensi hukuman yang menyebabkan ketidakjelasan. Kerangka hukum pemilu yang ada seharusnya memberikan ruang bagi penyelenggara pemilu untuk membangun panduan teknis dalam bentuk peraturan. Kerangka hukum yang lemah dapat menyebabkan kebingungan bagi pemangku kebijakan dalam menafsirkan prosedur pemilu. Paling tidak diatur dalam sejumlah undang-undang mulai dari UU Penyelenggara Pemilu, UU Pemilu DPR, DPRD, dan DPD serta UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah juga secara perpisah lewat UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Bahkan undang-undang ini juga telah beberapa kali direvisi. Jadi pendekatan adhoc dalam perubahan hukum mengakibatkan hukum menjadi tidak tetap dan tidak ada harmonisasi di setiap undang-undang. Kondisi ini cenderung semakin parah dan sering kali mengakibatkan ketidak-jelasan prosedur hukum bagi penyelenggara pemilu. Sayangnya, para pengambil kebijakan, menurut Tuti, hanya akan mengkodifikasi dua undang-undang pemilu. Yaitu UU Pemilu Presiden dan UU Pemilu DPR, DPD dan DPRD. Hal ini terjadi karena masih ada perdebatan mengenai posisi pilkada yang tidak berada dibawa rezim pemilu nasional serta argumen yang mengatakan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu harus berdiri sendiri. Mengatasi kondisi yang ada, Titi mendorong perlunya wacana untuk mengkaji dan memperbarui UU pemilu serta menyatukan berbagai aturan tersebut menjadi satu undang-undang pemilu. Para pengambil kebijakan di DPR berpendapat bahwa ini adalah tindakan fundamental yang dapat mengatasi permasalahan kerangka hukum pemilu di Indonesia, baik di tingkat UU maupun peraturan.*****